Sabtu, 30 Agustus 2014
JAKARTA – Hasil penelitian menunjukkan keefektifan program beras untuk rakyat miskin (raskin) masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari ketidaktepatan sasaran, harga, jumlah, kualitas, waktu, dan administrasi.
Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, mengatakan program beras untuk rakyat miskin (raskin) tahun ini ditetapkan menyasar 15.530.837 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Salim mengakui bahwa hasil penelitian menunjukkan keefektifan program raskin masih jauh dari harapan.
"Hal ini terlihat dari ketidaktepatan sasaran, harga, jumlah, kualitas, waktu, dan administrasi," kata Salim, di Jakarta, Jumat (29/8).
Padahal, kata Salim, raskin merupakan amanah negara sehingga program ini perlu ditangani oleh operator andal dan berintegritas. "Itu untuk menjauhkan dari kepentingan kelompok ataupun bisnis semata," kata Salim.
Dia mengatakan jika penanganan seperti itu tidak ada, dipastikan hanya akan menambah rumit pelaksanaannya. Untuk mengefektifkan program raskin di lapangan, secara berkala dilakukan monitoring, audit sejak awal pengguliran, pelaksanaan, serta pemanfaatannya.
Hal ini menjadi penting untuk memantapkan bahwa raskin terdistribusi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, serta tepat administrasi.
Salim menjamin keragu-raguan masyarakat akan berkurang seiring dengan semakin taatnya program ini pada asas patut dan patuh. "Artinya, patuh untuk menjalankan aturan dan patut dimaknai penyaluran dengan keniscayaan," tegasnya.
Lakukan Pendampingan
Selain itu, langkah yang ditempuh untuk mengefektifkan pelaksanaan program penyaluran raskin ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng TKSK untuk melakukan pendampingan penyaluran yang diawali dengan pembekalan alur penyelenggaraan raskin.
TKSK akan bertugas untuk melakukan sosialisasi program raskin kepada masyarakat agar mereka mengetahui tujuan, sasaran, dan manfaat program. Penyebarluasan informasi subsidi raskin dilaksanakan di 18 titik lokasi dengan melibatkan 6.994 TKSK di seluruh Indonesia.
Seperti diketahui, kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Untuk mengatasinya pemerintah telah menggulirkan program raskin sejak 16 tahun lalu.
Hingga kini, beras menjadi salah satu komponen terbesar bagi keluarga miskin. Kemampuan mereka untuk membeli beras masih jauh panggang dari api, sementara tuntutan atas kebutuhan gizi masyarakat sehat terus meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, angka kemiskinan berada pada kisaran 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah menurunkan angka kemiskinan hingga 8 hingga 10 persen di akhir RPJMN II. "Angka kemiskinan seiring pergerakan ekonomi diramalkan terus meningkat karena berbagai sektor secara angka statistik juga meningkat," tandasnya. (cit/N-1)
http://koran-jakarta.com/?19074-penyaluran%20beras%20miskin%20belum%20tepat%20sasaran
Sabtu, 30 Agustus 2014
RASKIN, BERAS KEDALUAWARSA BAGI SI MISKIN
Jumat, 29 Agustus 2014
Program beras untuk rakyat miskin atau raskin, sebenarnya sebuah program yang strategis bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, banyak menimbulkan polemik. Bukan hanya soal target program ini adalah rumah tangga sasaran, melainkan kualitas beras yang justru seringkali menjadi bumerang.
Program pemerintah yang seharusnya menjadi kebijakan pro rakyat, justru menjelma menjadi program menambah kekecewaan rakyat miskin akibat kualitas raskin tidak layak untuk dikonsumsi atau kedaluwarsa. Bukannya senang, rakyat miskin yang menerimanya malah justru mengeluh hingga mencaci niat baik pemerintah itu. Warga Lingkungan Ciwaduk Cilik, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, misalnya, mengeluhkan kualitas raskin yang tidak layak konsumsi. Meski gratis, warga justru kecewa dengan kualitas salah satu program pro rakyat fase kelima pemerintahan H. Tubagus Iman Ariyadi dan H. Edi Ariadi tersebut.
Bukan tanpa sebab, beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga sasaran (RTS) tersebut berwarna kuning kecoklatan dan penuh kutu serta butir-butirnya yang sudah pecah. Seorang warga RT 8 RW 4 Lingkungan Ciwaduk Cilik, Kelurahan Ciwaduk, Hanifah, mengaku sangat kecewa dengan buruknya kualitas raskin tersebut.
Namun, Hanifah tidak dapat berbuat banyak lantaran takut tidak mendapatkan jatah raskin lagi.“Ya saya diemin aja, mau diapain lagi. Dibuang sayang, tapi dimakan gak bisa. Kalau dimasak bau apek,” kata Hanifah.
Menurut Hanifah, beras raskin yang dibagikan, Kamis (28/8) tersebut diambil warga dari rumah Ketua RT setempat. Saat mengambil raskin, warga diminta memberikan uang sukarela senilai Rp 1 ribu hingga Rp 2 ribu.“Katanya uang sukarela untuk beli plastik,” ujarnya.
Warga lain, Wiwin mengatakan, warga belum pernah mendapatkan raskin berkualitas baik. Raskin yang didapat, kata dia, selalu berkutu, berwarna kecoklatan, dan berbau apek setelah dimasak.“Sesekali dapat yang mendingan, tapi jarang banget. Itu pun setelah dimasak rasanya tetap bau apek,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Lurah Ciwaduk, Ali Fadni mengakui buruknya kualitas raskin tersebut. Namun, menurut dia, beras raskin yang dibagikan kepada warga sudah jauh lebih baik dibanding raskin yang pertama dikirim oleh Bulog.
“Tadinya waktu dikirim hari Selasa, kualitasnya jauh lebih parah. Saya takut warga saya keracunan kalau makan itu. Makanya, langsung saya kembalikan ke Bulog untuk ditukar yang baru. Besoknya beras datang, tapi kualitasnya tidak jauh beda. Mau saya tukar lagi tapi warga keburu datang untuk mengambil berasnya,” kata Ali, seraya mengatakan bahwa Kelurahan Ciwaduk mendapat jatah 122 karung berisi 15 kilogram raskin untuk 122 RTS. (Vanny/"Job”)***
Program beras untuk rakyat miskin atau raskin, sebenarnya sebuah program yang strategis bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, banyak menimbulkan polemik. Bukan hanya soal target program ini adalah rumah tangga sasaran, melainkan kualitas beras yang justru seringkali menjadi bumerang.
Program pemerintah yang seharusnya menjadi kebijakan pro rakyat, justru menjelma menjadi program menambah kekecewaan rakyat miskin akibat kualitas raskin tidak layak untuk dikonsumsi atau kedaluwarsa. Bukannya senang, rakyat miskin yang menerimanya malah justru mengeluh hingga mencaci niat baik pemerintah itu. Warga Lingkungan Ciwaduk Cilik, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, misalnya, mengeluhkan kualitas raskin yang tidak layak konsumsi. Meski gratis, warga justru kecewa dengan kualitas salah satu program pro rakyat fase kelima pemerintahan H. Tubagus Iman Ariyadi dan H. Edi Ariadi tersebut.
Bukan tanpa sebab, beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga sasaran (RTS) tersebut berwarna kuning kecoklatan dan penuh kutu serta butir-butirnya yang sudah pecah. Seorang warga RT 8 RW 4 Lingkungan Ciwaduk Cilik, Kelurahan Ciwaduk, Hanifah, mengaku sangat kecewa dengan buruknya kualitas raskin tersebut.
Namun, Hanifah tidak dapat berbuat banyak lantaran takut tidak mendapatkan jatah raskin lagi.“Ya saya diemin aja, mau diapain lagi. Dibuang sayang, tapi dimakan gak bisa. Kalau dimasak bau apek,” kata Hanifah.
Menurut Hanifah, beras raskin yang dibagikan, Kamis (28/8) tersebut diambil warga dari rumah Ketua RT setempat. Saat mengambil raskin, warga diminta memberikan uang sukarela senilai Rp 1 ribu hingga Rp 2 ribu.“Katanya uang sukarela untuk beli plastik,” ujarnya.
Warga lain, Wiwin mengatakan, warga belum pernah mendapatkan raskin berkualitas baik. Raskin yang didapat, kata dia, selalu berkutu, berwarna kecoklatan, dan berbau apek setelah dimasak.“Sesekali dapat yang mendingan, tapi jarang banget. Itu pun setelah dimasak rasanya tetap bau apek,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Lurah Ciwaduk, Ali Fadni mengakui buruknya kualitas raskin tersebut. Namun, menurut dia, beras raskin yang dibagikan kepada warga sudah jauh lebih baik dibanding raskin yang pertama dikirim oleh Bulog.
“Tadinya waktu dikirim hari Selasa, kualitasnya jauh lebih parah. Saya takut warga saya keracunan kalau makan itu. Makanya, langsung saya kembalikan ke Bulog untuk ditukar yang baru. Besoknya beras datang, tapi kualitasnya tidak jauh beda. Mau saya tukar lagi tapi warga keburu datang untuk mengambil berasnya,” kata Ali, seraya mengatakan bahwa Kelurahan Ciwaduk mendapat jatah 122 karung berisi 15 kilogram raskin untuk 122 RTS. (Vanny/"Job”)***
Kamis, 28 Agustus 2014
6.994 TKSK SIAP KAWAL DISTRIBUSI RASKIN
Kamis, 28 Agustus 2014
SAPA - Sebanyak 6.994 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) siap mengawal penyaluran raskin bagi 15,5 juta masyarakat miskin di seluruh Indonesia.
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras ketika dihubungi menjelaskan, penunjukan TKSK dalam program raskin tahun 2014 ini merupakan bagian dari upaya
perbaikan program raskin yang sebelumnya dikritisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Para TKSK ini sudah mendapat pelatihan sebelumnya. Mereka akan mengawasi proses penyalurannya, agar tepat sasaran dan tepat jumlah serta kualitasnya memenuhi standar yang ditentukan pemerintah," kata Hartono, Kamis.
Seperti diketahui, Kemensos menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada program raskin yang pada 2014 anggarannya mencapai Rp18,8 triliun. Raskin diberikan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran sebanyak 15 kilogram per bulan setiap rumah tangga.
Ketika ditanya tentang banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras yang diterimanya, Hartono mengatakan Kementerian Sosial sudah meminta Perum Bulog mengganti beras subsidi untuk warga miskin (raskin) dengan kualitas yang baik.
Menururtnya, beras tidak layak hanya kasuistis sifatnya, sebab tidak terjadi di semua daerah.
Ia menjelaskan Kemensos sudah melakukan upaya perbaikan, misalnya dengan membentuk tim verifikasi melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, Kemensos juga meminta pengawalan program raskin dari Irjen Kemensos untuk intern, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK. "Kita juga membentuk tim percepatan dan pengendalian pembayaran beras," ujarnya.
Ia menambahkan, peluncuran program raskin akan diselenggarakan serentak di Indonesia pada hari Jumat dan peresmian simbolisnya dilakukan oleh Menteri Sosial di Kantor Kemensos di Jakarta.
Sumber: Poskotanews dot com
KUALITAS BERAS BULOG DI SUBANG SANGAT BURUK
Rabu, 27 Agustus 2014
Penerima bantuan beras bagi keluarga miskin atau RASKIN disejumlah wilayah di Desa Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi Subang, mengeluhkan bantuan yang mereka terima karena kualitasnya buruk dan tak layak konsumsi.
Menurut warga penerima bantuan RASKIN, Beras yang mereka terima kali ini banyak yang hancur , berbau apek, berkutu dan berwarna kuning. Selain berkualitas buruk, beras raskin ini juga datang terlambat.
http://kemuningtv.com/kualitas-beras-bulog-di-subang-sangat-buruk
Penerima bantuan beras bagi keluarga miskin atau RASKIN disejumlah wilayah di Desa Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi Subang, mengeluhkan bantuan yang mereka terima karena kualitasnya buruk dan tak layak konsumsi.
Menurut warga penerima bantuan RASKIN, Beras yang mereka terima kali ini banyak yang hancur , berbau apek, berkutu dan berwarna kuning. Selain berkualitas buruk, beras raskin ini juga datang terlambat.
http://kemuningtv.com/kualitas-beras-bulog-di-subang-sangat-buruk
Rabu, 27 Agustus 2014
Warga Cireng Tolak Raskin
Rabu, 27 Agustus 2014
RUTENG, TIMEX - Warga Desa Cireng Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai menolak alokasi beras untuk masyarakat miskin (raskin) bagi ratusan penerima. Mereka mengembalikan raskin ke kantor Subdivre Ruteng.
Pasalnya, jatah raskin tersebut tidak sesuai karena sudah disunat oleh pihak tertentu. "Kita kembalikan saja raskin tersebut ke kantor Bulog dalam karung tertulis 15 kg tetapi banyak karung berlubang, sehingga diduga beratnya tidak sesuai," kata Markus Jenaru, salah satu warga kepada Timor Express, Senin (25/8).
Dikatakan, Jumat (22/8) lalu, petugas Bulog Ruteng mengantar jatah raskin untuk 159 orang penerima di desa itu. Sebelum diserahkan, petugas membuat berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa. Namun setelah dicek, ternyata banyak karung berlubang dan beras sebagian besar tidak sesuai takarannya.
Karena itu, Sabtu 23 Agustus lalu warga melaporkan kasus tersebut ke Bagian Ekonomi Setda Manggarai kemudian disarankan untuk menyampaikan langsung ke Bulog Ruteng.
"Karena itu, kami antar kembali semua beras tersebut, sebab tidak sesuai takaran yang tertera," ujarnya.
Dikatakan, warga menduga beras tersebut telah disunat oleh pihak tertentu baik di gudang maupun dalam perjalanan ke Desa Cireng. Karena itu, warga meminta agar memperhatikan persoalan seperti ini sehingga tidak merugikan masyarakat.
Terpisah, Kepala Subdivre Ruteng, Imanuel Louk membenarkan hal itu. Dikatakan, warga mengembalikan raskin yang karungnya sudah bocor. Memang kelihatan ada kekurangan berat.
Imanuel menegaskan, semua jatah raskin untuk warga sebanyak 159 orang penerima diganti seluruhnya. "Benar ada pengembalian dan kita ganti seluruhnya beras tersebut," ujarnya.
Dikatakan, jumlah beras yang dialokasikan sebanyak 14,320 kg jatah raskin dari Juli sampai Desember tahun ini. “Karena ada penolakan, maka seluruhnya kita ganti apalagi sebagian besar masyarakat penerima menolak raskin yang bocor tersebut,” ujarnya.
Anggota DPRD Manggarai, David Suda meminta Subdivre Ruteng tidak menyalurkan beras yang tidak sesuai takaran. Jika sudah ada indikasi karung bocor atau berat bersihnya kurang, maka Bulog tidak perlu menyalurkan, sebab berisiko bagi masyarakat. "Kalau sudah ada karung yang bocor, maka tidak perlu dibagikan kepada warga karena yang jelas beratnya tidak sesuai," katanya. (kr2/ays)
RUTENG, TIMEX - Warga Desa Cireng Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai menolak alokasi beras untuk masyarakat miskin (raskin) bagi ratusan penerima. Mereka mengembalikan raskin ke kantor Subdivre Ruteng.
Pasalnya, jatah raskin tersebut tidak sesuai karena sudah disunat oleh pihak tertentu. "Kita kembalikan saja raskin tersebut ke kantor Bulog dalam karung tertulis 15 kg tetapi banyak karung berlubang, sehingga diduga beratnya tidak sesuai," kata Markus Jenaru, salah satu warga kepada Timor Express, Senin (25/8).
Dikatakan, Jumat (22/8) lalu, petugas Bulog Ruteng mengantar jatah raskin untuk 159 orang penerima di desa itu. Sebelum diserahkan, petugas membuat berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa. Namun setelah dicek, ternyata banyak karung berlubang dan beras sebagian besar tidak sesuai takarannya.
Karena itu, Sabtu 23 Agustus lalu warga melaporkan kasus tersebut ke Bagian Ekonomi Setda Manggarai kemudian disarankan untuk menyampaikan langsung ke Bulog Ruteng.
"Karena itu, kami antar kembali semua beras tersebut, sebab tidak sesuai takaran yang tertera," ujarnya.
Dikatakan, warga menduga beras tersebut telah disunat oleh pihak tertentu baik di gudang maupun dalam perjalanan ke Desa Cireng. Karena itu, warga meminta agar memperhatikan persoalan seperti ini sehingga tidak merugikan masyarakat.
Terpisah, Kepala Subdivre Ruteng, Imanuel Louk membenarkan hal itu. Dikatakan, warga mengembalikan raskin yang karungnya sudah bocor. Memang kelihatan ada kekurangan berat.
Imanuel menegaskan, semua jatah raskin untuk warga sebanyak 159 orang penerima diganti seluruhnya. "Benar ada pengembalian dan kita ganti seluruhnya beras tersebut," ujarnya.
Dikatakan, jumlah beras yang dialokasikan sebanyak 14,320 kg jatah raskin dari Juli sampai Desember tahun ini. “Karena ada penolakan, maka seluruhnya kita ganti apalagi sebagian besar masyarakat penerima menolak raskin yang bocor tersebut,” ujarnya.
Anggota DPRD Manggarai, David Suda meminta Subdivre Ruteng tidak menyalurkan beras yang tidak sesuai takaran. Jika sudah ada indikasi karung bocor atau berat bersihnya kurang, maka Bulog tidak perlu menyalurkan, sebab berisiko bagi masyarakat. "Kalau sudah ada karung yang bocor, maka tidak perlu dibagikan kepada warga karena yang jelas beratnya tidak sesuai," katanya. (kr2/ays)
Selasa, 26 Agustus 2014
DUA PEGAWAI BULOG DIPERIKSA 7 JAM
Selasa, 26 Agustus 2014
KEJAKSAAN, (KP).- Dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova nopol D 1239 BH, Senin (25/8/2014) sekitar pukul 10.00 WIB, dua pegawai Bulog Bidang Pengawasan Divisi Regional (Divre) Jabar, Agus Surya, SH, MM, dan Drs. Rizaldi, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya.
Kedatangan keduanya untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tasikmalaya yang dipimpin langsung oleh Tris, SH, koordinator Pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Bandung, terkait dugaan penyelewengan beras di Gudang Bulog Tasikmalaya senilai Rp 2,2 miliar.
Pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Kajari itu berlangsung sekitar 7 jam, dan dengan diselingi dua kali waktu istirahat. Pemeriksaan baru berakhir sekitar pukul 17.30 atau menjelang azan Magrib.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tasikmalaya, Endy Lazuardy, SH, didampingi salah seorang anggota tim, Dr. Eman Sungkawa, SH, MH, seusai pemeriksaan kepada “KP” mengatakan, lamanya proses pemeriksaan itu dikarenakan harus menyamakan dengan bukti-bukti yang ada.
“Kita harus menyamakan dan melakukan pemeriksaan dengan barang bukti dari 32 rekanan yang ikut memasok beras ke Bulog tersebut. Sebetulnya kedua orang tersebut menjelaskan proses pemasukan dan pencairan beras. Hal itu hanya menguatkan saja, sebab keduanya pun sudah di-BAP, dan tadi kita sempat meminta data pelengkap dari kantor Bulog Ciamis,“ ujarnya.
Lebih jauh Eman Sungkawa menyebutkan bahwa pemeriksaan dan data sudah lengkap, tinggal memanggil tersangkanya saja, dan itu akan dilakukan pada Senin pekan depan (2/9/2014). Akan tetapi ketika ditanyakan, apakah akan dilakukan penangkapan, Eman tidak menjawabnya.
“Dari pemeriksaan tadi kita sudah bisa menyimpulkan besaran selisih beras yang merupakan besarnya kerugian yang diderita sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. Dengan minta bantuan dari Kejari Karawang, minggu depan kita akan memanggil tersangkanya, karena yang bersangkutan beralamat di sana,“ ujarnya.
Sebagaimana diberitakan “KP” sebelumnya, Perum Bulog Sub Divre Ciamis Sub Dolog Gudang Mitra Batik dan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, harus menelan kerugian mencapai kurang lebih Rp 2,2 miliar akibat terjadinya dugaan penyelewengan pengadaan beras.
Kasus itu terungkap berawal dari laporan dugaan penyelewengan pengadaan beras. Penyelewengan itu diduga dengan cara membuat laporan fiktip tentang pengadaan beras. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya terungkap, kejadiannya berawal sejak pertengahan bulan Maret, dan ditemukan pada bulan Mei 2011.
Saat itu pengadaan beras dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada sejumlah rekanan pengadaan beras. Dan dengan cara itu disinyalir banyak rekanan yang pada kenyataannya tidak menyetorkan beras yang dipesan.
Karena tidak sesuai antara uang yang dibayar dengan keberadaan beras yang masuk, maka laporan pun di-”mark-up”.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dirilis kejaksaan, pada saat itu kerugian yang diderita Bulog mencapai 312 ton beras atau setara dengan Rp 2,2 miliar lebih jika dikalikan harga per kilogramnya Rp 6.450. E-45***
KEJAKSAAN, (KP).- Dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova nopol D 1239 BH, Senin (25/8/2014) sekitar pukul 10.00 WIB, dua pegawai Bulog Bidang Pengawasan Divisi Regional (Divre) Jabar, Agus Surya, SH, MM, dan Drs. Rizaldi, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya.
Kedatangan keduanya untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tasikmalaya yang dipimpin langsung oleh Tris, SH, koordinator Pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Bandung, terkait dugaan penyelewengan beras di Gudang Bulog Tasikmalaya senilai Rp 2,2 miliar.
Pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Kajari itu berlangsung sekitar 7 jam, dan dengan diselingi dua kali waktu istirahat. Pemeriksaan baru berakhir sekitar pukul 17.30 atau menjelang azan Magrib.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tasikmalaya, Endy Lazuardy, SH, didampingi salah seorang anggota tim, Dr. Eman Sungkawa, SH, MH, seusai pemeriksaan kepada “KP” mengatakan, lamanya proses pemeriksaan itu dikarenakan harus menyamakan dengan bukti-bukti yang ada.
“Kita harus menyamakan dan melakukan pemeriksaan dengan barang bukti dari 32 rekanan yang ikut memasok beras ke Bulog tersebut. Sebetulnya kedua orang tersebut menjelaskan proses pemasukan dan pencairan beras. Hal itu hanya menguatkan saja, sebab keduanya pun sudah di-BAP, dan tadi kita sempat meminta data pelengkap dari kantor Bulog Ciamis,“ ujarnya.
Lebih jauh Eman Sungkawa menyebutkan bahwa pemeriksaan dan data sudah lengkap, tinggal memanggil tersangkanya saja, dan itu akan dilakukan pada Senin pekan depan (2/9/2014). Akan tetapi ketika ditanyakan, apakah akan dilakukan penangkapan, Eman tidak menjawabnya.
“Dari pemeriksaan tadi kita sudah bisa menyimpulkan besaran selisih beras yang merupakan besarnya kerugian yang diderita sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. Dengan minta bantuan dari Kejari Karawang, minggu depan kita akan memanggil tersangkanya, karena yang bersangkutan beralamat di sana,“ ujarnya.
Sebagaimana diberitakan “KP” sebelumnya, Perum Bulog Sub Divre Ciamis Sub Dolog Gudang Mitra Batik dan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, harus menelan kerugian mencapai kurang lebih Rp 2,2 miliar akibat terjadinya dugaan penyelewengan pengadaan beras.
Kasus itu terungkap berawal dari laporan dugaan penyelewengan pengadaan beras. Penyelewengan itu diduga dengan cara membuat laporan fiktip tentang pengadaan beras. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya terungkap, kejadiannya berawal sejak pertengahan bulan Maret, dan ditemukan pada bulan Mei 2011.
Saat itu pengadaan beras dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada sejumlah rekanan pengadaan beras. Dan dengan cara itu disinyalir banyak rekanan yang pada kenyataannya tidak menyetorkan beras yang dipesan.
Karena tidak sesuai antara uang yang dibayar dengan keberadaan beras yang masuk, maka laporan pun di-”mark-up”.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dirilis kejaksaan, pada saat itu kerugian yang diderita Bulog mencapai 312 ton beras atau setara dengan Rp 2,2 miliar lebih jika dikalikan harga per kilogramnya Rp 6.450. E-45***
Kualitas Raskin Buruk, Warga Meranti: “Memangnya Kami Itik?”
Senin, 25 Agustus 2014
Gagasanriau.com Selat Panjang-Warga Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan beras Miskin (Raskin) yang diterimanya dari Rukun Tetangga (RT) setempat, warga yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi di rumahnya oleh Gagasanriau.com (25/8/14) di Jalan Dorak Gang. Syawal mengeluhkan kondisi beras yang tidak layak konsumsi.
“Sebenarnya beras yang diberikan kepada kami bukanlah beras yang layak kami makan ini (beras. Red) seperti makanan itik, apakah kami ini sama dengan itik”keluhnya.
“Beras yang kami beli 15 kg seharga 33 ribu ini bagi kami adalah beras yang mahal dan kondisinya sangat parah, kami tau kami adalah masyarakat yang susah mau tidak mau kami harus mengambil beras ini karena kalo tidak di ambil kami tidak akan mendapatkanya lagi di kemudian hari”sambung warga tersebut.
Warga tersebut berharap, kedepan pemerintah setempat bisa lebih selektif dan memperjuangkan agar pendistribusian beras kepada warga yang tidak mampu diperhatikan juga kualitasnya.
Sekretaris Camat Kecamatan Tebing Tinggi H. Edi M. Nur saat di hubungi di kantornya mengatakan bahwa kemungkinan hanya ada beberapa tempat saja raskin berkualitas buruk namun menurutnya lagi, tidak semua beras yang seperti itu.
“Kedepan kami akan lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan beras ini, kami selaku instansi mohon maaf kalo ada yang mendapatkan beras yang kurang layak”ungkap Sekcam.
Dilain tempat, Dedi Putra, SHi selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya juga mengeluhkan Beras Raskin yang di dapatkan oleh Masyarakat.
“Beras ini merupakan makanan dan akan menjadi darah daging bagi mereka kedepan saya berharap tidak lagi terjadi hal seperti ini kalo memang beras itu tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat tidak perlu dibagikan”tegas Dedi.
“Kalo seandainya terjadi juga kami selaku Dewan yang terkait akan memanggil instansi yang terkait penyaluran Raskin ini, kalo mereka tidak mampu untuk mengelola lebih baik mundur saja dari jabatanya”tegas Dedi Putra.
Endriyal Tanjung
http://gagasanriau.com/kualitas-beras-buruk-warga-meranti-memangnya-kami-itik/
Gagasanriau.com Selat Panjang-Warga Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan beras Miskin (Raskin) yang diterimanya dari Rukun Tetangga (RT) setempat, warga yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi di rumahnya oleh Gagasanriau.com (25/8/14) di Jalan Dorak Gang. Syawal mengeluhkan kondisi beras yang tidak layak konsumsi.
“Sebenarnya beras yang diberikan kepada kami bukanlah beras yang layak kami makan ini (beras. Red) seperti makanan itik, apakah kami ini sama dengan itik”keluhnya.
“Beras yang kami beli 15 kg seharga 33 ribu ini bagi kami adalah beras yang mahal dan kondisinya sangat parah, kami tau kami adalah masyarakat yang susah mau tidak mau kami harus mengambil beras ini karena kalo tidak di ambil kami tidak akan mendapatkanya lagi di kemudian hari”sambung warga tersebut.
Warga tersebut berharap, kedepan pemerintah setempat bisa lebih selektif dan memperjuangkan agar pendistribusian beras kepada warga yang tidak mampu diperhatikan juga kualitasnya.
Sekretaris Camat Kecamatan Tebing Tinggi H. Edi M. Nur saat di hubungi di kantornya mengatakan bahwa kemungkinan hanya ada beberapa tempat saja raskin berkualitas buruk namun menurutnya lagi, tidak semua beras yang seperti itu.
“Kedepan kami akan lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan beras ini, kami selaku instansi mohon maaf kalo ada yang mendapatkan beras yang kurang layak”ungkap Sekcam.
Dilain tempat, Dedi Putra, SHi selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya juga mengeluhkan Beras Raskin yang di dapatkan oleh Masyarakat.
“Beras ini merupakan makanan dan akan menjadi darah daging bagi mereka kedepan saya berharap tidak lagi terjadi hal seperti ini kalo memang beras itu tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat tidak perlu dibagikan”tegas Dedi.
“Kalo seandainya terjadi juga kami selaku Dewan yang terkait akan memanggil instansi yang terkait penyaluran Raskin ini, kalo mereka tidak mampu untuk mengelola lebih baik mundur saja dari jabatanya”tegas Dedi Putra.
Endriyal Tanjung
http://gagasanriau.com/kualitas-beras-buruk-warga-meranti-memangnya-kami-itik/
BERKUTU DAN BERDEBU
Senin, 25 Agustus 2014
Tanah Merah (Global)
Kualitas beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) kali ini kurang baik kualitasnya. Ketika dimasak beras tidak enak/lembek dan harus dicampur dengan beras lain baru enak dimakan,ujar Sumita (40) salah seorang warga Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Inhil Kepada www.riau-global.com Minggu (24/8).
'Saat hendak memasak terlebih dahulu dicampur beras lain baru enak dimakan,' ujar ibu rumah tangga ini.
Kendati dengan kondisi beras Raskin seperti ini, sebenarnya enggan untuk mengambilnya, kalau tidak diambil takutnya trip berikutnya tidak dikasih lagi,keluhnya.
Sementara itu, Mak ida (38). yang juga merupakan warga penerima Raskin juga mengutarakan hal yang sama. Dikatakannya, beras Raskin kali ini banyak sampah/berkutu dan berdebu, setelah ditampipun masih juga seperti itu.
'Kita menerima 7,5 kg perumahnya dengan membayar sebesar Rp 23.000 (dua puluh tiga ribu ),'ujarnya.
Menurutnya, dulu beras Raskin bagus tidak seperti ini kondisinya.
Dengan ini, ia berharap sangat bantuan pemerintah terkait agar dapat memberikan bantuan beras yang kualitasnya lebih bagus, karena beras tersebut juga kita beli,tegasnya.(Sb)
Tanah Merah (Global)
Kualitas beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) kali ini kurang baik kualitasnya. Ketika dimasak beras tidak enak/lembek dan harus dicampur dengan beras lain baru enak dimakan,ujar Sumita (40) salah seorang warga Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Inhil Kepada www.riau-global.com Minggu (24/8).
'Saat hendak memasak terlebih dahulu dicampur beras lain baru enak dimakan,' ujar ibu rumah tangga ini.
Kendati dengan kondisi beras Raskin seperti ini, sebenarnya enggan untuk mengambilnya, kalau tidak diambil takutnya trip berikutnya tidak dikasih lagi,keluhnya.
Sementara itu, Mak ida (38). yang juga merupakan warga penerima Raskin juga mengutarakan hal yang sama. Dikatakannya, beras Raskin kali ini banyak sampah/berkutu dan berdebu, setelah ditampipun masih juga seperti itu.
'Kita menerima 7,5 kg perumahnya dengan membayar sebesar Rp 23.000 (dua puluh tiga ribu ),'ujarnya.
Menurutnya, dulu beras Raskin bagus tidak seperti ini kondisinya.
Dengan ini, ia berharap sangat bantuan pemerintah terkait agar dapat memberikan bantuan beras yang kualitasnya lebih bagus, karena beras tersebut juga kita beli,tegasnya.(Sb)
Senin, 25 Agustus 2014
Warga di Kandanghaur Protes Beras Raskin Kualitasnya Buruk
Senin, 25 Agustus 2014
KBRN, Indramayu : Warga miskin di Kecamatan Kandanghaur Indramayu di Blok Cilet RT 03/RW 07 Desa Karanganyar mengeluhkan pembelian beras miskin (raskin) di desanya yang kualitasnya buruk. Masyarakat yang membeli raskin melalui pemerintahan Desa Karanganyar pantas merasa kecewa, karenanya raskin yang seharusnya kualitas sangat buruk.
Raskin yang didistribusikan kepada warga Desa Karanganyar Blok Cilet RT03/RW 07 Kecamatan Kandanghaur Indramayu itu setelah diselidiki ternyata berasal dari Gudang Dolog Losarang.
Salah seorang Ibu rumah tangga, Wasri dihubungi RRI, Senin (25/8/2014) mengemukakan, membeli raskin awalnya digunakan untuk di konsumsi anggota keluarga. Namun setelah melihat kenyataan kualitas raskin yang jelek, maka raskin itu tidak pantas dikonsumsi untuk keluarganya.
"Raskin lebih pantas menjadi pakan bebek. Selain banyak mengandung menir yang mencapai 40 persennya raskin juga bau apek dan berbubuk,” ungkapnya kecewa.
Melihat beras raskin yang rusak itu warga menilai raskin hanya pantas diberikan untuk pakan bebek.
"Karena kualitasnya jelek, raskin itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kami terpaksa memberikan raskin itu untuk pakan ternak saja,” terangnya.
Warga mengharapkan Pemkab mendesak kantor Dolog Sub Drive Indramayu mengganti kualitas raskin dengan beras layak konsumsi. (Yusuf/SAS/WDA)
http://www.rri.co.id/post/berita/99059/ruang_publik/warga_di_kandanghaur_protes_beras_raskin_kualitasnya_buruk.html
KBRN, Indramayu : Warga miskin di Kecamatan Kandanghaur Indramayu di Blok Cilet RT 03/RW 07 Desa Karanganyar mengeluhkan pembelian beras miskin (raskin) di desanya yang kualitasnya buruk. Masyarakat yang membeli raskin melalui pemerintahan Desa Karanganyar pantas merasa kecewa, karenanya raskin yang seharusnya kualitas sangat buruk.
Raskin yang didistribusikan kepada warga Desa Karanganyar Blok Cilet RT03/RW 07 Kecamatan Kandanghaur Indramayu itu setelah diselidiki ternyata berasal dari Gudang Dolog Losarang.
Salah seorang Ibu rumah tangga, Wasri dihubungi RRI, Senin (25/8/2014) mengemukakan, membeli raskin awalnya digunakan untuk di konsumsi anggota keluarga. Namun setelah melihat kenyataan kualitas raskin yang jelek, maka raskin itu tidak pantas dikonsumsi untuk keluarganya.
"Raskin lebih pantas menjadi pakan bebek. Selain banyak mengandung menir yang mencapai 40 persennya raskin juga bau apek dan berbubuk,” ungkapnya kecewa.
Melihat beras raskin yang rusak itu warga menilai raskin hanya pantas diberikan untuk pakan bebek.
"Karena kualitasnya jelek, raskin itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kami terpaksa memberikan raskin itu untuk pakan ternak saja,” terangnya.
Warga mengharapkan Pemkab mendesak kantor Dolog Sub Drive Indramayu mengganti kualitas raskin dengan beras layak konsumsi. (Yusuf/SAS/WDA)
http://www.rri.co.id/post/berita/99059/ruang_publik/warga_di_kandanghaur_protes_beras_raskin_kualitasnya_buruk.html
Jumat, 22 Agustus 2014
Bulog Telah Realisasikan Impor 10.000 Ton Beras
Jumat, 22 Agustus 2014
Jakarta, GATRAnews - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku telah merealisasikan impor beras sebanyak 10.000 ton hingga pertengahan Agustus ini. Impor beras 10.000 ton ini merupakan bagian dari impor beras tahap pertama yang dilakukan Bulog. Direncanakan, hingga akhir Agustus sebanyak 50.000 ton beras impor sudah masuk ke gudang-gudang Bulog.
"Kira-kira akhir Agustus ini masuk seluruhnya. Yang sudah masuk sekarang sekitar 10 ribu ton," kata Sutarto Alimoeso, Dirut Perum Bulog, kepada GATRAnews, Jumat (22/8). Sebanyak 10.000 ton beras impor tersebut kini tersimpan di gudang milik Bulog di Jakarta.
Adapun, 40.000 ton beras lagi yang akan diimpor hingga akhir Agustus bakal disimpan di Jakarta dan Medan. Alasannya, sarana transportasi untuk pengiriman beras dari Medan dan Jakarta ke daerah-daerah lain sangat memadai. "Dari sini bisa disebarkan ke Kalimantan, Sulawesi," ujarnya.
Selain itu, Jakarta merupakan barometer harga beras nasional, karena itu perlu sangat dijaga stabilitas harga berasnya. Sejauh ini, stok beras Bulog di seluruh Indonesia masih 1,8 juta ton atau setara dengan 7 bulan penyaluran, dengan asumsi penyaluran beras Bulog sebesar 250.000 ton beras per bulan.
"Kalau sekarang stok Bulog masih cukup baik, masih sangat aman," tandas Sutarto. Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi sedikit kenaikan harga beras pada bulan Juli lalu. Meski kenaikan harga beras masih di bawah 1%, Kementerian Perdagangan segera melakukan antisipasi karena pasokan beras nasional mulai menurun pasca berakhirnya masa panen pada akhir Juli. Bulan ini, 50.000 ton beras impor dari Vietnam sudah masuk ke gudang-gudang Perum Bulog.
"Kemeneterian Perdagangan sudah mengantisipasi permasalahan produksi beras nasional. Bagaimanapun saya sudah menginstruksikan Bulog untuk mengimpor beras, bahkan 50 ribu ton sudah sampai di Indonesia di Gudang Bulog untuk mengantisipasi kekurangan pasokan," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, pemerintah tidak hanya mengantisipasi kekurangan pasokan beras kualitas medium, tapi juga beras premium. Sebab, konsumsi beras premium sudah mencapai 30% dari total konsumsi beras nasional dan terus meningkat mengikuti kenaikan pendapatan masyarakat. "Artinya, kekurangan beras premium akan menaikkan harga beras secara keseluruhan. Jadi, saya juga bisa punya mekanisme untuk intervensi pasar beras premium," ujarnya.
Karena itu, Kemendag menugaskan Bulog untuk tidak hanya mengimpor beras medium, tapi juga beras premium. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, dari izin impor beras sebesar 500.000 ton yang diberikan kepada Bulog, 300.000 diantaranya adalah beras medium dan sisanya beras premium. "Bulog bukan hanya mengimpor beras medium, tapi juga premium," ucap dia.
Diperkirakan, kekurangan pasokan beras akan mulai terjadi sebulan setelah berakhirnya masa panen. Karena itu, Bulog harus meningkatkan stok beras di dalam negeri pada akhir Agustus. "Biasanya sebulan setelah hasil panen mulai terlihat ada penurunan jumlah suplai," ungkap Lutfi.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa masyarakat tak perlu panik karena pemerintah telah mengantisipasi terjadinya kekurangan stok beras. "Untuk itu kita sudah antisipasi, pokoknya jangan takut. Beras ada dan tersedia," tandasnya.
http://www.gatra.com/ekonomi-1/59472-bulog-telah-realisasikan-impor-10-ribu-ton-beras%E2%80%8F.html
Jakarta, GATRAnews - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku telah merealisasikan impor beras sebanyak 10.000 ton hingga pertengahan Agustus ini. Impor beras 10.000 ton ini merupakan bagian dari impor beras tahap pertama yang dilakukan Bulog. Direncanakan, hingga akhir Agustus sebanyak 50.000 ton beras impor sudah masuk ke gudang-gudang Bulog.
"Kira-kira akhir Agustus ini masuk seluruhnya. Yang sudah masuk sekarang sekitar 10 ribu ton," kata Sutarto Alimoeso, Dirut Perum Bulog, kepada GATRAnews, Jumat (22/8). Sebanyak 10.000 ton beras impor tersebut kini tersimpan di gudang milik Bulog di Jakarta.
Adapun, 40.000 ton beras lagi yang akan diimpor hingga akhir Agustus bakal disimpan di Jakarta dan Medan. Alasannya, sarana transportasi untuk pengiriman beras dari Medan dan Jakarta ke daerah-daerah lain sangat memadai. "Dari sini bisa disebarkan ke Kalimantan, Sulawesi," ujarnya.
Selain itu, Jakarta merupakan barometer harga beras nasional, karena itu perlu sangat dijaga stabilitas harga berasnya. Sejauh ini, stok beras Bulog di seluruh Indonesia masih 1,8 juta ton atau setara dengan 7 bulan penyaluran, dengan asumsi penyaluran beras Bulog sebesar 250.000 ton beras per bulan.
"Kalau sekarang stok Bulog masih cukup baik, masih sangat aman," tandas Sutarto. Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi sedikit kenaikan harga beras pada bulan Juli lalu. Meski kenaikan harga beras masih di bawah 1%, Kementerian Perdagangan segera melakukan antisipasi karena pasokan beras nasional mulai menurun pasca berakhirnya masa panen pada akhir Juli. Bulan ini, 50.000 ton beras impor dari Vietnam sudah masuk ke gudang-gudang Perum Bulog.
"Kemeneterian Perdagangan sudah mengantisipasi permasalahan produksi beras nasional. Bagaimanapun saya sudah menginstruksikan Bulog untuk mengimpor beras, bahkan 50 ribu ton sudah sampai di Indonesia di Gudang Bulog untuk mengantisipasi kekurangan pasokan," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, pemerintah tidak hanya mengantisipasi kekurangan pasokan beras kualitas medium, tapi juga beras premium. Sebab, konsumsi beras premium sudah mencapai 30% dari total konsumsi beras nasional dan terus meningkat mengikuti kenaikan pendapatan masyarakat. "Artinya, kekurangan beras premium akan menaikkan harga beras secara keseluruhan. Jadi, saya juga bisa punya mekanisme untuk intervensi pasar beras premium," ujarnya.
Karena itu, Kemendag menugaskan Bulog untuk tidak hanya mengimpor beras medium, tapi juga beras premium. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, dari izin impor beras sebesar 500.000 ton yang diberikan kepada Bulog, 300.000 diantaranya adalah beras medium dan sisanya beras premium. "Bulog bukan hanya mengimpor beras medium, tapi juga premium," ucap dia.
Diperkirakan, kekurangan pasokan beras akan mulai terjadi sebulan setelah berakhirnya masa panen. Karena itu, Bulog harus meningkatkan stok beras di dalam negeri pada akhir Agustus. "Biasanya sebulan setelah hasil panen mulai terlihat ada penurunan jumlah suplai," ungkap Lutfi.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa masyarakat tak perlu panik karena pemerintah telah mengantisipasi terjadinya kekurangan stok beras. "Untuk itu kita sudah antisipasi, pokoknya jangan takut. Beras ada dan tersedia," tandasnya.
http://www.gatra.com/ekonomi-1/59472-bulog-telah-realisasikan-impor-10-ribu-ton-beras%E2%80%8F.html
Beras Raskin dari Bulog Tak Layak Konsumsi
Jumat, 22 Agustus 2014
INILAH.COM, Subang - Pembagian beras miskin (Raskin) yang disalurkan oleh Bulog di Kabupaten Subang kembali dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kualitas beras sangat tidak layak konsumsi karena banyak debu, berbau, membiru dan banyak menir.
Suta, (31) salah satu warga Mulya Sari, Desa Ranca Jaya, Kecamatan Patokbesi mengaku keberatan dengan pembagian raskin yang didapatnya. Bahkan, beras yang didapatnya itu sangat tidak pantas dikonsumsi karena kualitasnya sangat buruk.
“Jangan karena kami ini dipandang masyarakat miskin lalu diperlakukan seenaknya saja dengan memberikan beras yang tidak berkualitas. Sementara, kami juga menyetor uang untuk mendapatkan beras raskin, bukan cuma-cuma,” katanya.
Suta mengatakan kualitas beras raskin yang buruk bukan pertama kali terjadi, karena hampir semua warga penerima mengeluhkan hal itu setiap kali pembagian.
"Beres yang dibagikan sekarang ini memang lebih bagus. Sebelumnya kualitas beras lebih parah lagi," paparnya.
Ia mengaku beras Raskin dibelinya dengan bandrol Rp 2000 perkilogram, untuk satu karung isi 15 kilogram dihargai Rp 30.000.
Suta menambahkan kualitas beras itu sangat tidak layak konsumsi karena banyak debu, berbau, warna membiru dan banyak menirnya.
"Beras itu pengiriman tanggal 12 sekitar pukul 12.30," paparnya.
Hal senada diungkapkan Darsim warga Sukalemang, yang menyebut kondisi beras raskin setiap dibagikan selalu buruk. "Warna kuning, banyak kunir, bau dan intinya kalau menurut saya tidak layak makan," paparnya.
Meski demikian, Darsim mengaku terpkasa membeli beras raskin tersebut. "Dari pada beli beras mahal, karena butuh kami tetap membelinya," katanya.
Sementara itu, waka Sub Divre Bulog Kabupaten Subang Budi Cahyanto mengelak belum mengetahui kejadian itu. "Saya coba akan konfirmasi dulu ke desa dan satker raskinnya," pungkasnya. [ito]
http://www.inilahkoran.com/read/detail/2129712/beras-raskin-dari-bulog-tak-layak-konsumsi
INILAH.COM, Subang - Pembagian beras miskin (Raskin) yang disalurkan oleh Bulog di Kabupaten Subang kembali dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kualitas beras sangat tidak layak konsumsi karena banyak debu, berbau, membiru dan banyak menir.
Suta, (31) salah satu warga Mulya Sari, Desa Ranca Jaya, Kecamatan Patokbesi mengaku keberatan dengan pembagian raskin yang didapatnya. Bahkan, beras yang didapatnya itu sangat tidak pantas dikonsumsi karena kualitasnya sangat buruk.
“Jangan karena kami ini dipandang masyarakat miskin lalu diperlakukan seenaknya saja dengan memberikan beras yang tidak berkualitas. Sementara, kami juga menyetor uang untuk mendapatkan beras raskin, bukan cuma-cuma,” katanya.
Suta mengatakan kualitas beras raskin yang buruk bukan pertama kali terjadi, karena hampir semua warga penerima mengeluhkan hal itu setiap kali pembagian.
"Beres yang dibagikan sekarang ini memang lebih bagus. Sebelumnya kualitas beras lebih parah lagi," paparnya.
Ia mengaku beras Raskin dibelinya dengan bandrol Rp 2000 perkilogram, untuk satu karung isi 15 kilogram dihargai Rp 30.000.
Suta menambahkan kualitas beras itu sangat tidak layak konsumsi karena banyak debu, berbau, warna membiru dan banyak menirnya.
"Beras itu pengiriman tanggal 12 sekitar pukul 12.30," paparnya.
Hal senada diungkapkan Darsim warga Sukalemang, yang menyebut kondisi beras raskin setiap dibagikan selalu buruk. "Warna kuning, banyak kunir, bau dan intinya kalau menurut saya tidak layak makan," paparnya.
Meski demikian, Darsim mengaku terpkasa membeli beras raskin tersebut. "Dari pada beli beras mahal, karena butuh kami tetap membelinya," katanya.
Sementara itu, waka Sub Divre Bulog Kabupaten Subang Budi Cahyanto mengelak belum mengetahui kejadian itu. "Saya coba akan konfirmasi dulu ke desa dan satker raskinnya," pungkasnya. [ito]
http://www.inilahkoran.com/read/detail/2129712/beras-raskin-dari-bulog-tak-layak-konsumsi
Kemendag Serahkan Masalah Impor Beras ke Bulog
Jumat, 22 Agustus 2014
JAKARTA - Indonesia akan memasuki musim panceklik pada September mendatang. Oleh karena itu, guna menjaga pasokan beras tetap stabil, maka pemerintah mengizinkan Bulog untuk melakukan impor beras.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti mengatakan, Bulog sudah diberi ruang untuk melakukan manajemen dan manuver, guna mengantisipasi hal tersebut. Menurutnya, langkah ini sudah dilakukan sejak Mei-Juni.
"Sejak tiga bulan yang lalu sudah diberikan dan kepada Bulog kekuasaan, kapan dia impor, darimana, dan berapa harganya. Tentu Bulog melihat pada akuntabilitas, kenapa impor segitu dan lain sebagainya, Bulog yang bertanggung jawab," ujarnya saat dijumpai di gedung kemendag, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Dia menjelaskan, intinya Bulog menyerahkan manajemen Bulog ini untuk mempertahankan stok beras, termasuk pengadaannya dari luar negeri. Pengalaman Bulog dalam melakukan impor, dinilai memudahkan mereka untuk mengelola stok beras.
"Itulah sebabnya Kami mengeluarkan kebijakannya, bahkan sejak sedang panen sudah berikan izin, supaya bisa dikelola sejak saat itu. Bisa kontrak Juni untuk deliever September atau Oktober," jelasnya.
Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mengetahui teknis impor tersebut. "Kemendag tidak ikut masuk dalam teknis, itu diserahkan sepenuhnya kepada Bulog," tutupnya. (mrt)
http://economy.okezone.com/read/2014/08/22/320/1028416/kemendag-serahkan-masalah-impor-beras-ke-bulog
JAKARTA - Indonesia akan memasuki musim panceklik pada September mendatang. Oleh karena itu, guna menjaga pasokan beras tetap stabil, maka pemerintah mengizinkan Bulog untuk melakukan impor beras.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti mengatakan, Bulog sudah diberi ruang untuk melakukan manajemen dan manuver, guna mengantisipasi hal tersebut. Menurutnya, langkah ini sudah dilakukan sejak Mei-Juni.
"Sejak tiga bulan yang lalu sudah diberikan dan kepada Bulog kekuasaan, kapan dia impor, darimana, dan berapa harganya. Tentu Bulog melihat pada akuntabilitas, kenapa impor segitu dan lain sebagainya, Bulog yang bertanggung jawab," ujarnya saat dijumpai di gedung kemendag, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Dia menjelaskan, intinya Bulog menyerahkan manajemen Bulog ini untuk mempertahankan stok beras, termasuk pengadaannya dari luar negeri. Pengalaman Bulog dalam melakukan impor, dinilai memudahkan mereka untuk mengelola stok beras.
"Itulah sebabnya Kami mengeluarkan kebijakannya, bahkan sejak sedang panen sudah berikan izin, supaya bisa dikelola sejak saat itu. Bisa kontrak Juni untuk deliever September atau Oktober," jelasnya.
Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mengetahui teknis impor tersebut. "Kemendag tidak ikut masuk dalam teknis, itu diserahkan sepenuhnya kepada Bulog," tutupnya. (mrt)
http://economy.okezone.com/read/2014/08/22/320/1028416/kemendag-serahkan-masalah-impor-beras-ke-bulog
Kamis, 21 Agustus 2014
Kembali Dikeluhkan Warga, Raskin di Garut Berkualitas Jelek
Rabu, 20 Agustus 2014
GARUT – GosipGarut.com – Kembali soal beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kabupaten di Garut dikeluhkan warga penerimanya. Seolah terus berulang jika raskin yang dikirim bulan Agustus 2014 pun berkualitas jelek. Selain kondisinya hancur, beras tersebut berwarna kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap.
Banyak warga menilai kulitas raskin kali ini pun selayaknya untuk makanan bebek, bukan untuk dikonsumsi manusia. “Masa manusia harus makan yang seperti ini, sangat keterlaluan. Meskipun ini raskin, tapi jangan gini-gini amat lah,” kata Nur (65), salah seorang warga Kampung Tarogongtengah, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogongkidul.
Dijelaskannya, raskin jatah bulan Agustus 2014 ini mungkin kualitasnya paling jelek dari jatah-jatah sebelumnya. Warga menduga kemungkinan raskin tersebut sudah terlalu lama tersimpan di gudang sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kepala Gudang Bulog Garut, Dadang Hidayat mengakui kualitas raskin yang didistribusikan ke Desa Tarogong memang tidak layak. Hanya, menurutnya, sebelumnya dia tidak mengetahui kualitas raskin yang akan didistribusikannya itu. Jangankan untuk didistribusikan ke masyarakat, untuk masuk ke gudang Bulog saja beras dalam kondisi seperti itu tidak layak.
“Kalau kondisinya seperti ini, memang tidak layak. Jika saja kami tahu sebelum didistribusikan, tentunya akan kami cegah dan menggantinya dengan yang lebih baik,” ujar Dadang seraya mengakui, banyaknya raskin yang menumpuk di gudang menyebabkan tidak semuanya bisa diperiksa dengan baik.
“Keterbatasan petugas pun menjadi salah satu kendala, sehingga hanya sekitar 5 persen saja yang tertangani untuk diperiksa,” tegas Dadang. Namun kendati demikian, pihaknya berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas raskin dari rekanan yang masuk ke gudang Bulog. ***
http://www.gosipgarut.com/read/2014/08/20/kembali-dikeluhkan-warga-raskin-di-garut-berkualitas-jelek/
GARUT – GosipGarut.com – Kembali soal beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kabupaten di Garut dikeluhkan warga penerimanya. Seolah terus berulang jika raskin yang dikirim bulan Agustus 2014 pun berkualitas jelek. Selain kondisinya hancur, beras tersebut berwarna kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap.
Banyak warga menilai kulitas raskin kali ini pun selayaknya untuk makanan bebek, bukan untuk dikonsumsi manusia. “Masa manusia harus makan yang seperti ini, sangat keterlaluan. Meskipun ini raskin, tapi jangan gini-gini amat lah,” kata Nur (65), salah seorang warga Kampung Tarogongtengah, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogongkidul.
Dijelaskannya, raskin jatah bulan Agustus 2014 ini mungkin kualitasnya paling jelek dari jatah-jatah sebelumnya. Warga menduga kemungkinan raskin tersebut sudah terlalu lama tersimpan di gudang sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kepala Gudang Bulog Garut, Dadang Hidayat mengakui kualitas raskin yang didistribusikan ke Desa Tarogong memang tidak layak. Hanya, menurutnya, sebelumnya dia tidak mengetahui kualitas raskin yang akan didistribusikannya itu. Jangankan untuk didistribusikan ke masyarakat, untuk masuk ke gudang Bulog saja beras dalam kondisi seperti itu tidak layak.
“Kalau kondisinya seperti ini, memang tidak layak. Jika saja kami tahu sebelum didistribusikan, tentunya akan kami cegah dan menggantinya dengan yang lebih baik,” ujar Dadang seraya mengakui, banyaknya raskin yang menumpuk di gudang menyebabkan tidak semuanya bisa diperiksa dengan baik.
“Keterbatasan petugas pun menjadi salah satu kendala, sehingga hanya sekitar 5 persen saja yang tertangani untuk diperiksa,” tegas Dadang. Namun kendati demikian, pihaknya berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas raskin dari rekanan yang masuk ke gudang Bulog. ***
http://www.gosipgarut.com/read/2014/08/20/kembali-dikeluhkan-warga-raskin-di-garut-berkualitas-jelek/
Mendag Izinkan, Bulog Impor Beras 500.000 Ton
Rabu, 20 Agustus 2014
MEDAN - Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian tentang Kebijakan Stabilisasi Pangan pada 10 Juni 2014 lalu di Jakarta, dan Sesuai Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 797/M-DAG/SD/6/2014 tanggal 20 Juni 2014, maka Perum Bulog diberikan Izin Impor Beras sebanyak 500.000 ton yang didatangkan dari Negara India, Kamboja, Myanmar, Thailand dan Vietnam.
Kepala Perum Bulog Divre Sumut Fasika Khaerul Zaman mengatakan, bahwa jumlah tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. tahap pertama pada bulan Agustus 2014 sebanyak 50.000 ton dari Vietnam.
"Kebijakan impor tersebut untuk menjaga kestabilan pasokan beras di dalam negeri, apa lagi produksi gabah turun berdasarkan angka ramalan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, secara Nasional BPS menyatakan bahwa produksi beras akan mencapai 69,87 juta ton atau turun 1,98 persen dibanding tahun lalu sebanyak 71,28 juta ton," jelas Khaerul, Rabu (20/8/2014),
Menurutnya, perkiraan produksi ini lebih rendah dari 4,48 persen dibanding target produksi Pemerintah sebesar 73 juta ton, dimana angka ramalan pertama diperoleh dari penghitungan produksi riil selama Januari hingga April ditambah angka Mei hingga Desember 2014.
Selain produksi yang diramalkan menurun, pengadaan beras Bulog di dalam negeri lebih rendah dibanding tahun lalu, data Bulog menyebutkan Pengadaan Beras hingga 18 Juli 2014 mencapai 1,86 juta ton atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,42 juta ton.
"Serapan ini sudah cukup besar mengingat produksi beras tahun ini diramalkan turun," ujarnya.
Khaerul menuturkan, harga gabah dan beras juga jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dari rencana impor beras Tahap Pertama tersebut, dalam waktu dekat ini diperkirakan akan masuk melalui Pelabuhan Belawan sebanyak 9.500 ton yang diangkut Kapal MV. Truong Minh Star, serta stock tersebut nantinya akan disebar ke Propinsi lainnya.
"Dalam waktu dekat, kita perkirakan akan masuk sebanyak 9.500 ton beras yang diangkut Kapal MV. Truong Minh Star melalui Pelabuhan Belawan, stock tersebut nantinya akan disebar ke Propinsi lainnya," tuturnya. (rzk)
http://economy.okezone.com/read/2014/08/20/320/1027484/mendag-izinkan-bulog-impor-beras-500-000-ton
MEDAN - Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian tentang Kebijakan Stabilisasi Pangan pada 10 Juni 2014 lalu di Jakarta, dan Sesuai Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 797/M-DAG/SD/6/2014 tanggal 20 Juni 2014, maka Perum Bulog diberikan Izin Impor Beras sebanyak 500.000 ton yang didatangkan dari Negara India, Kamboja, Myanmar, Thailand dan Vietnam.
Kepala Perum Bulog Divre Sumut Fasika Khaerul Zaman mengatakan, bahwa jumlah tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. tahap pertama pada bulan Agustus 2014 sebanyak 50.000 ton dari Vietnam.
"Kebijakan impor tersebut untuk menjaga kestabilan pasokan beras di dalam negeri, apa lagi produksi gabah turun berdasarkan angka ramalan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, secara Nasional BPS menyatakan bahwa produksi beras akan mencapai 69,87 juta ton atau turun 1,98 persen dibanding tahun lalu sebanyak 71,28 juta ton," jelas Khaerul, Rabu (20/8/2014),
Menurutnya, perkiraan produksi ini lebih rendah dari 4,48 persen dibanding target produksi Pemerintah sebesar 73 juta ton, dimana angka ramalan pertama diperoleh dari penghitungan produksi riil selama Januari hingga April ditambah angka Mei hingga Desember 2014.
Selain produksi yang diramalkan menurun, pengadaan beras Bulog di dalam negeri lebih rendah dibanding tahun lalu, data Bulog menyebutkan Pengadaan Beras hingga 18 Juli 2014 mencapai 1,86 juta ton atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,42 juta ton.
"Serapan ini sudah cukup besar mengingat produksi beras tahun ini diramalkan turun," ujarnya.
Khaerul menuturkan, harga gabah dan beras juga jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dari rencana impor beras Tahap Pertama tersebut, dalam waktu dekat ini diperkirakan akan masuk melalui Pelabuhan Belawan sebanyak 9.500 ton yang diangkut Kapal MV. Truong Minh Star, serta stock tersebut nantinya akan disebar ke Propinsi lainnya.
"Dalam waktu dekat, kita perkirakan akan masuk sebanyak 9.500 ton beras yang diangkut Kapal MV. Truong Minh Star melalui Pelabuhan Belawan, stock tersebut nantinya akan disebar ke Propinsi lainnya," tuturnya. (rzk)
http://economy.okezone.com/read/2014/08/20/320/1027484/mendag-izinkan-bulog-impor-beras-500-000-ton
Rabu, 20 Agustus 2014
AKSI DI BULOG DAN PEMKAB, MASSA FMPR KRITISI KUALITAS RASKIN
Selasa, 19 Agustus 2014
RANGKASBITUNG, (KB).-
Puluhan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR) melakukan aksi di depan kantor Subdivre Bulog Lebak yang terletak di jalan raya Rangkasbitung-Pandeglang KM 10, Selasa (19/8).
Sebelum mendatangi Bulog, masa yang sebagian besar berasal dari wilayah selatan kabupaten Lebak dan Kecamatan Cibadak tersebut, berjalan kaki dari Mapolsek Warung Gunung menuju kantor Bulog yang berjarak sekitar 300 meter.
Pada aksi itu, beberapa peserta aksi membawa beberapa liter contoh beras raskin yang dinilai mereka kurang baik karena memiliki warna kekuning-kuningan dan berjamur, meskipun tidak disebutkan dari desa mana contoh raskin itu. Setelah puas berunjuk rasa di kantor bulog dengan pengawalan dari 60 petugas kepolisian, para pendemo melanjutkan aksinya menuju Kantor Pemkab Lebak. Selain berorasi, perwakilan massa juga menyerahkan contoh beras raskin.
Pada aksi di Bulog. massa menuntut agar bulog Lebak dan Pandeglang meemperbaki kualitas raskin yang disalurkan ke masyarakat dan menghentikan kerjasama dengan Hj At, salah satu mitra bulog yang berdomisili di Pandeglang.
“Kami minta kepada bulog untuk memperbaiki kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat,agar masyarakat penerima manfaat dapat mengkonsumsi beras yang layak,” ujar seorang pendemo.
Bahkan salah satu orator, Firman Alamsyah menuding bulog telah ‘main mata’ dengan salah seorang mitra asal Pandeglang berinisal H At dalam pengadaan raskin yang berkualitas jelek untuk disalurkan kepada masarakat.
“Kami minta kepada bulog untuk memutuskan kontrak dengan H At yang sudah memonopoli pengadaan raskin di Lebak dan Pandeglang,” teriak seorang pendemo.
Sementara pada aksi di Pemkab, pengunjuk rasa menuntut Pemkab Lebak segera melakukan evaluasi atas kinerja Bulog, dan memperketat monitoring terhadap kualitas dan kuantitas raskin di Lebak.
Muatan Politis
Menanggapi aksi itu, salah seorang mitra bulog dari CV Megajaya,Wanasalam H. Agus Supriyatna, membantah adanya monopoli pengadaan dari salah seorang kontraktor di era kepemimpinan Herman Sadik menjadi Kasubdivre Lebak dan Pandeglang.
“Justru di kepemimpinan pak Herman inilah tidak ada lagi monopoli pengadaan oleh salah satu kontraktor atau mitra,” ungkap Agus.
Agus menegaskan, di kepemimpinan Herman Sadik lah kualitas raskin jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan 99,9 persen sampai ke penerima manfaat. “Saya menduga,aksi yang dilakukan oleh orang yang menamakan diri FMPR ini sarat muatan politis,karena apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar,” ujarnya.
Sementara itu Kasubdivre Lebak dan Pandeglang, Herman Sadik kepada sejumlah wartawan mengaku sangat berterima kasih kepada masyarakat yang mau mengkritik kinerja bulog. “Kami mengapresiasi aksi mereka yang kami nilai sebagai wujud kepedulian mereka pada masyarakat dan kinerja kami. Insya Allah adanya aksi masyarakat ini menjadi pemacu semangat kami dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Herman.
Herman Menegaskan, sebagai putra daerah dirinya memiliki tanggungjawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat Lebak dan Pandeglang, khusunya dalam pengadaan raskin yang layak untuk dikonsumsi.
Bahkan Herman tidak segan segan memotong kuota pengadaan mitra yang selama ini memonopoli pengadaan raskin di bulog Lebak dan Pandeglang,agar tidak ada dugaan terjadi kongkalingkong antara bulog dengan mitra
“Saya juga heran, katanya ada salah satu mitra yang memonopoli pengadaan di bulog Lebak dan Pandeglang,justru saya memotong kuota dia hingga 50 persen dari tahun sebelumnya,” pungkasnya. (H-34)***
http://kabar-banten.com/news/detail/20562
RANGKASBITUNG, (KB).-
Puluhan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR) melakukan aksi di depan kantor Subdivre Bulog Lebak yang terletak di jalan raya Rangkasbitung-Pandeglang KM 10, Selasa (19/8).
Sebelum mendatangi Bulog, masa yang sebagian besar berasal dari wilayah selatan kabupaten Lebak dan Kecamatan Cibadak tersebut, berjalan kaki dari Mapolsek Warung Gunung menuju kantor Bulog yang berjarak sekitar 300 meter.
Pada aksi itu, beberapa peserta aksi membawa beberapa liter contoh beras raskin yang dinilai mereka kurang baik karena memiliki warna kekuning-kuningan dan berjamur, meskipun tidak disebutkan dari desa mana contoh raskin itu. Setelah puas berunjuk rasa di kantor bulog dengan pengawalan dari 60 petugas kepolisian, para pendemo melanjutkan aksinya menuju Kantor Pemkab Lebak. Selain berorasi, perwakilan massa juga menyerahkan contoh beras raskin.
Pada aksi di Bulog. massa menuntut agar bulog Lebak dan Pandeglang meemperbaki kualitas raskin yang disalurkan ke masyarakat dan menghentikan kerjasama dengan Hj At, salah satu mitra bulog yang berdomisili di Pandeglang.
“Kami minta kepada bulog untuk memperbaiki kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat,agar masyarakat penerima manfaat dapat mengkonsumsi beras yang layak,” ujar seorang pendemo.
Bahkan salah satu orator, Firman Alamsyah menuding bulog telah ‘main mata’ dengan salah seorang mitra asal Pandeglang berinisal H At dalam pengadaan raskin yang berkualitas jelek untuk disalurkan kepada masarakat.
“Kami minta kepada bulog untuk memutuskan kontrak dengan H At yang sudah memonopoli pengadaan raskin di Lebak dan Pandeglang,” teriak seorang pendemo.
Sementara pada aksi di Pemkab, pengunjuk rasa menuntut Pemkab Lebak segera melakukan evaluasi atas kinerja Bulog, dan memperketat monitoring terhadap kualitas dan kuantitas raskin di Lebak.
Muatan Politis
Menanggapi aksi itu, salah seorang mitra bulog dari CV Megajaya,Wanasalam H. Agus Supriyatna, membantah adanya monopoli pengadaan dari salah seorang kontraktor di era kepemimpinan Herman Sadik menjadi Kasubdivre Lebak dan Pandeglang.
“Justru di kepemimpinan pak Herman inilah tidak ada lagi monopoli pengadaan oleh salah satu kontraktor atau mitra,” ungkap Agus.
Agus menegaskan, di kepemimpinan Herman Sadik lah kualitas raskin jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan 99,9 persen sampai ke penerima manfaat. “Saya menduga,aksi yang dilakukan oleh orang yang menamakan diri FMPR ini sarat muatan politis,karena apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar,” ujarnya.
Sementara itu Kasubdivre Lebak dan Pandeglang, Herman Sadik kepada sejumlah wartawan mengaku sangat berterima kasih kepada masyarakat yang mau mengkritik kinerja bulog. “Kami mengapresiasi aksi mereka yang kami nilai sebagai wujud kepedulian mereka pada masyarakat dan kinerja kami. Insya Allah adanya aksi masyarakat ini menjadi pemacu semangat kami dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Herman.
Herman Menegaskan, sebagai putra daerah dirinya memiliki tanggungjawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat Lebak dan Pandeglang, khusunya dalam pengadaan raskin yang layak untuk dikonsumsi.
Bahkan Herman tidak segan segan memotong kuota pengadaan mitra yang selama ini memonopoli pengadaan raskin di bulog Lebak dan Pandeglang,agar tidak ada dugaan terjadi kongkalingkong antara bulog dengan mitra
“Saya juga heran, katanya ada salah satu mitra yang memonopoli pengadaan di bulog Lebak dan Pandeglang,justru saya memotong kuota dia hingga 50 persen dari tahun sebelumnya,” pungkasnya. (H-34)***
http://kabar-banten.com/news/detail/20562
Salurkan Raskin Kualitas Buruk, Kantor Bulog dan Pemkab Lebak Didemo warga
Selasa, 19 Agustus 2014
Lebak,FESBUK BANTEN News (19/8/2014)-Kurang-lebih 100 orang warga Lebak perwakilan wilayah selatan melakukan unjukrasa di kantor Bulog Subdivre Lebak di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung,Selaraja, Kecamatan Warunggunung.
Massayang merupakan koalisi antara masyarakat miskin dengan motivator sejumlahaktivis mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, tiba di depan kantor BulogSubdivre Lebak sekira pukul 10.00. Massa membentangkan spanduk yang bertuliskankecaman terhadap Bulog yang menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin)dengan kualitas sangat buruk.
"Ininamanya penghinaan. Orang miskin juga manusia yang berhak memakan nasi yangberasnya bersih dan layak konsumsi. Penyalur beras apek dan berdebu adalahpenjajah," ujar orator Agus Firmansyah.
Terlihatpengamanan cukup ketat dari aparat kepolisian berpakaian PDH dan berpakaiansipil dari Polres Lebak dibantu Polsek Warunggunung. Namun unjuk rasa tetaptertib meskipun orator terkesan provokatif. Aksi unjuk rasa di pintu gerbangkantor Bulog Subdivre Lebak ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh ZenZaenudin, Ketua Harian LSM Rotasi yang juga aktivis majelis dzikir di KecamatanMalingping, Lebak.
Selesaidari kantor Bulog, massa bergerak menuju kantor Sekretariat Daerah Pemkab Lebakuntuk melanjutkan aksi serupa. Di pintu gerbang samping pemkab, massa jugamelakukan orasi, kritikan, dan membakar karung bekas wadah rakin berlogo Bulog,sama dengan yang dilakukan di kantor Bulog Subdivre Lebak.
Sangatdisayangkan tidak ada satu pun pejabat baik dari Pemkab Lebak maupun dari BulogSubdivre Lebak yang menemui pengunjuk rasa.
"Pemdaharus bertanggung jawab atas raskin tidak layak konsumsi yang dikirim Buloguntuk keluarga miskin. Fungsi pemkab adalah mengecek raskin itu sebelumdiddlistribuiskan ke desa. Pemkablah yangvseharusnya menenukanan layak tidaknyaraskin itu dikirim. Pemkab selama ini tutup mata," tereak Kimong,panggilan Agus Firmansyah.
Setelahpuas mengktirik kinerja Pemkab Lebak, massa membubarkan diri dengan tertibdengan menumpang sedikitnya 3 unit truk dan 1 unit angkot. Mereka kembalimenuju arah utara yang menjadi titik konsentrasi sebelum memulai aksi. (Ahmad/LLJ)
 |
Massayang merupakan koalisi antara masyarakat miskin dengan motivator sejumlahaktivis mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, tiba di depan kantor BulogSubdivre Lebak sekira pukul 10.00. Massa membentangkan spanduk yang bertuliskankecaman terhadap Bulog yang menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin)dengan kualitas sangat buruk.
"Ininamanya penghinaan. Orang miskin juga manusia yang berhak memakan nasi yangberasnya bersih dan layak konsumsi. Penyalur beras apek dan berdebu adalahpenjajah," ujar orator Agus Firmansyah.
Terlihatpengamanan cukup ketat dari aparat kepolisian berpakaian PDH dan berpakaiansipil dari Polres Lebak dibantu Polsek Warunggunung. Namun unjuk rasa tetaptertib meskipun orator terkesan provokatif. Aksi unjuk rasa di pintu gerbangkantor Bulog Subdivre Lebak ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh ZenZaenudin, Ketua Harian LSM Rotasi yang juga aktivis majelis dzikir di KecamatanMalingping, Lebak.
Selesaidari kantor Bulog, massa bergerak menuju kantor Sekretariat Daerah Pemkab Lebakuntuk melanjutkan aksi serupa. Di pintu gerbang samping pemkab, massa jugamelakukan orasi, kritikan, dan membakar karung bekas wadah rakin berlogo Bulog,sama dengan yang dilakukan di kantor Bulog Subdivre Lebak.
Sangatdisayangkan tidak ada satu pun pejabat baik dari Pemkab Lebak maupun dari BulogSubdivre Lebak yang menemui pengunjuk rasa.
"Pemdaharus bertanggung jawab atas raskin tidak layak konsumsi yang dikirim Buloguntuk keluarga miskin. Fungsi pemkab adalah mengecek raskin itu sebelumdiddlistribuiskan ke desa. Pemkablah yangvseharusnya menenukanan layak tidaknyaraskin itu dikirim. Pemkab selama ini tutup mata," tereak Kimong,panggilan Agus Firmansyah.
Setelahpuas mengktirik kinerja Pemkab Lebak, massa membubarkan diri dengan tertibdengan menumpang sedikitnya 3 unit truk dan 1 unit angkot. Mereka kembalimenuju arah utara yang menjadi titik konsentrasi sebelum memulai aksi. (Ahmad/LLJ)
Ini Dia Alasan Pemerintahan Baru Harus Merombak Direksi Perum Bulog
Rabu, 20 Agustus 2014
DUKUNGAN kepada Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) untuk terus menggulirkan desakan kepada pemerintahan baru yang tak lama lagi segera dilantik, agar merombak Direksi Perum Bulog, terus mengalir. Belakangan, sejumlah aktivis Banten Menggugat Kejahatan Raskin (Bem Keras), mendatangi Saung Barak di Kelurahan Cilowong, Taktakan, Kota Serang-Banten. Kedatangan para aktivis itu tak lain menyatakan kesiapan untuk bersama-sama mendesak pemerintahan baru mencopot Direksi Perum Bulog yang tidak pro rakyat tani nasional dan tidak mampu menyediakan Raskin yang layak bagi masyarakat penerima manfaat.
Barak dan sejumlah organisasi pendukung lainnya memiliki fakta tak terbantahkan soal buruknya kinerja Direksi Perum Bulog dalam menyediakan beras bagi kebutuhan masyarakat penerima manfaat Raskin. Berikut ini beberapa fakta yang belakangan ini terus mengemuka;
Pada Kamis (14/8/2014), Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang menyalurkan 53.760 kilogram beras Raskin bercampur dedek bagi masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Beras itu berasal dari Gudang Malingping, Kabupaten Lebak-Banten.
Sebelumnya, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang juga menyalurkan beras Raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan, karena berwarna kuning dan berdebu. Raskin itu disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak-Banten.
Tak hanya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, persoalan buruknya kualitas Raskin juga di keluhkan oleh Kepala Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, Lukman Hakim. Diakuinya, banyak masyarakat penerima manfaat yang komplain soal buruknya kualitas Raskin, seperti berkutu dan bau apek.
Buruknya kualitas Raskin juga sempat membuat Bupati Garut berang saat melakukan inspeksi mendadak digudang Bulog Garut, lantaran kualitasnya sangat jelek. Tapi meskipun Bupati sempat marah, namun tetap saja Perum Bulog setempat menyalurkan beras yang TMS Inpres Perberasan. Seperti halnya yang diterima warga Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut-Jabar. Mereka menerima Raskin berwarna kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap.
Sebelumnya, warga tujuh Desa, di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluhkan beras Raskin yang dinilai tidak layak konsumsi karena bercampur dedak dan berwarna kekuning-kuningan serta yang mengeluarkan bau tidak sedap.
Kemudian, Selasa (19/8/2014) kemarin, sekitar 120 orang massa aksi dari Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR) Lebak, Banten, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang. Mereka menuntut perbaikan kualitas dan kuantitas Raskin, serta evaluasi terhadap kinerja Kepala Subdivre setempat.
Beberapa persoalan diatas hanyalah secuil dari segunung permasalahan ditubuh Perum Bulog. Anehnya, persoalan-persoalan diatas selalu saja berulang terjadi dan seakan tak terkoreksi. Karena anehnya, meski kasus-kasus itu diketahui oleh Direksi Perum Bulog, namun seakan tidak mendapat tanggapan untuk dilakukan perbaikan. Jangankan untuk mengenakan sanksi berat kepada para pejabatnya yang lalai, bahkan “sengaja” mempermainkan hak masyarakat miskin, sekedar untuk melakukan sidak pun mungkin tidak dilakukan. Buktinya, para pejabat yang selama ini dikritisi habis-habisan karena kinerjanya yang buruk, masih menguasai kursi empuk yang dibeli dari uang rakyat miskin.
Belum lagi persoalan impor beras disaat produksi dalam negeri mengalami surplus, dan “dikuranginya” Letter of Credit (LC) untuk pembelian gabah petani lokal dengan alasan tidak ada anggaran. Sementara disaat yang sama, Perum Bulog justeru mengalokasikan anggaran sekitar Rp.1,4 triliun untuk mengimpor beras petani asing sebanyak 500.000 ton. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, bahwa produksi padi tahun 2013 kemarin saja mencapai 71.279.709 ton dengan produktivitas sebesar 51,52. Produksi padi tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 69.056.126 ton dengan produktivitas sebesar 51,36. Kenyataan tersebut menjadi deskripsi sepintas mengenai besarnya produksi beras Indonesia.
Merujuk pada sejumlah fakta yang mengemuka itulah, makanya Barak Barak dan sejumlah organisasi pendukung lainnya mendesak pemerintahan baru yang akan segera dilantik, agar merombak Direksi Perum Bulog saat ini, dan menempatkan figur-figur yang pro Gakin dan rakyat tani nasional, agar hak-hak dasar masyarakat penerima manfaat Raskin dan rakyat tani nasional terlindungi. ***
Danil’s
Penulis adalah: Koordinator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan
Pemred Barak Online Group
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/ini-dia-alasan-pemerintahan-baru-harus.html
DUKUNGAN kepada Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) untuk terus menggulirkan desakan kepada pemerintahan baru yang tak lama lagi segera dilantik, agar merombak Direksi Perum Bulog, terus mengalir. Belakangan, sejumlah aktivis Banten Menggugat Kejahatan Raskin (Bem Keras), mendatangi Saung Barak di Kelurahan Cilowong, Taktakan, Kota Serang-Banten. Kedatangan para aktivis itu tak lain menyatakan kesiapan untuk bersama-sama mendesak pemerintahan baru mencopot Direksi Perum Bulog yang tidak pro rakyat tani nasional dan tidak mampu menyediakan Raskin yang layak bagi masyarakat penerima manfaat.
Barak dan sejumlah organisasi pendukung lainnya memiliki fakta tak terbantahkan soal buruknya kinerja Direksi Perum Bulog dalam menyediakan beras bagi kebutuhan masyarakat penerima manfaat Raskin. Berikut ini beberapa fakta yang belakangan ini terus mengemuka;
Pada Kamis (14/8/2014), Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang menyalurkan 53.760 kilogram beras Raskin bercampur dedek bagi masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Beras itu berasal dari Gudang Malingping, Kabupaten Lebak-Banten.
Sebelumnya, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang juga menyalurkan beras Raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan, karena berwarna kuning dan berdebu. Raskin itu disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak-Banten.
Tak hanya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, persoalan buruknya kualitas Raskin juga di keluhkan oleh Kepala Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, Lukman Hakim. Diakuinya, banyak masyarakat penerima manfaat yang komplain soal buruknya kualitas Raskin, seperti berkutu dan bau apek.
Buruknya kualitas Raskin juga sempat membuat Bupati Garut berang saat melakukan inspeksi mendadak digudang Bulog Garut, lantaran kualitasnya sangat jelek. Tapi meskipun Bupati sempat marah, namun tetap saja Perum Bulog setempat menyalurkan beras yang TMS Inpres Perberasan. Seperti halnya yang diterima warga Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut-Jabar. Mereka menerima Raskin berwarna kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap.
Sebelumnya, warga tujuh Desa, di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluhkan beras Raskin yang dinilai tidak layak konsumsi karena bercampur dedak dan berwarna kekuning-kuningan serta yang mengeluarkan bau tidak sedap.
Kemudian, Selasa (19/8/2014) kemarin, sekitar 120 orang massa aksi dari Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR) Lebak, Banten, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang. Mereka menuntut perbaikan kualitas dan kuantitas Raskin, serta evaluasi terhadap kinerja Kepala Subdivre setempat.
Beberapa persoalan diatas hanyalah secuil dari segunung permasalahan ditubuh Perum Bulog. Anehnya, persoalan-persoalan diatas selalu saja berulang terjadi dan seakan tak terkoreksi. Karena anehnya, meski kasus-kasus itu diketahui oleh Direksi Perum Bulog, namun seakan tidak mendapat tanggapan untuk dilakukan perbaikan. Jangankan untuk mengenakan sanksi berat kepada para pejabatnya yang lalai, bahkan “sengaja” mempermainkan hak masyarakat miskin, sekedar untuk melakukan sidak pun mungkin tidak dilakukan. Buktinya, para pejabat yang selama ini dikritisi habis-habisan karena kinerjanya yang buruk, masih menguasai kursi empuk yang dibeli dari uang rakyat miskin.
Belum lagi persoalan impor beras disaat produksi dalam negeri mengalami surplus, dan “dikuranginya” Letter of Credit (LC) untuk pembelian gabah petani lokal dengan alasan tidak ada anggaran. Sementara disaat yang sama, Perum Bulog justeru mengalokasikan anggaran sekitar Rp.1,4 triliun untuk mengimpor beras petani asing sebanyak 500.000 ton. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, bahwa produksi padi tahun 2013 kemarin saja mencapai 71.279.709 ton dengan produktivitas sebesar 51,52. Produksi padi tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 69.056.126 ton dengan produktivitas sebesar 51,36. Kenyataan tersebut menjadi deskripsi sepintas mengenai besarnya produksi beras Indonesia.
Merujuk pada sejumlah fakta yang mengemuka itulah, makanya Barak Barak dan sejumlah organisasi pendukung lainnya mendesak pemerintahan baru yang akan segera dilantik, agar merombak Direksi Perum Bulog saat ini, dan menempatkan figur-figur yang pro Gakin dan rakyat tani nasional, agar hak-hak dasar masyarakat penerima manfaat Raskin dan rakyat tani nasional terlindungi. ***
Danil’s
Penulis adalah: Koordinator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan
Pemred Barak Online Group
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/ini-dia-alasan-pemerintahan-baru-harus.html
Bulog Sub Divre Cirebon Terlambat Bayar Gabah Petani
Selasa, 19 Agustus 2014
Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu Gabungan Kelompok Tani Gandasari di Cirebon mengeluhkan keterlambatan pembayaran dari Bulog hingga lebih dari satu pekan.
Gapoktan Gandasari itu menjadi mitra Bulog Sub Divre Cirebon yang memasok gabah dan beras ke gudang Bulog.
Ketua Gabungan Kelompok Tani Gandasari di Cirebon sekaligus mitra Bulog Wardija mengatakan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Bulog kepada Gapoktan itu pada 8 Agustus 2014, tetapi hingga saat ini (19/8/2014) belum dibayarkan.
"Biasanya dalam satu hari langsung dibayar, misal saya memasukkan beras atau gabah pada siang hari, maka malam harinya dibayar langsung. Keterlambatan seperti ini baru pernah terjadi, saya tidak tahu kenapa," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (19/8/2014).
Dia mengakui telah menanyakan kepada pihak Bulog Divre Cirebon, tetapi tidak diberikan penjelasan kenapa ada keterlambatan pembayaran. Bulog hanya menjanjikan akan membayar pada 22 Agustus 2014. " Namun, itu juga belum pasti."
Wardija menambahkan akibat keterlambatan tersebut telah menyebabkan pihaknya tidak bisa membeli gabah dan beras petani. Bahkan, banyak petani yang mengeluh, karena padi dan berasnya belum terjual.
http://news.bisnis.com/read/20140819/78/250997/bulog-sub-divre-cirebon-terlambat-bayar-gabah-petani
Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu Gabungan Kelompok Tani Gandasari di Cirebon mengeluhkan keterlambatan pembayaran dari Bulog hingga lebih dari satu pekan.
Gapoktan Gandasari itu menjadi mitra Bulog Sub Divre Cirebon yang memasok gabah dan beras ke gudang Bulog.
Ketua Gabungan Kelompok Tani Gandasari di Cirebon sekaligus mitra Bulog Wardija mengatakan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Bulog kepada Gapoktan itu pada 8 Agustus 2014, tetapi hingga saat ini (19/8/2014) belum dibayarkan.
"Biasanya dalam satu hari langsung dibayar, misal saya memasukkan beras atau gabah pada siang hari, maka malam harinya dibayar langsung. Keterlambatan seperti ini baru pernah terjadi, saya tidak tahu kenapa," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (19/8/2014).
Dia mengakui telah menanyakan kepada pihak Bulog Divre Cirebon, tetapi tidak diberikan penjelasan kenapa ada keterlambatan pembayaran. Bulog hanya menjanjikan akan membayar pada 22 Agustus 2014. " Namun, itu juga belum pasti."
Wardija menambahkan akibat keterlambatan tersebut telah menyebabkan pihaknya tidak bisa membeli gabah dan beras petani. Bahkan, banyak petani yang mengeluh, karena padi dan berasnya belum terjual.
http://news.bisnis.com/read/20140819/78/250997/bulog-sub-divre-cirebon-terlambat-bayar-gabah-petani
Selasa, 19 Agustus 2014
Ratusan Massa Geruduk Kantor Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang
Selasa, 19 Agustus 2014
Tuntut Direksi Perum Bulog Evaluasi Kinerja Kasubdivre
Banten_Barakindo- Ratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, menggelar aksi demostrasi di depan kantor Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selasa (19/8/2014). Sekitar 120 orang massa aksi itu menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR).
Massa mendesak Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang mengundurkan diri lantaran dinilai tidak mampu memperbaiki kualitas beras miskin (Raskin).
Aksi masa kali ini dikawal ketat oleh sekitar 50 orang aparat Kepolisian dari Polres Lebak. Sepanjang aksi, massa terus meneriakan yel-yel dan tuntutannya untuk didengar oleh para pejabat Perum Bulog dan Bupati Lebak, Hj. Iti Jaya Baya.
Koordinator Lapangan massa aksi, Firman menuntut, agar Tikor pusat, provinsi dan Kabupaten Lebak, segera melakukan monev terhadap kualitas dan kuantitas beras Raskin. Selain itu, FMPR juga meminta Tikor Raskin memperkuat sistem pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan kualitas dan kuantitas Raskin.
“Kami pun meminta Perum Bulog pusat segera mengevaluasi kinerja Kepala Bulog Subdivre Lebak, karena gagal melaksanakan tanggungjawabnya,” ujar koordinator FMPR, Firman Alamsyah dalam aksinya.
Firman juga menegaskan, Bupati Lebak harus bertanggungjawab mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penilaian kinerja Kasubdivre Lebak secara transparan. Bupati Lebak, lanjutnya, harus menolak penyaluran Raskin yang berkualitas jelek dan kurang takaran. “Bupati Lebak harus memberikan sanksi tegas kepada Bulog Subdivre Lebak yang melakukan pendistribusian Raskin pada malam hari,” jelasnya.
Aksi kali ini ditengarai sebagai buntut dari disalurkannya beras Raskin berkualitas buruk (Tidak Memenuhi Syarat) diwilayah Kabupaten Lebak bagian selatan beberapa waktu lalu.
Dipihak lain, Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, meminta Direksi Perum Bulog segera mencopot Kepala Bulog Subdivre Lebak, Herman Sadiq. “Kalau Kasubdivre “kontroversial” itu tidak segera di copot, maka kami khawatir akan ada aksi-aksi lanjutan yang lebih dahsyat. Dan bahkan bukan tidak mungkin, massa aksi akan datang ke Jakarta dan menduduki kantor Perum Bulog Pusat,” tandasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/ratusan-massa-geruduk-kantor-bulog.html
Tuntut Direksi Perum Bulog Evaluasi Kinerja Kasubdivre
Banten_Barakindo- Ratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, menggelar aksi demostrasi di depan kantor Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selasa (19/8/2014). Sekitar 120 orang massa aksi itu menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR).
Massa mendesak Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang mengundurkan diri lantaran dinilai tidak mampu memperbaiki kualitas beras miskin (Raskin).
Aksi masa kali ini dikawal ketat oleh sekitar 50 orang aparat Kepolisian dari Polres Lebak. Sepanjang aksi, massa terus meneriakan yel-yel dan tuntutannya untuk didengar oleh para pejabat Perum Bulog dan Bupati Lebak, Hj. Iti Jaya Baya.
Koordinator Lapangan massa aksi, Firman menuntut, agar Tikor pusat, provinsi dan Kabupaten Lebak, segera melakukan monev terhadap kualitas dan kuantitas beras Raskin. Selain itu, FMPR juga meminta Tikor Raskin memperkuat sistem pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan kualitas dan kuantitas Raskin.
“Kami pun meminta Perum Bulog pusat segera mengevaluasi kinerja Kepala Bulog Subdivre Lebak, karena gagal melaksanakan tanggungjawabnya,” ujar koordinator FMPR, Firman Alamsyah dalam aksinya.
Firman juga menegaskan, Bupati Lebak harus bertanggungjawab mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penilaian kinerja Kasubdivre Lebak secara transparan. Bupati Lebak, lanjutnya, harus menolak penyaluran Raskin yang berkualitas jelek dan kurang takaran. “Bupati Lebak harus memberikan sanksi tegas kepada Bulog Subdivre Lebak yang melakukan pendistribusian Raskin pada malam hari,” jelasnya.
Aksi kali ini ditengarai sebagai buntut dari disalurkannya beras Raskin berkualitas buruk (Tidak Memenuhi Syarat) diwilayah Kabupaten Lebak bagian selatan beberapa waktu lalu.
Dipihak lain, Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, meminta Direksi Perum Bulog segera mencopot Kepala Bulog Subdivre Lebak, Herman Sadiq. “Kalau Kasubdivre “kontroversial” itu tidak segera di copot, maka kami khawatir akan ada aksi-aksi lanjutan yang lebih dahsyat. Dan bahkan bukan tidak mungkin, massa aksi akan datang ke Jakarta dan menduduki kantor Perum Bulog Pusat,” tandasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/ratusan-massa-geruduk-kantor-bulog.html
Kegagalan Kebijakan Pangan
Senin, 18 Agustus 2014
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data impor yang sangat mengejutkan. Dalam kurun 10 tahun, impor produk pertanian Indonesia melonjak hingga empat kali lipat. Tahun 2003, impor produk pertanian US$ 3,34 miliar, namun pada 2013 sudah menyentuh US$ 14,9 miliar.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono mengatakan, negara mengeluarkan banyak uang untuk mengimpor produk-produk pertanian dari luar negeri. “Hal ini tentu memprihatinkan. Banyak mata uang dolar yang dikeluarkan untuk membeli produk pertanian dalam negeri," ucap Adi, pekan lalu.
Ketua Serikat Petani Seluruh Indonesia (SPI), Henry Saragih menyatakan, lonjakan drastis impor menjadi warisan masalah kebijakan pangan yang sangat buruk bagi pemerintahan baru. Ia menegaskan, sebagai negara pertanian, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang berpihak ke pertanian, bukan justru mengabaikannya.
“Namun yang terjadi, pemerintah sekarang mewariskan begitu banyak masalah pangan, mulai konflik agraria, penyusutan tenaga kerja pertanian, sampai menurunnya kesejahteraan petani. Ini bentuk kegagalan kebijakan pangan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tutur Henry.
Ia menekankan, pemerintah dalam 10 tahun terakhir sangat mengagungkan kehebatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nyatanya, dalam pertumbuhan itu ada banyak ketidakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.
Apalagi, pertanian tidak lagi dianggap sebagai sumber kesejahteraan bagi rakyat. Lapangan pekerjaan di bidang pertanian semakin menurun. Pertanian yang berkembang justru bukan tanaman pangan, melainkan pertanian untuk kebutuhan ekspor. “Pemerintah mengorbankan pertanian dengan melaksanakan sistem ekonomi pasar,” ujar Henry.
Impor Beras
Kebijakan pemerintah terbaru adalah memberikan kuota impor beras kepada Bulog sebanyak 500.000 ton. Impor tersebut akan dipergunakan pemerintah untuk memenuhi stok cadangan beras nasional. Dari kuota tersebut, Perum Bulog telah merealisasikan impor dari Vietnam 50.000 ton, untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri yang mulai naik.
Berdasarkan data, Perum Bulog mendapatkan alokasi 500.000 ton, terdiri atas beras medium dengan tingkat pecah 25 persen sebanyak 300.000 ton dan beras premium dengan tingkat pecah 5 persen sebanyak 200.000 ton.
Impor diberikan karena berdasarkan data BPS, selama semester I/2014 diperkirakan 69,87 juta ton GKG atau menurun 1,41 juta ton atau 1,98 persen dibandingkan pada 2013. Penurunan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 265.310 hektare atau 1,92 persen dan produktivitas 0,03 kuintal per hektare atau 0,06 persen.
Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan, stok beras Bulog hingga Juni 2014 mencapai 1,9 juta ton. Ini lebih rendah dari stok yang seharusnya 2 juta ton. Ketahanan stok ini cukup untuk sekitar tujuh bulan ke depan. Menurutnya, posisi stok ini cukup serius memengaruhi harga beras di dalam negeri.
"Posisi ini mirip 2010, harga menjadi tidak stabil. Berdasarkan kondisi ini, tampaknya memang harus impor," ujar Sutarto.
Menurut Henry, rujukan data untuk impor masih perlu diperdebatkan sebab sering kali terjadi benturan perbedaan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan BPS. Hal ini dikatakannya menjadi prioritas yang harus diambil pemerintah mendatang untuk mengaudit data pertanian.
“Konsumsi sebenarnya berapa, luas lahan produksi. Ini harus dikerjakan pemerintah baru agar bisa mengambil kebijakan yang lebih baik,” tutur Henry.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengungkapkan, pihaknya tidak heran dengan data impor yang dilansir BPK. Pemerintah begitu mudah mengeluarkan kebijakan imor setiap kali ada ancaman inflasi.
“Argumen inflasi dipakai sebagai senjata untuk impor. Akibatnya, inflasi pangan dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengimpor sebanyak-banyaknya prouk pertanian,” ucap Winarno.
Keinginan mengimpor dengan meningkatkan produktivitas sudah tidak sama. Petani mundur karena tidak mampu bersaing dengan impor, terutama dalam harga. Sektor pertanian tergerus karena modal, akses kredit, teknologi yang terbatas, serta musim yang bersifat anomali. “Pertanian bukan lagi sumber kesejahteraan bagi petani,” katanya.
Ia mengingatkan, jika pemerintah membiarkan kondisi ini, pertanian akan lenyap. Winarno menyebutkan. tanda-tanda semakin hilangnya pertanian makin nyata, terlihat dari pengenaan PPN untuk produk-produk pertanian. “Bagaimana mungkin produk pertanian segar, seperti tomat, wortel, sayur-sayuran dikenai PPN? Saya tidak habis pikir,” tutur Winarno.
Data BPS memaparkan, lonjakan impor tersebut karena tidak sebandingnya produktivitas dibandingkan kebutuhan konsumsi. Ironisnya, luas lahan pertanian menurun hingga 5 juta hektar lebih, menurun 16,32 persen dari 2003. Tercatat seluas 31,2 juta hektare pada 2003 menjadi 26 juta hektare pada 2013.
Upaya peningkatan produktivitas pertanian di dalam negeri juga tidak diimbangi pola konsumsi masyarakat yang semakin cenderung impor. “Pemerintah seharusnya gencar mempromosikan produk pertanian dalam negeri, baik di toko-toko ritel maupun lainnya. Jadi, selera masyarakat akan kembali beralih mengonsumsi produk pertanian dalam negeri,” ujar Bustanul.
Adalah menjadi tantangan, mengembalikan kepercayaan petani untuk kembali yakin pertanian adalah sumber kesejahteraan. Untuk ini, diperlukan kebijakan yang mengembalikan kedaulatan pangan. Mau impor selamanya?
Sumber : Sinar Harapan
http://sinarharapan.co/news/read/140818122/kegagalan-kebijakan-pangan-
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data impor yang sangat mengejutkan. Dalam kurun 10 tahun, impor produk pertanian Indonesia melonjak hingga empat kali lipat. Tahun 2003, impor produk pertanian US$ 3,34 miliar, namun pada 2013 sudah menyentuh US$ 14,9 miliar.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono mengatakan, negara mengeluarkan banyak uang untuk mengimpor produk-produk pertanian dari luar negeri. “Hal ini tentu memprihatinkan. Banyak mata uang dolar yang dikeluarkan untuk membeli produk pertanian dalam negeri," ucap Adi, pekan lalu.
Ketua Serikat Petani Seluruh Indonesia (SPI), Henry Saragih menyatakan, lonjakan drastis impor menjadi warisan masalah kebijakan pangan yang sangat buruk bagi pemerintahan baru. Ia menegaskan, sebagai negara pertanian, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang berpihak ke pertanian, bukan justru mengabaikannya.
“Namun yang terjadi, pemerintah sekarang mewariskan begitu banyak masalah pangan, mulai konflik agraria, penyusutan tenaga kerja pertanian, sampai menurunnya kesejahteraan petani. Ini bentuk kegagalan kebijakan pangan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tutur Henry.
Ia menekankan, pemerintah dalam 10 tahun terakhir sangat mengagungkan kehebatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nyatanya, dalam pertumbuhan itu ada banyak ketidakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.
Apalagi, pertanian tidak lagi dianggap sebagai sumber kesejahteraan bagi rakyat. Lapangan pekerjaan di bidang pertanian semakin menurun. Pertanian yang berkembang justru bukan tanaman pangan, melainkan pertanian untuk kebutuhan ekspor. “Pemerintah mengorbankan pertanian dengan melaksanakan sistem ekonomi pasar,” ujar Henry.
Impor Beras
Kebijakan pemerintah terbaru adalah memberikan kuota impor beras kepada Bulog sebanyak 500.000 ton. Impor tersebut akan dipergunakan pemerintah untuk memenuhi stok cadangan beras nasional. Dari kuota tersebut, Perum Bulog telah merealisasikan impor dari Vietnam 50.000 ton, untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri yang mulai naik.
Berdasarkan data, Perum Bulog mendapatkan alokasi 500.000 ton, terdiri atas beras medium dengan tingkat pecah 25 persen sebanyak 300.000 ton dan beras premium dengan tingkat pecah 5 persen sebanyak 200.000 ton.
Impor diberikan karena berdasarkan data BPS, selama semester I/2014 diperkirakan 69,87 juta ton GKG atau menurun 1,41 juta ton atau 1,98 persen dibandingkan pada 2013. Penurunan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 265.310 hektare atau 1,92 persen dan produktivitas 0,03 kuintal per hektare atau 0,06 persen.
Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan, stok beras Bulog hingga Juni 2014 mencapai 1,9 juta ton. Ini lebih rendah dari stok yang seharusnya 2 juta ton. Ketahanan stok ini cukup untuk sekitar tujuh bulan ke depan. Menurutnya, posisi stok ini cukup serius memengaruhi harga beras di dalam negeri.
"Posisi ini mirip 2010, harga menjadi tidak stabil. Berdasarkan kondisi ini, tampaknya memang harus impor," ujar Sutarto.
Menurut Henry, rujukan data untuk impor masih perlu diperdebatkan sebab sering kali terjadi benturan perbedaan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan BPS. Hal ini dikatakannya menjadi prioritas yang harus diambil pemerintah mendatang untuk mengaudit data pertanian.
“Konsumsi sebenarnya berapa, luas lahan produksi. Ini harus dikerjakan pemerintah baru agar bisa mengambil kebijakan yang lebih baik,” tutur Henry.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengungkapkan, pihaknya tidak heran dengan data impor yang dilansir BPK. Pemerintah begitu mudah mengeluarkan kebijakan imor setiap kali ada ancaman inflasi.
“Argumen inflasi dipakai sebagai senjata untuk impor. Akibatnya, inflasi pangan dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengimpor sebanyak-banyaknya prouk pertanian,” ucap Winarno.
Keinginan mengimpor dengan meningkatkan produktivitas sudah tidak sama. Petani mundur karena tidak mampu bersaing dengan impor, terutama dalam harga. Sektor pertanian tergerus karena modal, akses kredit, teknologi yang terbatas, serta musim yang bersifat anomali. “Pertanian bukan lagi sumber kesejahteraan bagi petani,” katanya.
Ia mengingatkan, jika pemerintah membiarkan kondisi ini, pertanian akan lenyap. Winarno menyebutkan. tanda-tanda semakin hilangnya pertanian makin nyata, terlihat dari pengenaan PPN untuk produk-produk pertanian. “Bagaimana mungkin produk pertanian segar, seperti tomat, wortel, sayur-sayuran dikenai PPN? Saya tidak habis pikir,” tutur Winarno.
Data BPS memaparkan, lonjakan impor tersebut karena tidak sebandingnya produktivitas dibandingkan kebutuhan konsumsi. Ironisnya, luas lahan pertanian menurun hingga 5 juta hektar lebih, menurun 16,32 persen dari 2003. Tercatat seluas 31,2 juta hektare pada 2003 menjadi 26 juta hektare pada 2013.
Upaya peningkatan produktivitas pertanian di dalam negeri juga tidak diimbangi pola konsumsi masyarakat yang semakin cenderung impor. “Pemerintah seharusnya gencar mempromosikan produk pertanian dalam negeri, baik di toko-toko ritel maupun lainnya. Jadi, selera masyarakat akan kembali beralih mengonsumsi produk pertanian dalam negeri,” ujar Bustanul.
Adalah menjadi tantangan, mengembalikan kepercayaan petani untuk kembali yakin pertanian adalah sumber kesejahteraan. Untuk ini, diperlukan kebijakan yang mengembalikan kedaulatan pangan. Mau impor selamanya?
Sumber : Sinar Harapan
http://sinarharapan.co/news/read/140818122/kegagalan-kebijakan-pangan-
Senin, 18 Agustus 2014
Adakah Kemerdekaan Pangan?
Senin, 18 Agustus 2014
HUT PROKLAMASI adalah urusan kemerdekaan. Berdasarkan falsafah kebutuhan sandang-pangan-papan, sudah tentu kemerdekaan pangan menjadi hal utama untuk diwujudkan guna mengikis habis penjajahan pangan yang berimplikasi kolonialisasi dan imperialisasi baru. Bung Karno, tahun 1965, sudah mengingatkan akan bahaya kolonialisasi baru melalui antek-antek Nekolim, Neo Kolonialisme dan Neo Imperialisme.
Enam puluh sembilan tahun berjalan. Kemerdekaan pangan RI ternyata masih terseok. Sekurangnya kesimpulan itu bisa diangkat dari hasil survey Badan Pusat Statistik. Data mutakhir menyebutkan importasi pangan 2013 mencapai 14,90 miliar dollar AS, empat kali lipat dibandingkan angka importasi sepuluh tahun sebelumnya (2003) yang hanya 3.34 miliar dollar AS. Menyedihkannya, angka tersebut tidak pernah bersih dari importasi lima pangan strategis, beras-gula-kedele-jagung-daging sapi, yang ditargetkan swasembada 2014.
Sungguh kemunduran kemerdekaan pangan yang teramat akut. Itulah yang menyebabkannya selalu menarik diangkat sebagai isu debat visi dan misi dalam kampanye pilpres lalu. Lebih responsif lagi adalah menguatnya semangat swasembada dan kedaulatan pangan yang dilontarkan oleh tim sukses capres terpilih: Jokowi-JK, utamanya untuk pangan strategis.
Apresiasi publik sangat gegap gempita. Swasembada beberapa pangan pokok kini akan menjadi realita setelah selama ini target swasembada tidak pernah menjadi kenyataan. Yang pasti, apresiasi itu tidak akan pernah memaklumi, jika nanti Pemerintah Jokowi-JK ternyata mengulangi kegagalan swasembada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), dan swasembada gagal dan mundur lagi.
Persiapan untuk itupun dibangun cermat. Penguatan pangan dalam Nawa Cita, pengutamaan pangan dalam Trisakti, efektifitas kiprah Rumah Transisi, sampai rancang bangun struktur kabinet yang akan dibentuk Jokowi-JK selepas pelantikan. Persiapan semakin konkrit, dan bisa disimpulkan dalam wacana perampingan kabinet atas nama efisiensi dan efektifitas.
Wacana perampingan kabinet mengarah pada peleburan 2-3 kementerian menjadi satu. Khusus untuk urusan pangan telah muncul wacana peleburan Kementerian Pertanian, Kemenhut dan Kementerian Kelautan-Perikanan. Wacana ini muncul berdasarkan perlunya koordinasi intensif kementerian terkait agar lebih terkendali, mengarah kepada swasembada. Jelas sekali asumsinya. Gagalnya swasembada karena gagalnya produksi domestik. Produksi tentu sangat penting dan harus didukung sejumlah upaya perlindungan. Akan tetapi, perampingan bisa menjadi blunder pengulangan gagal ketika asumsinya teramat sederhana.
Berbicara produksi, tentu JKW-JK tidak pernah boleh melupakan sejarah, yang mengajarkan rivalitas akut Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam urusan pangan. Anekdotnya, bagai ayam dan telor. Produksi gagal maka Menteri Perdagangan import pangan. Sementara, menurut Menteri Pertanian, karena banyak impor murah maka produksi tidak optimal sehingga gagal meraih swasembada. Nyatanya, peperangan antara perlindungan produksi di satu sisi, dan memuncaknya importasi pangan di pihak lain itulah masalahnya.
Rivalitas itu nampak pada setiap kali krisis pangan. Dalam setahun terakhir, percekcokan antara dua kementerian itu sekurangnya nampak dalam krisis daging sapi, importasi gula mentah, pro-kontra importasi beras, krisis tahu-tempe, importasi horti, dan aneka krisis pangan lain. Semua itu membuktikan betapa tidak berartinya segala upaya perlindungan produksi domestik, setelah pasar pangan dijajah importasi sejumlah komprador.
Dalam urusan perlindungan sebenarnya, UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan, UU 13/2010 tentang Hortikultura, UU 18/2012 tentang Pangan, dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sudah jelas mensiratkan pentingnya perlindungan bagi produksi pangan domestik, utamanya perlindungan perdagangan dari bahaya importasi. Dari sudut pandang perlindungan, proteksi perdagangan ternyata lebih hebat dampaknya. Karena itu perampingan dan kementerian baru menjadi tidak ada maknanya. Ketika kita tidak punya power menangkal bahaya importasi, tidak kuat pengaruhnya terhadap sistem tataniaga. Karena semua itu kalah kuat dengan syahwat rente importasi. Atau ketika kementerian baru itu senantiasa takluk kepada segelintir komprador, antek-antek Nekolim.
Prof Dr M Maksum Machfoedz (Penulis adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Guru Besar UGM)
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3246/adakah-kemerdekaan-pangan.kr
HUT PROKLAMASI adalah urusan kemerdekaan. Berdasarkan falsafah kebutuhan sandang-pangan-papan, sudah tentu kemerdekaan pangan menjadi hal utama untuk diwujudkan guna mengikis habis penjajahan pangan yang berimplikasi kolonialisasi dan imperialisasi baru. Bung Karno, tahun 1965, sudah mengingatkan akan bahaya kolonialisasi baru melalui antek-antek Nekolim, Neo Kolonialisme dan Neo Imperialisme.
Enam puluh sembilan tahun berjalan. Kemerdekaan pangan RI ternyata masih terseok. Sekurangnya kesimpulan itu bisa diangkat dari hasil survey Badan Pusat Statistik. Data mutakhir menyebutkan importasi pangan 2013 mencapai 14,90 miliar dollar AS, empat kali lipat dibandingkan angka importasi sepuluh tahun sebelumnya (2003) yang hanya 3.34 miliar dollar AS. Menyedihkannya, angka tersebut tidak pernah bersih dari importasi lima pangan strategis, beras-gula-kedele-jagung-daging sapi, yang ditargetkan swasembada 2014.
Sungguh kemunduran kemerdekaan pangan yang teramat akut. Itulah yang menyebabkannya selalu menarik diangkat sebagai isu debat visi dan misi dalam kampanye pilpres lalu. Lebih responsif lagi adalah menguatnya semangat swasembada dan kedaulatan pangan yang dilontarkan oleh tim sukses capres terpilih: Jokowi-JK, utamanya untuk pangan strategis.
Apresiasi publik sangat gegap gempita. Swasembada beberapa pangan pokok kini akan menjadi realita setelah selama ini target swasembada tidak pernah menjadi kenyataan. Yang pasti, apresiasi itu tidak akan pernah memaklumi, jika nanti Pemerintah Jokowi-JK ternyata mengulangi kegagalan swasembada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), dan swasembada gagal dan mundur lagi.
Persiapan untuk itupun dibangun cermat. Penguatan pangan dalam Nawa Cita, pengutamaan pangan dalam Trisakti, efektifitas kiprah Rumah Transisi, sampai rancang bangun struktur kabinet yang akan dibentuk Jokowi-JK selepas pelantikan. Persiapan semakin konkrit, dan bisa disimpulkan dalam wacana perampingan kabinet atas nama efisiensi dan efektifitas.
Wacana perampingan kabinet mengarah pada peleburan 2-3 kementerian menjadi satu. Khusus untuk urusan pangan telah muncul wacana peleburan Kementerian Pertanian, Kemenhut dan Kementerian Kelautan-Perikanan. Wacana ini muncul berdasarkan perlunya koordinasi intensif kementerian terkait agar lebih terkendali, mengarah kepada swasembada. Jelas sekali asumsinya. Gagalnya swasembada karena gagalnya produksi domestik. Produksi tentu sangat penting dan harus didukung sejumlah upaya perlindungan. Akan tetapi, perampingan bisa menjadi blunder pengulangan gagal ketika asumsinya teramat sederhana.
Berbicara produksi, tentu JKW-JK tidak pernah boleh melupakan sejarah, yang mengajarkan rivalitas akut Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam urusan pangan. Anekdotnya, bagai ayam dan telor. Produksi gagal maka Menteri Perdagangan import pangan. Sementara, menurut Menteri Pertanian, karena banyak impor murah maka produksi tidak optimal sehingga gagal meraih swasembada. Nyatanya, peperangan antara perlindungan produksi di satu sisi, dan memuncaknya importasi pangan di pihak lain itulah masalahnya.
Rivalitas itu nampak pada setiap kali krisis pangan. Dalam setahun terakhir, percekcokan antara dua kementerian itu sekurangnya nampak dalam krisis daging sapi, importasi gula mentah, pro-kontra importasi beras, krisis tahu-tempe, importasi horti, dan aneka krisis pangan lain. Semua itu membuktikan betapa tidak berartinya segala upaya perlindungan produksi domestik, setelah pasar pangan dijajah importasi sejumlah komprador.
Dalam urusan perlindungan sebenarnya, UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan, UU 13/2010 tentang Hortikultura, UU 18/2012 tentang Pangan, dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sudah jelas mensiratkan pentingnya perlindungan bagi produksi pangan domestik, utamanya perlindungan perdagangan dari bahaya importasi. Dari sudut pandang perlindungan, proteksi perdagangan ternyata lebih hebat dampaknya. Karena itu perampingan dan kementerian baru menjadi tidak ada maknanya. Ketika kita tidak punya power menangkal bahaya importasi, tidak kuat pengaruhnya terhadap sistem tataniaga. Karena semua itu kalah kuat dengan syahwat rente importasi. Atau ketika kementerian baru itu senantiasa takluk kepada segelintir komprador, antek-antek Nekolim.
Prof Dr M Maksum Machfoedz (Penulis adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Guru Besar UGM)
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3246/adakah-kemerdekaan-pangan.kr
Bulog Lebak-Pandeglang Salurkan Raskin Bercampur Dedek
Senin, 18 Agustus 2014
Belum Cukupkah Alasan Mencopot Kasubdivre ???
Banten_Barakindo- Bukti hancurnya kualitas Beras Miskin (Raskin) yang disalurkan Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang kembali ditemukan warga. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 53.760 Kilogram Raskin yang dikirim untuk masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan bercampur dedek.
Dari laporan yang diterima Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), 53 ton lebih beras Raskin yang dikirim untuk masyarakat Cikeusik pada Kamis (14/8/2014) kemarin berasal dari Gudang Malingping.
“Kami tegaskan, agar Direksi Perum Bulog segera mengganti Kepala Sub Divisi Regional (Subdivre) Bulog Lebak-Padenglang. Sebab, kalau yang bersangkutan terus diberi kewenangan, maka selamanya hak masyarakat penerima manfaat tidak akan terpenuhi sesuai amanat UU,” tegas Danil’s, Koordinator Barak.
Lebih jauh Danil’s menjelaskan, bahwa ada unsur korupsi dalam penyaluran Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Kalau beras yang disalurkan itu TMS, maka jelas ada unsur perbuatan korupsi. Kami minta Direksi Perum Bulog tidak meindungi perbuatan itu. Sebab kalau tidak, maka Direksi pun secara sistematis turut terlibat didalamnya,” ujar Danil’s.
Sebelumnya, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang juga diberitakan menyalurkan Raskin berkualitas buruk, karena berwarna berwarna kuning dan berdebu di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak, Prov.Banten.
“Apakah belum cukup semua persoalan yang mengemuka belakangan ini menjadi alasan untuk mengganti Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang ??? Ini harus dijawab oleh Direksi Perum Bulog dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika untuk menutupi “kejahatan” yang ada,” jelasnya.
Dipihak lain, salah seorang warga Cikeusik yang minta dirahasiakan namanya dengan alasan keamanan, meminta Perum Bulog tidak menghina masyarakat miskin dengan beras seperti kecap. “Mohon maaf, Raskin untuk Kec.Cikeusik jangan dikasih beras jelek yang seperti kecap dan banyak dedeknya. Walaupun yang makan beras itu masyarakat desa, tapi mereka juga manusia yang harus kita hargai,” ujarnya via pesan singkat. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/bulog-lebak-pandeglang-salurkan-raskin.html
Belum Cukupkah Alasan Mencopot Kasubdivre ???
Banten_Barakindo- Bukti hancurnya kualitas Beras Miskin (Raskin) yang disalurkan Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang kembali ditemukan warga. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 53.760 Kilogram Raskin yang dikirim untuk masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan bercampur dedek.
Dari laporan yang diterima Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), 53 ton lebih beras Raskin yang dikirim untuk masyarakat Cikeusik pada Kamis (14/8/2014) kemarin berasal dari Gudang Malingping.
“Kami tegaskan, agar Direksi Perum Bulog segera mengganti Kepala Sub Divisi Regional (Subdivre) Bulog Lebak-Padenglang. Sebab, kalau yang bersangkutan terus diberi kewenangan, maka selamanya hak masyarakat penerima manfaat tidak akan terpenuhi sesuai amanat UU,” tegas Danil’s, Koordinator Barak.
Lebih jauh Danil’s menjelaskan, bahwa ada unsur korupsi dalam penyaluran Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Kalau beras yang disalurkan itu TMS, maka jelas ada unsur perbuatan korupsi. Kami minta Direksi Perum Bulog tidak meindungi perbuatan itu. Sebab kalau tidak, maka Direksi pun secara sistematis turut terlibat didalamnya,” ujar Danil’s.
Sebelumnya, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang juga diberitakan menyalurkan Raskin berkualitas buruk, karena berwarna berwarna kuning dan berdebu di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak, Prov.Banten.
“Apakah belum cukup semua persoalan yang mengemuka belakangan ini menjadi alasan untuk mengganti Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang ??? Ini harus dijawab oleh Direksi Perum Bulog dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika untuk menutupi “kejahatan” yang ada,” jelasnya.
Dipihak lain, salah seorang warga Cikeusik yang minta dirahasiakan namanya dengan alasan keamanan, meminta Perum Bulog tidak menghina masyarakat miskin dengan beras seperti kecap. “Mohon maaf, Raskin untuk Kec.Cikeusik jangan dikasih beras jelek yang seperti kecap dan banyak dedeknya. Walaupun yang makan beras itu masyarakat desa, tapi mereka juga manusia yang harus kita hargai,” ujarnya via pesan singkat. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/bulog-lebak-pandeglang-salurkan-raskin.html
Jumat, 15 Agustus 2014
RASKIN HANCUR DAN KUNING
Jumat, 15 Agustus 2014
TARKI, (KP).- Meski saat inspeksi mendadak (sidak) menjelang Lebaran Bupati Garut sempat berang karena menemukan beras yang kualitasnya sangat jelek di Gudang Bulog Garut, namun ternyata raskin yang beredar di masyarakat kualitasnya masih jelek. Salah satunya raskin yang diterima masyarakat Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul.
Warga desa tersebut mengeluhkan jeleknya kualitas raskin yang mereka terima untuk Bulan Agustus ini. Selain kondisinya hancur, beras tersebut juga sudah berwarna kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap.
Enur (65), warga Kampung Tarogong Tengah RW 3, Desa Tarogong menyebutkan, awalnya senang begitu mendapat kabar kalau jatah raskin untuk Bulan Agustus ini sudah ada di Kantor Desa. Apalagi ketika dia mendapatkan kupon untuk penebusan raskin dari Ketua RT setempat.
Namun dia sangat kecewa manakala mengetahui betapa jeleknya kualitas raskin yang diterimanya. Bukan hanya hancur, raskin tersebut warnanya juga kekuning-kuningan bahkan berbau tidak sedap.
"Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana mau dikonsumsi? Mungkin rasanya bukan hanya tidak enak tapi yang lebih dikhawatirkan bisa membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya," ujar Enur.
Ungkapan senada juga dilontarkan Hendra (41). Dia menilai kondisi raskin seperti ini sangat tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Oleh karena itu dia mengaku sangat menyesalkan pihak Bulog yang tidak selektif dalam memilih raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat.
"Ieu mah leuwih pantes jang parab entog, lain jang manusa. Piraku jelema kudu ngahadar beas nu kieu, meni asa kacida pisan atuh sanajan enya ge beas raskin," kata Hendra dengan nada geram.
Diakuinya, selama ini kualitas raskin yang diterimanya memang selalu jelek kondisinya. Namun kualitas raskin yang diterima pada Bulan Agustus ini malah jauh lebih jelek lagi. Dia memperkirakan, raskin yang diterimanya itu kemungkinan sudah tersimpan sangat lama di gudang sehingga mengalami kerusakan.
Dia minta Pemerintah Kabupaten Garut lebih tegas lagi dalam menyikapi banyaknya permasalahan seputar raskin ini. Karena menurutnya, keluhan masyarakat atau pemerintah desa terkait jeleknya kualitas raskin serta seringnya terjadi penyusutan tonase, sudah sangat sering terjadi.
"Harusnya pemerintah tegas dalam menyikapi permasalahan yang sering muncul seputar raskin di Garut ini. Bahkan jika perlu, tolak saja pendistribusian raskin untuk Garut jika terus-terusan menuai masalah," kata Hendra.E-18***
TARKI, (KP).- Meski saat inspeksi mendadak (sidak) menjelang Lebaran Bupati Garut sempat berang karena menemukan beras yang kualitasnya sangat jelek di Gudang Bulog Garut, namun ternyata raskin yang beredar di masyarakat kualitasnya masih jelek. Salah satunya raskin yang diterima masyarakat Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul.
Warga desa tersebut mengeluhkan jeleknya kualitas raskin yang mereka terima untuk Bulan Agustus ini. Selain kondisinya hancur, beras tersebut juga sudah berwarna kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap.
Enur (65), warga Kampung Tarogong Tengah RW 3, Desa Tarogong menyebutkan, awalnya senang begitu mendapat kabar kalau jatah raskin untuk Bulan Agustus ini sudah ada di Kantor Desa. Apalagi ketika dia mendapatkan kupon untuk penebusan raskin dari Ketua RT setempat.
Namun dia sangat kecewa manakala mengetahui betapa jeleknya kualitas raskin yang diterimanya. Bukan hanya hancur, raskin tersebut warnanya juga kekuning-kuningan bahkan berbau tidak sedap.
"Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana mau dikonsumsi? Mungkin rasanya bukan hanya tidak enak tapi yang lebih dikhawatirkan bisa membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya," ujar Enur.
Ungkapan senada juga dilontarkan Hendra (41). Dia menilai kondisi raskin seperti ini sangat tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Oleh karena itu dia mengaku sangat menyesalkan pihak Bulog yang tidak selektif dalam memilih raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat.
"Ieu mah leuwih pantes jang parab entog, lain jang manusa. Piraku jelema kudu ngahadar beas nu kieu, meni asa kacida pisan atuh sanajan enya ge beas raskin," kata Hendra dengan nada geram.
Diakuinya, selama ini kualitas raskin yang diterimanya memang selalu jelek kondisinya. Namun kualitas raskin yang diterima pada Bulan Agustus ini malah jauh lebih jelek lagi. Dia memperkirakan, raskin yang diterimanya itu kemungkinan sudah tersimpan sangat lama di gudang sehingga mengalami kerusakan.
Dia minta Pemerintah Kabupaten Garut lebih tegas lagi dalam menyikapi banyaknya permasalahan seputar raskin ini. Karena menurutnya, keluhan masyarakat atau pemerintah desa terkait jeleknya kualitas raskin serta seringnya terjadi penyusutan tonase, sudah sangat sering terjadi.
"Harusnya pemerintah tegas dalam menyikapi permasalahan yang sering muncul seputar raskin di Garut ini. Bahkan jika perlu, tolak saja pendistribusian raskin untuk Garut jika terus-terusan menuai masalah," kata Hendra.E-18***
Tetap Impor Beras Padahal Produksi Surplus, Ini Alasannya
Kamis, 14 Agustus 2014
Kegiatan impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Impor pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap negara itu tidak bisa hidup sendiri, ia layaknya seperti manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Impor juga menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kelemahan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mau tidak mau harus membeli dari negara lain.
Sampai saat ini, kegiatan impor juga masih dilakukan oleh Indonesia, khususnya impor beras. Impor sama dengan membeli hanya saja uangnya masuk pendapatan negara lain. Impor beras Indonesia seperti yang dikatakan oleh media neraca.co.id (27/03/2013), masih mengimpor dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Baru-baru ini seperti yang diberitakan oleh kompas.com menyebutkan bahwa Indonesia masih mengimpor beras, padahal produksi padi Indonesia mengalami surplus. Dalam hal ini, di kalangan pemerintah, terutama di kemeterian pertanian saling lempar tanggung jawab. Beberapa bulan yang lalu, saat Hatta rajasa masih menjabat sebagai menkoperekonomian, beliau menyebutkan bahwa soal impor beras merupakan wewenang dari kementerian pertanian (kementan) sehingga tampak beliau tidak mampu menjawab soal impor beras ini.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statitik (BPS), produksi padi tahun 2013 kemarin saja mencapai 71.279.709 ton dengan produktivitas sebesar 51,52. Produksi padi tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 69.056.126 ton dengan produvtivitas sebesar 51,36. Kenyataan tersebut menjadi deskripsi sepintas mengenai besarnya produksi beras Indonesia. Tetapi, tetap saja pemerintah melalui BULOG harus mengimpor lantaran konsumsi beras masyarakat Indonesia yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika tidak mengimpor, maka akan terjadi kenaikan harga beras dalam negeri yang tinggi sebab jumlah permintaan lebih tinggi dari jumlah persediaan beras dalam negeri. Meskipun di satu sisi, impor juga akan menghancurkan harga beras di tingkat petani karena harga mereka berpotensi dipermainkan oleh para tengkulak.
Impor beras Indonesia secara historis memang sering mengalami surplus, tetapi jumlah permintaan beras melebihi surplus tersebut. Terbukti bahwa Indonesia menempati urutan pertama negara konsumen beras terbesar (nerac.co.id, 27/03/2013). Konsumsi beras Indonesia mencapai 102 kg/kepita/tahun. Tingkat konsumsi tersebut melebihi konsumsi beras negara Asia, seperti Korea yang hanya 60 kg/kapita/tahun, Jepang 50 kg/kapita/tahun, Tahiland 70 kg/kapita/tahun, dan Malaysia sebesar 80 kg/kapita/tahun. Perbedaan ini tentu masih dapat dimaklumi karena memang Indonesai masih menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. Desakan impor tersebut pada dasarnya bertujuan agar kuota beras akhir tahun Indonesia masih mencukupi maka mau tidak mau pemerintah harus megimpor beras. Beberapa tahun ini, Indonesia terjerat desakan impor beras ke Vietnam yang ternyata diselewengkan oleh oknum importir. Tentu, dalam kasus ini pun, di kementerian pertanian, BULOG, dan pemerintah sendiri masih saling lempar tanggung jawab.
Dalam opsi pertama, realisasi impor beras ini banyak dipermainkan oleh para mavia importir. Pemerintah hendak membatasi impor beras, tetapi swasta ternyata terus mengimpor beras. Akibatnya, pemerintah sendiri tampak kebingungan dalam menjelaskan kepada masyarakat sebab jika terdapat fenomena seperti ini, biasanya pemerintah yang menjadi sasaran. Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan impor, terutama di kepabeanan menyebabkan hal tersebut rentan terjadi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah hendaknya lebih memperketat pemeriksaan impor beras ke Indonesia.
Opsi kedua yang hendaknya dimengerti oleh masyarakat agar tidak sertamerta menyalahkan atau mencari kambing hitam dalam masalah surplus beras tetapi masih saja mengimpor adalah bahwa Indonesia sampai saat ini masih dilanda oleh efek fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang sehingga ini merupakan kondisi yang buruk bagi Indonesia. El Nino juga sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian, terutama produksi padi. El Nino yang merupakan fenomena 3 - 8 tahunan sekali ini biasanya memberikan dampak 12 bulan hingga 18 bulan sehingga akan mengurangi produksi pertanian.
Dengan demikian, impor adalah sebuah keniscayaan sebab jumlah permintaan yang jauh melampaui stok yang ada. Ini memerlukan usaha keras dari tingkat petani hingga pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan produksi beras kedepan.
http://m.kompasiana.com/post/read/680073/1/tetap-impor-beras-padahal-produksi-surplus-ini-alasannya.html
Kegiatan impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Impor pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap negara itu tidak bisa hidup sendiri, ia layaknya seperti manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Impor juga menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kelemahan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mau tidak mau harus membeli dari negara lain.
Sampai saat ini, kegiatan impor juga masih dilakukan oleh Indonesia, khususnya impor beras. Impor sama dengan membeli hanya saja uangnya masuk pendapatan negara lain. Impor beras Indonesia seperti yang dikatakan oleh media neraca.co.id (27/03/2013), masih mengimpor dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Baru-baru ini seperti yang diberitakan oleh kompas.com menyebutkan bahwa Indonesia masih mengimpor beras, padahal produksi padi Indonesia mengalami surplus. Dalam hal ini, di kalangan pemerintah, terutama di kemeterian pertanian saling lempar tanggung jawab. Beberapa bulan yang lalu, saat Hatta rajasa masih menjabat sebagai menkoperekonomian, beliau menyebutkan bahwa soal impor beras merupakan wewenang dari kementerian pertanian (kementan) sehingga tampak beliau tidak mampu menjawab soal impor beras ini.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statitik (BPS), produksi padi tahun 2013 kemarin saja mencapai 71.279.709 ton dengan produktivitas sebesar 51,52. Produksi padi tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 69.056.126 ton dengan produvtivitas sebesar 51,36. Kenyataan tersebut menjadi deskripsi sepintas mengenai besarnya produksi beras Indonesia. Tetapi, tetap saja pemerintah melalui BULOG harus mengimpor lantaran konsumsi beras masyarakat Indonesia yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika tidak mengimpor, maka akan terjadi kenaikan harga beras dalam negeri yang tinggi sebab jumlah permintaan lebih tinggi dari jumlah persediaan beras dalam negeri. Meskipun di satu sisi, impor juga akan menghancurkan harga beras di tingkat petani karena harga mereka berpotensi dipermainkan oleh para tengkulak.
Impor beras Indonesia secara historis memang sering mengalami surplus, tetapi jumlah permintaan beras melebihi surplus tersebut. Terbukti bahwa Indonesia menempati urutan pertama negara konsumen beras terbesar (nerac.co.id, 27/03/2013). Konsumsi beras Indonesia mencapai 102 kg/kepita/tahun. Tingkat konsumsi tersebut melebihi konsumsi beras negara Asia, seperti Korea yang hanya 60 kg/kapita/tahun, Jepang 50 kg/kapita/tahun, Tahiland 70 kg/kapita/tahun, dan Malaysia sebesar 80 kg/kapita/tahun. Perbedaan ini tentu masih dapat dimaklumi karena memang Indonesai masih menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. Desakan impor tersebut pada dasarnya bertujuan agar kuota beras akhir tahun Indonesia masih mencukupi maka mau tidak mau pemerintah harus megimpor beras. Beberapa tahun ini, Indonesia terjerat desakan impor beras ke Vietnam yang ternyata diselewengkan oleh oknum importir. Tentu, dalam kasus ini pun, di kementerian pertanian, BULOG, dan pemerintah sendiri masih saling lempar tanggung jawab.
Dalam opsi pertama, realisasi impor beras ini banyak dipermainkan oleh para mavia importir. Pemerintah hendak membatasi impor beras, tetapi swasta ternyata terus mengimpor beras. Akibatnya, pemerintah sendiri tampak kebingungan dalam menjelaskan kepada masyarakat sebab jika terdapat fenomena seperti ini, biasanya pemerintah yang menjadi sasaran. Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan impor, terutama di kepabeanan menyebabkan hal tersebut rentan terjadi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah hendaknya lebih memperketat pemeriksaan impor beras ke Indonesia.
Opsi kedua yang hendaknya dimengerti oleh masyarakat agar tidak sertamerta menyalahkan atau mencari kambing hitam dalam masalah surplus beras tetapi masih saja mengimpor adalah bahwa Indonesia sampai saat ini masih dilanda oleh efek fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang sehingga ini merupakan kondisi yang buruk bagi Indonesia. El Nino juga sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian, terutama produksi padi. El Nino yang merupakan fenomena 3 - 8 tahunan sekali ini biasanya memberikan dampak 12 bulan hingga 18 bulan sehingga akan mengurangi produksi pertanian.
Dengan demikian, impor adalah sebuah keniscayaan sebab jumlah permintaan yang jauh melampaui stok yang ada. Ini memerlukan usaha keras dari tingkat petani hingga pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan produksi beras kedepan.
http://m.kompasiana.com/post/read/680073/1/tetap-impor-beras-padahal-produksi-surplus-ini-alasannya.html
Kamis, 14 Agustus 2014
Raskin Berkutu Dan Apek
Kamis, 14 Agustus 2014
PAYUNG SEKAKI (RIAUPOS.CO) - Kualitas beras untuk keluarga miskin atau raskin masih jauh dari yang diharapkan dan sering dikeluhkan oleh para penerimanya. Selain kualitas beras yang rendah, beras juga banyak terdapat kutu bahkan berbau.
Hal tersebut diakui Lurah Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Lukman Hakim di hadapan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT dalam pertemuan camat dan lurah se-Kota Pekanbaru, Selasa (12/8) di Kanto Bappeda.
Ia mengaku, banyak masyarakat di lingkungannya komplain jika beras yang mereka terima tidak layak karena kualitasnya rendah. Meski masih bisa digunakan, namun banyaknya kutu dan bebau tersebut, masyarakat kesulitan mengolahnya.
‘’Banyak laporan masyarakat yang datang ke saya, jika beras yang mereka terima dari jatah raskin tersebut kualitasnya buruk. Banyak kutunya sehingga masyarakat harus membuang kutunya satu persatu. Bahkan ada yang enggan mengambil beras tersebut karena kondisi ini. Saya kurang tahu di kelurahan lainnya, tapi kami memang mengalaminya. Akibatnya, kami kesulitan menyalurkan beras tersebut,’’ jelas Lukman Hakim.
Kualitas beras yang berkutu dan apek ini sendiri tidak hanya ditemukan saat ini. Pasalnya, Januari yang lalu juga ditemukan raskin yang kulaitasnya buruk. Meski pada akhirnya Pemko membantah menemukan beras kondisi tersebut. Hanya saja, saat ini yang menyampaikan adalah pejabat di lingkungan pemko membuat kondisi tersebut menjadi jelas.
Terkait hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT meminta Kepala Bagian ekonomi Juneady menindak lanjuti laporan tersebut. Menurut Wako, jika hal ini benar, maka Bulog harus melakukan evaluasi atas kualitas beras yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin.
‘’Segera kroscek ke Bulog bagaimana pendistribusiannya. Atau ada masalah di tepat penyimpanan beras di lurah agar masalah ini jelas dari mana akarnya. Yang jelas pemko tidak mungkin memberikan beras kepada masyarakatnya dengan kuliatas yang tidak baik. Apalagi ini program pusat bukan hanya pemko. Ini jangan sampai terjadi lagi,’’ terang Wako.
Kabag Ekonomi Pekanbaru Junaedy hanya menyatakan akan segera melakukan evaluasi di lapangan melakukan kros cek ke Bulog.(eko)
http://m.riaupos.co/52820-berita-.html
PAYUNG SEKAKI (RIAUPOS.CO) - Kualitas beras untuk keluarga miskin atau raskin masih jauh dari yang diharapkan dan sering dikeluhkan oleh para penerimanya. Selain kualitas beras yang rendah, beras juga banyak terdapat kutu bahkan berbau.
Hal tersebut diakui Lurah Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Lukman Hakim di hadapan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT dalam pertemuan camat dan lurah se-Kota Pekanbaru, Selasa (12/8) di Kanto Bappeda.
Ia mengaku, banyak masyarakat di lingkungannya komplain jika beras yang mereka terima tidak layak karena kualitasnya rendah. Meski masih bisa digunakan, namun banyaknya kutu dan bebau tersebut, masyarakat kesulitan mengolahnya.
‘’Banyak laporan masyarakat yang datang ke saya, jika beras yang mereka terima dari jatah raskin tersebut kualitasnya buruk. Banyak kutunya sehingga masyarakat harus membuang kutunya satu persatu. Bahkan ada yang enggan mengambil beras tersebut karena kondisi ini. Saya kurang tahu di kelurahan lainnya, tapi kami memang mengalaminya. Akibatnya, kami kesulitan menyalurkan beras tersebut,’’ jelas Lukman Hakim.
Kualitas beras yang berkutu dan apek ini sendiri tidak hanya ditemukan saat ini. Pasalnya, Januari yang lalu juga ditemukan raskin yang kulaitasnya buruk. Meski pada akhirnya Pemko membantah menemukan beras kondisi tersebut. Hanya saja, saat ini yang menyampaikan adalah pejabat di lingkungan pemko membuat kondisi tersebut menjadi jelas.
Terkait hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT meminta Kepala Bagian ekonomi Juneady menindak lanjuti laporan tersebut. Menurut Wako, jika hal ini benar, maka Bulog harus melakukan evaluasi atas kualitas beras yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin.
‘’Segera kroscek ke Bulog bagaimana pendistribusiannya. Atau ada masalah di tepat penyimpanan beras di lurah agar masalah ini jelas dari mana akarnya. Yang jelas pemko tidak mungkin memberikan beras kepada masyarakatnya dengan kuliatas yang tidak baik. Apalagi ini program pusat bukan hanya pemko. Ini jangan sampai terjadi lagi,’’ terang Wako.
Kabag Ekonomi Pekanbaru Junaedy hanya menyatakan akan segera melakukan evaluasi di lapangan melakukan kros cek ke Bulog.(eko)
http://m.riaupos.co/52820-berita-.html
Staf Bulog Ruteng Nyaris Adu Jotos
Kamis, 14 Agustus 2014
RUTENG, TIMEX - Rapat bersama staf lengkap dengan agenda pembacaan surat pemecatan terhadap Stanis Mere sesuai faximile yang ditandatangani Kadivre NTT di kantor Kasubdivre Ruteng berlangsung tegang dan nyaris adu jotos antara beberapa staf. Situasi kian memanas, namun Kasub Divre Ruteng, Imanuel Louk mampu meredam situasi.
Kasub Divre Ruteng, Imanuel Louk membenarkan peristiwa itu saat dikonfirmasi Timor Express di ruangan kerjanya, Kamis (7/8). Ia menuturkan, perang mulut antara staf bernama Stanis Mere dan Leksi Ndolu sempat terjadi selama sekitar 10 menit, namun masih bisa dilerai sehingga tidak sampai adu fisik. Pertengkaran terjadi berawal saat dirinya membacakan surat keputusan pemecatan terhadap Stanis Mere yang dikeluarkan oleh Divre NTT dan ditandatangani Kepala Divre NTT, Miftahul Adha.
"Saya hanya menyampaikan isi faximile itu, selanjutnya tidak ada tanggapan. Silakan menghubungi PT Korp di Kupang untuk memberikan klarifikasi," katanya.
Terkait hal itu, sudah dikomunikasikan agar secepatnya datang klarifikasi di Ruteng terhadap staf tersebut, sebab yang bersangkutan berstatus kontrak atau Perikatan Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Dikatakan, yang bersangkutan adalah penjaga malam di gudang, selama satu bulan terakhir tidak masuk kerja dan berdasarkan laporan tersebut, maka Stanis Mere dianggap menggundurkan diri, sehingga Divre mengeluarkan surat keputusan tersebut.
Terpisah, Stanis Mere mengatakan, biang keributan adalah kebijakan Kasub Divre Ruteng yang melakukan penandatangan absensi kehadiran pada akhir bulan saat terima gaji. "Biasanya absensi ditandatangani setiap hari, namun Kasub Divre Ruteng buat kebijakan tanda tangan selama 30 hari kerja di akhir bulan," ujarnya.
Dikatakan, dirinya tidak pernah meninggalkan tempat kerja. Buktinya, gaji masih diterima utuh selama ini. Namun anehnya, Kamis (7/8) tiba-tiba ada faximile dari Divre jika dirinya membuat kesalahan dan langsung dipecat. Padahal, selama hampir 12 tahun menjalankan kerja, dirinya tidak pernah membuat kesalahan fatal hingga berujung pada pemecatan.
"Ini pemecatan sepihak dan pemicunya Kasub Divre," katanya.
Saat membacakan faximile tersebut, dirinya juga meminta penjelasan, namun Kasub Divre langsung menutup rapat dan menyerahkan sepenuhnya ke Kupang.
"Saat itulah saya mencak-mencak dan ada staf yang menanggapi, sehingga terjadi pertengkaran mulut," ujarnya.
Atas kasus tersebut, dirinya juga akan segera menghadap Kasub Divre untuk meminta penjelasan terkait faximile tersebut, sehingga bisa mendapatkan kejelasan.
Sedangkan terkait absensi yang ditandatangani pada akhir bulan, Kasub Divre, Imanuel Louk mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah serius. (kr2/ays)
RUTENG, TIMEX - Rapat bersama staf lengkap dengan agenda pembacaan surat pemecatan terhadap Stanis Mere sesuai faximile yang ditandatangani Kadivre NTT di kantor Kasubdivre Ruteng berlangsung tegang dan nyaris adu jotos antara beberapa staf. Situasi kian memanas, namun Kasub Divre Ruteng, Imanuel Louk mampu meredam situasi.
Kasub Divre Ruteng, Imanuel Louk membenarkan peristiwa itu saat dikonfirmasi Timor Express di ruangan kerjanya, Kamis (7/8). Ia menuturkan, perang mulut antara staf bernama Stanis Mere dan Leksi Ndolu sempat terjadi selama sekitar 10 menit, namun masih bisa dilerai sehingga tidak sampai adu fisik. Pertengkaran terjadi berawal saat dirinya membacakan surat keputusan pemecatan terhadap Stanis Mere yang dikeluarkan oleh Divre NTT dan ditandatangani Kepala Divre NTT, Miftahul Adha.
"Saya hanya menyampaikan isi faximile itu, selanjutnya tidak ada tanggapan. Silakan menghubungi PT Korp di Kupang untuk memberikan klarifikasi," katanya.
Terkait hal itu, sudah dikomunikasikan agar secepatnya datang klarifikasi di Ruteng terhadap staf tersebut, sebab yang bersangkutan berstatus kontrak atau Perikatan Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Dikatakan, yang bersangkutan adalah penjaga malam di gudang, selama satu bulan terakhir tidak masuk kerja dan berdasarkan laporan tersebut, maka Stanis Mere dianggap menggundurkan diri, sehingga Divre mengeluarkan surat keputusan tersebut.
Terpisah, Stanis Mere mengatakan, biang keributan adalah kebijakan Kasub Divre Ruteng yang melakukan penandatangan absensi kehadiran pada akhir bulan saat terima gaji. "Biasanya absensi ditandatangani setiap hari, namun Kasub Divre Ruteng buat kebijakan tanda tangan selama 30 hari kerja di akhir bulan," ujarnya.
Dikatakan, dirinya tidak pernah meninggalkan tempat kerja. Buktinya, gaji masih diterima utuh selama ini. Namun anehnya, Kamis (7/8) tiba-tiba ada faximile dari Divre jika dirinya membuat kesalahan dan langsung dipecat. Padahal, selama hampir 12 tahun menjalankan kerja, dirinya tidak pernah membuat kesalahan fatal hingga berujung pada pemecatan.
"Ini pemecatan sepihak dan pemicunya Kasub Divre," katanya.
Saat membacakan faximile tersebut, dirinya juga meminta penjelasan, namun Kasub Divre langsung menutup rapat dan menyerahkan sepenuhnya ke Kupang.
"Saat itulah saya mencak-mencak dan ada staf yang menanggapi, sehingga terjadi pertengkaran mulut," ujarnya.
Atas kasus tersebut, dirinya juga akan segera menghadap Kasub Divre untuk meminta penjelasan terkait faximile tersebut, sehingga bisa mendapatkan kejelasan.
Sedangkan terkait absensi yang ditandatangani pada akhir bulan, Kasub Divre, Imanuel Louk mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah serius. (kr2/ays)
Keluarga Penjaga Gudang Buat Onar
Kamis, 14 Agustus 2014
POS-KUPANG.COM, RUTENG --- Sekelompok orang yang diduga berasal dari keluarga penjaga Gudang Bulog Sub Divre Ruteng, Stanislaus Mere, menggebrak meja, menggedor pintu dan menghujat karyawan Bulog Sub Divre Ruteng, pekan lalu.
Keributan itu diduga dipicu pemecatan terhadap Stanis yang meninggalkan tempat kerja selama sebulan.
Keributan selama hampir dua jam lebih pekan lalu, menciptakan kepanikan kepada karyawan Bulog Sub Divre Ruteng. Mereka waswas melakukan aktivitas di kantor itu. Hari Rabu (13/8/2014), Stanis didampingi istrinya menemui Kepala Sub Divre Bulog Ruteng dan manajemen PT. Kurnia Orisa Reksda Perkara (PT Korps), perusahaan penyedia tenaga kerja pengamanan dan pengemudi kepada Bulog.
"Rencananya Pak Stanis datang ke sini bersama keluarganya menyelesaikan soal hari ini. Dia bukan karyawan Bulog, tetapi karyawan perusahaan PT. Korps yang mensuplai tenaga pengamanan dan pengemudi kepada Bulog. Kami ingin jelaskan duduk soal ini kepada keluarganya supaya mereka juga pahami," kata Mus Fanggidae, Perwakilan PT Korps NTT di Ruteng, kemarin.
Mus, datang ke Ruteng dengan membawa surat pemecatan Stanis. Selama bulan Juni 2014, Stanis tidak menjalankan tugasnya dan absensinya tercatat alpa.
Mus menegaskan, kesepakatan kerja dengan PT Korps, karyawan yang selama tiga hari mangkir melaksanakan pekerjaan dianggap mengundurkan diri. Sedangkan Stanis satu bulan tidak masuk kerja.
Mengaku kepada istrinya di rumah, Mus menirukan keterangan Stanis, kepada kepala gudang bahwa setiap malam dia bekerja. Tetapi kepala gudang tidak menemukan dia datang menjalani tugasnya sesuai jadwal.
"Buku kehadiran diisi alpa. Karena secara fisik dia memang tidak bekerja. Dia telah mengaku kepada kepala gudang, hanya datang meloi saja. Soal ini diakui Stanis menciptakan ketidakharmonisan dia dengan istrinya," kata Mus.
Meski telah ada surat pemecatan, kata Mus, manajemen PT. Korps kemungkinan masih memberi toleransi kepada Stanis.
"Kita lihat hasil pertemuan dengan Pak Stanis hari ini. Kami masih memberi kesempatan kepadanya, tetapi harus ada perubahan sikap dan perilaku," tandas Mus.
http://kupang.tribunnews.com/2014/08/14/keluarga-penjaga-gudang-buat-onar
POS-KUPANG.COM, RUTENG --- Sekelompok orang yang diduga berasal dari keluarga penjaga Gudang Bulog Sub Divre Ruteng, Stanislaus Mere, menggebrak meja, menggedor pintu dan menghujat karyawan Bulog Sub Divre Ruteng, pekan lalu.
Keributan itu diduga dipicu pemecatan terhadap Stanis yang meninggalkan tempat kerja selama sebulan.
Keributan selama hampir dua jam lebih pekan lalu, menciptakan kepanikan kepada karyawan Bulog Sub Divre Ruteng. Mereka waswas melakukan aktivitas di kantor itu. Hari Rabu (13/8/2014), Stanis didampingi istrinya menemui Kepala Sub Divre Bulog Ruteng dan manajemen PT. Kurnia Orisa Reksda Perkara (PT Korps), perusahaan penyedia tenaga kerja pengamanan dan pengemudi kepada Bulog.
"Rencananya Pak Stanis datang ke sini bersama keluarganya menyelesaikan soal hari ini. Dia bukan karyawan Bulog, tetapi karyawan perusahaan PT. Korps yang mensuplai tenaga pengamanan dan pengemudi kepada Bulog. Kami ingin jelaskan duduk soal ini kepada keluarganya supaya mereka juga pahami," kata Mus Fanggidae, Perwakilan PT Korps NTT di Ruteng, kemarin.
Mus, datang ke Ruteng dengan membawa surat pemecatan Stanis. Selama bulan Juni 2014, Stanis tidak menjalankan tugasnya dan absensinya tercatat alpa.
Mus menegaskan, kesepakatan kerja dengan PT Korps, karyawan yang selama tiga hari mangkir melaksanakan pekerjaan dianggap mengundurkan diri. Sedangkan Stanis satu bulan tidak masuk kerja.
Mengaku kepada istrinya di rumah, Mus menirukan keterangan Stanis, kepada kepala gudang bahwa setiap malam dia bekerja. Tetapi kepala gudang tidak menemukan dia datang menjalani tugasnya sesuai jadwal.
"Buku kehadiran diisi alpa. Karena secara fisik dia memang tidak bekerja. Dia telah mengaku kepada kepala gudang, hanya datang meloi saja. Soal ini diakui Stanis menciptakan ketidakharmonisan dia dengan istrinya," kata Mus.
Meski telah ada surat pemecatan, kata Mus, manajemen PT. Korps kemungkinan masih memberi toleransi kepada Stanis.
"Kita lihat hasil pertemuan dengan Pak Stanis hari ini. Kami masih memberi kesempatan kepadanya, tetapi harus ada perubahan sikap dan perilaku," tandas Mus.
http://kupang.tribunnews.com/2014/08/14/keluarga-penjaga-gudang-buat-onar
Rabu, 13 Agustus 2014
Pemerintahan Baru Diminta Rombak Direksi Perum Bulog
Rabu, 13 Agustus 2014
Untuk Melindungi RTS-PM Raskin & Petani Nasional
Jakarta_Barakindo- Buntut dari kasus impor beras petani asing disaat rakyat tani nasional (lokal) segera memasuki masa panen kedua (gadu-red), Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) meminta pemerintahan yang baru merombak Direksi Perum Bulog.
“Pengamatan kami, Perum Bulog dibawah pemerintahan SBY-Budiono kelewat rajin mengimpor beras petani asing. Tak perduli disaat rakyat tani lokal sedang panen atau tidak, karena impor seakan sudah menjadi kebutuhan utama bagi Perum Bulog,” ujar Danil’s, Koordinator Barak.
Pada tahun 2012 saja, Perum Bulog mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 600.000 ton dan 70.000 ton dari India. Pada tahun 2011, Perum bulog juga mengimpor beras sekitar 1,2 juta ton. Begitu pula pada tahun 2014 ini, Perum Bulog kembali mengimpor beras petani asing sebanyak 500.000 ton.
Selain mengimpor beras petani asing, pada tahun 2014 ini juga muncul persoalan lain, yakni terbatasnya Letter of Credit (LC) untuk pembelian gabah petani lokal disejumlah daerah, seperti di Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
Menurut Danil’s, kalau terbatasnya LC itu karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Perum Bulog, maka dari mana sumber dana yang digunakan untuk mengimpor beras petani asing?. “Ini jelas tidak sejalan dengan cita-cita besar menuju kedaulatan pangan,” jelasnya.
Pihaknya menduga, ada jaringan mafia internasional yang bermain dibelakang impor beras petani asing. “Indikasinya bisa dilihat dari tidak dipublikasikannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas impor yang dilakukan Perum Bulog. Kalau keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka selamanya rakyat tani nasional akan dijajah oleh “begundal-begundal” petani asing,” tegasnya.
Hal lain yang mendasari desakan Barak kepada pemerintahan baru agar merombak Direksi Perum Bulog, adalah tidak pernah diselesaikannya persoalan buruknya kualitas dan kuantitas beras raskin.
“Kami menduga ada oknum yang bermain dibalik tidak terselesaikannya kasus-kasus buruknya kualitas dan kuantitas raskin, sehingga para pejabat yang semestinya bertanggungjawab atas persoalan tersebut tidak pernah tersentuh, apalagi diganti,” katanya.
Karenanya, Danil’s menambahkan, hal itulah yang membuat publik menduga, bahwa ada praktek saling melindungi (saling menguntungkan-red) di antara oknum-oknum yang selama ini mempermainkan kualitas dan kuantitas raskin. “Ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintahan yang baru nanti,” tandasnya. (Redaksi)*
http://barakpost.blogspot.com/2014/08/pemerintahan-baru-diminta-rombak.html
Untuk Melindungi RTS-PM Raskin & Petani Nasional
Jakarta_Barakindo- Buntut dari kasus impor beras petani asing disaat rakyat tani nasional (lokal) segera memasuki masa panen kedua (gadu-red), Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) meminta pemerintahan yang baru merombak Direksi Perum Bulog.
“Pengamatan kami, Perum Bulog dibawah pemerintahan SBY-Budiono kelewat rajin mengimpor beras petani asing. Tak perduli disaat rakyat tani lokal sedang panen atau tidak, karena impor seakan sudah menjadi kebutuhan utama bagi Perum Bulog,” ujar Danil’s, Koordinator Barak.
Pada tahun 2012 saja, Perum Bulog mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 600.000 ton dan 70.000 ton dari India. Pada tahun 2011, Perum bulog juga mengimpor beras sekitar 1,2 juta ton. Begitu pula pada tahun 2014 ini, Perum Bulog kembali mengimpor beras petani asing sebanyak 500.000 ton.
Selain mengimpor beras petani asing, pada tahun 2014 ini juga muncul persoalan lain, yakni terbatasnya Letter of Credit (LC) untuk pembelian gabah petani lokal disejumlah daerah, seperti di Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
Menurut Danil’s, kalau terbatasnya LC itu karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Perum Bulog, maka dari mana sumber dana yang digunakan untuk mengimpor beras petani asing?. “Ini jelas tidak sejalan dengan cita-cita besar menuju kedaulatan pangan,” jelasnya.
Pihaknya menduga, ada jaringan mafia internasional yang bermain dibelakang impor beras petani asing. “Indikasinya bisa dilihat dari tidak dipublikasikannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas impor yang dilakukan Perum Bulog. Kalau keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka selamanya rakyat tani nasional akan dijajah oleh “begundal-begundal” petani asing,” tegasnya.
Hal lain yang mendasari desakan Barak kepada pemerintahan baru agar merombak Direksi Perum Bulog, adalah tidak pernah diselesaikannya persoalan buruknya kualitas dan kuantitas beras raskin.
“Kami menduga ada oknum yang bermain dibalik tidak terselesaikannya kasus-kasus buruknya kualitas dan kuantitas raskin, sehingga para pejabat yang semestinya bertanggungjawab atas persoalan tersebut tidak pernah tersentuh, apalagi diganti,” katanya.
Karenanya, Danil’s menambahkan, hal itulah yang membuat publik menduga, bahwa ada praktek saling melindungi (saling menguntungkan-red) di antara oknum-oknum yang selama ini mempermainkan kualitas dan kuantitas raskin. “Ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintahan yang baru nanti,” tandasnya. (Redaksi)*
http://barakpost.blogspot.com/2014/08/pemerintahan-baru-diminta-rombak.html
Selasa, 12 Agustus 2014
SATKER BULOG DRIVE MALTENG DIPERIKSA JAKSA
Selasa, 12 Agustus 2014
Terkait Korupsi Raskin Camat Saparua
AMBON, AE.- Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Cabang (Kecabjari) Saparua memeriksa Satker Bulog Drive Maluku Tengah (Malteng) dalam kasus korupsi dana raskin dengan tersangka Camat Saparua Ferinand Siahaya, Senin (11/8).
"Hari ini (kemarin, red) kami melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi yang berasal dari Satker Bulog Drive Malteng, Stevenson Sohuat,’’ ungkap Kepala Kecabjari Saparua, Chrisman Sahetapy kepada wartawan di Ambon, Senin (11/8). Dikatakan, Sohuat diperiksa di Kejari Ambon mulai pukul 10.00 WIT.
Dia diperiksa guna melengkapi Berita Acara.
Pemeriksaan (BAP) yang nantinya akan dilimpahkan di pengadilan.
“Selanjutnya kami juga akan melakukan panggilan kepada Biro Kesra di Kantor Gubernur Maluku terkait dengan dugaan korupsi dana perayaan hari Pattimura.
Dana tersebut tergabung dalam anggaran SKPD yang dikorupsi Ferinan,“ tandasnya.
Menurut dia, ada banyak pihak yang akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus-kasus yang menjerat Ferinan Siahaya.
Namun dia menegaskan, pihaknya akan bekerja profesional dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat agar nanti bukti tersebut dapat menjerat terdakwa di persidangan.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam menuntaskan kasus ini dengan baik," tandasnya.
Sebagaimana diketahui Camat Saparua yang notabenenya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya camat ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyalahgunakan wewenangnya sehingga telah mengakibatkan kerugian negara karena telah melakukan korupsi dana SKPD, PNPM Mandiri dan yang terakhir adalah dana beras miskin (raskin).
Akibat perbuatan tersebut, jaksa menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diatur dan diubah dalam UU Tipikor No 18 pasal 55 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(M2)
http://www.ambonekspres.com/index.php/aeberita/aelintaspulau/item/2876-satker-bulog-drive-malteng-diperiksa-jaksa
Terkait Korupsi Raskin Camat Saparua
"Hari ini (kemarin, red) kami melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi yang berasal dari Satker Bulog Drive Malteng, Stevenson Sohuat,’’ ungkap Kepala Kecabjari Saparua, Chrisman Sahetapy kepada wartawan di Ambon, Senin (11/8). Dikatakan, Sohuat diperiksa di Kejari Ambon mulai pukul 10.00 WIT.
Dia diperiksa guna melengkapi Berita Acara.
Pemeriksaan (BAP) yang nantinya akan dilimpahkan di pengadilan.
“Selanjutnya kami juga akan melakukan panggilan kepada Biro Kesra di Kantor Gubernur Maluku terkait dengan dugaan korupsi dana perayaan hari Pattimura.
Dana tersebut tergabung dalam anggaran SKPD yang dikorupsi Ferinan,“ tandasnya.
Menurut dia, ada banyak pihak yang akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus-kasus yang menjerat Ferinan Siahaya.
Namun dia menegaskan, pihaknya akan bekerja profesional dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat agar nanti bukti tersebut dapat menjerat terdakwa di persidangan.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam menuntaskan kasus ini dengan baik," tandasnya.
Sebagaimana diketahui Camat Saparua yang notabenenya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya camat ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyalahgunakan wewenangnya sehingga telah mengakibatkan kerugian negara karena telah melakukan korupsi dana SKPD, PNPM Mandiri dan yang terakhir adalah dana beras miskin (raskin).
Akibat perbuatan tersebut, jaksa menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diatur dan diubah dalam UU Tipikor No 18 pasal 55 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(M2)
http://www.ambonekspres.com/index.php/aeberita/aelintaspulau/item/2876-satker-bulog-drive-malteng-diperiksa-jaksa
Inikah Alasan Direksi Perum Bulog Tak Mau Mengganti Kasubdivre Bulog Lebak !?!
Selasa, 12 Agustus 2014
SELAMA bergulirnya berita tentang buruknya kualitas Beras Miskin (Raskin) yang diterima masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, selama itu pula desakan penggantian Kepala Bulog Subdivre (Kasubdivre) Lebak-Pandeglang, Herman Sadik mengalir dari berbagai elemen masyarakat Provinsi Banten. Sayangnya, desakan-desakan itu seakan dianggap angin lalu oleh Direksi Perum Bulog.
Entah apa yang menjadi pertimbangan bagi Direksi Bulog, sehingga kekeh mempertahankan Kasubdivre yang dianggap banyak kalangan tidak mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas beras Raskin tersebut? Yang jelas, hingga kini “Kasubdivre Kontroversial” itu masih menjadi pimpinan pada Subdivre Bulog yang memiliki tanggungjawab pengelolaan Raskin di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, Prov.Banten itu.
Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), yang selama ini terus memantau perkembangan pengelolaan beras Raskin di Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang menduga, ada pertimbangan “terselubung” dari Direksi Perum Bulog sehingga enggan mengganti Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang.
Merujuk dari kasus-kasus yang mengemuka, pada tahun 2014 ini saja, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang telah menerima ribuan ton beras kiriman (movnas) dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Timur (Jatim).
Dengan masuknya beras movnas dari Jatim tersebut, tentu saja berimbas pada berkurangnya penyerapan gabah/beras petani lokal (Lebak-Pandeglang). Sementara Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang adalan daerah lumbung padi di Banten, yang selama ini menempatkan Prov.Banten sebagai salah satu dari lima daerah penyumbang surplus beras nasional terbesar. Tentu saja hal ini sangat merugikan rakyat tani lokal, karena pasar mereka “dirampas paksa” lewat movnas.
Selain itu, disinyalir Kasubdivre saat ini dipertahankan untuk menyalurkan beras Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan. Hal itu didasari dari banyaknya keluhan masyarakat penerima manfaat tentang buruknya kualitas beras Raskin. Lebak dan Pandeglang diduga dipilih sebagai daerah untuk menyalurkan beras TMS, karena wilayahnya yang terpencil dan masih dalam kategori Daerah Tertinggal (DT), sehingga diharapkan akan lepas dari perhatian publik. Kalaupun ada yang protes, diharapkan tidak akan sampai ke tingkat nasional (hanya bergema ditingkat lokal-red). Dan kalaupun “praktek curang” itu terungkap oleh aparat penegak hukum, maka rangkaiannya akan terputus hanya sampai pada Kepala Gudang (Kagud), atau paling tinggi hingga Kasubdivre.
Jika saja semua dugaan itu benar, maka betapa tercabiknya kemerdekaan masyarakat penerima manfaat raskin di Kab.Lebak dan Pandeglang. Sebab, hak-hak dasar mereka “dijajah” secara terstruktur dan masif. Begitu pula jika dugaan ini benar, maka ini termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus mendapat perhatian serius, bahkan harus dilawan secara terang-terangan, agar tidak merugikan masyarakat penerima manfaat dan negara secara berkelanjutan.
Begitu pula ketika Direksi Perum Bulog tidak segera mengganti Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang, maka bukan tidak mungkin gelombang aksi protes akan muncul dari aktivis-aktivis lokal yang didukung berbagai elemen masyarakat. Bahkan besar kemungkinan hal itu akan diwujudkan dalam aksi demonstrasi yang disertai dengan penyegelan terhadap kantor Bulog dan gudang-gudang tempat penyimpanan beras yang disinyalir TMS Inpres Perberasan. ***
Penulis Adalah: Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan
Pemred Barak Online Group.
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/inikah-alasan-direksi-perum-bulog-tak.html
SELAMA bergulirnya berita tentang buruknya kualitas Beras Miskin (Raskin) yang diterima masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, selama itu pula desakan penggantian Kepala Bulog Subdivre (Kasubdivre) Lebak-Pandeglang, Herman Sadik mengalir dari berbagai elemen masyarakat Provinsi Banten. Sayangnya, desakan-desakan itu seakan dianggap angin lalu oleh Direksi Perum Bulog.
Entah apa yang menjadi pertimbangan bagi Direksi Bulog, sehingga kekeh mempertahankan Kasubdivre yang dianggap banyak kalangan tidak mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas beras Raskin tersebut? Yang jelas, hingga kini “Kasubdivre Kontroversial” itu masih menjadi pimpinan pada Subdivre Bulog yang memiliki tanggungjawab pengelolaan Raskin di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, Prov.Banten itu.
Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), yang selama ini terus memantau perkembangan pengelolaan beras Raskin di Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang menduga, ada pertimbangan “terselubung” dari Direksi Perum Bulog sehingga enggan mengganti Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang.
Merujuk dari kasus-kasus yang mengemuka, pada tahun 2014 ini saja, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang telah menerima ribuan ton beras kiriman (movnas) dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Timur (Jatim).
Dengan masuknya beras movnas dari Jatim tersebut, tentu saja berimbas pada berkurangnya penyerapan gabah/beras petani lokal (Lebak-Pandeglang). Sementara Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang adalan daerah lumbung padi di Banten, yang selama ini menempatkan Prov.Banten sebagai salah satu dari lima daerah penyumbang surplus beras nasional terbesar. Tentu saja hal ini sangat merugikan rakyat tani lokal, karena pasar mereka “dirampas paksa” lewat movnas.
Selain itu, disinyalir Kasubdivre saat ini dipertahankan untuk menyalurkan beras Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan. Hal itu didasari dari banyaknya keluhan masyarakat penerima manfaat tentang buruknya kualitas beras Raskin. Lebak dan Pandeglang diduga dipilih sebagai daerah untuk menyalurkan beras TMS, karena wilayahnya yang terpencil dan masih dalam kategori Daerah Tertinggal (DT), sehingga diharapkan akan lepas dari perhatian publik. Kalaupun ada yang protes, diharapkan tidak akan sampai ke tingkat nasional (hanya bergema ditingkat lokal-red). Dan kalaupun “praktek curang” itu terungkap oleh aparat penegak hukum, maka rangkaiannya akan terputus hanya sampai pada Kepala Gudang (Kagud), atau paling tinggi hingga Kasubdivre.
Jika saja semua dugaan itu benar, maka betapa tercabiknya kemerdekaan masyarakat penerima manfaat raskin di Kab.Lebak dan Pandeglang. Sebab, hak-hak dasar mereka “dijajah” secara terstruktur dan masif. Begitu pula jika dugaan ini benar, maka ini termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus mendapat perhatian serius, bahkan harus dilawan secara terang-terangan, agar tidak merugikan masyarakat penerima manfaat dan negara secara berkelanjutan.
Begitu pula ketika Direksi Perum Bulog tidak segera mengganti Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang, maka bukan tidak mungkin gelombang aksi protes akan muncul dari aktivis-aktivis lokal yang didukung berbagai elemen masyarakat. Bahkan besar kemungkinan hal itu akan diwujudkan dalam aksi demonstrasi yang disertai dengan penyegelan terhadap kantor Bulog dan gudang-gudang tempat penyimpanan beras yang disinyalir TMS Inpres Perberasan. ***
Penulis Adalah: Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan
Pemred Barak Online Group.
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/inikah-alasan-direksi-perum-bulog-tak.html
Senin, 11 Agustus 2014
Pemerintah Enggan Beli Gabah Petani Lokal
Senin, 11 Agustus 2014
Anggaran Bulog Dipakai Impor Beras Asing 500.000 Ton
Jakarta_Barakindo- Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu II (dua), kinerja pemerintah SBY-Budiono kembali tercoreng ulah “begundal” petani asing yang mengimpor beras petani dari luar negeri disaat rakyat tani dalam negeri segera memasuki masa panen ke-dua (Gadu).
Impor itu dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog, tepat setelah memasuki masa libur lebaran 1 Syawal 1435 H (2014) ini. Imbasnya, pengadaan gabah petani lokal di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar) tersendat.
“Kami heran, kenapa pemerintah lebih memilih mengimpor beras petani asing dibanding membeli gabah/beras petani lokal. Kami melakukan penelusuran dibeberapa tempat terkait, kuat dugaan Letter of Credit (LC) untuk pembelian gabah petani lokal tidak tersedia (dibatasi-red) dengan alasan tidak ada anggaran,” ujar Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Senin (11/8/2014).
Karenanya Danil’s mempertanyakan, jika memang dana untuk membeli gabah/beras petani lokal tidak ada, lalu dari mana sumber dana untuk membeli beras petani asing sebanyak 500.000 ton tersebut.
“Kalau dana untuk membeli gabah petani lokal tidak ada, lalu dari mana sumber dana untuk membeli beras petani asing (impor) sebanyak 500.000 ton atau setara Rp.1,4 triliun (setara harga Rp.4.700,- per Kilogram). Atau jangan-jangan uang ini bersumber dari begundal petani asing ??? Ini harus diusut oleh aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan rakyat tani NKRI,” tegasnya.
Selain meminta aparat hukum menelusuri sumber dana importasi tersebut, Danil’s juga mendesak pemerintahan yang baru nanti (transisi November 2014-red) merombak total Direksi Perum Bulog, yang pro petani asing (senang impor-red) diganti dengan figur yang berkomitmen melindungi rakyat tani dalam negeri.
“Sebab kalau direksi yang “senang” impor dibiarkan terus berkuasa, maka selamanya hak-hak dasar rakyat tani NKRI akan “diperkosa”. Setelah transisi pemerintahan nanti, kami akan berdjoang mendesak pemerintahan yang baru untuk merealisasikan perombakan “kabinet” di Perum Bulog,” pungkas Danil’s menegaskan.
Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis, bahwa Perum Bulog mendapatkan alokasi impor beras sebanyak 500.000 ton yang terdiri dari beras medium dan beras premium. Impor beras medium atau beras dengan tingkat pecah (broken) 25 persen sebanyak 300.000 ton, sisanya 200.000 ton adalah beras dengan tingkat pecah (broken) 5 persen atau beras premium.
Hal itu ditegaskan Mendag, Muhammad Lutfi, Jumat (8/8/2014). Katanya, Bulog baru merealisasikan impor sebanyak 50.000 ton. "Bahkan 50.000 ton itu sudah sampai di Indonesia untuk mengantisipasi kekurangan stok dan tingginya permintaan," kata Lutfi. (Redaksi)*
http://barakpost.blogspot.com/
Anggaran Bulog Dipakai Impor Beras Asing 500.000 Ton
Jakarta_Barakindo- Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu II (dua), kinerja pemerintah SBY-Budiono kembali tercoreng ulah “begundal” petani asing yang mengimpor beras petani dari luar negeri disaat rakyat tani dalam negeri segera memasuki masa panen ke-dua (Gadu).
Impor itu dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog, tepat setelah memasuki masa libur lebaran 1 Syawal 1435 H (2014) ini. Imbasnya, pengadaan gabah petani lokal di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar) tersendat.
“Kami heran, kenapa pemerintah lebih memilih mengimpor beras petani asing dibanding membeli gabah/beras petani lokal. Kami melakukan penelusuran dibeberapa tempat terkait, kuat dugaan Letter of Credit (LC) untuk pembelian gabah petani lokal tidak tersedia (dibatasi-red) dengan alasan tidak ada anggaran,” ujar Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Senin (11/8/2014).
Karenanya Danil’s mempertanyakan, jika memang dana untuk membeli gabah/beras petani lokal tidak ada, lalu dari mana sumber dana untuk membeli beras petani asing sebanyak 500.000 ton tersebut.
“Kalau dana untuk membeli gabah petani lokal tidak ada, lalu dari mana sumber dana untuk membeli beras petani asing (impor) sebanyak 500.000 ton atau setara Rp.1,4 triliun (setara harga Rp.4.700,- per Kilogram). Atau jangan-jangan uang ini bersumber dari begundal petani asing ??? Ini harus diusut oleh aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan rakyat tani NKRI,” tegasnya.
Selain meminta aparat hukum menelusuri sumber dana importasi tersebut, Danil’s juga mendesak pemerintahan yang baru nanti (transisi November 2014-red) merombak total Direksi Perum Bulog, yang pro petani asing (senang impor-red) diganti dengan figur yang berkomitmen melindungi rakyat tani dalam negeri.
“Sebab kalau direksi yang “senang” impor dibiarkan terus berkuasa, maka selamanya hak-hak dasar rakyat tani NKRI akan “diperkosa”. Setelah transisi pemerintahan nanti, kami akan berdjoang mendesak pemerintahan yang baru untuk merealisasikan perombakan “kabinet” di Perum Bulog,” pungkas Danil’s menegaskan.
Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis, bahwa Perum Bulog mendapatkan alokasi impor beras sebanyak 500.000 ton yang terdiri dari beras medium dan beras premium. Impor beras medium atau beras dengan tingkat pecah (broken) 25 persen sebanyak 300.000 ton, sisanya 200.000 ton adalah beras dengan tingkat pecah (broken) 5 persen atau beras premium.
Hal itu ditegaskan Mendag, Muhammad Lutfi, Jumat (8/8/2014). Katanya, Bulog baru merealisasikan impor sebanyak 50.000 ton. "Bahkan 50.000 ton itu sudah sampai di Indonesia untuk mengantisipasi kekurangan stok dan tingginya permintaan," kata Lutfi. (Redaksi)*
http://barakpost.blogspot.com/
Bulog Subdivre Lebak Salurkan Raskin Kusam & Berdebu
Senin, 11 Agustus 2014
Wah...., Ada Mafia Raskin di Lebak Selatan ???
Banten_Barakindo- Lagi-lagi beras miskin (raskin) berwarna kusam dan berdebu dilaporkan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak bagian selatan. Tak kunjung selesainya persoalan kualitas dan kuantitas beras raskin di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang menjadi lumbung padi bagi Provinsi Banten ini, dipandang banyak kalangan sebagai sikap pembiaran oleh Perum Bulog pusat.
Sejumlah kalangan menilai, sikap pembiaran itu tercermin dari “membandelnya” Perum Bulog Pusat yang tak kunjung merespon desakan berbagai elemen masyarakat Banten agar mengganti Kepala Subdivre Lebak-Pandeglang, Herman Sadiq.
Desakan penggantian Kasubdivre Lebak-Pandeglang itu bermula dari banyaknya kasus dugaan pengurangan kualitas dan kuantitas raskin, baik di Kabupaten Lebak, maupun di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, selama dua tahun terakhir, persoalan buruknya kualitas dan kuantitas raskin seakan tidak pernah tuntas diselesaikan oleh Kasubdivre terkait.
Seperti halnya yang beberapa waktu lalu terjadi di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, kualitasnya sangat buruk (Tidak Memenuhi Syarat Inpres Perberasan). Seperti dikutip dari cahayareformasi.com pada Minggu (27/7/2014) lalu, raskin tersebut berwarna kuning dan berdebu.
Sarhaya dan Madsupi, warga penerima manfaat raskin di Desa Hegarmanah mengaku, selama mereka menjadi penerima raskin, mereka tidak pernah menerima beras layaknya yang diproduksi petani lokal. “Kalau gak kuning, ya berdebu. Yang diterima bulan kemarin mah berdebu dan kusam. Daripada kami tidak makan, lumayan saja buat menyambung hidup sebagai buruh tani,” ujar Madsupi yang diamini Sarhaya, disalah satu rumah warga, di Kp.Babakan Girang, Desa Hegarmanah.
Selain kualitasnya yang tidak tepat, jumlah yang diterima RTS-PM pun tidak tepat. Begitu pula waktunya yang tidak tepat.
Sementara, aktivis Kumala Lebak, Wahyu Dika Septian menuturkan soal menguatnya indikasi mafia raskin di Lebak Selatan. “Padahal beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada. Kami juga pernah membentuk tim Antimafia Raskin yang terdiri atas LSM dan Wartawan. Karenanya, kami akan terus mengontrol setiap distribusi Raskin di Lebak Selatan, dan hasilnya akan kami laporkan ke Kejati dan Polda,” tegasnya.
“Raskin itu memang masih bisa dimakan, tapi ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat. Karena meskipun beras itu dikonsumsi oleh masyarakat miskin, tapi mereka juga berhak untuk menikmati beras berkualitas baik (Medium) yang sesungguhnya,” kata Wahyu.
Dipihak lain, personel satuan tugas distribusi raskin Perum Bulog Subdivre Lebak, Farid Mukti menjelaskan, menurut tupoksi, satker raskin tugasnya hanya mengawal distribusi hingga ke titik distribusi (Kantor Desa/Kelurahan). “Tugas kami mengawal distribusi raskin hingga serah terima kepada pihak Desa/Kelurahan dikantor Desa/Kelurahan. Adapun tidak tepatnya kualitas atau jumlah saat penyerahan ke para penerima manfaat, itu diluar tanggungjawab kami,” jelasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/bulog-subdivre-lebak-salurkan-raskin.html#more
Wah...., Ada Mafia Raskin di Lebak Selatan ???
Banten_Barakindo- Lagi-lagi beras miskin (raskin) berwarna kusam dan berdebu dilaporkan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak bagian selatan. Tak kunjung selesainya persoalan kualitas dan kuantitas beras raskin di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang menjadi lumbung padi bagi Provinsi Banten ini, dipandang banyak kalangan sebagai sikap pembiaran oleh Perum Bulog pusat.
Sejumlah kalangan menilai, sikap pembiaran itu tercermin dari “membandelnya” Perum Bulog Pusat yang tak kunjung merespon desakan berbagai elemen masyarakat Banten agar mengganti Kepala Subdivre Lebak-Pandeglang, Herman Sadiq.
Desakan penggantian Kasubdivre Lebak-Pandeglang itu bermula dari banyaknya kasus dugaan pengurangan kualitas dan kuantitas raskin, baik di Kabupaten Lebak, maupun di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, selama dua tahun terakhir, persoalan buruknya kualitas dan kuantitas raskin seakan tidak pernah tuntas diselesaikan oleh Kasubdivre terkait.
Seperti halnya yang beberapa waktu lalu terjadi di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, kualitasnya sangat buruk (Tidak Memenuhi Syarat Inpres Perberasan). Seperti dikutip dari cahayareformasi.com pada Minggu (27/7/2014) lalu, raskin tersebut berwarna kuning dan berdebu.
Sarhaya dan Madsupi, warga penerima manfaat raskin di Desa Hegarmanah mengaku, selama mereka menjadi penerima raskin, mereka tidak pernah menerima beras layaknya yang diproduksi petani lokal. “Kalau gak kuning, ya berdebu. Yang diterima bulan kemarin mah berdebu dan kusam. Daripada kami tidak makan, lumayan saja buat menyambung hidup sebagai buruh tani,” ujar Madsupi yang diamini Sarhaya, disalah satu rumah warga, di Kp.Babakan Girang, Desa Hegarmanah.
Selain kualitasnya yang tidak tepat, jumlah yang diterima RTS-PM pun tidak tepat. Begitu pula waktunya yang tidak tepat.
Sementara, aktivis Kumala Lebak, Wahyu Dika Septian menuturkan soal menguatnya indikasi mafia raskin di Lebak Selatan. “Padahal beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada. Kami juga pernah membentuk tim Antimafia Raskin yang terdiri atas LSM dan Wartawan. Karenanya, kami akan terus mengontrol setiap distribusi Raskin di Lebak Selatan, dan hasilnya akan kami laporkan ke Kejati dan Polda,” tegasnya.
“Raskin itu memang masih bisa dimakan, tapi ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat. Karena meskipun beras itu dikonsumsi oleh masyarakat miskin, tapi mereka juga berhak untuk menikmati beras berkualitas baik (Medium) yang sesungguhnya,” kata Wahyu.
Dipihak lain, personel satuan tugas distribusi raskin Perum Bulog Subdivre Lebak, Farid Mukti menjelaskan, menurut tupoksi, satker raskin tugasnya hanya mengawal distribusi hingga ke titik distribusi (Kantor Desa/Kelurahan). “Tugas kami mengawal distribusi raskin hingga serah terima kepada pihak Desa/Kelurahan dikantor Desa/Kelurahan. Adapun tidak tepatnya kualitas atau jumlah saat penyerahan ke para penerima manfaat, itu diluar tanggungjawab kami,” jelasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/bulog-subdivre-lebak-salurkan-raskin.html#more
BERAS RASKIN BERKUTU DAN BERDEDAK SERTA BAU APEK, BULOG PIDIE JAYA BUNGKAM
Minggu, 10 Agustus 2014
Meureudu - Warga tujuh Desa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, mengeluh soal pemberian jatah beras miskin (Raskin). Betapa tidak raskin itu dinilai tidak layak untuk di konsumsi karena bercampur dedak dan berwarna yang mengeluarkan bau tak sedap.
Dari pantauan jurnalaceh.co, beras raskin yang diterima warga terlihat agak kekuning- kuningan dan berbau agak apek. Bahkan, saat warga membuka satu karung yang masih utuh pun beras dengan kondisi yang sama juga ditemukan..
Selain berwarna agak kekuning- kuningan, beras raskin itu juga berkutu dan berdedak saat dibuka. Padahal beras yang baru saja dibagikan tersebut dalam kondisi masih dalam karung.
Keluhan semacam ini ternyata tidak hanya dialami oleh satu atau dua orang saja. Hampir semua penerima raskin di tujuh desa dalam kecamatan Ulim kondisi berasnya hampir sama. Geuchik Drien Tujoh,Hasballah Ali, mengatakan, hampir semua warga miskin di desanya menerima beras raskin dengan kondisi yang sama dengan yang dia terima.
Bahkan beras yang mereka terima ternyata sudah berdebu dan ditemukan banyak dedak dan berwarna. " Ada tujuh desa disini yang beras yang sama yaitu, Desa Sunong, Blang Kuta, Alue Me, Drien Tujoh, Alue Sane, Lhok Pusong dan Garu, yang terima beras tak layak pakai," terangnya.
Melihat kondisi beras raskin yang diterimanya bercampur dedak, lelaki setengah abad itu pun dengan sangat terpaksa mengkonsumsi karena tidak mampu membeli beras yang layak. " Saya khawatir dengan mengkonsumsi raskin yang bercampur dedak itu membahayakan bagi masyarakat," ungkapnya Said Nasir. Dia menjelaskan, raskin itu diterima beberapa hari lalu yang disalurkan langsung di desanya.
Sementara pihak Bulog Pidie Jaya, saat dihubungi media untuk diminta tanggapannya sampai berita ini dimediakan belum ada tanggapan sama sekali. (pangwa).
http://www.jurnalaceh.co/index.php/aceh/pidie/item/1456-beras-raskin-berkutu-dan-berdedak-serta-bau-apek-bulog-pidie-jaya-bungkam
Meureudu - Warga tujuh Desa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, mengeluh soal pemberian jatah beras miskin (Raskin). Betapa tidak raskin itu dinilai tidak layak untuk di konsumsi karena bercampur dedak dan berwarna yang mengeluarkan bau tak sedap.
Dari pantauan jurnalaceh.co, beras raskin yang diterima warga terlihat agak kekuning- kuningan dan berbau agak apek. Bahkan, saat warga membuka satu karung yang masih utuh pun beras dengan kondisi yang sama juga ditemukan..
Selain berwarna agak kekuning- kuningan, beras raskin itu juga berkutu dan berdedak saat dibuka. Padahal beras yang baru saja dibagikan tersebut dalam kondisi masih dalam karung.
Keluhan semacam ini ternyata tidak hanya dialami oleh satu atau dua orang saja. Hampir semua penerima raskin di tujuh desa dalam kecamatan Ulim kondisi berasnya hampir sama. Geuchik Drien Tujoh,Hasballah Ali, mengatakan, hampir semua warga miskin di desanya menerima beras raskin dengan kondisi yang sama dengan yang dia terima.
Bahkan beras yang mereka terima ternyata sudah berdebu dan ditemukan banyak dedak dan berwarna. " Ada tujuh desa disini yang beras yang sama yaitu, Desa Sunong, Blang Kuta, Alue Me, Drien Tujoh, Alue Sane, Lhok Pusong dan Garu, yang terima beras tak layak pakai," terangnya.
Melihat kondisi beras raskin yang diterimanya bercampur dedak, lelaki setengah abad itu pun dengan sangat terpaksa mengkonsumsi karena tidak mampu membeli beras yang layak. " Saya khawatir dengan mengkonsumsi raskin yang bercampur dedak itu membahayakan bagi masyarakat," ungkapnya Said Nasir. Dia menjelaskan, raskin itu diterima beberapa hari lalu yang disalurkan langsung di desanya.
Sementara pihak Bulog Pidie Jaya, saat dihubungi media untuk diminta tanggapannya sampai berita ini dimediakan belum ada tanggapan sama sekali. (pangwa).
http://www.jurnalaceh.co/index.php/aceh/pidie/item/1456-beras-raskin-berkutu-dan-berdedak-serta-bau-apek-bulog-pidie-jaya-bungkam
Bulog Gantikan Raskin Rusak
Minggu, 10 Agustus 2014
DUMAIPOS.co – SETELAH delapan bulan beras miskin (Raskin) belum disalurkan kepada warga Dumai kurang mampu. Akhirnya, bulan Juli, Agustus sudah ada beberapa kelurahan menyalurkan Raskin kepada warga dengan pedoman data TPN2K.
Alhasil, sesuai informasi dihimpun Dumai Pos pada proses penyaluran ada warga yang menerima Raskin dengan kualitas buruk yakni berkutu. Hal itu dialami warga Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan mengeluhkan kualitas beras jatah Raskin dari Bulog berkutu.
Pihak Bulog pun menyatakan siap mengirim beras pengganti. Apabila informasi itu benar, Bulog akan mendatangi kelurahan yang diduga bermasalah dengan adanya jatah Raskin berkutu dan berdebu. Dan nantiya, lihat dulu kondisi riil dilapangan. “Kalau tingkat kerusakan raskin berat atau tidak bisa dikomsumsi maka kita akan langsung ganti,’’ tegasnya.
Sebab sudah ada komitmen Bulog soal ini, jika kelurahan ada beras yang rusak atau tidak layak konsumsi mohon segera melaporkan ke pihaknya.
“Dan kita minta masyarakat penerima raskin apabila menemukan beras berkutu agar melaporkan langsung kekelurahan. Dan nantinya pihak kelurahan kita minta melaporkannya langsung ke Bulog. Kami pasti akan menggantikan dengan yang baru,’’ ucap Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Dumai, Tomi Despalingga, Jumat (8/8) kemaren kepada Dumai Pos.
Diapun mengatakan sebelum beras didistribusikan kepada warga, pihaknya selalu memeriksa seluruh karung beras setiap bulannya yang bakal dibagikan untuk warga Dumai.
‘’Kami selalu periksa dulu sebelum dibagikan. Kami memang tidak memungkiri kalau ada satu atau dua karung kualitasnya buruk, tetapi itu hanya kekhilafan karena cukup banyak juga yang kami periksa dan kemudian distribusikan,’’ ucapnya.
Ditambahkannya, beras yang didapat sendiri dipastikannya layak dikonsumsi. Pasalnya harus melalui uji klinis dulu sebelum diberikan kepada masyarakat. Diingatkan Tomi, dengan kejadian ini diharapkan masyarakat melaporkan langsung kekelurahan apabila aakualitas raskin tidak bagus. (d)
http://dumaipos.co/2014/08/bulog-gantikan-raskin-rusak/
DUMAIPOS.co – SETELAH delapan bulan beras miskin (Raskin) belum disalurkan kepada warga Dumai kurang mampu. Akhirnya, bulan Juli, Agustus sudah ada beberapa kelurahan menyalurkan Raskin kepada warga dengan pedoman data TPN2K.
Alhasil, sesuai informasi dihimpun Dumai Pos pada proses penyaluran ada warga yang menerima Raskin dengan kualitas buruk yakni berkutu. Hal itu dialami warga Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan mengeluhkan kualitas beras jatah Raskin dari Bulog berkutu.
Pihak Bulog pun menyatakan siap mengirim beras pengganti. Apabila informasi itu benar, Bulog akan mendatangi kelurahan yang diduga bermasalah dengan adanya jatah Raskin berkutu dan berdebu. Dan nantiya, lihat dulu kondisi riil dilapangan. “Kalau tingkat kerusakan raskin berat atau tidak bisa dikomsumsi maka kita akan langsung ganti,’’ tegasnya.
Sebab sudah ada komitmen Bulog soal ini, jika kelurahan ada beras yang rusak atau tidak layak konsumsi mohon segera melaporkan ke pihaknya.
“Dan kita minta masyarakat penerima raskin apabila menemukan beras berkutu agar melaporkan langsung kekelurahan. Dan nantinya pihak kelurahan kita minta melaporkannya langsung ke Bulog. Kami pasti akan menggantikan dengan yang baru,’’ ucap Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Dumai, Tomi Despalingga, Jumat (8/8) kemaren kepada Dumai Pos.
Diapun mengatakan sebelum beras didistribusikan kepada warga, pihaknya selalu memeriksa seluruh karung beras setiap bulannya yang bakal dibagikan untuk warga Dumai.
‘’Kami selalu periksa dulu sebelum dibagikan. Kami memang tidak memungkiri kalau ada satu atau dua karung kualitasnya buruk, tetapi itu hanya kekhilafan karena cukup banyak juga yang kami periksa dan kemudian distribusikan,’’ ucapnya.
Ditambahkannya, beras yang didapat sendiri dipastikannya layak dikonsumsi. Pasalnya harus melalui uji klinis dulu sebelum diberikan kepada masyarakat. Diingatkan Tomi, dengan kejadian ini diharapkan masyarakat melaporkan langsung kekelurahan apabila aakualitas raskin tidak bagus. (d)
http://dumaipos.co/2014/08/bulog-gantikan-raskin-rusak/
Minggu, 10 Agustus 2014
Warga Cirebon Timur : Raskin Layak untuk Pakan Ternak
Sabtu, 9 Agustus 2014
CIREBON -- Warga Desa Sumurkondang, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon mengeluhkan buruknya kualitas beras untuk warga miskin (raskin) yang dibagiakan kepada mereka. Meskipun tak dapat membeli beras di pasar, warga terpaksa menolak raskin yang dinilai lebih layak untuk dijadikan pakan ternak itu.
Salah seorang warga, Iyah (30) mengatakan, ia sudah lama menjadi penerima raskin di Desa Sumurkondang. Namun baru kali ini raskin yang diterima berkualitas sangat buruk. "Berasnya berwarna kuning dengan bau yang tidak sedap dan banyak kutunya," tutur Iyah saat ditemui Jumat (8/8/2014).
Menurut Iyah, bau busuk dari beras tersebut jelas sangat mengganggu. Bahkan bau tersebut tak hilang setelah Iyah mencoba mencuci segenggam sampel beras yang menjadi jatahnya. Warna kuningnya pun rampak seperti beras yang terlalu lama disimpan dalam kondisi sangat lembab.
Iyah pun menegaskan bahwa ia akan segera mengembalikan raskin tersebut ke pihak desa untuk dikembalikan ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Cirebon sebagai penyalurnya. Ia berharap, Bulog bisa mengirimkan raskin pengganti dengan kualitas baik seperti sebelumnya.
Hal senada diungkapkan warga lain, Sumardi (40). Ia bahkan mengaku bahwa ayam peliharaannya saja tak mau memakan beras bau dan berkutu tersebut.
"Saya berpikiran bahwa beras seperti ini lebih cocok untuk pakan ayam, bukan makanan manusia. Setelah saya coba berika setengah kepal, ternyata ayam saya saja tak mau makan beras itu," ujarnya
Sementara itu puluhan warga lain juga mengeluhkan hal yang sama. Beruntung mereka sempat memeriksa raskin tersebut sebelum dibawa ke rumah, sehingga bisa langsung menolaknya.
"Jangankan warga, kami juga kecewa dengan kualitas raskin yang didistribusikan ke desa kami bulan ini," ujar Kuwu Desa Sumurkondang, Heriyanto.
Heriyanto menegaskan, kualitas raskin yang diterima warga desanya bulan ini memang sangat buruk dan lebih tepat untuk dijadikan pakant ternak. Oleh karena itu Heriyanto berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut dan mempertanyakannya ke pihak Bulog.
Menurut Heriyanto, raskin memang beras murah yang diperuntukan untuk warga tidak mampu. Namun bagaimanapun, mereka tetap manusia dan harus mengonsumsi makanan yang layak untuk manusia.
Di sisi lain, Heriyanto masih berpikiran positif dan menganggap kejadian tersebut sebagai kesalahan teknis distribusi. Ia berharap pengawasan distribusi dan kualitas raskin ke depan lebih diawasi ketat agar hal serupa tidak terulang lagi.
"Jangan karena murah, pengawasan kualitasnya tidak baik. Kami berharap pihak desa nantinya bisa mengawal distribusi raskin sejak dari gudang, sehingga tidak bermasalah setelah sampai di desa dan dibagikan ke masyarakat," tutur Heriyanto. PRLM
http://www.klikcirebon.net/2014/08/warga-cirebon-timur-raskin-layak-untuk.html
CIREBON -- Warga Desa Sumurkondang, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon mengeluhkan buruknya kualitas beras untuk warga miskin (raskin) yang dibagiakan kepada mereka. Meskipun tak dapat membeli beras di pasar, warga terpaksa menolak raskin yang dinilai lebih layak untuk dijadikan pakan ternak itu.
Salah seorang warga, Iyah (30) mengatakan, ia sudah lama menjadi penerima raskin di Desa Sumurkondang. Namun baru kali ini raskin yang diterima berkualitas sangat buruk. "Berasnya berwarna kuning dengan bau yang tidak sedap dan banyak kutunya," tutur Iyah saat ditemui Jumat (8/8/2014).
Menurut Iyah, bau busuk dari beras tersebut jelas sangat mengganggu. Bahkan bau tersebut tak hilang setelah Iyah mencoba mencuci segenggam sampel beras yang menjadi jatahnya. Warna kuningnya pun rampak seperti beras yang terlalu lama disimpan dalam kondisi sangat lembab.
Iyah pun menegaskan bahwa ia akan segera mengembalikan raskin tersebut ke pihak desa untuk dikembalikan ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Cirebon sebagai penyalurnya. Ia berharap, Bulog bisa mengirimkan raskin pengganti dengan kualitas baik seperti sebelumnya.
Hal senada diungkapkan warga lain, Sumardi (40). Ia bahkan mengaku bahwa ayam peliharaannya saja tak mau memakan beras bau dan berkutu tersebut.
"Saya berpikiran bahwa beras seperti ini lebih cocok untuk pakan ayam, bukan makanan manusia. Setelah saya coba berika setengah kepal, ternyata ayam saya saja tak mau makan beras itu," ujarnya
Sementara itu puluhan warga lain juga mengeluhkan hal yang sama. Beruntung mereka sempat memeriksa raskin tersebut sebelum dibawa ke rumah, sehingga bisa langsung menolaknya.
"Jangankan warga, kami juga kecewa dengan kualitas raskin yang didistribusikan ke desa kami bulan ini," ujar Kuwu Desa Sumurkondang, Heriyanto.
Heriyanto menegaskan, kualitas raskin yang diterima warga desanya bulan ini memang sangat buruk dan lebih tepat untuk dijadikan pakant ternak. Oleh karena itu Heriyanto berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut dan mempertanyakannya ke pihak Bulog.
Menurut Heriyanto, raskin memang beras murah yang diperuntukan untuk warga tidak mampu. Namun bagaimanapun, mereka tetap manusia dan harus mengonsumsi makanan yang layak untuk manusia.
Di sisi lain, Heriyanto masih berpikiran positif dan menganggap kejadian tersebut sebagai kesalahan teknis distribusi. Ia berharap pengawasan distribusi dan kualitas raskin ke depan lebih diawasi ketat agar hal serupa tidak terulang lagi.
"Jangan karena murah, pengawasan kualitasnya tidak baik. Kami berharap pihak desa nantinya bisa mengawal distribusi raskin sejak dari gudang, sehingga tidak bermasalah setelah sampai di desa dan dibagikan ke masyarakat," tutur Heriyanto. PRLM
http://www.klikcirebon.net/2014/08/warga-cirebon-timur-raskin-layak-untuk.html
Langganan:
Postingan (Atom)