Stop Penjarahan BUMN, Presiden Dituntut Evaluasi Kerja Menteri Rini

Rabu, 14 Januari 2015
 

RMOL. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengembangkan aksi korporasi dan andil dalam pembangunan nasional. Tetapi rencana ini  dikhawatirkan akan sia-sia mengingat dalam beberapa putaran penggantian jajaran direksi ditengarai ada campur-tangan mafia.

"Selama ini rupanya ada operasi rahasia untuk menguasai BUMN beromzet besar dengan menunjuk direktur BUMN tanpa melalui uji publik dan diam-diam," kata koordinator Aliansi Relawan dengan Rakyat  (ARRI), Dadan Rhamdhani melalui rilis tertulis yang diterima redaksi, Rabu (14/1).

Pihaknya menilai apa yang telah dilakukan Menteri Negara BUMN, Rini Suwandi dalam menunjuk jajaran direksi BUMN seperti Telkom, PLN, dan Badan sangat  ceroboh dan tidak menggunakan prosedur yang memadai. Tindakan Menteri Rini tersebut dinilai mempecundangi kewenangan dan peran presiden yang seharusnya terlibat dalam penunjukan-penunjukan jajaran direksi BUMN.

Bahkan penggantian dan penunjukan jajaran direksi bisa dilakukan dalam 12 jam seperti membangun 'Candi Prambanan'. Itupun dengan memanfaatkan kelengahan publik dan kesibukan Presiden Jokowi saat mengurus longsor di Banjarnegara, kebakaran Pasar Klewer, dan jatuhnya pesawat AirAsia.

"Ini memang bukan hal yang aneh, karena sejak awal Menteri BUMN  Rini Suwandi, seperti juga calon Kapolri adalah orang-orang yang tidak kredibel dan kena kartu merah KPK  saat dinominasikan," jelasnya, lebih lanjut.

Dengan kenyataan ini, ARRI memperkirakan kinerja BUMN akan tetap rendah, karena yang bersangkutan sebelumnya juga terlibat dalam  skandal SKL (Surat Keterangan Lunas) yang diberikan kepada konglomerat penerima BLBI. Penempatan orang-orang Bank Rakyat Indonesia dalam jajaran direksi BUMN, walau mungkin bagian dari pengembangan bisnis perbankan, tetapi jelas menyalahi norma-norma usaha.

"Sofyan Basir dan Lenny Sugihat sebagai direktur utama PLN dan Bulog dapat melakukan moral hazard (pelanggaran moral) karena adanya conflict of interest (konflik kepentingan)," tegasnya.

Oleh karena itu, sambung Dadan, ARRI menuntut agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi kerja Meneg BUMN. Kalau perlu segera melakukan penggantian menteri BUMN karena mengancam keberadaan dan keselamatan aset negara.

"Apa yang telah dilakukan Meneg BUMN dengan rencana akan menjual gedung BUMN dan mempekerjalan orang asing sebagai direksi BUMN. jelas bertentangan dengan Nawacita dan Trisakti yang diusung oleh Presiden Jokowi," kata Dadan menginformasikan bahwa hari ini massa ARRI berjumlah 200 orang akan mendemo Menteri BUMN, Rini Soemarno.[wid]

http://politik.rmol.co/read/2015/01/14/186839/Stop-Penjarahan-BUMN,-Presiden-Dituntut-Evaluasi-Kerja-Menteri-Rini-