Ada Indikasi Bulog Dijadikan Bom Waktu Untuk Pemerintahan Jokowi

Sabtu, 27 Juni 2015

Jakarta_Barakindo- Berdasarkan analisis intelijen, isu-isu ataupun peristiwa yang terkait dengan kebobrokan Bulog sudah bisa disebut dengan upaya sabotase untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, masalah-masalah tersebut bukan lagi persoalan manajemen atau tata-laksana, namun terindikasi merupakan bagian dari operasi intelijen pihak lawan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah beras plastik dan pencampuran bahan kimia dalam beras.

Sabotase tersebut diperkirakan dilakukan untuk menghancurkan citra pemerintah Jokowi-JK yang mengangkat kedaulatan pangan sebagai fokus dari program-program kerjanya. “Mendatangkan beras plastik, mendistribusikan, dan mempublikasikan ke publik, merupakan kegiatan yang disengaja dan terorganisir. Kejahatan semacam ini belum pernah dialami oleh Bulog sebelumnya”, demikian dikatakan, Ketua Forum Nasional Relawan Indonesia (FNRI), S. Indro Tjahyono, kepada Barak Online Group, Jumat (26/6/2015).

Di Gegesik Kabupaten Cirebon, katanya, ditemukan beras yang dicampur dengan pupuk urea. Pencampuran yang dilakukan di penggilingan itu bisa saja bertujuan sebagai bleaching atau pemutihan beras. Tetapi kemungkinan itu sangat kecil, karena semua orang tahu, bahwa bahan yang digunakan untuk pupuk itu berbahaya jika dikonsumsi.

Di samping beras plastik dan beras yang dicampur dengan urea, lanjut mantan aktivis mahasiswa yang pernah mengecam pahitnya perjuangan era Orba itu, sebelumnya ada kebijakan Bulog yang sangat berbahaya, yakni beras raskin yang tidak layak dikonsumsi dan di bawah standar mutu, tetap dibagikan. Beras tersebut di samping warnanya berubah dan secara fisik rapuh, juga berulat dan sangat berbahaya bagi kesehatan jika dimakan.

Indro Tjahyono menjelaskan, pembagian beras raskin di bawah mutu adalah cara yang efektif untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Jokowi yang sejak kampanye gemar membagikan beras kepada korban bencana. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan Bulog yang serba keliru terindikasi dilakukan dengan sengaja.

"Selama ini, ada beberapa kebijakan Bulog yang janggal, misalnya  tidak mendistribusikan raskin pada saat paceklik. Bagitu pula pada saat panen tidak segera menetapkan HPP agar bisa maksimal menyerap gabah/beras petani nasional," katanya.

Ia menambahkan, HPP yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres No 5 Tahun 2015 dinilai masih rendah dan tidak optimal menyerap beras petani. Hal ini disebabkan karena pemerintah menetapkan harga tunggal untuk menyerap beras. Apalagi penetapan kadar air 14 persen dinilai sulit dicapai oleh petani.

Hal lain, katanya lagi, kebijakan Bulog yang dinilai paling janggal adalah pada saat Bulog melakukan operasi pasar, tetapi pada saat yang sama Bulog melakukan penyerapan beras petani. "Kami menduga ada oknum-oknum tidak bertanggung-jawab yang memberi input yang salah tentang pertanian dan pangan kepada Presiden, sehingga Presiden mengeluarkan pernyataan yang keliru, bahwa hasil panen kedua lebih banyak dari panen pertama. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2015/06/ada-indikasi-bulog-dijadikan-bom-waktu.html#more