Rabu, 31 Desember 2014

Rini Soemarno Buat Direksi Bulog Jadi Tujuh Orang

Rabu, 31 Desember 2014

JAKARTA - Menteri BUMN, Rini Soemarno akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambahkan porsi jajaran direksi Perum Bulog. Rini menjelaskan, sehubungan dengan program pemerintah terkait swasembada pangan.

"Pada saat sekarang jumlahnya masih sama lima," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).

Rini menuturkan, pengusulan penambahan jajaran direksi kepada Presiden Jokowi sekitar menambah dua selot lagi.

Adapun, alasan penambahan tersebut juga lantaran tugas Perum Bulog ke depan yang semakin besar. Mengingat tidak hanya sebagai pembeli produk para petani Indonesia, melainkan menjadi stabilisator harga pangan nasional.

"Tapi kita mengusulkan mengingat program ke depan akan lebih besar, dan maksimal itu 7," tutupnya.

http://economy.okezone.com/read/2014/12/31/320/1086350/rini-soemarno-buat-direksi-bulog-jadi-tujuh-orang

Rini: Dirut Bulog harus mampu komunikasi ke petani

Rabu, 31 Desember 2014

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mempunyai tantangan berat dalam pengembangan perusahaan, dan harus mampu berkomunikasi dengan petani.

"Di sinilah dibutuhkan kepiawaian manajemen di mana dalam program mendukung swasembada pangan Bulog harus beli dari petani denga harga memadai, menjaga harga pasar, tapi juga tetap dapat keuntungan yang cukup untuk bisa hidup," katanya di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

Pasalnya, menurut dia, Bulog sebagai perusahaan negara diharapkan menjadi stabilisator harga bagi petani dan masyarakat, selain tetap harus berupaya memenuhi kewajiban untuk bisa mendulang keuntungan bisnis.

Rini menuturkan, Bulog harus mampu berkomunikasi dengan petani agar bisa memenuhi kebutuhan mereka akan harga jual produk pertanian yang memadai.

Artinya, Bulog harus bisa membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan bagi petani agar ada kepastian produksi.

"Ini yang harus menjadi tanggung jawab Bulog untuk menghitung itu, dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahu berapa harga yang memadai itu," ujarnya.

Selain itu, ia mengemukakan, Bulog juga punya tanggung jawab menjaga kestabilan harga pangan pokok untuk konsumen.

Pemerintah menetapkan ada tujuh pangan pokok yang menjadi prioritas, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai dan daging sapi.

Selanjutnya, ia menyatakan, meski tidak menetapkan target keuntungan perusahaan, Bulog bisa tetap meraih penghasilan yang cukup untuk kelangsungan hidup perusahaan.

"Tidak ada target profit. Tapi, untuk kelangsungan hidup perusahaan tentu harus punya penghasilan untuk bayar karyawan, renovasi gudang atau pengembangan lainnya," katanya.

Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menggantikan Budi Purwanto yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirut Bulog sejak 24 November 2014.

Lenny Sugihat sebelumnya menjabat Direktur Pengendalian Risiko Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI).

http://www.antaranews.com/berita/471680/rini-dirut-bulog-harus-mampu-komunikasi-ke-petani

Menteri BUMN tunjuk Lenny Sugihat pimpin Bulog

Rabu, 31 Desember 2014

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi direktur utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menggantikan Sutarto Alimoeso yang habis masa jabatannya.

Lenny tadinya sebagai anggota direksi Bank Rakyat Indonesia, dan menjabat direktur pengendalian risiko kredit.

"Tadi telah diputuskan direksi Bulog yang baru. Mulai 2 Januari mendatang, Bu Lenny dari BRI ditetapkan sebagai Dirut Bulog," kata Rini dalam jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

Mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Presiden Megawati itu menuturkan pertimbangan memilih Lenny adalah karena pengalamannya yang lebih dari 30 tahun dalam menangani kredit petani.

"Bu Lenny banyak menangani kredit petani, jadi tahu betul masalah yang dihadapi petani. Juga mengenai pemasaran produk pertanian," ujarnya.

Lebih lanjut, Rini juga mengatakan pertimbangan memilih Lenny dinilainya tepat dalam upaya pemerintah mewujudkan program swasembada pangan.

Pasalnya, untuk mewujudkan swasembada pangan, tidak hanya faktor pendukung seperti perbaikan irigasi, waduk atau penyediaan bibit saja tetapi juga harus memerhatikan pendapatan petani.

"Kalau mereka (petani) menanam, mereka harus yakin bahwa tanaman mereka dapat dibeli dengan harga memadai, dengan komposisi harga tanam ditambah margin keuntungan. Ini yang harus menjadi tanggung jawab Bulog untuk menghitung itu dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahu berapa harga yang memadai itu," ucapnya.

Ke depannya, Rini berharap Bulog tidak hanya menjadi penyangga harga gabah petani melainkan juga sebagai stabilisator harga pangan pokok untuk masyarakat.

"Program Bulog ke depan adalah menjaga agar petani bisa mendapat harga jual yang memadai, tetapi pada saat yang sama juga menjaga harga memadai untuk konsumen," pesan Rini.

Dalam kesempatan yang sama, Lenny Sugihat mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi harapan pemerintah untuk menjadi stabilisator harga.

"Kami akan lihat skala prioritasnya. Tentu akan dilihat lagi efisiensi operasional, tata niaga dan lainnya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan," tukasnya.

http://www.antaranews.com/berita/471670/menteri-bumn-tunjuk-lenny-sugihat-pimpin-bulog

Menteri Rini Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut Bulog

Rabu, 31 Desember 2014

Menteri Rini Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut Bulog

JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Bulog yang selama ini diisi oleh Budi Purwanto yang terhitung sejak 24 November 2014 menjadi Plt Dirut Bulog.

"Kita telah menunjuk Ibu Lenny Sugihat yang datang dari BRI," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).

Rini menjelaskan, Lenny Sugihat merupakan mantan Direktur Pengendalian Resiko di Bank BRI. Alasan dirinya menunjuk srikandi ini juga lantaran Lenny mengetahui banyak tentang persoalan pada pertanian nasional.

"Ibu Lenny ini sudah berkecimpung lama di BRI, dan berhubungan kredit para Petani, sehingga kami di sini tentunya keputusan ini akhirnya di bawah Presiden dan memutuskan dan ini orang yang tepat," tambahnya.

Rini mengakui, dalam pemilihan calon pemimpin di BUMN ini memang diharuskan mengetahui persoalan dan memiliki latar belakang terhadap bidang yang akan digelutinya nanti.

Menurut dia, sosok Lenny cocok dengan segudang pengalaman yang mengurusi persoalan kredit para petani di Indonesia.

"Kenapa ambil dari bank, bukan itu soalnya, yang pertama harus mengerti pangan, pertanian, permasalahan pertanian, dan masalah di bahan pokok," tutupnya.

(rzy)

http://economy.okezone.com/read/2014/12/31/320/1086323/menteri-rini-tunjuk-lenny-sugihat-jadi-dirut-bulog

Kualitas Beras Buruk, OP Bulog Lebak Pandeglang Sepi Peminat

Rabu,  31 Desember 2014  

Jakarta, Aktual.co —Beras yang dijual berkualitas buruk, operasi pasar beras Bulog Divre Lebak-Pandeglang di tiga titik di Rangkasbitung, sepi peminat.

Kondisi itu diakui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Wawan Ruswandi. Niatan untuk menstabilkan harga beras di pasaran pun belum tercapai.

Beras yang dijual di pos Kantor Kecamatan Rangkasbitung, Pasar, dan Alun-alun Multatuli, kata dia, memang berkualitas beras program rakyat miskin atau raskin.

"Saya kira sepinya pembeli itu karena kualitas beras jelek," kata dia, di Lebak, Selasa (30/12).

Saat ini, harga beras di tingkat pengecer yang mencapai Rp8.300/kg dianggap memberatkan warga. Sedangkan beras Bulog dibanderol seharga Rp7.100 per kilogram

"Kami berharap warga tetap membeli beras OP karena harganya jauh murah dibandingkan harga pasaran," katanya.

Buruknya kualitas beras OP, diakui sejumlah calon pembeli yang kecewa.

"Kami datang ke sini mau membeli beras OP, namun mengurungkan niat untuk membeli setelah melihat kondisi beras itu," kata Tina, warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Sedangkan Kepala Perum Bulog Divre Lebak-Pandeglang Herman mengatakan sudah menyiapkan beras OP sebanyak 10 ton. Pelaksanaan OP itu akan terus digelar hingga harga beras di pasaran kembali stabil.

http://www.aktual.co/jakartaraya/kualitas-beras-buruk-op-bulog-lebak-pandeglang-sepi-peminat

Gudang Bulog Dirampok, 80 Karung Raskin Hilang

Rabu,  31 Desember 2014

WATAMPONE - Gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, dibobol maling. Sebanyak 80 karung beras untuk rakyat miskin (raskin) hilang.

"Kerugian ditaksir mencapai Rp9,7 juta. Diduga, pelakunya masuk malam, dengan merusak pagar di depan, dan gembok gudang ini," ujar Andi Pajoppai, Kepala Gudang Bulog Apala, kemarin.

Lebih lanjut, Pajoppai menduga, pelaku yang membobol gudang tersebut telah mengetahui keadaan gudang, sehingga dengan mudah mengambil beras yang ditaksir mencapai 1,2 ton.

"Bisa jadi pelakunya orang yang tahu gudang ini, memang ada sekuriti, tapi satu orang saja yang berjaga tadi malam," ungkapnya.

Sementara itu, setelah melaporkan kejadian tersebut di Mapolres Bone, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.

"Kami telah melakukan identifikasi, dugaan sementara pelaku bekerja tidak sendiri, dan telah mengetahui keadaan gudang ini," terang Kanit SPKT Polres Bone Aiptu Jamaluddin T, saat dikonfirmasi usai olah TKP.

Dia melanjutkan, pihaknya mendapatkan informasi jika kasus pencurian di gudang ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya pada bulan 11 yang lalu, gudang tersebut juga kebobolan. Sebanyak 42 karung beras hilang dalam peristiwa itu.

"Keterangan dari beberapa saksi dan sekuriti masih kami dalami. Begitu juga dengan bukti-bukti lainnya yang ada di lokasi yang mengarahkan kepada pelakunya," pungkasnya.

http://daerah.sindonews.com/read/944162/25/gudang-bulog-dirampok-80-karung-raskin-hilang-1419953175

Winarno Tohir: Pangan Import Mengkhawatirkan

Rabu, 31 Desember 2014

“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”

Suara Garuda;-
JAKARTA- Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengungkapkan,  Indonesia perlu  perencanan yang matang terkait kondisi pangan saat ini, karena banyak produk pangan import yang masuk ke pasaran.

Ia meminta hal ini tidak dianggap sebagai masalah  kecil, karena menyangkut persoalan perut rakyat banyak. “Kalau lapar, orang bisa berbuat apa saja, termasuk mencuri. Dengan banyaknya  beras Import yang masuk pasaran, membaut harga beras lokal semakin rendah,” katanya dalam Seminar Nasional “Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia” di Gedung Bulog, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014) kemarin.

Karenanya, ia meminta managemen pengelolaan stok pangan pada Perum Bulog dilakukan secara transparan. “Beras produkasi dalam negeri harus disimpan dan di distribusikan secara merata ke seluruh gudang-gudang Bulog, baik stok operasional berupa beras bagi warga miskin (raskin) maupun beras bagi Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui stabilitas harga, menjaga inflasi sesuai UU Pangan, dimana pemerintah berkewajiban mengelola pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat,” paparnya.

Sementara bagi Perum Bulog sendiri diminta melaksanakan penugasan stabilitas harga
beberapa komoditas penting dengan menjaga stabilitas harga ditingkat produsen dan konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu serta melakukan intervensi harga dipasaran dengan Operasi Pasar Murah (OPM) pada saat di butuhkan oleh pasar.

“Kalau itu dilakukan dengan baik, kita semua tidak akan menghadapi krisis pangan, utamanya rakyat kecil yang paling dulu terkena imbasnya,” jelasnya. (Redaksi)*

http://suaragaruda.blogspot.com/2014/12/winarno-tohir-pangan-import.html#more

Prof Moch Maksum: Mau Kedaulatan Atau Makelaran?

Rabu, 31 Desember 2014

“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”

Jakarta_Barakindo- “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.
Demikian dipaparkan Ketua PBNU, Prof Mochammad Maksum Mahfoedz dalam seminar “Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia” yang diadakan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Perum Bulog di Gedung Bulog, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014) kemarin.

Menurut Prof Maksum, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mandiri. “Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beragam dari dalam negeri untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat,” ujarnya.

Selain berdaulat dan berkemandirian, lanjut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, Indoensia juga harus membangun ketahanan pangan yang berbasis produksi dalam negeri.

“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” katanya.

Ia juga mengkritik sulapan swasembada pangan pada 2014. Menurutnya, untuk beras saja, pada tahun 2012 disebutkan surplus 2 juta ton, tapi tetap import sebanyak 1 juta ton. Lalu pada 2014 ditargetkan surplus 10 juta ton.

“Begitu pula Gula, Jagung, Kedelai, Daging Sapi dan Garam yang pada 2012 masing-masing di import sebanyak, 40 persen (Gula), 15-20 persen (Jagung) termasih benih import, 65 persen (Kedelai), 25 persen (Daging Sapi), dan 50 persen kebutuhan untuk garam dipenuhi dari garam import. Jadi, apakah negara ini mau kedaulatan atau makelaran, itu tergantung dari rencana dan implementasi pemerintahan yang ada, bukan program mimpi,” tandasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/prof-moch-maksum-mau-kedaulatan-atau.html#more

Indro Tjahyono: Harus Ada Intervensi Terhadap Operasi Liberal Kapitalis Asing

Rabu, 31 Desember 2014

Jakarta_Barakindo- Aktivis pemerhati pangan dan pertanian, Indro Tjahyono berharap, ke depan harus ada kejelasan hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog. Hal itu untuk menjaga agar ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dilemahkan oleh operasi liberal kapitalis asing.
Hal itu diungkapkan Indro saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar Nasional bertajuk “Membangun sistem dan program strategis untuk kedaulatan pangan Indonesia”, di kantor Perum Bulog Pusat, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014) kemarin.

“Harus ada kontrol ketat dari pemerintah untuk mengintervensi Kapitalis asing yang menjalankan operasi liberal di bidang pangan, sehingga Bulog bergerak bebas bersaing dan berhadapan dengan persaingan importir pangan asing dalam mekanisme pasar bebas yang terjadi di Indonesia,”ujarnya.

Ia menyebutkan, kalau itu tidak dilakukan, maka akan memperlemah potensi kedaulatan pangan yang hendak dicapai pemerintahan saat ini.

“Sinergitas hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog akan memperkuat fungsi Perum Bulog sebagai badan yang menyelenggarakan kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.

Karenanya, perlu ada kedudukan hukum yang pasti untuk menjadikan Bulog sebagai lokomotif kedaulatan pangan. “Dewan keamanan pangan nasional kiranya dapat menjadi lembaga kedaulatan pangan yang mempunyai biro khusus diplomasi dan lobi International untuk pengaturan segala hal yang berkaitan dengan pangan, termasuk kapitalisasi lahan,” jelasnya.

Ia pun berharap ada pola kerjasama yang kuat antar kementrian-kementrian terkait dalam membangun kedaulatan pangan. “Dan itu perlu dikontrol langsung oleh Presiden,”tandasnya. (Redaksi)*


http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/indro-tjahyono-harus-ada-intervensi.html

Stok Raskin Jabar Tersendat Kemensos Tak Bisa Berbuat Banyak

Selasa, 30 Desember 2014

DEPOK – Ribuan warga miskin di Jawa Barat dipastikan pada awal 2015 terancam akan kesulitan mendapatkan beras miskin (Raskin). Pasalnya, itu terjadi karena pembagian raskin sudah kebablasan sebelum pemilu 2014, lalu.

Karena persoalan itu membuat Kementerian Sosial tidak bisa berbuat banyak terkait tersendatnya pendistribusian beras miskin pada 2015 mendatang di wilayah tersebut dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Jabar sendiri.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak terkait pemenuhan permintaan raskin di wilayah Jawa Barat.

Sebab, stok raskin di Bulog Jabar sendiri menipis, sedangkan hasil penen petani belum di dapatkan. Akibatnya, pemenuhan permintaan raskin di kabupaten/kota Jabar tak bisa terpenuhi.

"Masih kami carikan solusi. Penyebabnya pada periode Februari-Maret 2014 dapatnya berkarung-karung, dan sekarang sampai 2015 stoknya tipis. Pembangiannya pas pilres yang membuat persoalan distribusi tersendat," tegasnya kepada indopos.co.id, saat menghadiri acara Penguatan Aswaja dan Penanggulangan Terorisme dalam Ketahanan Nasional di Al-Hikam, Depok, Selasa (30/12).

Menurutnya, pendistribusi raskim sebelum pemilihan 2014 itu syarat politis. Banyak pihak yang mencari keuntungan dalam pendistribusian itu sehingga didistribusikan besar-besaran. Malangnya, pendistribusian itu tidak dibarengi dengan sosialisasi raskim untuk jatah hingga kapan.

"Banyak dibagi oleh para politisi. Kemungkinan jika tidak digunakan untuk kepentingan ini, stoknya pasti aman. Banyak yang cari keuntungan dengan menggunakan raskin untuk kepentingan politik," ujar Khofifah.

Meski begitu, Khofifah mengaku tidak mengetahui alasan pembagian dalam jumlah besar itu. Namun begitu, dirinya menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi semua aturan terkait pembagian beras miskin tersebut.

Terutama jumlah dan kualitas beras tersebut. Tim, kata dia, akan menyasar sampai ke keluarga warga miskin untuk menentukan berapa kebutuhan setiap keluarga.

"Kami tidak tahu alasan pastinya kenapa. Makanya kami menyebut kasus ini jamak takdim. Akan kami cari akar persoalannya, karena harusnya tiap RTS dapat 15 kilogran tetapi yang diberi hanya 5 kilogram. Kami minta Gubernur Jabar pun ikut turun tangan mengatasinya bersama," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok, Widyati Riyandani menuturkan, tersendatnya pendistribusian raskin itu mulai dikeluhkan 63 lurah yang ada.

Sebab, keterlambatan itu membuat sebanyak 41.103 jiwa rumah tangga sasaran (RTS) kota berikon belimbing terancam kelaparan. Ditambah, kualitas raskin yang dikirimkan Bulog itu pun tak layak konsumsi.

"Harusnya tidak terlambat, tetapi sekarang malah telat sebulan. Aturannya bulan November sudah dikirim malah terlambat dan diserahkan di Desember. Alasan keterlambatan itu stok raskin di Bulog menipis," tuturnya.

Karena itu, sambung Widyati, pihaknya bersama lurah yang lain melakukan koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar pasar murah. Mengingat informasi tersebut raskin dari Kementerian Sosial mulai menipis.

Hal itu juga untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras kepada warga miskin yang belum mendapatkan jatah pengiriman raskin dari Bulog.

"Salah satunya dengan cara gelar pasar murah biar bisa diantisipasi kehabisan raskin. Kami pun harus tanggap karena banyak ribuan RTS yang akan kelaparan," imbuhnya.(cok)

Raskin Bau, Warga Protes Bulog

Rabu, 31 Desember 2014

DEMAK, suaramerdeka.com – Sejumlah warga Desa Morodemak Kabupaten Bonang mendatangi gudang Bulog, Selasa (30/12). Mereka memprotes kualitas raskin yang diterima tidak layak konsumsi seperti bau apek, kondisi beras remuk, agak hitam dan berjamur.

Berdasarkan pantauan mayoritas warga yang melancarkan aksi protes adalah ibu-ibu rumah tangga sembari membawa raskin dalam karung.  Zaenah (45), salah seorang warga mengatakan, alokasi raskin yang dikirim ke Desa Morodemak sebanyak 11 ton.

‘’Raskin yang kami terima tidak layak konsumsi. Silahkan bisa dilihat sendiri,’’ katanya sembari menunjukkan raskin berkualitas buruk itu kepada Kepala Bulog Demak, Sri Hartati, kemarin.

Soleh (40), warga Morodemak lainnya, menyayangkan kualitas raskin yang diterima tidak setimpal dengan harga yang dibayarkan yakni Rp 9.500 untuk lima kilogram. Pihak desa sendiri, lanjutnya, sudah melunasi 11 ton raskin sebesar Rp 16 juta.

Sebelum mendatangi gudang Bulog, warga ramai-ramai sudah mengembalikan beras tersebut ke Balai Desa Morodemak. Namun, menurutnya, pihak Bulog tidak mau mengganti raskin jika segel karung rusak.

Menurut Sulkan, Anggota BPD Morodemak, aksi protes ini dilatarbelakangi rasa trauma warga atas kejadian serupa pada tahun sebelumnya. Saat itu, ada warga yang mengalami sakit mirip gejala keracunan setelah mengonsumsi raskin berkualitas buruk.

Menyikapi hal itu, Kepala Bulog Demak, Sri Hartati menegaskan akan mengganti semua raskin yang dikembalikan warga Desa Morodemak. Raskin tersebut akan didata dulu terkait berapa jumlah pastinya.

‘’Raskin yang kami salurkan ke Morodemak berasal dari gudang ini dan disimpan sejak Mei 2014. Nanti, semua (raskin buruk) akan kita ganti setelah koordinasi dengan Pemkab Demak,’’ tandasnya.

http://berita.suaramerdeka.com/raskin-bau-warga-protes-bulog/

Selasa, 30 Desember 2014

Menteri Rini Belum Tentukan Bos Baru Bulog

Selasa, 30 Desember 2014

Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum menetapkan direktur utama (dirut) baru untuk Perum Bulog. Rini masih tahap seleksi kandidat profesional yang nantinya akan memimpin perusahaan pelat merah tersebut.

Untuk mengisi kekosongan sementara, Kementerian BUMN telah menunjuk Budi Puswanto sebagai pelaksana tugas sementara (Plt) Dirut Bulog.

"Dirut baru belum ditetapkan. Sedang diproses," ujar Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Industri Strategis dijabat Muhamad Zamkhani kepada detikFinance, Selasa (30/12/2014).

Kandidat Dirut Bulog yang sedang mengikuti proses seleksi berasal dari sumber internal dan eksternal perusahaan.

"Ada yang dari internal dan ada pula dari eksternal," jelasnya.

Jika terpilih, Dirut Bulog definitif diminta menggenjot kinerja perusahaan di bidang stabilisasi pangan.

"Dirut baru harus mampu membawa Bulog lebih baik lagi ke depan," ujarnya.

Kuallitas Raskin Jelek, Warga Morodemak Geruduk Gudang Bulog

Selasa, 30 Desember 2014

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Sejumlah warga Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah menggeruduk Gudang Bulog Demak Sub Drive I Semarang, Selasa (30/12/2014) siang.
Puluhan warga ini mengaku kesal lantaran Beras Miskin (Raskin) yang diterimanya dinilai tak layak konsumsi.
Kedatangan perwakilan warga ini mencoba mempertanyakan kondisi raskin ini kepada pihak Bulog. Termasuk juga, meminta pertanggungjawaban pihak Bulog.
Warga setempat, Soleh (35), menuturkan, kualitas raskin yang disalurkan di Desanya pada pekan lalu itu diketahui memprihatinkan alias berkualitas jelek. Atas kondisi ini, bahkan ada beberapa warga yang mengalami sakit perut usai mengkonsumsinya.
"Beras baunya tidak enak dan warnanya kekuningan. Kami terpaksa takut mengkonsumsinya karena ada warga yang perutnya sakit setelah memakannya. Kami minta pihak Bulog bertanggungjawab," kata Soleh.
Sementara Kepala Gudang Bulog Demak Sub Drive I Semarang, Sri Hartati, menjelaskan, keluhan ini diterima dengan baik oleh pihaknya. Rencananya, jika memang kondisi beras pantas untuk diganti, maka pihaknya akan mengupayakannya.
"Kami terima keluhan dan kami akan mengkrosceknya," kata Sri.
Dia menyebutkan, Desa Morodemak didistribusikan 10, 365 ton beras untuk 691 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Mekanismenya, masing-masing RTS memperoleh satu zak atau 15 Kg untuk satu bulan. (*)

http://jateng.tribunnews.com/2014/12/30/kuallitas-raskin-jelek-warga-morodemak-geruduk-gudang-bulog

Raskin di Bulog Apala Hilang Dicuri

Selasa , 30 Desember 2014

FAJARONLINE – Sedikitnya 1,2 ton beras rakyat miskin (raskin) di kantor Bulog Apala raib dijarah maling. Bulog memperkirakan kejadian tersebut berlangsung subuh dinihari, Selasa 30 Desember. Peristiwa itu diketahui setelah pukul 07.00 Wita. Total kerugian yang ditimbulkan dari raibnya beras seberat 1,2 ton atau 80 karung beras tersebut ditaksir mencapai Rp9,7 juta.

Kepala Gudang Bulog Apala, Andi Pajoppai menuturkan, pelaku diduga kuat sangat mengetahui keadaan dan kondisi gudang sehingga aksinya dapat berjalan mulus. Pelaku memasuki gudang dengan merusak gembok dan pagar gudang. “Memang ada sekuriti tapi cuma satu orang saja yang berjaga tadi malam,” tutur Pajoppai, Selasa, 30 Desember.

Kanit SPKT Polres Bone, Aiptu Jamaluddin yang dikonfirmasi menyebutkan dari hasil identifikasi, petugas menduga pelaku bekerja tidak sendiri. Bahkan dari informasi yang diperoleh, kasus pencurian beras di gudang tersebut juga pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, jumlah beras yang hilang sebanyak 42 karung. “Kami akan melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap kasus itu,” janjinya. (hen)


Penghapusan Raskin Langgar Kedaulatan Pangan

Selasa,  30 Desember 2014

JAKARTA - Rencana penghapusan program beras untuk rakyat berpenghasilan rendah (raskin) dinilai melanggar enam pilar kedaulatan pangan, yang telah dirumuskan organisasi petani sedunia via Campesina pada International Forum for Food Sovereignty di Nyéléni pada 2007 lalu.

Peneliti Mantasa Hayu Dyah menduga adanya sesat pikir sejumlah kementerian, tentang kedaulatan pangan yang selama ini sering dikampanyekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami prihatin dengan pemahaman tentang kedaulatan pangan di kalangan pejabat. Kalau dilihat dari enam pilar kedaulatan pangan via Campesina, kebijakan untuk penghapusan raskin dan pertanian ini saya rasa lemah sekali ya," ujarnya seperti dalam rilis, Selasa (30/12/2014).

Menurutnya, tindakan ini bukan cara membuat rakyat berdaulat, namun justru semakin membuat rakyat bergantung pada pasar dan pemerintah.

"Ya kecewa dengan pola kebijakan Jokowi yang cenderung menguntungkan para elit dan konglomerat, dan cenderung menyengsarakan rakyat. Skema berbagai kartu sakti itu, sudah terlihat itu untuk kepentingan perbankan," tambahnya.

Kedaulatan pangan yang selama ini digemborkan, sambung Dyah, bukanlah  kedaulatan pangan, namun hanya kedaulatan perbankan, kedaulatan perusahaan pupuk, dan kedaulatan pemerintah.

"Menguntungkan pihak tertentu itu namanya, bukan menguntungkan rakyat," tandasnya.

http://ekbis.sindonews.com/read/943949/34/penghapusan-raskin-langgar-kedaulatan-pangan-1419915498

DPR dan Petani Tolak Penghapusan Raskin

Selasa, 30 Desember 2014
 

RMOL. Rencana pemerintah menghapus Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) mendapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat. Tak ketinggalan, kalangan legislatif juga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal menilai, kebijakan itu bakal berdampak luas. Tidak hanya pada inflasi nasional tetapi juga menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.

"Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujarnya melalui keterangan kepada redaksi, Selasa (30/12).

Jon mengutip hasil pertemuannya dengan pihak Bank Indonesia yang memperediksi lonjakan inflasi akan sulit dikontrol apabila Raskin benar-benar dihapus dan dikonversi ke E-money.

"Selain E-money rawan diselewengkan untuk kebutuhan lain, beras juga selama ini terbukti sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar. Kalau kebijakan itu dilaksanakan akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dahulu," jelasnya.

Mengenai adanya kelemahan dalam program Raskin, menurut Jon, tidak lantas menjadi alasan kuat bagi pemerintah buat menghapus program yang selama ini telah berhasil dijalankan.

"Kalau ada kelemahan, kekurangan seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus. Penghapusan Raskin ini tidak semata memicu inflasi tapi juga bisa berdampak pada gejolak ekonomi, bisnis, keamanan dan dampak sosial lain," bebernya.

Pada kesempatan sama, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah Sutarto mengungkapkan bahwa Program Raskin selama ini cukup membantu petani maupun buruh tani. Karena, biasanya penerima Raskin adalah masyarakat buruh tani yang terdata berpenghasilan rendah.

"Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati Raskin sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi, gabahnya dijual dengan harga yang layak lalu mereka membeli beras dengan harga murah," paparnya.

Lebih lanjut, kata Sutarto, adanya Program Raskin juga berperan menstabilkan harga beras di pasaran. Sehingga, beras bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Karena itu, apabila Raskin dihapus dengan membebaskan penerima bantuan E-money membeli beras sesuai selera maka harga beras di pasaran bisa melonjak tajam.

"Jadi, percuma diberi uang kalau harga-harga bahan pangan melonjak drastis karena tidak diproteksi pemerintah. Kalau sudah begini bagaimana nasib kami para petani," keluhnya. [rus]

http://www.rmol.co/read/2014/12/30/185040/DPR-dan-Petani-Tolak-Penghapusan-Raskin-

Sabtu, 27 Desember 2014

Presiden Minta Tak Ada Impor Beras Lagi

Sabtu, 27 Desember 2014

Para Ahli Diminta ke Lapangan


SUBANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengaku sangat geregetan karena Indonesia yang sangat kaya dan sangat luas lahan sawahnya masih mengimpor beras dari negara lain. Oleh karena itu, Presiden tidak mau mendengar lagi ada impor beras.
”Presiden Vietnam, di ASEAN Summit yang baru lalu, ketemu saya. Apa yang ditanyakan, Presiden Jokowi kapan beli beras lagi dari Vietnam. Oleh karena itu, begitu pulang ke Tanah Air, saya panggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saya tidak ingin mendengar tawaran itu lagi,” ujar Presiden Joko Widodo seusai menyerahkan penghargaan kepada 95 gubernur, bupati, kelompok petani, dan peneliti penerima Adhikarya Pangan Nusantara 2014, Jumat (26/12) pagi, di Balai Besar Padi atau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Menurut Presiden Jokowi, tiga tahun ke depan Indonesia harus swasembada beras dan tidak boleh ditawar lagi. Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperbaiki saluran irigasi dan distribusi pupuk dan benih padi serta tenaga penyuluh, tetapi juga menyediakan alat-alat pertanian khusus bagi petani, seperti menyediakan 65.000 traktor yang sudah dibeli, untuk tahun depan.

Untuk mencapai target swasembada pangan tiga tahun mendatang, sepuluh kepala daerah pada tahun depan menjanjikan peningkatan produksi beras 1 juta hingga 2 juta ton, atau total 11 juta ton. Namun, jika janji dari target penambahan produksi beras dicapai, tak mustahil target swasembada justru bisa dicapai tahun depan.

”Namun, saya ada catatannya. Awas, kalau dalam waktu tiga tahun tidak tercapai, saya akan ganti. Begitu kalau bekerja bersama saya, harus ada target dan ukurannya. Tetapi, Pak Mentan bisik-bisik, katanya sebelum tiga tahun kita sudah bisa swasembada pangan. Jadi, Pak Menteri tenang-tenang saja karena saya yakin dia bisa wujudkan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menyatakan, meskipun dari Balai Besar Padi pihaknya mendapat penjelasan bahwa dengan varietas benih yang baik setiap hektar sawah petani bisa menghasilkan 8,5 ton saat panen, kenyataannya yang terjadi panen padi hanya 4,5 ton hingga 6 ton per hektar.

”Ini berarti ada masalah mengapa hal itu selalu terjadi setiap kali saya tanya kepada petani di sawah-sawah,” kata Presiden.

Masalahnya, tambah Presiden Joko Widodo, di lapangan, tidak hanya kerusakan irigasi serta keterlambatan distribusi pupuk dan benih, tetapi juga tidak ada tenaga penyuluh. ”Insinyur pertanian kita jangan di belakang meja. Mereka harus kembali ke lapangan dan berikan bimbingan kepada petani-petani kita,” ujarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjut Presiden Jokowi mencontohkan, juga jangan hanya memperbesar kantor-kantornya di Jakarta lagi sehingga anggaran habis bukan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Menurut Presiden, insinyur-insinyur harus juga di lapangan, mengecek jalan, irigasi, waduk, dan pertanian, bukan di dalam kantor menangani administrasi.

”Kalau insinyur-insinyur kita seperti itu terus, tentu kita akan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Mereka harus terjun ke sawah dan lapangan,” ujar Presiden.

Lima hambatan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, dari hasil kunjungannya ke 14 provinsi dan 50 kabupaten di seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian menginventarisasi ada lima masalah yang bisa menghambat swasembada pangan.

”Irigasi kita yang mengalami kerusakan sekitar 52 persen dan tidak pernah diperbaiki lagi sejak 50 tahun lalu. Semoga kita bisa memperbaiki secara bertahap 1 juta hektar infrastruktur irigasi per tahun mulai tahun depan,” ungkapnya.

Amran Sulaiman menambahkan bahwa selain irigasi, distribusi pupuk dan benih ke petani juga bermasalah. ”Serapan benih pada tahun 2014 hanya 20 persen. Ini yang membuat produksi petani kita terus menurun,” ujarnya.

Penyuluh pertanian, kata Amran Sulaiman, juga tidak ada. Kalaupun ada, jumlahnya masih sangat kurang sehingga petani tak ada yang mengawal dan membimbing.

”Untuk infrastruktur irigasi, insya Allah pada tahun depan segera kita perbaiki 1 juta hektar dulu di seluruh Indonesia. Tahun-tahun berikutnya akan segera kita lakukan perbaikan lagi,” jelasnya.

Serahkan ribuan traktor
Setelah menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014 di Balai Besar Padi, Presiden Joko Widodo menuju Lapangan Pertamina Bojongjaya, Kecamatan Pusakajaya, Subang. Presiden menyerahkan bantuan traktor tangan sebanyak 1.099 unit untuk 19 kelompok tani dari 19 kabupaten pelaksana kontingensi di Jawa Barat.

Dari sana, Presiden Jokowi melaksanakan shalat Jumat di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Subang, dan berdialog dengan para santri di aula pondok pesantren tersebut.

Dalam acara itu, selain Menteri Pertanian, Presiden juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Dalam catatan Kompas, Indonesia beberapa kali bisa menekan angka impor beras dalam jumlah sangat kecil sejak era Reformasi. Pada tahun 2003, Indonesia tidak mengimpor beras karena cuaca dan persediaan air mendukung sehingga panen padi di dalam negeri melimpah. Tahun 2008, di tengah kelangkaan padi di sejumlah negara, Indonesia bisa memproduksi beras berlebih sehingga pada tahun yang sama tidak perlu mengimpor. (HAR/MAR)

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010882781.aspx?epaper=yes

Jokowi Bocorkan Rencana Pemerintah Soal Beras dari Petani

Jumat, 26 Desember 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji skema subsidi pembelian beras langsung ke petani. Hal itu dikatakan Jokowi untuk menjawab usulan Wawan Wahyuna, petani asal Subang yang meminta pemerintah membeli langsung hasil panen petani.
"Saya usul agar padi harus disubsidi. Panennya dibeli pemerintah," ujar Wawan saat sesi dialog dengan presiden usai acara penyerahan bantuan 1.099 traktor tangan pada kelompok tani Jawa Barat di Kabupaten Subang, Jumat (26/12).
Menurut Wawan, subsidi model seperti itulah yang saat ini dibutuhkan petani.
"Usulan Kang Wawan tadi baru dihitung, memang kita mau menuju ke sana. Nantinya yang disubsidi bukan pupuk atau BBM, tapi harga yang dibeli oleh Bulog," jawab Jokowi.
Sebelum rencana itu direalisasikan, kata dia, pemerintah masih harus memperbaiki manajemen di Bulog. Termasuk menambah kapasitas gudang Bulog.
Menurut Jokowi, jika skema tersebut dijalankan, maka petani akan berlomba-lomba meningkatkan produksi mereka. Karena, pemerintah sendiri yang akan langsung membeli berapa pun produksi yang dihasilkan petani.
Karenanya, kata Jokowi, pemerintah harus menyiapkan gudang untuk menampung hasil panen petani. "Saya yakin kalau itu dijalankan, gudang-gudang Bulog akan penuh," kata dia.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/26/nh6lhj-jokowi-bocorkan-rencana-pemerintah-soal-beras-dari-petani

Jumat, 26 Desember 2014

Direksi Bulog Yang Lama Harus Tanggungjawab

Jumat, 26 Desember 2014

Soal Potensi Kerugian Sekitar Rp 2,387 Triliun  

Jakarta_Barakindo- Direksi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang lama disebut-sebut harus mempertanggungjawabkan potensi kerugian Perum Bulog yang diduga mencapai Rp 2,387 triliun. Kerugian itu diduga berasal dari nilai beras yang hilang digudang dan kualitas beras yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.

Adanya dugaan kerugian yang dialami Perum Bulog itu terungkap dari sebuah sumber internal yang minta dirahasiakan namanya. Menurutnya, dari sekitar 1,7 juta ton stok beras Bulog diseluruh Indonesia, sebagian diantaranya diduga hilang didalam gudang, seperti yang disinyalir terjadi di Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur (Jatim). Selain kasus dugaan kehilangan, sisa stok sebanyak 1,7 juta ton itupun diduga merupakan beras yang TMS (brokens, menir dll-red). Dibeberapa daerah bahkan sudah pernah diperiksa oleh Kejati dan Polda, dan saat ini pun tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sumber itu pun menjelaskan, kasus kehilangan beras di Papua sebanyak 1.700 ton, berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 13,6 miliar dengan asumsi harga sebesar Rp 8.000,- per kilogram (1.700.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 13.600.000.000,-).

Begitu pula kasus kehilangan beras di NTB sebanyak 400 ton yang berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 3,2 miliar (400.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 3.200.000.000,-).

“Hal sama juga terjadi di Madura, Jatim. Disana kasus kehilangannya mencapai 1.600 ton dengan potensi kerugian mencapai Rp 12,8 miliar (1.600.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 12.800.000.000,-),” ujar sumber tersebut.

Ia juga mengungkapkan, bahwa kondisi kualitas beras yang saat ini tersisa di gudang-gudang Bulog, rata-rata brokens-nya sekitar 40%, dan menir rata-rata 8%. Sementara brokens dan menir yang diperbolehkan sesuai syarat Inpres hanyalah sebesar 20% dan 2% dengan derajat sosoh 95%.

“Kalau dihitung dari perkiraan susut kuantum setelah di reproses, maka susutnya mencapai 27% (20% + 6% + 1% = 27%). Perkiraan susut 27% tersebut belum termasuk biaya reproses yang ditaksir sebesar 3%, sehingga total susut ditaksir mencapai 30%, atau setara dengan Rp 4,080 triliun (30% x 1,7 juta ton = 510.000.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 4.080.000.000.000,-),” jelasnya.

Potensi kerugian itu, lanjutnya, masih bisa berkurang jika dikurangi dari hasil penjualan brokens bercampur menir setelah dikurangi susut proses 1% dan biaya proses sebesar 3% (30% - 1% - 3% = 26%). “Tapi, potensi kerugian itu masih bisa berkurang dari hasil penjulan brokens bercampur menir yang ditaksir mencapai sebesar Rp 1,989 triliun (26% x 1,7 juta ton = 442.000.000 kg x Rp 4.500,- = Rp 1.989.000.000.000,-),” ungkapnya.

Dengan demikian, tegasnya, perkiraan kerugian yang dialami untuk memperbaiki kualitas beras sisa stok yang ada mencapai sebesar Rp 2,091 triliun (Rp 4.080.000.000.000,- - Rp 1.989.000.000.000,- = Rp 2.091.000.000.000,-).

“Jika ditambah dengan potensi kerugian akibat kasus kehilangan beras dalam gudang, maka Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian hangga mencapai Rp 2,387 triliun (Rp 2.091.000.000.000,- + Rp 13.600.000.000,- + Rp 3.200.000.000,- + Rp 12.800.000.000,- = 2.387.000.000.000,-),” katanya menambahkan, bahwa potensi kerugian itu menjadi tanggungjawab Direksi yang lama. “Makanya, saat serah terima nanti, harus ditarik garis lurus soal batasan mana yang menjadi tanggungjawab Direksi yang lama dan Direksi yang baru,” pungkasnya.

Melihat besarnya potensi kerugian yang dialami Perum Bulog tersebut, publik berharap agar Direksi yang baru dapat mewujudkan perbaikan kualitas beras yang akan disalurkan kepada publik, berupa beras bagi warga miskin (raskin).

Pada masa Direksi yang baru nanti, publik berharap tidak ada lagi keluhan soal rendahnya kualitas raskin yang diterima Keluarga Miskin (Gakin), karena akan menambah buruk citra Perum Bulog dimata Publik.

Namun, sebelum itu, perlu ada patokan yang jelas, mana persoalan yang menjadi tanggungjawab Direksi lama dan Direksi yang baru. Hal itu haruslah dituangkan dalam berita acara serah terima. (Redaksi)***

http://suaragaruda.blogspot.com/2014/12/direksi-bulog-yang-lama-harus_31.html#more

Potensi Kerugian Bulog Capai Rp 2 Triliun Lebih

Jumat, 26 Desember 2014

Direksi Lama Harus Tanggungjawab

Jakarta_Barakindo- Direksi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang akan segera ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, harus mewujudkan perbaikan kualitas beras yang akan disalurkan kepada publik, berupa beras bagi warga miskin (raskin).

Pada masa Direksi yang baru nanti, publik berharap tidak ada lagi keluhan rendahnya kualitas raskin yang diterima Keluarga Miskin (Gakin), karena akan menambah buruk citra Perum Bulog dimata Publik.

Namun, sebelum itu, perlu ada patokan yang jelas, mana persoalan yang menjadi tanggungjawab Direksi lama dan yang baru. Hal itu haruslah dituangkan dalam berita acara serah terima. Sebab, dibawah kendali Direksi yang lama, Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian lebih dari Rp 2 triliun. Taksiran kerugian sebesar itu dihitung dari nilai beras yang hilang di gudang dan nilai beras yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.

Sumber internal yang minta dirahasiakan namanya mengungkapkan, dari sekitar 1,7 juta ton stok beras Bulog diseluruh Indonesia, sebagian diantaranya diduga hilang didalam gudang, seperti yang disinyalir terjadi di Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur (Jatim). Selain kasus dugaan kehilangan, sisa stok sebanyak 1,7 juta ton itupun diduga merupakan beras yang TMS (brokens, menir dll-red). Dibeberapa daerah bahkan sudah pernah diperiksa oleh Kejati dan Polda, dan saat ini pun tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sumber itu pun menjelaskan, kasus kehilangan beras di Papua sebanyak 1.700 ton, berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 13,6 miliar dengan asumsi harga sebesar Rp 8.000,- per kilogram (1.700.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 13.600.000.000,-).

Begitu pula kasus kehilangan beras di NTB sebanyak 400 ton yang berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 3,2 miliar (400.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 3.200.000.000,-).

“Hal sama juga terjadi di Madura, Jatim. Disana kasus kehilangannya mencapai 1.600 ton dengan potensi kerugian mencapai Rp 12,8 miliar (1.600.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 12.800.000.000,-),” ujar sumber tersebut.

Ia juga mengungkapkan, bahwa kondisi kualitas beras yang saat ini tersisa di gudang-gudang Bulog, rata-rata brokens-nya sekitar 40%, dan menir rata-rata 8%. Sementara brokens dan menir yang diperbolehkan sesuai syarat Inpres hanyalah sebesar 20% dan 2% dengan derajat sosoh 95%.

“Kalau dihitung dari perkiraan susut kuantum setelah di reproses, maka susutnya mencapai 27% (20% + 6% + 1% = 27%). Perkiraan susut 27% tersebut belum termasuk biaya reproses yang ditaksir sebesar 3%, sehingga total susut ditaksir mencapai 30%, atau setara dengan Rp 4,080 triliun (30% x 1,7 juta ton = 510.000.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 4.080.000.000.000,-),” jelasnya.

Potensi kerugian itu, lanjutnya, masih bisa berkurang jika dikurangi dari hasil penjualan brokens bercampur menir setelah dikurangi susut proses 1% dan biaya proses sebesar 3% (30% - 1% - 3% = 26%). “Tapi, potensi kerugian itu masih bisa berkurang dari hasil penjulan brokens bercampur menir yang ditaksir mencapai sebesar Rp 1,989 triliun (26% x 1,7 juta ton = 442.000.000 kg x Rp 4.500,- = Rp 1.989.000.000.000,-),” ungkapnya.

Dengan demikian, tegasnya, perkiraan kerugian yang dialami untuk memperbaiki kualitas beras sisa stok yang ada mencapai sebesar Rp 2,091 triliun (Rp 4.080.000.000.000,- - Rp 1.989.000.000.000,- = Rp 2.091.000.000.000,-).

“Jika ditambah dengan potensi kerugian akibat kasus kehilangan beras dalam gudang, maka Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian hangga mencapai Rp 2,387 triliun (Rp 2.091.000.000.000,- + Rp 13.600.000.000,- + Rp 3.200.000.000,- + Rp 12.800.000.000,- = 2.387.000.000.000,-),” katanya menambahkan, bahwa potensi kerugian itu menjadi tanggungjawab Direksi yang lama. “Makanya, saat serah terima nanti, harus ditarik garis lurus soal batasan mana yang menjadi tanggungjawab Direksi yang lama dan Direksi yang baru,”

http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/potensi-kerugian-bulog-capai-rp-2.html#more

Lima Nama Masuk Kandidat Dirut Bulog

Kamis, 25 Desember 2014

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak lama lagi bakal mengumumkan pengganti Sutarto Ali Moeso sebagai Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), yang masa jabatannya telah habis. Rencananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bulog akan digelar di hari libur.

“Tanggal 28 Desember, hari Minggu RUPS-nya,” ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro di kantornya, Jakarta, Rabu (24/12).

Setidaknya menurut Imam, ada lima orang calon Dirut Bulog. Hanya saja ia ogah membocorkan siapa lima kandidat tersebut. Yang pasti saat ini prosesnya masih terus berjalan

“Calonnya sudah di assessment. Aku seneng nyiapin lima orang, tapi aku enggak bisa ngasih tahu siapa, ya dari internal ada, luar juga ada. Tunggulah,” tandas dia. (chi/jpnn)

http://murianews.com/item/9566-hati-hati-raskin-2015-salah-sasaran.html

Hati-hati Raskin 2015 Salah Sasaran

Kamis, 25 Desember 2014

KUDUS – Pemerintah Pusat menargetkan tahun depan pembagian beras untuk masyarakat miskin lebih tepat sasaran. Selain itu tidak ada lagi pemerataan demi menghindari permasalahan sosial di desa,
”Artinya, pembagian raskin nantinya harus sesuai dengan data jumlah rumah tangga sasaran (RTS) bukan lagi dibagikan secara merata terhadap warga lain yang namanya tidak tercantum sebagai penerima raskin demi menghindari potensi permasalahan di bawah," ujar Pokja Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Edi Safrijal.
Dia mengatakan, adanya kebijakan di tingkat bawah untuk dibagi secara merata lewat musyawarah mufakat, mengakibatkan RTS yang seharusnya menerima beras sebanyak 15 kilogram akhirnya berkurang. Karena harus dibagi secara merata dengan warga lain yang tidak mendapatkan jatah raskin. Berdasarkan data yang dimiliki TNP2K, distribusi raskin di Kabupaten Kudus memang terealisasi hingga 80 persen.
”Hanya saja, desil (golongan) 4-10 yang seharusnya tidak berhak mendapatkan raskin justru memperoleh raskin dengan persentase hingga 56,6 persen. Sementara desil 1-3 yang memang berhak mendapatkan raskin tercatat sebanyak 80 persen dengan raskin yang diperoleh kurang dari 4 kilogram dari seharusnya 15 kg per RTS," ujarnya, seperti ditulis Antara. (Suwoko / Akrom Hazami)

http://murianews.com/item/9566-hati-hati-raskin-2015-salah-sasaran.html

Selasa, 23 Desember 2014

GELAPKAN RASKIN, 3 PEGAWAI BULOG DITAHAN

Nama Dirut Baru Bulog Akan Diumumkan Jelang Tahun Baru

Senin, 22 Desember 2014

Jakarta -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan calon Direktur Utama baru Perum Bulog, menggantikan Soetarto Alimoeso yang pensiun.

Rencananya, pada 28 Desember 2014 Kementerian BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bulog di Kantor BUMN. RUPS tersebut bakal menentukan Dirut baru Bulog.

"Tanggal 28 Desember (RUPS Bulog)," kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Imam menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan 5 nama untuk dicalonkan sebagai Dirut baru Perum Bulog. Namun begitu, dia enggan menyebutkan nama pasti calon-calonnya.

"Calonnya sudah diseleksi. Aku senang menyiapkan 5 orang, tapi saya nggak bisa beritahu, ada dari internal Bulog, plt Dirut bisa jadi," jelas dia.

Saat ini, Plt Direktur Utama Bulog dipegang oleh Budi Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Bulog.


(drk/dnl)

Dirut Baru PLN Ditentukan Selasa Besok, Bulog 28 Desember

Senin, 22 Desember 2014

VIVAnews - Pemerintah akan menggelar rapat umum pemegang saham PT PLN (Persero) pada Selasa siang, 23 Desember 2014. Pemerintah telah menyiapkan surat keputusan, tapi nama direksi barunya masih kosong.

"Masih nunggu Tim Penilaian Akhir (TPA)," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.

Imam memastikan bahwa TPA selesai menilai calon-calon direktur utama Senin malam ini. Sebelumnya beredar informasi nama calon dirut PLN yang tadinya lima orang kini mengerucut menjadi tiga. Calon dirut yang berasal dari internal perusahaan.

RUPS Bulog

Kementerian BUMN juga sudah menilai calon-calon dirut Perum Bulog (Persero). Kementerian itu akan menetapkan dirutnya beberapa hari lagi.

Imam mengatakan, pemegang saham--dalam hal ini Kementerian BUMN-- telah melakukan assessment terhadap para calon dirut BUMN logistik itu. "Tanggal 28 Desember (RUPS)," katanya.

Menurut Imam, ada lima calon dirut perusahaan pelat merah itu. Sayangnya Imam enggan menjelaskannya. Tapi, tak tertutup kemungkinan posisi dirut akan dijabat oleh Pelaksana Tugas Dirut Bulog, Budi Purwanto.

Seperti yang diketahui, masa jabatan Sutarto Alimoeso, sebagai dirut Bulog sudah berakhir. Kementerian BUMN pun menunjuk Direktur Keuangan Bulog Budi Purwanto sebagai pelaksana tugas dirut. (ren)

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/571163-dirut-baru-pln-ditentukan-selasa-besok--bulog-28-desember

Senin, 22 Desember 2014

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Penghentian Raskin

Minggu, 21 Desember 2014

PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal, minta Kementerian Sosial mengkaji ulang kebijakan penghentian penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), karena dikhawatirkan akan berdampak mendorong kenaikan inflasi.

"Menerapkan kebijakan perlu evaluasi, jangan tergesa-gesa," kata Jon di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara Minggu (21/12).

Dia mengakui baru menerima masukan dari Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, bahwa penghentian raskin diganti dengan bantuan tunai akan berpengaruh mendorong inflasi. Karena uang tunai yang diterima keluarga miskin rawan digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan membeli beras.

Sementara, terang dia, beras adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar selain cabai merah di provinsi penghasil sawit ini.

"Kalau kebijakan itu akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu," ujar dia.

Dia mengaku kedatangannya ke dapil-nya guna menerima berbagai masukan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Riau. Salah satunya keluhan tentang akan dihentikannya penyaluran raskin tahun 2015.

Jon juga berjanji masukan ini akan dibahas pada sidang di Komisi XI DPR. Sehingga hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial.

Menurut Politisi PAN itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menghapuskan sebuah program yang selama ini sudah berhasil dijalankan. Meski ada kelemahan, kekurangan harusnya dievaluasi dan dicarikan solusi bukan tiba-tiba dihentikan.

"Kalau ini memang penyebab inflasi baiknya penghentiannya ditunda dulu," kata Jon.

Apalagi, kata dia, beras adalah kebutuhan utama masyarakat, jika tidak terpenuhi akan ada gejolak yang berdampak ke semua sektor baik ekonomi, bisnis serta keamanan.

Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad mengakui, isu kebijakan penghentian penyaluran raskin menjadi bantuan tunai membuat pihaknya selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau khawatir, karena ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Karena harga beras tidak terkendali sebab sebahagian Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mengonsumsi raskin akan masuk ke pasar. Sehingga permintaan beras meningkat. Tidak ada lagi beras raskin yang murah.

"Jadi kami titip kepada Komisi XI agar raskin tetap dibagikan, selain menjaga stabilitas ekonomi juga inflasi," kata dia.

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/dpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-penghentian-raskin

Sabtu, 20 Desember 2014

Kecewa Tak Ditemui, Warga Desa Guluk-guluk Ancam Lurug Kejari Sumenep

Jumat, 19 Desember 2014

suararakyat.org – Menindaklanjuti penyelewengan raskin yang ada di desanya, sejumlah warga Desa/Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Jum’at (19/12).

Namun, setelah sampai di kantor penegak hukum tersebut, mereka sangat kecewa karena tidak satu pun orang yang ditemuinya, kecuali petugas satpam. “Padahal sudah jelas, sekarang masih jam aktif,”terang Mohammad Haris, Jum’at (19/18).

Untuk itu, dia menyayangkan keadaan tersebut. Bagaimana institusi penegak hukum bisa menjamin tegaknya keadilan bagi masyarakat, jika tanggungjawabnya sendiri menjadi pelayan masyarakat yang digaji negara tidak terpenuhi.

“Kami dapat informasi dari petugas satpam, jika seluruh staf kejaksaan ada acara di Surabaya,”ucapnya.

Padahal tujuan dirinya datang ke kantor tersebut hanya untuk memastikan proses kelanjutan kasus Raskin yang telah dilaporkannya beberapa pekan yang lalu.

“Saat kami melaporkan kasus penyewengan raskin ke kejaksaan. Mereka bilang, banyak menerima laporan kasus raskin. Sehingga mereka minta kami untuk selalu bersabar,”bebernya.

Apabila dalam minggu ini, aparat hukum masih mengaburkan kasus raskin yang terjadi di desanya. Pihaknya akan mengerahkan warga Guluk-guluk untuk melakukan aksi kembali ke kantor Kejari.

“Intinya kami sangat kecewa dengan dengan pihak kejaksaan yang bertele-tele dalam menyelesaikan kasus ini,”terangnya. (Syem)

http://koransuararakyat.org/ksr/2014/12/kecewa-tak-ditemui-warga-desa-guluk-guluk-ancam-lurug-kejari-sumenep/

Kamis, 18 Desember 2014

JK: Tak Ada Pengimpor Beras 2-3 Juta Ton Selain Negeri Ini!

Kamis, 18 Desember 2014

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa swasembada pangan akan menjadi salah satu prioritas di pemerintahannya. Bahkan Jokowi ingin dalam 3 tahun ke depan tidak ada lagi impor beras.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa tidak ada negara yang bisa hebat tanpa mencapai swasembada pangan. Ini bukan hal yang mudah, karena kebutuhan pangan pasti naik, tidak pernah turun.

"Kebutuhan tak pernah turun dan ini kebutuhan mutlak. Memalukan negeri begitu luas tapi impor terus," tegasnya dalam penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Menurut JK, Indonesia adalah salah satu importir beras terbesar di dunia. "Tidak ada pengimpor beras 2-3 juta ton selain negeri ini," sindirnya.

Oleh karena itu, JK ingin ahli-ahli pertanian langsung turun ke lapangan. "Semua yang ahli kembali ke ladang, jangan di kantor. Kalau tidak, kita jual kantornya," tutur dia.

Selain dari sisi sumber daya manusia, menurut JK, pemerintah juga akan membangun infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan. Bendungan, waduk, dan irigasi akan dibenahi.

"Hampir semua pengairan tidak dipelihara dengan baik di daerah. Tersier itu tanggung jawab bupati. Kita akan berikan biaya besar untuk pelihara agar rakyat dapat air betul dan rakyat bisa berhasil," katanya.

Pembangunan waduk, demikian JK, akan diambil sebagian dari hasil penghematan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sebagian biaya dari pengurangan BBM itu diberi pada pangan. Semua harus siap," ucapnya.

(hds/hen)

http://finance.detik.com/read/2014/12/18/184228/2781782/4/jk-tak-ada-pengimpor-beras-2-3-juta-ton-selain-negeri-ini?991101mainnews

Program Raskin Apa Perlu Dihapuskan ?

Rabu, 17 Desember 2014

Pada - tanggal 9 Desember 2014 diadakan rapat Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat untuk mendiskusikan program beras raskin dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah pusat (baca:Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan) melalui Menteri Pertanian RI selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional.  Meskipun rapat hanya satu hari tetapi begitu alot pembahasan raskin dari hulu hingga ke hilir agar tata kelola lebih baik, apalagi setelah mendengar paparan Bulog dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Amanah UU
Tujuan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketahanan pangan dalam arti luas. Selama ini ada beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga Ketahanan Pangan Indonesia antara lain: peningkatan produksi pangan dalam negeri, penguatan stok nasional termasuk cadangan pangan Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, distributor, pedagang, hingga rumah tangga.

Tidak ketinggalan juga dilakukan eliminasi tingkat losses terutama menekan waste di dapur dan atau meja makan.  Strategi lainnya adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat lewat pengendalian harga pangan pokok (tingkat produsen dan pada tingkat konsumen-market operation).

Pemerintah pusat juga melaksanakan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan dengan harga subsidi/targeted food subsidy, kios raskin serta penguatan lembaga pangan.  Pada saat yang bersamaan juga dilaksanakan peningkatan kesejahteraan petani dan rumah tangga miskin.  Itulah beberapa hal yang dapat dijabarkan dari UU No 18 tahun 2012 tentang pangan.

Peraturan lain tentang beras miskin dapat kita lihat pada Inpres Perberasan No 3/2012 yang mengatur antara lain bahwa pembelian harga gabah dan beras sesuai HPP  dilaksanakan oleh Bulog dengan kualitas beras medium, penggunaan yang lain adalah untuk cadangan beras Pemerintah.

Peraturan lain juga sudah dikeluarkan kementerian terkait tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Agar lebih jelas disusun juga Pedum Raskin 2014 dengan penjabarannya Juklak pada tataran provinsi dan Juknis pada level Kabupaten/Kota.  Penanggung jawab utama termasuk BPS dalam hal pendataan RTS, Bulog  untuk penyediaan dan penyaluran beras, Pemda dalam hal pendistribusian beras hingga kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM)).

 Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya aturan mulai dari level Pusat hingga rumah tangga sasaran penerima manfaat. Penyimpangan tentunya akan menjadi temuan.

Dua Jenis Kajian
Sebagai kaum akademisi sudah pasti tidak pernah berhenti kepada apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, tetapi terus mengkaji hingga ke akar persoalan, artinya hasil kajian tidak otomatis diterima untuk generalisasi.  Ke satu, Bulog melakukan kajian bahwa harga gabah dan beras pada dua tahun terakhir (2012 - 2013) relatif stabil dengan posisi stok Bulog yang cukup kuat.

Kenaikan harga mengikuti kenaikan HPP.  Pada awal tahun 2014, harga beras masih menunjukkan trend kenaikan sampai dengan bulan Maret 2014 sehingga alokasi Raskin November - Desember 2014 dipercepat untuk disalurkan pada awal tahun.  Harga di akhir tahun kembali menunjukkan kenaikan, harga beras tingkat grosir di PIBC pada 29 Oktober sebesar Rp 7 650/kg atau naik Rp 400/kg dari awal September.

Pada tataran internasional Bulog juga memaparkan bahwa Harga beras di Indonesia berada jauh di atas harga   beras parity impor dari Thailand dan Vietnam. Hal ini harus disikapi dengan ekstra hati-hati, kalau tidak serbuan impor akan meraja lela.

 Ke dua, hasil kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) menyebut anggaran Raskin di APBN 2014 cukup signifikan sebesar Rp 18,8 triliun, namun pelaksanaan program Raskin masih belum sesuai harapan menyebabkan dampaknya pada pengurangan angka kemiskinan belum sesuai dengan harapan.

Lebih detail dikemukakan TNP2K bahwa fakta program Raskin tidak tepat sasaran artinya Exclusion & inclusion error masih tinggi. Bahkan data Susenas 2013 menunjukkan lenkage ke kelompok non targeted masih memiliki trend yang sama dengan 2009 dan 2012.

Mengerikan memang, ada oknum yang mempermainkan jatah orang miskin, bahkan ada dianut sistem barito (bagi roto) agar lebih aman secara sosial sebab jumlah penerima lebih banyak dari daftar penerima manfaat. Terungkap juga bahwa hasil monitoring Raskin TNP2K (2013) menunjukkan 61.9% kualitas yang didistribusikan ke RTS-PM dalam kondisi yang kurang baik.  Hal ini mungkin karena penyimpanannya relatif lama.

Selain itu program raskin konvensional tidak tepat jumlah yang diberikan, artinya rata-rata RTS PM ada yang menerima 4-6 kg/bulan pada hal seharusnya 15 kg/bulan.

Juga ditemukan tidak tepat harga, rata-rata RTS-PM membeli Rp 2 000/kg pada hal seharusnya hanya      Rp 1 600/kg.  Apakah ini indikasi adanya penyaluran ke pengepul? Melengkapi kajian TNP2K disebut juga tidak tepat waktu artinya terjadi keterlambatan-ditemukan adanya rapel distribusi, sepertinya ada sistem arisan.

Di akhir pemaparannya TNP2K merekomendasikan beberapa alternatif yang dapat dipilih, ke satu berdasar segmentasi, agar Raskin diberikan hanya di wilayah dengan kerawanan pangan tinggi dalam bentuk tunai. Alternatif ke dua, Raskin haruslah dirubah dengan memberikan voucher/kupon belanja bahan makanan karena hal ini cepat, biaya distribusi rendah, kebocoran bantuan relatif rendah, dan memudahkan penyesuaian pangan sesuai kebutuhan. Alternatif ke tiga dalam bentuk tunai, Raskin dirubah dengan memberikan bantuan tunai dan diintegrasikan dengan program bantuan tunai lainnya.  Hal ini akan berdampak positif antara lain cepat, cakupan dan jumlah memadai, biaya distribusi rendah, kebocoran rendah, dapat langsung dimanfaatkan sesuai kebutuhan rumah tangga, dan sejalan dengan program simpanan produktif

Dampak raskin dihapus
Apabila raskin dihapus maka stabilitas harga di produsen dan penyangga stok akan sulit dilakukan.

  Perlu diketahui bahwa Raskin adalah outlet pengadaan dengan HPP.

Selain itu, apa instrument Pemerintah menghadapi saat panen raya di bulan Maret - Mei atau Oktober-November apabila Raskin  dihapus sebab produksi petani melimpah, dan siapa mampu membeli karena ada akumulasi carry over stock dan tidak ada jaminan outlet penyaluran.  Hal ini akan mengusik para petani karena tidak memiliki jaminan harga dan pasar lagi.

Ini berimplikasi bahwa tanpa jaminan harga dan pasar akan menurunkan semangat petani untuk menanam sehingga produksi padi pada tahun berjalan akan drastis turun yang berarti ketersediaan pangan Indonesia akan tergantung pada pasar dunia (food trap).

Ini bisa diartikan Indonesia sedang menyiapkan tali ke leher.

 AEC mulai akhir 2015, dengan harga beras dunia lebih rendah daripada beras domestik, akan mengakibatkan beras dunia semakin banyak yang masuk, siapa yang mengatur hal tersebut apabila Bulog dikerdilkan? Apalagi produksi petani masih belum bisa bersaing di kancah global.  Pemerintah harus menyadari dan belajar dari komoditas lain, misalnya kedelai dibiarkan masuk ke harga pasar maka terbukti margin antara paritas impor dengan harga jual eceran semakin lebar, sehingga pedagang mengambil keuntungan besar.  Hal ini salah satu alasan terjadinya dekedeIisasi.

 Importir kedele terbatas pada pelaku tertentu sehingga sekaligus umumnya mengendalikan harga kedelai.

Demikian juga untuk komoditas gula, gula importir dalam bentuk rafinasi lebih murah dibanding harga gula petani, dengan distributor gula terbatas pada pelaku tertentu akan tetap mengendalikan harga gula.  Hal ini rentan terhadap kartel.

Apakah ini yang diinginkan?

Penutup
Program Raskin selama ini telah membantu memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah.  Kami sangat setuju apabila program Raskin diperbaiki dalam beberapa hal, terutama dari aspek "delivery system", untuk memenuhi enam tepat: tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan tepat administrasi.

Beberapa bentuk perlindungan sosial dalam hal bantuan pangan dapat diberikan dalam bentuk: a) voucher, b) uang tunai, c) e-money (kartu uang elektronik), dan d) beras. Yang penting komplementer sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dan kesiapan penyelenggara ketahanan pangan.  Dalam rangka pengawasan dan pengendalian program Raskin, perlu dilakukan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Oleh : Bilter A. Sirait
(Guru Besar Kopertis Wil.I dpk UDA-Dosen tidak tetap FP UMI/ Ketua Tim Teknis DKP Sumut-Medan/Anggota Pokja Ahli DKP Pusat/ r)

http://hariansib.co/view/Opini/40298/Program-Raskin-Apa-Perlu-Dihapuskan--.html#.VJISRdKsUXs

3 Kelurahan di Depok Tolak Raskin Kualitas Buruk

Kamis, 18 Desember 2014

DEPOK - Tiga kelurahan di Kota Depok, Jawa Barat menolak pendistribusian beras miskin (Raskin) dari Badan Urusan Logistik lantaran kualitasnya buruk. Seperti Kelurahan Grogol, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Cilangkap.

"Ada tiga kelurahan di Kota Depok yang menolak untuk melakukan pendistribusian raskin kepada warganya. Beras ditolak karena memiliki kualitas yang sangat buruk," kata Ketua Seksi Pertahanan Pangan Dinas Program Masyarakat Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok Emma Lidya di Depok, Rabu 17 Desember 2014.

Pihaknya akan mengembalikan beras tersebut pada Bulog. Beras yang diterima saat ini kondisinya berwarna kuning, berbau, dan bubuk. Akibat buruknya kualitas beras, maka beras itu tidak layak konsumsi.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Rezky M Noor menilai, hal itu merugikan masyarakat yang membutuhkan. Karena masyarakat sasaran tidak dapat mengonsumsi beras dan terpaksa membeli beras di pasar dengan harga lebih mahal.

"Jelas merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka berharap bisa membeli beras murah tapi ternyata kualitasnya buruk. Selain itu pendistribusian sering telat," katanya.

Warga yang membeli beras kualitas buruk itu akhirnya hanya menjadikan raskin sebagai pakan hewan. Mereka terpaksa membeli karena kuatir tidak mendapatkan jatah raskin di bulan berikutnya.

"Kami dapat keluhan dari warga kalau para warga Rumah Tepat Sasaran tidak mengambil beras raskin maka dimarahin, dan tidak mendapatkan jatah di bulan berikutnya dan terpaksa warga membelinya," ungkap Kiki.

Satu kilo raskin dijual Rp1.800. Maka itu, dia meminta agar pemerintah mengontrol dan memperbaiki kualitas beras. Karena percuma saja disalurkan raskin jika tidak dikonsumsi warga.

"Kami belum tahu apakah pemerintah pusat akan menghentikan distribusi raskin ke warga miskin atau tidak, jika dilanjutkan ya kami minta kualitasnya diperbaiki," tutupnya.

(mhd)

http://metro.sindonews.com/read/938767/31/3-kelurahan-di-depok-tolak-raskin-kualitas-buruk-1418831296

Bulog Pandeglang Libatkan Kejari Tagih Utang Raskin

Rabu, 17 Desember 2014

RaskinPANDEGLANG, BANPOS – Hingga akhir 2014 jumlah tunggakan beras rumah tangga miskin (Raskin) di Kabupaten Pandeglang cukup tinggi. Berdasar data Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang, piutang berjalan Raskin Kabupaten Pandeglang per 12 Desember masih diangka Rp1,9 miliar.
“Terkait piutang Raskin untuk Kabupaten Pandeglang pada berjalan sebesar Rp1,9 miliar. Salah satu upaya penagihannya dengan melakukan monitoring evaluasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ujar Kepala Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang Herman Sadik kepada BANPOS, Rabu (17/12/2014).
Selain upaya tersebut, lanjut Herman, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Kejari Pandeglang. Sebab, tahun ini pihaknya telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait tunggakan Raksin.
“Jika pada akhir tahun ini tunggakan itu masih ada, maka kami akan menggunakan MoU dengan Kejari Pandeglang untuk menagih piutang Raskin. Kami pun meminta desa yang menunggak Raskin untuk segera melunasinya,” kata dia.
Kajari Pandeglang Sitti Ratnah mengaku, belum menerima permohonan penagihan piutang Raskin dari Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang. “Baru MoU saja dan belum ada SK tunggakan Raksin,” singkat Kajari.
Sementara Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengancam, kepada kepala desa yang menunggak Raskin akan berusan dengan dirinya. “Kepala desa yang menunggak Raskin akan berurusan dengan saya,” tegas Bupati Erwan.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Pandeglang Lukman Hakim meminta, desa yang masih menunggak Raksin untuk segera menyelesaikannya. Sebab, jika tunggakan ini sampai berlahir ke tahun berikutnya dikhawatirkan akan menjadi cacatan tersendiri bagi Bulog untuk mengalokasi Raskin ke Pandeglang.
“Kami meminta tunggakan Raksin itu segera dilunasi. Karena bagaimana pun masyarakat masih membutuhkan Raskin, jika masih ada tunggakan dan pagu tidak terserap maka dikhawatirkan tahun depan jatah Raskin Pandeglang berkurang,” ungkapnya. (ARI).

 http://bantenpos.co/arsip/2014/12/bulog-pandeglang-libatkan-kejari-tagih-utang-raskin/

Rabu, 17 Desember 2014

Kualitas Raskin di Depok Buruk

Rabu, 17 Desember 2014

KONFRONTASI-Anggota DPRD Kota Depok Rezky M Noor menilai kualitas beras untuk warga miskin di Kota Depok selama ini buruk dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.

"Kami mendapatkan laporan dari warga kami, dimana mereka mengeluhkan kualitas buruk seperti bau, kuning, kutuan bahkan pendistribusian sering telat," katanya saat menemui warga RT 03/15 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Selasa.

Menurut dia, akibat kualitas beras raskin kurang layak maka banyak warga yang tidak menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya membeli beras raskin untuk digunakan sebagai pakan makanan hewan piaraan mereka karena kulitas beras raskin yang kuliatasnya tidak baik.

"Kami dapat keluhan dari warga kalau para warga Rumah Tepat Sasaran tidak mengambil beras raskin maka dimarahin, dan tidak mendapatkan jatah di bulan berikutnya dan terpaksa warga membelinya," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan untuk mendapatkan jatah beras raskin itu warga harus mengoceh uang sekitar Rp1800 untuk mendapatkan beras raskin satu kilogramnya.

Pihaknya meminta kepada Badan Urusan Logistik Bogor-Cianjur untuk memperbaiki kualitas beras raskin tersebut pada tahun depan.

"Kami belum tahu apakah pemerintah pusat akan menghentikan distribusi raskin ke warga miskin atau tidak, jika dilanjutkan ya kami minta kualitasnya diperbaiki," katanya.

Sementara itu Ketua Seksi Pertahanan Pangan Dinas Program Masyarakat Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok Emma Lidya mengakui adanya beras raskin kualitasnya buruk ditiga kelurahan yakni Kelurahan Grogol, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Cilangkap. Warga menolak melakukan pendistribusian beras untuk orang miskis (raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan jumlah mencapai 29 ton.

Beras tersebut dikembalikan karena memiliki kualitas yang buruk yaitu kuning, berbau, dan bubuk.

"Ada tiga kelurahan di Kota Depok yang menolak kepada pihak kami untuk melakukan pendistribusian raskin kepada warganya. Beras ditolak karena memiliki kualitas yang sangat buruk," katanya.[mr/rol]


Direksi Telkom, PLN, Pindad dan Bulog segera diganti

Selasa, 16 Desember 2014

KANALSATU - Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menyelesaikan pergantian direksi di sejumlah perusahaan negara. Setelah sebelumnya, telah diselesaikan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia.

Selanjutnya, pergantian direksi dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia, PT PLN, PT Pindad, dan PT Bulog. Targetnya, pergantian tersebut selesai sebelum akhir 2014. "Itu agenda paling utama yang coba diselesaikan sebelum akhir tahun," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Jakarta, Selasa (16/12/14).

Seperti diketahui, saat ini ada beberapa perusahaan negara yang mengalami kekosongan dirut. Yakni, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pindad, Bulog, PT PLN, PT KAI, dan PT Semen Indonesia Tbk.

Posisi dirut kosong karena ada  yang ditarik menjadi menteri, seperti Dirut KAI (Kereta Api Indonesia) Ignasius Jonan, Dirut Telkom Arief Yahya, dan Dirut Pindad Sudirman Said.

Selain itu, dirut yang mengundurkan diri antara lain Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Ada pula dirut yang masa jabatan segera habis. Adalah Dirut PT PLN Nur Pamudji (sekarang masih menjabat) dan Dirut PT Bulog Sutarto Alimoeso yang kini telah digantikan oleh Plt. Dirut PT Bulog Budi Purwanto.

Sementara untuk posisi Dirut PT Semen Indonesia masih diisi oleh pelaksana tugas Suparni yang semula menjabat sebagai Direktur Produksi dan Litbang PT Semen Indonesia. Dwi Soetjipto yang sebelumnya menjabat Dirut PT Pertamina ditarik menjadi Dirut PT Pertamina menggantikan Karen Agustiawan. "Semen Indonesia baru tahun depan. Kami sudah minta RUPSLB," terang Rini.(win6)

http://kanalsatu.com/id/post/36881/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti

MITRA PENGADAAN BERAS BULOG KEDIRI BERANGSUR-ANGSUR PUTUS HUBUNGAN

Selasa, 16 Desember 2014

Mitra pemasok beras dari petani ke bulog dari tahun ke tahun berangsur angsur menyusut. Beberapa waktku kemarin jumlah mitra sebanyak 43, tetapi saat ini tinggal 15 saja. Mulai protolnya, mitra pemasok diduga karena harga yang dipatok bulog rendah. Padahal biaya operasional dari petani maupun transportasi cukup mahal/ terlebih paska kenaikan harga BBM.

Kepala Bulog Sub Divisi Regional Kediri, Wahyu Sutanto mengatakan, pihaknya masih menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) lama. Bulog tidak berani menaikkan harga pembelian sebelum ada perubahan HPP dari pemerintah. Kata Wahyu, sampai saat ini stok di bulog masih sekitar 29 ribu ton,  atau 9 bulan ke depan.
Wahyu menambahkan, untuk pengadaan beras tahun ini diperkirakan tidak memenuhi target, karena masih 54 persen saja. Padahal target yang dibebankan pemerintah tahun 2014 ini kepada bulog kediri sebanyak 75 ribu ton.
Sementara itu, Muktar salah satu mitra bulog mengaku pihaknya putus hubungan dengan bulog dengan alasan harga yang dipatok cukup rendah,  sehingga ia memilih menjual ke pasaran umum.

http://www.liiurfm.com/mitra-pengadaan-beras-bulog-kediri-berangsur-angsur-putus-hubungan/

Selasa, 16 Desember 2014

KUTUAN, BERJAMUR DAN BERBAU APEK, KUALITAS RASKIN DI LUBUKLINGGAU MEMPRIHATINKAN

Senin, 15 Desember 2014

Pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014. Menyedihkan, mungkin kata ini yang paling tepat mengambarkan kualitas raskin yang di distribusikan oleh Bulog untuk masy​arakat di Kota Lubuklinggau. Bagaimana tidak, raskin yang di distribusikan tersebut kualitasnya tidak layak untuk di konsumsi. Raskin tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Berasnya, kutuan, berbongkah atau membatu, warna nya kemerah-merahan, berjamur dan berbau apek, kata RA, Ketua RT 09, Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Timur II, Lubuklinggau, sebelum menjabat Ketua RT, ia sempat menolak ketika mendapatkan raskin tersebut sebab kondisinya benar-benar tidak layak untuk di konsumsi. Tak hanya kualitas yang jelek menurut dia, harga raskin tersebut juga tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan. Harga per kilogramnya Rp. 1.600, setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan jatah 15 kilogram. Namun, praktik di lapangan, harga raskin itu berdasarkan musyawarah mufakat dengan warga. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Lubuklinggau, H Abdullah Matjik menyebut kualitas raskin yang diberikan ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut, tentu sudah layak konsumsi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kalau pun ada RTS, yang mendapatkan raskin tidak layak konsumsi maka laporkan ke kita. Sehingga kita bisa klaim ke Bulog, untuk diganti dengan raskin yang kualitasnya lebih baik dan sesuai ketentuan. Untuk stok sendiri bebernya, dipastikan mencukupi sampai Desember. Di Kota Lubuklinggau, ada 3.258 RTS yang menerima raskin tersebut. Untuk stoknya, alhamdulillah aman dan mencukupi sampai Desember nanti.


Akademisi: e-Money Sulit Gantikan Raskin

Senin, 15 Desember 2014

Jakarta, GATRAnews - Penelisi dari berbagai perguruan tinggi menyebutkan bahwa program beras untuk rakyat miskin (Raskin) bukan hanya menyediakan pangan bagi rakyat miskin, memperbaiki gizi, dan jaring pengaman sosial semata, tapi juga merupakan pasar penyerap hasil produksi gabah petani, sehingga sulit jika digantikan dengan program e-money (uang elektronik).

Para peneliti dari berbagai PT tersebut, antara lain berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sebelas Maret Solo (UNS), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Univesitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertajuk "Stop Liberalisasi Beras", di Jakarta, Senin (15/12).

Mengawali diskusi gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) itu, Pakar Pangan IPB, Koekoeh Santoso, mengungkapkan, para peneliti IPB, telah melakukan penelitian tentang pengaruh Raskin terhadap indeks yang diterima dan dibayarkan petani, serta pengaruh beras terhadap inflasi di Jawa Barat.

"Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras, yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1 persen akan menurunkan harga beras sebesar 0,02 persen. Kalau dibalik, ketiadaan raskin sebesar 1 persen, berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02 persen. Jika Raskin dihapuskan sepenuhnya, maka akan menimbulkan gejolak harga beras yang berimbas inflasi," tandasnya.

Selain itu, kata Koekoeh, program Raskin bukan hanya menjadi jaring pengaman pangan bagi rakyat miskin dan mengendalikan inflasi, namun juga memberikan dampak positif bagi petani, karena Raskin menjadikan petani mempunyai jaminan kepastian harga dan serapan hasil produksi.

Atas dasar itu, pemerintah harus berpikir seribu kali sebelum mencabut raskin yang bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok rakyat miskin dan dampak sosial di negeri ini.

Koekoeh juga menyebut, Program Raskin merupakan  implementasi komitmen pemerintah untuk menaati kesepakatan internasional terkait pangan.

"Kerangka operasional Raskin ini tidak hanya efektif memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyat miskin, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ketahanan pangan, juga penjaga stabilitas harga beras, dan mengendalikan populasi warga miskin," paparnya.

Keberadaan  Raskin juga memberikan akses kepada warga miskin di mana pun mereka berada untuk memperoleh beras. Penghapusan Raskin, dalam penelitian IPB, akan menutup  80 persen akses untuk mendapatkan beras bagi rumah tangga miskin, yang memiliki anak usia di bawah 18 tahun, dimana sebanyak 4,3 juta jiwa merupakan balita.

"Jadi penghapusan Raskin tidak hanya meningkatkan kerentanan yang tinggi terhadap kerawanan pangan. Kalau Raskin dihapus, Indonesia bisa terancam tidak dapat memanfaatkan 'window of opportunity' pada tahun 2020-2030 dari bonus demografi yang terjadi mulai tahun 1990an," paparnya.

Sementara hasil penelitian para pakar dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Jawa Timur, mengungkapkan, bahwa 92,59 persen penerima manfaat Raskin masih mengharap pemerintah terus menjalankan Program Raskin dan tidak setuju jika diganti dengan bantuan uang melalui e-money.

Dalam riset PERSEPI tentang e-money, sebanyak 70,37% warga cenderung negatif memandang efektifitas e-money.  Pendapat pakar dan stakeholders di Jawa Timur, meminta pemerintah jangan tergesa-gesa menghentikan program raskin dan menggantikan dengan bantuan uang melalui e-money.

"Jangan hanya gara-gara dinilai tidak tepat sasaran dan jumlah, Raskin kemudian dihapuskan.  Tidak tepat sasaran bukan kesalahan pelaksana, namun karena Basis Data Terpadu RTS yang kurang tepat," tandas peneliti UMM, Suyatno.

Sementara itu, Jhon Farlis, peneliti dari Unand, dari 300 responden rumah tangga penerima manfaat raskin, 95%-nya masih berharap program raskin ini dilanjutkan. Selain itu, sebanyak 85% orang miksin yang belum menerima raskin pun menaruh harpan yang sama.

"Sebesar 85% pejabat terkait program raskin juga masih inginkan program raskin tetap dilanjutkan," ungkapnya.

Adapun rencana pemerintah mengganti raskin dengan e-money, kata Jhon, sangat rentan disalahgunakan, yakni belum tentu uang itu digunakan untuk membeli beras. Selain itu, sasaran pemerintah untuk swasembada padi sulit tercapai akibat tidak adanya kepastian pembelian gabah petani oleh Bulog dengan harga yang stabil.

"Kalau beras raskinnya distop, maka Bulog akan menghentikan pembelian padi sama sekali, nggak ada jaiman beras dibeli. Praktek tengkulak akan bermunculan karena beras menumpuk di pasar dan yang beli tidak ada," ujarnya.

Kemudian, hal itu juga akan melemahkan semangat petani menanam padi akibat tidak adanya kepastian harga dan pembelian. Akibatnya, produksi beras nasional akan anjlok dan mengharuskan Indonesia yang notabene negara pertanian harus mengimpor beras dari negara lain yang tentunya akan merusak ketahanan pangan nasional.

Jika pemerintah tetap mempertahankan program raskin, kata Jhon, rumah tangga penerima raskin tidak harus mencari-cari beras ke pasar karena sudah ada raskin yang berharga relatif sangat murah.

"Dapat membantu tinggkatkan kekurangan energi dan protein, ada jaminan tampung beras petani, akan mengurangi laju inflasi. Sekarang terjadi inflasi karena harga beras naik gara-gara 2 bulan Raskin tertunda, menggerakan petani tanam padi, dan hemat devisa," tandasnya.

Unand menghitung kebutuhan beras medium atau termasuk kategori jenis beras Raskin, totalnya 70% dari jumlah penduduk Indonesia yang kini sekitar 240 juta. "Kalau dipenuhi semua, jumlahnya 20,16 juta ton. Kalau digratiskan saja, itu hanya perlu Rp 151,2 trilyun atau lebih kecil dari subsidi BBM dan semua rakyat makannya gratis," ujar Jhon.

Sedangkan jika pemerintah mengganti Raskin dengan uang atau e-money, kata Jhon, maka hal itu akan menyulitkan pemerintah dan masyarakat miskin.

Hasil penelitian yang  diungkapkan oleh para pakar dari Unand, UNS, dan Unhas, yang pada umumnya juga menyesalkan rencana penghapusan Raskin. Para peneliti berharap, pemerintahan Jokowi harusnya tidak mencabut program yang sangat dibutuhkan masyarakat maskin yang seluruhnya belum bisa tersentuh program ini.

"Bayangkan saja, dari semula 19,1 juta keluarga penerima raskin, terus dipangkas hingga rakyat miskin tidak semua mendapatkan raskin," ujar Jhon.

Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

http://www.gatra.com/ekonomi-1/111534-akademisi-e-money-sulit-gantikan-raskin.html

Pemda Harus Ambil Peran Penyaluran Raskin

Senin, 15 Desember 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Krisnamurthi mengungkapkan, strategi agar pemerintah dapat menyalurkan raskin tepat sasaran yakni dengan rutin melakukan pembaruan data sebab kondisi masyarakat miskin fluktuatif. Ada yang ketika didata ia masuk kategori miskin tapi beberapa waktu kemudian sudah tidak miskin lagi karena sukses usahanya, demikian sebaliknya.

Pemerintah daerah, lanjut mantan wakil menteri perdagangan, harus ambil peran dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras miskin (raskin) untuk masyarakatnya. Caranya dengan mengalokasikan dana penyaluran misalnya biaya transportasi agar tidak dibebankan kepada masyarakat. Sebab Bulog hanya sampai ke titik bagi per wilayah. “Selama ini tidak ada dana di Pemda karena banyak yang tidak dialokasikan,” kata dia pada Senin (15/12).

Diterangkannya, distribusi raskin terbangun dari tiga pilar yang saling berkaitan satu sama lain. Pilar tersebut yakni pengadaan beras atau gabah dari petani, stok beras di pemerintah dan beras untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Harganya beras harus dijamin pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam konteks melindungi petani. “Pemerintah menjamin di mana saja dan berapa saja harganya akan dibeli,” katanya. Stok pemerintah, lanjut dia, dihasilkan dari kontribusi regional RI. Namun dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan operasi pasar untuk stabilitas harga ataupun impor.

Tiga pilar tersebut harus kokoh. Agar pangan pokok rakyat terutama petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah tidak terkena resiko negatif pasar bebas. Resiko tersebut misalnya terkena fluktuasi harga akibat naik turunnya pasokan beras di konsumen maupun produsen. Kekuatan pilar juga dapat menghindari fluktuasi harga akibat spekulan yang memanfaatkan ketidakakuratan informasi harga.

Adapun manfaatnya, dengan pembelian gabah kepada petani 3.5 sampai 4 juta ton dengan harga pembelian pemerintah, harga gabah di tingkat petani terutama ketika panen akan stabil. Selain itu, akan ada injeksi langsung ke pedesaan sebesar Rp 18 triliun per tahun yang berdampak langsung pada peningkatan likuiditas masyarakat desa.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/15/ngm9jc-pemda-harus-ambil-peran-penyaluran-raskin

Senin, 15 Desember 2014

Pergantian Raskin Dengan E Money Tak Tepat

Senin, 15 Desember 2014

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti pertanian menyebutkan rencana pemerintah yang akan mengganti Beras Rakyat Miskin (raskin) dengan e money belum tepat. Peneliti pertanian Jhon Parlis dari Universitas Andalas mengatakan kelemahannya akan ada penyalahgunaan.

"Kelemahan disalahgunakan dan sasaran penggunaan sulit tercapai," ujar Jhon saat diskusi Stop Liberalisasi Beras di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Ia mengatakan kelemahan lain akan mengurangi serapan beras petani. Menurut dia, Badan Urusan Logistik (Bulog) tak akan maksimal membeli beras petani akibat kebutuhan beras berkurang saat pengadaan raskin berpindah ke emoney.

"Ini akan menurunkan produksi padi dan ujungnya bisa impor," jelas dia.

Namun, ia mengakui adanya sisi positif penggunaan e money sebagai pengganti Raskin. Kata dia, manfaat e money distribusi ke masyarakat lebih demokratis meski raskin juga memiliki kelemahan.

"Harus terima beras padahal ada kelompok masyarakat yang makan sagu dan melibatkan banyak pihak," tutur dia.

Sementara itu peneliti pertanian dari Universitas Hasaudin kelemahan Raskin dari jatah 20Kg per rumah tangga miskin kadangkala kurang. Bahkan, papar dia, jumlah penerima Raskin 19 juta tapi ketersediaan hanya untuk 15 juta masyarakat miskin.

"Akan ada rebutan, bisa jadi ada penerima yang tidak sesuai dengan alokasi yang sebenarnya," papar dia. [aji]

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162755/pergantian-raskin-dengan-e-money-tak-tepat#.VI69dNKsUXs

Minggu, 14 Desember 2014

Jokowi Bubarkan Dewan Gula Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2014

Jakarta -Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural pada 4 Desember 2014 lalu, salah satunya keberadaan Dewan Gula Indonesia (DGI).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur sebelumnya pernah mengatakan selama ini peranan Dewan Gula Indonesia yang diketuai oleh Menteri Pertanian tak berjalan.

Natsir mengaku salah satu anggota Dewan Gula bagian distribusi, namun tak pernah diajak untuk rapat atau pertemuan.

"Dewan Gula dibubarkan saja, tak berfungsi dengan baik. Padahal Dewan Gula tempat bagaimana mengatur manajemen produksi, perdagangan, dan distribusi gula," kata Natsir kemarin.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Sabtu (13/12/2014), pertimbangan pembubaran lembaga non struktural tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Kesepuluh lembaga nonstruktural yang dibubarkan itu yakni Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

(hen/hen)

http://finance.detik.com/read/2014/12/13/112957/2776380/4/jokowi-bubarkan-dewan-gula-indonesia

Jumat, 12 Desember 2014

BULOG CIREBON BERHARAP TAHUN DEPAN HPP NAIK

Kamis, 11 Desember 2014

(Suara Gratia)Cirebon – Bulog Sub Divre Cirebon berharap tahun depan harga pembelian pemerintah (HPP) bisa naik. Penyerapan tahun ini pun jauh dari prognosa.
Kepala Bulog Sub Divre Cirebon Miftahul Ulum mengatakan, Bulog menginginkan harga baru apalagi saat ini terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Mijyak (BBM) yang mengakibatkan ongkos angkut dan ongkos lainnya juga mengalami kenaikan.
“Tahun ini terjadi kenaikan harga BBM, sehingga harus ada penyesuaian, kalau pakai harga sekarang target tidak akan tercapai,” tuturnya, saat ditemui di Kantor Bulog Sub Divre Cirebon di Jl.Pemuda, Kamis (11/12).
Ia melanjutkan, semua tergantung kebijakan pemerintah apakah akan menetapkan HPP yang baru atau tidak.
Seperti diketahui berdasarkan Inpres Nomor 3 tahun 2012, HPP untuk gabah kering panan (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 3.300/kg dan di tingkat penggilingan ditetapkan sebesar Rp 3.350/kg.
Sedangkan gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan ditetapkan sebesar Rp 4.150/kg dan Rp 4.200/kg di gudang Bulog.
Penyerapan yang dilakukan Bulog Sub Divre Cirebon sepanjang 2014 ini hanya sebesar 77 ribu ton atau hanya memenuhi 60 persen daeo peognosa pengadaan sebesar 110 ribu ton tahun 2014.
“Tahun 2013 kita berhasil menyerap 100 persen lebih sedikit beras dari petani,” katanya.
Menurutnya, di musim penghujan ini mempengaruhi penyerapan beras dari petani, sehingga akhir tahun harga gabah sudah mengalami kenaikan tidak bisa masuk dengan HPP pemerintah.
Miftahul menambahkan, saat ini stok yang ada di gudang Bulog masih mencapai 51 ribu ton, stok ini masih mencukupi untuk 9 bulan ke depan.
Sementara itu wakil ketua HKTI Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar, pun berharap pemerintah segera menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang baru.
“Kalau dengan HPP yang sekarang tidak akan menguntungkan baik untuk petani maupun Bulog,” katanya.
Tarsip melanjutkan, saat ini panen masih terjadi di beberapa titik, terutama di areal pertanian yang 3 kali panen diantaranya di Kecamatan Klangenan dan Kecamatan Palimanan.
Ia menerangkan, harga gabah kering giling di tingkat petani berkisar antara Rp 5.500 hingga Rp 6.100/kg, tergantung kualitas gabah tersebut.
“Harga ini sudah jauh di atas HPP,” tandasnya.
Tasrip berharap, tahun depan pemerintah sudah menetapkan HPP gabah dan beras yang baru. (Frans C. Mokalu)

https://suaragratiafm.wordpress.com/2014/12/11/bulog-cirebon-berharap-tahun-depan-hpp-naik/

Kamis, 11 Desember 2014

Katanya Swasembada Pangan kok Impor 10.000 Ton Beras Vietnam

Kamis, 11 Desember 2014

Katanya Swasembada Pangan kok Impor 10.000 Ton Beras Vietnam

Manado,Hanter - Sebanyak 10.000 ton beras dari Vietnam sudah masuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menjaga agar stok beras di daerah tersebut aman.

"Beras impor dari Vietnam sudah masuk ke Gudang Bulog Bitung, sejak beberapa hari yang lalu," kata Kepala Bulog Divre Sulut, Yayan Suparyan, di Manado, Kamis (11/12).

Yayan mengatakan dengan masuknya beras impor dari Vietnam tersebut, akan menambah stok beras kita, hingga peningkatan permintaan masyarakat jelang Natal pasti dapat terpenuhi.

Impor beras tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga stok yang ada. Di sisi lain, Perum Bulog hanya bertindak sebagai penyalurnya. Dengan masuknya beras impor tersebut, maka stok beras di daerah tersebut diprediksi semakin aman hingga beberapa bulan ke depan.

Dia mengatakan masuknya beras kelas medium tersebut akan memperkuat cadangan beras Sulut, sekaligus berjaga-jaga bila terjadi sesuatu hal yang di luar perkiraan seperti bencana alam. "Perum Bulog akan terus berupaya menjaga stabilisasi stok beras di daerah tersebut," katanya dikutip Antara.

Yayan menegaskan pihaknya akan menjaga ketahanan beras di Sulut minimal hingga 6 bulan ke depan. Bila persediaan beras sudah berada di bawah patokan tersebut, maka Perum Bulog akan mengupayakan dengan segera mengisi stok melalui berbagai upaya, termasuk pengiriman beras nasional atau move nasional dari gudang Bulog daerah lain.

"Begitu juga sebaliknya, bila ada daerah lain di Indonesia terjadi kekurangan pasokan, beras yang ada di Gudang Bitung akan dipasok ke daerah yang membutuhkan," katanya.

(Anu)

http://www.harianterbit.com/read/2014/12/11/13631/21/21/Katanya-Swasembada-Pangan-kok-Impor-10.000-Ton-Beras-Vietnam