Kamis, 24 Juli 2014
GARUT, TRIBUN - Bupati Garut Rudy Gunawan kecewa saat menemukan beras berwarna kekuningan di Gudang Bulog Kabupaten Garut, Kamis (24/7). Hal tersebut terjadi dalam rangkaian inspeksi mendadaknya ke sejumlah tempat untuk memeriksa kesiapan menjelang Idulfitri.
Awalnya, Bupati melakukan inspeksi mendadak ke pasar moderen Ramayana bersama tim dari sejumlah dinas. Mereka memeriksa sejumlah komoditas utama, terutama bahan pangan seperti daging sapi, daging ayam, dan makanan kemasan. Tidak ditemukan hal negatif di supermarket tersebut.
Inspeksi dilanjutkan ke Terminal Guntur dengan memeriksa kesiapan armada angkutan penumpang, mulai dari bus sampai angkutan umum. Bupati pun berbincang-bincang dengan sejumlah penumpang, supir, sampai penjual oleh-oleh, di sekitar terminal. Bupati mendapati seluruh angkutan umum menaikkan tarifnya, sesuai kesepakatan dengan para penumpangnya.
Inspeksi dilanjutkan ke Pasar Induk Guntur. Bupati menemukan kenaikan harga sejumlah bahan makanan. Harga ayam mencapai Rp 30 ribu per kilogram dan daging sapi mencapai Rp 93 ribu per kilogram. Kondisi pasar pun disesaki para pembeli walaupun becek setelah diguyur hujan deras.
Selanjutnya, Bupati dan timnya memantau sentra perajin tahu di Jayaraga. Tidak lama setelahnya, langsung mendatangi Gudang Bulog Kabupaten Garut. Bersama timnya, Bupati langsung meminta contoh beras yang akan didistribusikan kepada warga Kabupaten Garut tersebut. (sam)
http://jabar.tribunnews.com/2014/07/24/bupati-garut-kecewa-temukan-beras-berwarna-kuning-di-gudang-bulog
Jumat, 25 Juli 2014
Kamis, 24 Juli 2014
Distribusi Merusak Kualitas Raskin
Rabu, 23 Juli 2014
GUDANG BULOG: Tempat penyimpanan Raskin milik Bulog yang dapat menampung hingga 2000 ton di Jalan Tjilik Riwut Km 7,5 Kota Palangka Raya.
PALANGKA RAYA – Ditemukannya sejumlah Beras Miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi di masyarakat, diduga disebabkan proses pendistribusiannya. Terlebih diyakini kecil kemungkinan kerusakan ini terjadi dalam gudang penyimpanan, karena sistem dan tempatnya sudah sesuai standar.
“Adanya Raskin yang diterima masyarakat tidak layak untuk dikonsumsi, kemungkinan akibat proses distribusinya, baik yang lewat darat, laut dan sungai, seperti terkena air pada saat pengiriman dan ketika diserahkan kepada masyarakat baru hal ini terlihat,” kata Kepala Bulog Divre Kalteng Soejono kepada Kalteng Pos di kantornya, Senin (21/7).
Menurutnya, ratusan ton beras yang disalurkan ke masyarakat baru kali ini terjadi ada yang tidak layak dimakan. Ia menegaskan, dari 1.672 karung hanya ditemukan 3 karung raskin yang tidak layak dikonsumsi.
Hal itu bisa terjadi, kata dia, karena saat ini sudah tidak boleh lagi ada pemeriksaan mengambil sampel atau contoh dengan memakai gancu, karena akan ada penyusutan berat.
“Sebenarnya untuk hal ini sudah kita sosialisasikan, kalau ditemukan Raskin yang tidak layak konsumsi harus segera dilaporkan kepada petugas di titik bagi atau dapat langsung ke kami tergantung mana yang lebih mudah dan cepat tanpa dipungut biaya apapun, sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan penyaluran raskin,” kata Soejono.
Ditambahkannya, pendistribusian raskin dari gudang Bulog sampai titik distribusi tanggung jawab Bulog. Sedangkan dari titik distribusi ke titik bagi atau titik sasaran penerima tanggung jawab pelaksana titik bagi.
Di tempat terpisah, Noor Rahmadan, kepala gudang GBB Bukit Tunggal, menjelaskan penyimpanan di gudang Bulog hingga 2000 ton beras ini sesuai standar sistem penyimpanan. Selain itu, juga dilakukan penanganan hama dengan spraying rutin 1 bulan sekali dan fumigasi (memasukkan gas ke dalam sungkup) 3 bulan sekali kecuali jika ditemukan serangan hama yang sedang, maka akan dilakukan fumigasi secepatnya.
“Beras yang disimpan di gudang kami paling lama 6 bulan, dan fasilitas penyimpanan beras kami sudah sesuai standar serta layak dan dilakukan penanganan hama secara rutin, jadi kemungkinan kerusakan akibat penyimpanan sangat kecil,” tutur Noor Rahmadan.
Dijelaskan, dua gudang yang ada semuanya dalam kondisi baik, hanya pelaksanaan bongkar muat dan penyimpanan berasnya masih secara manual tidak menggunakan alat bantu apapun, mengandalkan 14 pekerja bongkar muat harian. (*/ryo/abe)
http://kaltengpos.web.id/berita/detail/9663/-distribusi-merusak-kualitas-raskin.html
GUDANG BULOG: Tempat penyimpanan Raskin milik Bulog yang dapat menampung hingga 2000 ton di Jalan Tjilik Riwut Km 7,5 Kota Palangka Raya.
PALANGKA RAYA – Ditemukannya sejumlah Beras Miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi di masyarakat, diduga disebabkan proses pendistribusiannya. Terlebih diyakini kecil kemungkinan kerusakan ini terjadi dalam gudang penyimpanan, karena sistem dan tempatnya sudah sesuai standar.
“Adanya Raskin yang diterima masyarakat tidak layak untuk dikonsumsi, kemungkinan akibat proses distribusinya, baik yang lewat darat, laut dan sungai, seperti terkena air pada saat pengiriman dan ketika diserahkan kepada masyarakat baru hal ini terlihat,” kata Kepala Bulog Divre Kalteng Soejono kepada Kalteng Pos di kantornya, Senin (21/7).
Menurutnya, ratusan ton beras yang disalurkan ke masyarakat baru kali ini terjadi ada yang tidak layak dimakan. Ia menegaskan, dari 1.672 karung hanya ditemukan 3 karung raskin yang tidak layak dikonsumsi.
Hal itu bisa terjadi, kata dia, karena saat ini sudah tidak boleh lagi ada pemeriksaan mengambil sampel atau contoh dengan memakai gancu, karena akan ada penyusutan berat.
“Sebenarnya untuk hal ini sudah kita sosialisasikan, kalau ditemukan Raskin yang tidak layak konsumsi harus segera dilaporkan kepada petugas di titik bagi atau dapat langsung ke kami tergantung mana yang lebih mudah dan cepat tanpa dipungut biaya apapun, sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan penyaluran raskin,” kata Soejono.
Ditambahkannya, pendistribusian raskin dari gudang Bulog sampai titik distribusi tanggung jawab Bulog. Sedangkan dari titik distribusi ke titik bagi atau titik sasaran penerima tanggung jawab pelaksana titik bagi.
Di tempat terpisah, Noor Rahmadan, kepala gudang GBB Bukit Tunggal, menjelaskan penyimpanan di gudang Bulog hingga 2000 ton beras ini sesuai standar sistem penyimpanan. Selain itu, juga dilakukan penanganan hama dengan spraying rutin 1 bulan sekali dan fumigasi (memasukkan gas ke dalam sungkup) 3 bulan sekali kecuali jika ditemukan serangan hama yang sedang, maka akan dilakukan fumigasi secepatnya.
“Beras yang disimpan di gudang kami paling lama 6 bulan, dan fasilitas penyimpanan beras kami sudah sesuai standar serta layak dan dilakukan penanganan hama secara rutin, jadi kemungkinan kerusakan akibat penyimpanan sangat kecil,” tutur Noor Rahmadan.
Dijelaskan, dua gudang yang ada semuanya dalam kondisi baik, hanya pelaksanaan bongkar muat dan penyimpanan berasnya masih secara manual tidak menggunakan alat bantu apapun, mengandalkan 14 pekerja bongkar muat harian. (*/ryo/abe)
http://kaltengpos.web.id/berita/detail/9663/-distribusi-merusak-kualitas-raskin.html
Rabu, 23 Juli 2014
6.000 PNS di Papua Terima Beras Busuk
Rabu, 23 Juli 2014
JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 6.000 pegawai negeri sipil di tujuh kabupaten di Papua terpaksa menerima beras dalam kondisi busuk yang tersimpan di gudang Perusahaan Daerah Irian Bhakti Jayawijaya. Total beras yang didatangkan dari Purbolinggo, Jawa Timur, dalam kondisi tidak layak tersebut sebanyak 28.000 ton.
Fakta itu ditemukan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua saat melaksanakan kunjungan kerja ke PT Irian Bhakti Jayawijaya pada 11 Juli lalu. Sebanyak 28.000 ton beras yang tersimpan di gudang milik badan usaha milik daerah itu didatangkan dari Depot Logistik Jayawijaya sejak Januari lalu.
”Kami sebenarnya hanya ingin mengecek aset-aset BUMD Irian Bhakti sesuai dengan fungsi Komisi C. Namun, saat mengecek gudang beras milik mereka, kami menemukan puluhan ribu ton beras yang didatangkan dari Dolog Cabang Jayawijaya dalam keadaan busuk dan berkutu,” kata Bob Pattipawae, anggota Komisi C DPRP, di Kota Jayapura, Selasa (22/7).
Bob mengatakan, 28.000 ton beras itu ditujukan ke semua PNS di tujuh kabupaten, yakni Jayawijaya, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. ”Setiap bulan, Irian Bhakti mengirimkan sebanyak 400 ton beras ke tujuh kabupaten itu. Seharusnya, beras tersebut sudah tak layak dikonsumsi. Saat dimasukkan ke dalam air, beras itu mengeluarkan bau busuk. Akibatnya, banyak PNS tak mau mengambil jatah beras milik mereka,” ujarnya.
Ia pun menambahkan, Komisi C DPRP akan menyampaikan temuan tersebut kepada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat ini.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat Benhur Ngkaimi mengatakan, dirinya belum menerima laporan temuan Komisi C DPRP terkait 28.000 ton beras dalam kondisi busuk tersebut. ”Saya akan berkoordinasi dengan pihak Dolog Jayawijaya terkait masalah itu. Apabila temuan tersebut benar, saya akan memerintahkan Dolog Jayawijaya mengganti seluruh beras busuk,” kata Benhur.
Benhur menyatakan, beras yang didatangkan dari Jawa dan Sulawesi Selatan biasanya tersimpan di gudang Bulog selama enam bulan hingga setahun.
Sementara itu, semua kabupaten dan kota di Sulawesi Utara menunggak pembayaran beras untuk warga miskin ke Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sulawesi Utara. Total tunggakan 15 kabupaten dan kota mencapai Rp 9,7 miliar, dengan tunggakan terbesar adalah Rp 1,5 miliar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas Pemerintah Sulawesi Utara Jemmy Kumendong, Senin lalu. (FLO/ZAL)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140723kompas/#/24/
JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 6.000 pegawai negeri sipil di tujuh kabupaten di Papua terpaksa menerima beras dalam kondisi busuk yang tersimpan di gudang Perusahaan Daerah Irian Bhakti Jayawijaya. Total beras yang didatangkan dari Purbolinggo, Jawa Timur, dalam kondisi tidak layak tersebut sebanyak 28.000 ton.
Fakta itu ditemukan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua saat melaksanakan kunjungan kerja ke PT Irian Bhakti Jayawijaya pada 11 Juli lalu. Sebanyak 28.000 ton beras yang tersimpan di gudang milik badan usaha milik daerah itu didatangkan dari Depot Logistik Jayawijaya sejak Januari lalu.
”Kami sebenarnya hanya ingin mengecek aset-aset BUMD Irian Bhakti sesuai dengan fungsi Komisi C. Namun, saat mengecek gudang beras milik mereka, kami menemukan puluhan ribu ton beras yang didatangkan dari Dolog Cabang Jayawijaya dalam keadaan busuk dan berkutu,” kata Bob Pattipawae, anggota Komisi C DPRP, di Kota Jayapura, Selasa (22/7).
Bob mengatakan, 28.000 ton beras itu ditujukan ke semua PNS di tujuh kabupaten, yakni Jayawijaya, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. ”Setiap bulan, Irian Bhakti mengirimkan sebanyak 400 ton beras ke tujuh kabupaten itu. Seharusnya, beras tersebut sudah tak layak dikonsumsi. Saat dimasukkan ke dalam air, beras itu mengeluarkan bau busuk. Akibatnya, banyak PNS tak mau mengambil jatah beras milik mereka,” ujarnya.
Ia pun menambahkan, Komisi C DPRP akan menyampaikan temuan tersebut kepada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat ini.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat Benhur Ngkaimi mengatakan, dirinya belum menerima laporan temuan Komisi C DPRP terkait 28.000 ton beras dalam kondisi busuk tersebut. ”Saya akan berkoordinasi dengan pihak Dolog Jayawijaya terkait masalah itu. Apabila temuan tersebut benar, saya akan memerintahkan Dolog Jayawijaya mengganti seluruh beras busuk,” kata Benhur.
Benhur menyatakan, beras yang didatangkan dari Jawa dan Sulawesi Selatan biasanya tersimpan di gudang Bulog selama enam bulan hingga setahun.
Sementara itu, semua kabupaten dan kota di Sulawesi Utara menunggak pembayaran beras untuk warga miskin ke Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sulawesi Utara. Total tunggakan 15 kabupaten dan kota mencapai Rp 9,7 miliar, dengan tunggakan terbesar adalah Rp 1,5 miliar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas Pemerintah Sulawesi Utara Jemmy Kumendong, Senin lalu. (FLO/ZAL)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140723kompas/#/24/
Bulog Papua Tidak Tahu,28 Ribu Ton Beras Busuk
Rabu, 23 Juli 2014
JAYAPURA [PAPOS] – Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat sama sekali tidak mengetahui temuan 28 ribu ton beras bulog yang sudah dalam keadaan busuk, berkutu dan tak layak konsumsi di gudang milik PD Irian Bhakti cabang Wamena.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi mengklaim, pihaknya baru mengetahui lewat media soal adanya temuan beras bulog dalam keadaan rusak dan tidak pantas dikonsumsi, pada gudang milik PD Irian Bhakti di Wamena.
“Kami baru mengetahui lewat media dan akan mengecek langsung lewat sub bulog di Wamena,” ungkap Benhur Ngkaimi kepada wartawan, Selasa (22/7/2017).
Benhur menyampaikan, mekanisme di bulog sudah sangat jelas, bilamana ada pihak-pihak yang menemukan beras kurang layak atau rusak, segera dilaporkan dan bulog siap mengganti.
“Kita kan sudah punya mekanisme. Kita sudah sampaikan beras apapun yang kira-kira ditemukan kurang layak, silahkan dilaporkan dan kita siap ganti,” tegas Benhur.
Ia menjelaskan beras-beras bulog itu dapat tersimpan 6 bulan atau hingga 1 tahun, itu bila tersimpan di gudang dolog. Sebab mereka punya sistim penyimpanan yang terkontrol dan selalu diawasi. Berbeda dengan gudang penyimpanan pihak lain.
Ngkaimi yang sebelumnya menjabat 14 bulan di Bulog Kadivre Sulawesi Utara menambahkan, apalagi Papua yang bukan daerah sentra dan masih tergantung atau ketergantungan dengan daerah-daerah luar Papua seperti pulau Jawa dan Sulawesi Selatan sangat tinggi.
“Kebutuhan kita setahun itu kurang lebih 200 ribu ton untuk Papua dan Papua Barat,” katanya merinci.
Benhur bilang untuk di tanah Papua baru bisa menghasilkan produksi sendiri kurang lebih 30 ribu ton, itu pun hanya Merauke kurang lebih 29 ribu ton, Manokwari seribuan ton dan Nabire 200 ton hingga 300 ton tiap tahun.
Artinya kita di Papua itu harus datangkan kurang lebih 170 ribu ton dari Jawa dan Sulsel. Menurutnya beras adalah barang organik, dan sudah pasti di-atas 3 bulan tentu mengalami penurunan kualitas. Sehingga dengan begitu bulog sadar, tahu hal itu akan terjadi, maka pihaknya selalu memperingatkan kepada semua pihak bila ditemukan beras yang tidak layak silahkan melapor dan siap diganti.
“Kami pun warning kepada teman-teman, PNS maupun beras raskin, ya monggo, kalau ada yang ditemukan kualitasnya di-bawah menurut teman-teman laporkan saja akan kita ganti,” demikian Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi. [jen]
http://www.papuapos.com/index.php/utama/item/4692-bulog-papua-tidak-tahu28-ribu-ton-beras-busuk
JAYAPURA [PAPOS] – Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat sama sekali tidak mengetahui temuan 28 ribu ton beras bulog yang sudah dalam keadaan busuk, berkutu dan tak layak konsumsi di gudang milik PD Irian Bhakti cabang Wamena.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi mengklaim, pihaknya baru mengetahui lewat media soal adanya temuan beras bulog dalam keadaan rusak dan tidak pantas dikonsumsi, pada gudang milik PD Irian Bhakti di Wamena.
“Kami baru mengetahui lewat media dan akan mengecek langsung lewat sub bulog di Wamena,” ungkap Benhur Ngkaimi kepada wartawan, Selasa (22/7/2017).
Benhur menyampaikan, mekanisme di bulog sudah sangat jelas, bilamana ada pihak-pihak yang menemukan beras kurang layak atau rusak, segera dilaporkan dan bulog siap mengganti.
“Kita kan sudah punya mekanisme. Kita sudah sampaikan beras apapun yang kira-kira ditemukan kurang layak, silahkan dilaporkan dan kita siap ganti,” tegas Benhur.
Ia menjelaskan beras-beras bulog itu dapat tersimpan 6 bulan atau hingga 1 tahun, itu bila tersimpan di gudang dolog. Sebab mereka punya sistim penyimpanan yang terkontrol dan selalu diawasi. Berbeda dengan gudang penyimpanan pihak lain.
Ngkaimi yang sebelumnya menjabat 14 bulan di Bulog Kadivre Sulawesi Utara menambahkan, apalagi Papua yang bukan daerah sentra dan masih tergantung atau ketergantungan dengan daerah-daerah luar Papua seperti pulau Jawa dan Sulawesi Selatan sangat tinggi.
“Kebutuhan kita setahun itu kurang lebih 200 ribu ton untuk Papua dan Papua Barat,” katanya merinci.
Benhur bilang untuk di tanah Papua baru bisa menghasilkan produksi sendiri kurang lebih 30 ribu ton, itu pun hanya Merauke kurang lebih 29 ribu ton, Manokwari seribuan ton dan Nabire 200 ton hingga 300 ton tiap tahun.
Artinya kita di Papua itu harus datangkan kurang lebih 170 ribu ton dari Jawa dan Sulsel. Menurutnya beras adalah barang organik, dan sudah pasti di-atas 3 bulan tentu mengalami penurunan kualitas. Sehingga dengan begitu bulog sadar, tahu hal itu akan terjadi, maka pihaknya selalu memperingatkan kepada semua pihak bila ditemukan beras yang tidak layak silahkan melapor dan siap diganti.
“Kami pun warning kepada teman-teman, PNS maupun beras raskin, ya monggo, kalau ada yang ditemukan kualitasnya di-bawah menurut teman-teman laporkan saja akan kita ganti,” demikian Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi. [jen]
http://www.papuapos.com/index.php/utama/item/4692-bulog-papua-tidak-tahu28-ribu-ton-beras-busuk
Minggu, 20 Juli 2014
Jaringan Pencurian Beras Raskin Terbongkar
Sabtu, 19 Juli 2014
RMOL. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya, berhasil mengungkap jaringan pencurian beras untuk rakyat miskin (raskin), Sabtu siang.
Dua orang pelaku dan 300 kilogram raskin yang diangkut dua unit truk diamankan polisi. Selain itu, polisi juga menyegel gudang yang digunakan untuk penyimpanan raskin.
Ya, gudang beras itu milik Asep Ayo di Jalan Karikil, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Di dalam gudang tersebut polisi menemukan puluhan ton beras raskin, ratusan karung berlogo Bulog dan mesin jahit khusus untuk karung Bulog.
Rencananya, beras bersubsidi tersebut akan dijual kepada masyarakat seharga Rp 3 ribu per kilogram dan sebagian lainnya dijual kepada pengusaha yang sudah bermitra dengan Bulog Tasikmalaya.
Penangkapannya berawal dari laporan warga yang curiga karena setiap membeli raskin per karung yang beratnya 15 kilogram, selalu berkurang dua hingga tiga kilo gram.
Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan.
Akhirnya seorang sopir dan mobil truk diamankan ketika hendak mendistribusikan raskin ke Kantor Desa Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Kapolres Tasikmalaya AKBP Widjonarko, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara karung disobek kemudian memasukan alat khusus dan beras curian terkumpul.
Polisi masih masih melakukan penyelidikan lebih intensif, karena diduga pemilik gudang yang kini masih buron ada keterkaitan dengan oknum pegawai Bulog Tasikmalaya. [zul]
RMOL. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya, berhasil mengungkap jaringan pencurian beras untuk rakyat miskin (raskin), Sabtu siang.
Dua orang pelaku dan 300 kilogram raskin yang diangkut dua unit truk diamankan polisi. Selain itu, polisi juga menyegel gudang yang digunakan untuk penyimpanan raskin.
Ya, gudang beras itu milik Asep Ayo di Jalan Karikil, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Di dalam gudang tersebut polisi menemukan puluhan ton beras raskin, ratusan karung berlogo Bulog dan mesin jahit khusus untuk karung Bulog.
Rencananya, beras bersubsidi tersebut akan dijual kepada masyarakat seharga Rp 3 ribu per kilogram dan sebagian lainnya dijual kepada pengusaha yang sudah bermitra dengan Bulog Tasikmalaya.
Penangkapannya berawal dari laporan warga yang curiga karena setiap membeli raskin per karung yang beratnya 15 kilogram, selalu berkurang dua hingga tiga kilo gram.
Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan.
Akhirnya seorang sopir dan mobil truk diamankan ketika hendak mendistribusikan raskin ke Kantor Desa Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Kapolres Tasikmalaya AKBP Widjonarko, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara karung disobek kemudian memasukan alat khusus dan beras curian terkumpul.
Polisi masih masih melakukan penyelidikan lebih intensif, karena diduga pemilik gudang yang kini masih buron ada keterkaitan dengan oknum pegawai Bulog Tasikmalaya. [zul]
Jumat, 18 Juli 2014
Dugaan Korupsi Bulog Divre Sumut Mengemuka
Jumat, 18 Juli 2014
Medan-ORBIT: Indonesia pernah diguncang kasus Buloggate. Kini Provinsi Sumatera Utara tampaknya juga akan mengurusi persoalan yang ada di Badan Urusan Logistik Divisi Regional I Sumut (Bulog Divre I Sumut). Belakangan ini, persoalan yang ada di Bulog Divre Sumut terungkap ke permukaan. Dari informasi dihimpun Harian Orbit hingga Rabu (16/7), masyarakat mempertanyakan distribusi beras untuk orang miskin (raskin) yang disalurkan setiap tahunnya.
Kata Aktivis Barisan Rakyat Pemantau Aparatur Korupsi (Barapaksi) Otti S Batubara, tahun 2013 masyarakat yang berhak seharusnya memperoleh raskin sebanyak 15 kali dalam setahun. Namun nyatanya, Bulog hanya menyalurkan sebanyak 12 kali dalam tahun itu.
”Ke mana penyaluran 3 kali lagi itu. Seharusnya jatah tersebut diberikan kepada masyarakat,” kata Otti tanpa merinci jumlah anggaran untuk penyaluran raskin tersebut.
Tambah Otti, prosedur pendistribusian raskin ke sejumlah wilayah di Sumut juga dipertanyakan. Kata Otti, mendistribusikan raskin itu tentunya memerlukan armada angkutan yang tidak sedikit jumlahnya.
Kemudian, dari armada angkutan darat atau pun laut, Otti juga mempertanyakan pengadaan bahanbakar untuk armada angkutan tersebut.
”Nah, pengadaan armada angkutan beserta bahanbakarnya itu bagaimana mekanismenya. Apakah ini proses tender atau penunjukan langsung. Jika penunjukan langsung, ini menyalah karena sudah pasti untuk armada dan bahanbakarnya membutuhkan biaya miliaran rupiah dalam setahun,” terang Otti.
Tak hanya itu, pertanyaan yang sama juga diungkap elemen Forum Komunitas Orang Miskin (Formikom) Sumut, Lipen Simanjuntak. Bahkan dikatakan Lipen, pada tahun 2013 masyarakat penerima raskin hanya memperoleh 12 kali pembagian raskin dari 15 kali yang seharusnya.
”Jika sudah begini, kami menganggap ada dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Bulog Sumut beserta mitra kerjanya selama ini,” kata Lipen.
Di sisi lain, Lipen juga membeberkan kualitas raskin yang diterima masyarakat yang tidak laik konsumsi. ”Dari hasil temuan dimasyarakat, raskin yang diterima masyarakat banyak yang berkutu dan tidak layak konsumsi,” katanya.
Meninggal di Kampung
Untuk itu, Lipen dan Formikom akan menggelar aksi demonstrasi ke Bulog Divre Sumut Jalan Gatot Subroto Medan pada Kamis (hari ini-red) untuk mempertanyakan persoalan itu kepada pimpinan Bulog.
”Makanya kami akan demo karena pertanyaan ini tidak pernah ditanggapi,” kata Lipen.
Harian Orbit dalam dua hari ini mengkonfirmasi langsung ke Bulog Divre Sumut. Hari pertama konfirmasi pada Selasa (15/7), Harian Orbit berusaha menjumpai Kabag Humas Bulog Divre I Sumut Rudy Adlyn Damanik. Namun dia tak berada di tempat.
Salah satu pegawai Bulog Divre Sumut, I Purba mengatakan seluruh pimpinan dan humas sedang pergi ke luar kantor untuk menghadiri suatu acara.
”Semua pergi bang, humasnya pun tidak ada. Besok saja lah datang,” kata pegawai itu.
Konfirmasi kedua pada Rabu (16/7) Harian Orbit kembali mendatangi Kantor Bulog Divre Sumut. Namun salah seorang petugas sekuriti yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan humas tidak juga bisa ditemui karena tidak berada di tempat. ”Humasnya mungkin keluar rapat,” katanya.
Tidak berapa lama, Harian Orbit mencoba masuk ke ruangan. Namun petugas sekuriti mengeluarkan pernyataan berbeda. ”Katanya dalam seminggu dia (humas) tidak masuk karena keluarganya ada yang meninggal di kampung,” ujarnya.
Harian Orbit pun mengkonfirmasi humas Rudy Adlyn Damanik ke nomor selulernya di nomor 082162174xxx. Namun tak ada tanggapan atas sambungan telepon dan pesan yang terkirim.Om-Jam
http://www.harianorbit.com/dugaan-korupsi-bulog-divre-sumut-mengemuka/
Medan-ORBIT: Indonesia pernah diguncang kasus Buloggate. Kini Provinsi Sumatera Utara tampaknya juga akan mengurusi persoalan yang ada di Badan Urusan Logistik Divisi Regional I Sumut (Bulog Divre I Sumut). Belakangan ini, persoalan yang ada di Bulog Divre Sumut terungkap ke permukaan. Dari informasi dihimpun Harian Orbit hingga Rabu (16/7), masyarakat mempertanyakan distribusi beras untuk orang miskin (raskin) yang disalurkan setiap tahunnya.
Kata Aktivis Barisan Rakyat Pemantau Aparatur Korupsi (Barapaksi) Otti S Batubara, tahun 2013 masyarakat yang berhak seharusnya memperoleh raskin sebanyak 15 kali dalam setahun. Namun nyatanya, Bulog hanya menyalurkan sebanyak 12 kali dalam tahun itu.
”Ke mana penyaluran 3 kali lagi itu. Seharusnya jatah tersebut diberikan kepada masyarakat,” kata Otti tanpa merinci jumlah anggaran untuk penyaluran raskin tersebut.
Tambah Otti, prosedur pendistribusian raskin ke sejumlah wilayah di Sumut juga dipertanyakan. Kata Otti, mendistribusikan raskin itu tentunya memerlukan armada angkutan yang tidak sedikit jumlahnya.
Kemudian, dari armada angkutan darat atau pun laut, Otti juga mempertanyakan pengadaan bahanbakar untuk armada angkutan tersebut.
”Nah, pengadaan armada angkutan beserta bahanbakarnya itu bagaimana mekanismenya. Apakah ini proses tender atau penunjukan langsung. Jika penunjukan langsung, ini menyalah karena sudah pasti untuk armada dan bahanbakarnya membutuhkan biaya miliaran rupiah dalam setahun,” terang Otti.
Tak hanya itu, pertanyaan yang sama juga diungkap elemen Forum Komunitas Orang Miskin (Formikom) Sumut, Lipen Simanjuntak. Bahkan dikatakan Lipen, pada tahun 2013 masyarakat penerima raskin hanya memperoleh 12 kali pembagian raskin dari 15 kali yang seharusnya.
”Jika sudah begini, kami menganggap ada dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Bulog Sumut beserta mitra kerjanya selama ini,” kata Lipen.
Di sisi lain, Lipen juga membeberkan kualitas raskin yang diterima masyarakat yang tidak laik konsumsi. ”Dari hasil temuan dimasyarakat, raskin yang diterima masyarakat banyak yang berkutu dan tidak layak konsumsi,” katanya.
Meninggal di Kampung
Untuk itu, Lipen dan Formikom akan menggelar aksi demonstrasi ke Bulog Divre Sumut Jalan Gatot Subroto Medan pada Kamis (hari ini-red) untuk mempertanyakan persoalan itu kepada pimpinan Bulog.
”Makanya kami akan demo karena pertanyaan ini tidak pernah ditanggapi,” kata Lipen.
Harian Orbit dalam dua hari ini mengkonfirmasi langsung ke Bulog Divre Sumut. Hari pertama konfirmasi pada Selasa (15/7), Harian Orbit berusaha menjumpai Kabag Humas Bulog Divre I Sumut Rudy Adlyn Damanik. Namun dia tak berada di tempat.
Salah satu pegawai Bulog Divre Sumut, I Purba mengatakan seluruh pimpinan dan humas sedang pergi ke luar kantor untuk menghadiri suatu acara.
”Semua pergi bang, humasnya pun tidak ada. Besok saja lah datang,” kata pegawai itu.
Konfirmasi kedua pada Rabu (16/7) Harian Orbit kembali mendatangi Kantor Bulog Divre Sumut. Namun salah seorang petugas sekuriti yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan humas tidak juga bisa ditemui karena tidak berada di tempat. ”Humasnya mungkin keluar rapat,” katanya.
Tidak berapa lama, Harian Orbit mencoba masuk ke ruangan. Namun petugas sekuriti mengeluarkan pernyataan berbeda. ”Katanya dalam seminggu dia (humas) tidak masuk karena keluarganya ada yang meninggal di kampung,” ujarnya.
Harian Orbit pun mengkonfirmasi humas Rudy Adlyn Damanik ke nomor selulernya di nomor 082162174xxx. Namun tak ada tanggapan atas sambungan telepon dan pesan yang terkirim.Om-Jam
http://www.harianorbit.com/dugaan-korupsi-bulog-divre-sumut-mengemuka/
Komisi IV DPR Temukan Sejumlah Masalah Dalam Pengadaan Beras Bulog di NTB
Jumat, 18 Juli 2014
Komisi IV DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam pengadaan beras Bulog di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Provinsi NTB, Rabu (16/7).
"Permasalahan tersebut diantaranya kondisi beras yang ada di gudang Bulog NTB yang ternyata masih terdapat menir di beberapa contoh karung beras yang kita lihat. Padahal seharusnya Bulog memiliki quality control untuk menyaring bahkan menolak beras dari mitra kerja yang tidak bagus," kata Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam di Lombok, NTB.
Ditambahkan Ibnu, meski beras dalam Bulog ini termasuk dalam raskin (beras untuk rakyat miskin), namun bukan berarti kualitasnya dikesampingkan begitu saja. Selain itu, Tim Kunker Komisi IV DPR juga menemukan ada beberapa karung beras yang sampul belakangnya (back cover) tidak mencantumkan perusahaan yang menjadi mitra kerja Bulog dalam menyediakan beras.
Padahal menurut Politisi dari Fraksi PKB ini,dalam SOP (Standard Operational Procedure) yang telah disepakati bahwa identitas perusahaan mitra Bulog yang menjadi penyedia beras wajib mencantumkan pada setiap karung beras.
Hal ini untuk mengetahui kualitas beras dari masing-masing mitra kerja Bulog. Dengan begitu jika ditemukan beras dengan kualitas yang sangat rendah dapat segera diketahui perusahaan penyedianya, sehingga ke depannya Bulog dapat mengevaluasi kembali kerjasama atau proses kemitraannya dengan perusahaan tersebut.
Sementara itu, Direktur Keuangan Bulog, Budi Purwanto yang ikut mendampingi Tim Kunker Komisi IV DPR mengatakan, akan segera menindaklanjuti temuan dari DPR tersebut dengan mengevaluasi beberapa mitra kerjanya yang memang belum seutuhnya menjalankan SOP yang telah disepakati bersama. Hal tersebut semata untuk memberikan pelayanan terbaik pada rakyat Indonesia secara keseluruhan.(Ayu)
http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2014/jul/18/8415/komisi-iv-dpr-temukan-sejumlah-masalah-dalam-pengadaan-beras-bulog-di-ntb
Komisi IV DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam pengadaan beras Bulog di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Provinsi NTB, Rabu (16/7).
"Permasalahan tersebut diantaranya kondisi beras yang ada di gudang Bulog NTB yang ternyata masih terdapat menir di beberapa contoh karung beras yang kita lihat. Padahal seharusnya Bulog memiliki quality control untuk menyaring bahkan menolak beras dari mitra kerja yang tidak bagus," kata Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam di Lombok, NTB.
Ditambahkan Ibnu, meski beras dalam Bulog ini termasuk dalam raskin (beras untuk rakyat miskin), namun bukan berarti kualitasnya dikesampingkan begitu saja. Selain itu, Tim Kunker Komisi IV DPR juga menemukan ada beberapa karung beras yang sampul belakangnya (back cover) tidak mencantumkan perusahaan yang menjadi mitra kerja Bulog dalam menyediakan beras.
Padahal menurut Politisi dari Fraksi PKB ini,dalam SOP (Standard Operational Procedure) yang telah disepakati bahwa identitas perusahaan mitra Bulog yang menjadi penyedia beras wajib mencantumkan pada setiap karung beras.
Hal ini untuk mengetahui kualitas beras dari masing-masing mitra kerja Bulog. Dengan begitu jika ditemukan beras dengan kualitas yang sangat rendah dapat segera diketahui perusahaan penyedianya, sehingga ke depannya Bulog dapat mengevaluasi kembali kerjasama atau proses kemitraannya dengan perusahaan tersebut.
Sementara itu, Direktur Keuangan Bulog, Budi Purwanto yang ikut mendampingi Tim Kunker Komisi IV DPR mengatakan, akan segera menindaklanjuti temuan dari DPR tersebut dengan mengevaluasi beberapa mitra kerjanya yang memang belum seutuhnya menjalankan SOP yang telah disepakati bersama. Hal tersebut semata untuk memberikan pelayanan terbaik pada rakyat Indonesia secara keseluruhan.(Ayu)
http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2014/jul/18/8415/komisi-iv-dpr-temukan-sejumlah-masalah-dalam-pengadaan-beras-bulog-di-ntb
Polres Tasikmalaya Segel Gudang Raskin Hasil Curian
Jumat, 18 Juli 2014
RMOL. Jajaran kepolisian Polres Tasikmalaya Kabupaten menangkap dan menyegel gudang Bulog berada di Kampung Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
Dari hasil pemeriksaan, gudang tersebut ternyata dijadikan sebagai tempat penampungan pencurian beras miskin (raskin).
Informasi yang diperoleh di lapangan, petugas Desa Sukaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mengeluhkan banyaknya penyusutan raskin yang dikirim dari Bulog. Bahkan dalam satu karung penyusut sebanyak 1-2 kilogram.
Para pelaku tersebut di antaranya adalah Jaj (42) supir, Did (36) kernet dan Aa (50) selaku pemilik gudang.
Mereka melakukan aksinya dengan cara melubangi karung-karung raskin yang akan dikirimkan ke masing-masing desa. Saat di perjalanan, raskin yang jadi target dipindahkan terlebih dulu ke karung bermerk bulog.
"Keduanya menyimpan di penampungan gudang dan menjual kepada penadah di Mangkubumi," kata AKBP Wijonarko.
Kepala Gudang Sub Divre III Ciamis, E Rahmawan saat dihubungi mengaku kerap menerima laporan volume raskin menyusut.
"Banyak laporan dari desa dan kelurahan selalu mengeluhkan kurangnya berat beras yang dikirimkan," katanya.
Rahmawan memastikan, gudang yang disegel itu bukan salah satu rekanan Bulog.
"Diperkirakan gudang itu ilegal dan beras yang dikirim ke Bulog harus sesuai standar operasional prosedur (SOP) termasuk harus mengecek kadar air dari beras," pungkasnya.[wid]
http://jabar.rmol.co/read/2014/07/18/164511/Polres-Tasikmalaya-Segel-Gudang-Raskin-Hasil-Curian-
RMOL. Jajaran kepolisian Polres Tasikmalaya Kabupaten menangkap dan menyegel gudang Bulog berada di Kampung Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
Dari hasil pemeriksaan, gudang tersebut ternyata dijadikan sebagai tempat penampungan pencurian beras miskin (raskin).
Informasi yang diperoleh di lapangan, petugas Desa Sukaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mengeluhkan banyaknya penyusutan raskin yang dikirim dari Bulog. Bahkan dalam satu karung penyusut sebanyak 1-2 kilogram.
Para pelaku tersebut di antaranya adalah Jaj (42) supir, Did (36) kernet dan Aa (50) selaku pemilik gudang.
Mereka melakukan aksinya dengan cara melubangi karung-karung raskin yang akan dikirimkan ke masing-masing desa. Saat di perjalanan, raskin yang jadi target dipindahkan terlebih dulu ke karung bermerk bulog.
"Keduanya menyimpan di penampungan gudang dan menjual kepada penadah di Mangkubumi," kata AKBP Wijonarko.
Kepala Gudang Sub Divre III Ciamis, E Rahmawan saat dihubungi mengaku kerap menerima laporan volume raskin menyusut.
"Banyak laporan dari desa dan kelurahan selalu mengeluhkan kurangnya berat beras yang dikirimkan," katanya.
Rahmawan memastikan, gudang yang disegel itu bukan salah satu rekanan Bulog.
"Diperkirakan gudang itu ilegal dan beras yang dikirim ke Bulog harus sesuai standar operasional prosedur (SOP) termasuk harus mengecek kadar air dari beras," pungkasnya.[wid]
http://jabar.rmol.co/read/2014/07/18/164511/Polres-Tasikmalaya-Segel-Gudang-Raskin-Hasil-Curian-
Rabu, 16 Juli 2014
Aneh, Kalau Bulog Tak Tahu Aturan Menperindag
Selasa, 15 Juli 2014
Zulkarnaen Ajak DPRD Kota Pontianak Bentuk Pansus
Pontianak. Anggota Komisi B yang membidangi ekonomi DPRD Kalbar, Zulkarnaen Siregar SH MH menganggap Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Kalbar tidak transparan dalam proses pengadaan gula ke Kalbar. Terlebih gula yang diimpor Bulog melalui CV Agro Abadi berasal dari Thailand yang juga banyak beredar di Kalbar dengan cara ilegal.
“Saya menyesalkan kalau memang betul Bulog tidak mengetahui aturan yang dibuat Kementerian Perdagangan, ini sangat-sangat aneh. Sedangkan Bulog itu seharusnya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengimpor kebutuhan pangan, khususnya gula,” kata Zulkarnaen menjawab Harian Rakyat Kalbar, Senin (14/7).
Legislator Partai Golkar itu mengaku geram atas tindakan Bulog Kalbar, karena gula yang asal Thailand yang beredar saat ini mengancam kesehatan masyarakat. Sebab gula tersebut mestinya untuk industri, malah dikonsumsi masyarakat.
“Apalagi berkaitan dengan rafinasi yang tidak boleh dikonsumsi masyarakat secara langsung. Sementara Bulog menyatakan itu untuk konsumsi masyarakat menghadapi lebaran. Nah ini berarti Bulog sudah menyalahi aturan, sama dengan ingin membunuh rakyat Kalbar,” tegasnya.
Politisi Kota Pontianak ini mengajak jajaran DPRD Kalbar maupun Kota Pontianak untuk membentuk panitia khusus (Pansus), guna menuntaskan praktik penyelundupan gula ilegal di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak. Dengan adanya kewenangan Bulog yang memfasilitasi para pengusaha gula di Kalbar, berpotensi besar dimanfaatkan oleh pengusaha lainnya untuk memasok gula ilegal ke Kalbar.
“Ini sangat kita sesalkan kenapa Bulog tidak memerhatikan hajat hidup orang banyak, tentang kesehatan nyawa manusia. Sebaiknya kita di Kalbar khususnya DPR Kota Pontianak dan provinsi sekarang membentuk Pansus, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Jangan biarkan lagi perampok-perampok berkeliaran di Kalbar, jangan biarkan penyelundup-penyelundup bisa hidup di Kalbar,” tegas Zulkarnaen.
Zulkarnaen mengapresiasi kinerja dan komitmen Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto yang berani mengusut sejumlah kasus kejahatan ekonomi, meski baru menjabat beberapa bulan di Kalbar.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolda yang baru ini. Kapolda yang tegas seperti ini yang kita harapkan. Tapi jangan sampai ketegasan Pak Kapolda itu dilunturkan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah yang tidak benar di Kalbar ini,” ucapnya.
Zulkarnaen meminta aparat penegak hukum lainnya di Kalbar juga tidak berpangku tangan. Sehingga kejahatan penyelundupan barang ilegal dapat diminimalisir. Sebab begitu banyak celah untuk memasukkan barang ilegal, karena geografis Kalbar berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.
“Kota Pontianak ini sudah menjadi sarangnya penyamun, penyelundup gula. Tapi dengan masuknya Kapolda baru ini, saya acungkan jempol. Jangan pernah diam terhadap indikasi-indikasi kejahatan. Lawan perampok-perampok uang negara, termasuk Bulog kalau memang salah. Kita angkat kasus ini ke permukaan agar diproses secara hukum dan saya berharap Kapolda Kalbar ikut menyoroti impor gula Thailand yang dilakukan Bulog Kalbar ini,” kata Zulkarnaen.
Laporan: Andreas
Editor: Hamka Saptono
http://www.rakyat-kalbar.com/patroli/150714/aneh-kalau-bulog-tak-tahu-aturan-menperindag
Zulkarnaen Ajak DPRD Kota Pontianak Bentuk Pansus
Pontianak. Anggota Komisi B yang membidangi ekonomi DPRD Kalbar, Zulkarnaen Siregar SH MH menganggap Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Kalbar tidak transparan dalam proses pengadaan gula ke Kalbar. Terlebih gula yang diimpor Bulog melalui CV Agro Abadi berasal dari Thailand yang juga banyak beredar di Kalbar dengan cara ilegal.
“Saya menyesalkan kalau memang betul Bulog tidak mengetahui aturan yang dibuat Kementerian Perdagangan, ini sangat-sangat aneh. Sedangkan Bulog itu seharusnya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengimpor kebutuhan pangan, khususnya gula,” kata Zulkarnaen menjawab Harian Rakyat Kalbar, Senin (14/7).
Legislator Partai Golkar itu mengaku geram atas tindakan Bulog Kalbar, karena gula yang asal Thailand yang beredar saat ini mengancam kesehatan masyarakat. Sebab gula tersebut mestinya untuk industri, malah dikonsumsi masyarakat.
“Apalagi berkaitan dengan rafinasi yang tidak boleh dikonsumsi masyarakat secara langsung. Sementara Bulog menyatakan itu untuk konsumsi masyarakat menghadapi lebaran. Nah ini berarti Bulog sudah menyalahi aturan, sama dengan ingin membunuh rakyat Kalbar,” tegasnya.
Politisi Kota Pontianak ini mengajak jajaran DPRD Kalbar maupun Kota Pontianak untuk membentuk panitia khusus (Pansus), guna menuntaskan praktik penyelundupan gula ilegal di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak. Dengan adanya kewenangan Bulog yang memfasilitasi para pengusaha gula di Kalbar, berpotensi besar dimanfaatkan oleh pengusaha lainnya untuk memasok gula ilegal ke Kalbar.
“Ini sangat kita sesalkan kenapa Bulog tidak memerhatikan hajat hidup orang banyak, tentang kesehatan nyawa manusia. Sebaiknya kita di Kalbar khususnya DPR Kota Pontianak dan provinsi sekarang membentuk Pansus, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Jangan biarkan lagi perampok-perampok berkeliaran di Kalbar, jangan biarkan penyelundup-penyelundup bisa hidup di Kalbar,” tegas Zulkarnaen.
Zulkarnaen mengapresiasi kinerja dan komitmen Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto yang berani mengusut sejumlah kasus kejahatan ekonomi, meski baru menjabat beberapa bulan di Kalbar.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolda yang baru ini. Kapolda yang tegas seperti ini yang kita harapkan. Tapi jangan sampai ketegasan Pak Kapolda itu dilunturkan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah yang tidak benar di Kalbar ini,” ucapnya.
Zulkarnaen meminta aparat penegak hukum lainnya di Kalbar juga tidak berpangku tangan. Sehingga kejahatan penyelundupan barang ilegal dapat diminimalisir. Sebab begitu banyak celah untuk memasukkan barang ilegal, karena geografis Kalbar berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.
“Kota Pontianak ini sudah menjadi sarangnya penyamun, penyelundup gula. Tapi dengan masuknya Kapolda baru ini, saya acungkan jempol. Jangan pernah diam terhadap indikasi-indikasi kejahatan. Lawan perampok-perampok uang negara, termasuk Bulog kalau memang salah. Kita angkat kasus ini ke permukaan agar diproses secara hukum dan saya berharap Kapolda Kalbar ikut menyoroti impor gula Thailand yang dilakukan Bulog Kalbar ini,” kata Zulkarnaen.
Laporan: Andreas
Editor: Hamka Saptono
http://www.rakyat-kalbar.com/patroli/150714/aneh-kalau-bulog-tak-tahu-aturan-menperindag
Selasa, 15 Juli 2014
Siapa yg suka dan siapa yg tidak: Uang Raskin atau Beras Raskin?
Selasa, 15 Juli 2014
Uang raskin jelas lebih disukai oleh orang miskin dan uang raskin lebih efisien dalam perspektif pengelolaan fiskal dan APBN. Sebaliknya, Bulog pasti tidak akan setuju. Beras raskin lebih disukai oleh Bulog dan para pemburu rente yang lain.
Sekitar 45% anggaran Raskin APBN digunakan oleh Bulog dan sekitar 15% digunakan oleh para pemburu rente yang lain. Sisanya, sekitar 40% untuk orang miskin. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak awal reformasi hingga kini.
Baik Capres 1 maupun Capres 2 sangat pasti masih akan tetap mempertahankan Program Raskin. Mereka pasti akan mendapat masukan dari dua kelompok utama untuk tetap mempertahankan program raskin ini. Pihak pertama, yang biasanya memberikan masukan tersebut adalah Menko Kesra dan Menko Perekonomian. Hal ini tidak mengherankan yang antara lain disebabkan beberapa pejabat Eselon I dan II dari masing-masing Menko ini biasanya "ditugaskan" untuk menjadi Komisaris Bulog. Pihak kedua, adalah Kantor Meneg BUMN yang juga, seperti biasanya, mendapat kavling untuk beberapa pejabat terasnya untuk menjadi Komisaris Bulog.
Bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Biasanya, Kementerian Keuangan hanya acc saja dan segera mengalokasikan anggaran raskin sesuai dengan perhitungan Bulog yang sudah mendapat endorsement dari Kantor-kantor Menko tersebut.
Dengan demikian, siapapun yang terpilih pada tanggal 22 Juli nanti pasti belum sempat memikirkan alternatif Uang Raskin sebagai pengganti beras Raskin. Untuk tahun 2015 kelihatannya hampir pasti Program Raskin yang sekarang tetap dilanjutkan seperti biasa. Bagaimana untuk 2016 dan seterusnya? Ini tergantung dari para penggiat kebijakan publik dan penggiat keterbukaan anggaran serta rilis media. Semakin keras suara mereka yang direlis media akan semakin besar peluang uang raskin menggantikan beras raskin.
Cheers. Almizan Ulfa, Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI.
http://m.kompasiana.com/post/read/674118/1/siapa-yg-suka-dan-siapa-yg-tidak-uang-raskin-atau-beras-raskin.html
Uang raskin jelas lebih disukai oleh orang miskin dan uang raskin lebih efisien dalam perspektif pengelolaan fiskal dan APBN. Sebaliknya, Bulog pasti tidak akan setuju. Beras raskin lebih disukai oleh Bulog dan para pemburu rente yang lain.
Sekitar 45% anggaran Raskin APBN digunakan oleh Bulog dan sekitar 15% digunakan oleh para pemburu rente yang lain. Sisanya, sekitar 40% untuk orang miskin. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak awal reformasi hingga kini.
Baik Capres 1 maupun Capres 2 sangat pasti masih akan tetap mempertahankan Program Raskin. Mereka pasti akan mendapat masukan dari dua kelompok utama untuk tetap mempertahankan program raskin ini. Pihak pertama, yang biasanya memberikan masukan tersebut adalah Menko Kesra dan Menko Perekonomian. Hal ini tidak mengherankan yang antara lain disebabkan beberapa pejabat Eselon I dan II dari masing-masing Menko ini biasanya "ditugaskan" untuk menjadi Komisaris Bulog. Pihak kedua, adalah Kantor Meneg BUMN yang juga, seperti biasanya, mendapat kavling untuk beberapa pejabat terasnya untuk menjadi Komisaris Bulog.
Bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Biasanya, Kementerian Keuangan hanya acc saja dan segera mengalokasikan anggaran raskin sesuai dengan perhitungan Bulog yang sudah mendapat endorsement dari Kantor-kantor Menko tersebut.
Dengan demikian, siapapun yang terpilih pada tanggal 22 Juli nanti pasti belum sempat memikirkan alternatif Uang Raskin sebagai pengganti beras Raskin. Untuk tahun 2015 kelihatannya hampir pasti Program Raskin yang sekarang tetap dilanjutkan seperti biasa. Bagaimana untuk 2016 dan seterusnya? Ini tergantung dari para penggiat kebijakan publik dan penggiat keterbukaan anggaran serta rilis media. Semakin keras suara mereka yang direlis media akan semakin besar peluang uang raskin menggantikan beras raskin.
Cheers. Almizan Ulfa, Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI.
http://m.kompasiana.com/post/read/674118/1/siapa-yg-suka-dan-siapa-yg-tidak-uang-raskin-atau-beras-raskin.html
Kejati Jatim awasi ketat penyaluran beras Bulog
Selasa, 15 Juli 2014
LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim beserta jajaran Kejari se-Jatim memonitoring penyaluran beras oleh Bulog menjelang lebaran Ramadhan tahun ini.
Dipimpin Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Febry Adriansyah, Kejati Jatim membentuk tim guna mencari data dan meneliti sample beras di gudang Perum Bulog sesuai Instruksi Presiden (Inpres) no 3 tahun 2012.
Baca juga: Bulog Jatim sukses penuhi sepertiga kebutuhan beras nasional dan Alumni IPB galau impor beras digenjot, dukungan pertanian diabaikan
Kepala Sie Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan pengerahan jaksa ini dengan tujuan mengawasi penggunaan beras untuk rakyat miskin (Raskin). “Tim sudah mendatangi 25 Perum Bulog seluruh Jatim hingga hari ini,” katanya.
Dari ke 25 Perum Bulog itu, tim mengambil beberapa sample beras secara acak. Seperti di Mojokerto dan Banyuwangi Jumat (12/7) lalu. Dan hingga kini dari penelusuran di lapangan, belum ditemukan penyelewengan peredaran dan penimbunan beras. “Tidak ditemukan penyelewengan penyaluran beras maupun penetapan harga,” tegasnya.
Menurutnya, tim jaksa sendiri juga ditugaskan untuk memonitoring stok beras bersubsidi. Perintah tersebut tertuang dalam perintah Aspidsus Kejati Jatim kepada 37 Kasipidsus Kejari. “Bila ada penyalahgunaan wewenang atau harga maka tim Pidsus yang bertindak,” tegasnya.@ian
http://www.lensaindonesia.com/2014/07/15/kejati-jatim-awasi-ketat-penyaluran-beras-bulog.html
LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim beserta jajaran Kejari se-Jatim memonitoring penyaluran beras oleh Bulog menjelang lebaran Ramadhan tahun ini.
Dipimpin Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Febry Adriansyah, Kejati Jatim membentuk tim guna mencari data dan meneliti sample beras di gudang Perum Bulog sesuai Instruksi Presiden (Inpres) no 3 tahun 2012.
Baca juga: Bulog Jatim sukses penuhi sepertiga kebutuhan beras nasional dan Alumni IPB galau impor beras digenjot, dukungan pertanian diabaikan
Kepala Sie Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan pengerahan jaksa ini dengan tujuan mengawasi penggunaan beras untuk rakyat miskin (Raskin). “Tim sudah mendatangi 25 Perum Bulog seluruh Jatim hingga hari ini,” katanya.
Dari ke 25 Perum Bulog itu, tim mengambil beberapa sample beras secara acak. Seperti di Mojokerto dan Banyuwangi Jumat (12/7) lalu. Dan hingga kini dari penelusuran di lapangan, belum ditemukan penyelewengan peredaran dan penimbunan beras. “Tidak ditemukan penyelewengan penyaluran beras maupun penetapan harga,” tegasnya.
Menurutnya, tim jaksa sendiri juga ditugaskan untuk memonitoring stok beras bersubsidi. Perintah tersebut tertuang dalam perintah Aspidsus Kejati Jatim kepada 37 Kasipidsus Kejari. “Bila ada penyalahgunaan wewenang atau harga maka tim Pidsus yang bertindak,” tegasnya.@ian
http://www.lensaindonesia.com/2014/07/15/kejati-jatim-awasi-ketat-penyaluran-beras-bulog.html
Bulog Dituding Monopoli Penyaluran Gula Thailand
Selasa, 15 Juli 2014
Gula Lokal Membeludak, Kok Bulog Kalbar Malah Impor
Pontianak. Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Kalbar dituding melakukan monopoli penyebaran gula melalui distributor. Soalnya Bulog hanya menggunakan CV Agro Abadi sebagai penyalur, sedangkan distributor gula lainnya tidak pernah diundang untuk mengedarkan gula yang diimpor Bulog dari Thailand.
“Apabila Bulog mengimpor gula, tolong di undang perusahaan-perusahaan yang sudah dapat izin resmi seperti kami? Kami ini ada izin dari Menteri Perdagangan (Meperindag) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar. Coba Bulog Kalbar mengundang kita, sampaikan bahwa ada gula impor. Dan penyalurannya dibagi ke perusahaan-perusahaan jelas seperti kami. Kalau memang gula itu layak makan, kalau tidak, lebih baik jangan,” ujar Yanto, Direktur Utama CV Putra Borneo kepada Harian Rakyat Kalbar, Senin (17/7).
CV Putra Borneo merupakan Distributor Gula Antar Pulau. Distributor gula yang mengaku resmi ini mengaku tidak pernah diundang untuk membicarakan penyaluran 20 ribu ton gula Thailand yang diimpor Bulog. Apalagi ditawari untuk menyebarkannya.
Menurut Yanto, harusnya Bulog Kalbar berkoordinasi dengan Disperindag Kalbar. Apalagi Bulog dan Disperindag sama-sama lembaga pemerintahan. “Harusnya Bulog Kalbar bertanya kepada Disperindag Kalbar. Siapa saja perusahaan yang mempunyai izin Distributor Antar Pulau. Sampaikan bahwa kami dari Bulog ada mengadakan impor gula sekian ribu ton. Tolong perusahaan-perusahaan yang ada di Kalbar di atur dengan baik. Kan jadi tidak ribut,” ucap Yanto.
Dikatakan Yanto, Kepala Bulog Kalbar seperti memonopoli penyaluran gula impor ini. Harusnya banyak perusahaan yang ditunjuk dalam hal ini.
“Ini Bulog mengimpor gula, namun hanya satu perusahaan sebagai penyalurnya. Jadi kami selaku perusahaan resmi merasa dibunuh oleh Bulog,” kesal Yanto seraya mengatakan meminta Bulog Kalbar agar adil dalam melakukan penunjukan penyaluran gula yang diimpornya, agar semua perusahaan distirbutor gula mendapatkan bagian.
Yanto mengaku, Kepala Bulog Kalbar telah berbohong kepada publik, dengan menyatakan gula dalam negeri tidak mencukupi stock. “Apabila Bulog Kalbar bilang gula lokal tidak cukup, itu bohong. Banyak gula lokal kita di Lampung. Bahkan saya selaku distributor resmi, membeli gula di Lampung. Hanya saja saya tidak punya modal banyak untuk membeli dalam jumlah yang banyak,” papar Yanto yang membuka bazar murah di kantornya Jalan Husein Hamzah, Pal IV Pontianak Barat, dengan menjual gula lokal dari Lampung.
Yanto menuding Bulog Kalbar sudah sangat merugikan masyarakat Kalbar, khususnya Kota Pontianak. “Kenapa Bulog Kalbar memasukkan gula dari Thailand? Sedangkan gula asal Thailand itu kan tidak layak makan. Saya dapat info ini dari Baristand, yang mengatakan gula Thailand tak layak makan,” tegas Yanto.
Laporan: Deska Irnansyafara
Editor: Hamka Saptono
http://www.rakyat-kalbar.com/patroli/150714/bulog-dituding-monopoli-penyaluran-gula-thailand
Gula Lokal Membeludak, Kok Bulog Kalbar Malah Impor
Pontianak. Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Kalbar dituding melakukan monopoli penyebaran gula melalui distributor. Soalnya Bulog hanya menggunakan CV Agro Abadi sebagai penyalur, sedangkan distributor gula lainnya tidak pernah diundang untuk mengedarkan gula yang diimpor Bulog dari Thailand.
“Apabila Bulog mengimpor gula, tolong di undang perusahaan-perusahaan yang sudah dapat izin resmi seperti kami? Kami ini ada izin dari Menteri Perdagangan (Meperindag) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar. Coba Bulog Kalbar mengundang kita, sampaikan bahwa ada gula impor. Dan penyalurannya dibagi ke perusahaan-perusahaan jelas seperti kami. Kalau memang gula itu layak makan, kalau tidak, lebih baik jangan,” ujar Yanto, Direktur Utama CV Putra Borneo kepada Harian Rakyat Kalbar, Senin (17/7).
CV Putra Borneo merupakan Distributor Gula Antar Pulau. Distributor gula yang mengaku resmi ini mengaku tidak pernah diundang untuk membicarakan penyaluran 20 ribu ton gula Thailand yang diimpor Bulog. Apalagi ditawari untuk menyebarkannya.
Menurut Yanto, harusnya Bulog Kalbar berkoordinasi dengan Disperindag Kalbar. Apalagi Bulog dan Disperindag sama-sama lembaga pemerintahan. “Harusnya Bulog Kalbar bertanya kepada Disperindag Kalbar. Siapa saja perusahaan yang mempunyai izin Distributor Antar Pulau. Sampaikan bahwa kami dari Bulog ada mengadakan impor gula sekian ribu ton. Tolong perusahaan-perusahaan yang ada di Kalbar di atur dengan baik. Kan jadi tidak ribut,” ucap Yanto.
Dikatakan Yanto, Kepala Bulog Kalbar seperti memonopoli penyaluran gula impor ini. Harusnya banyak perusahaan yang ditunjuk dalam hal ini.
“Ini Bulog mengimpor gula, namun hanya satu perusahaan sebagai penyalurnya. Jadi kami selaku perusahaan resmi merasa dibunuh oleh Bulog,” kesal Yanto seraya mengatakan meminta Bulog Kalbar agar adil dalam melakukan penunjukan penyaluran gula yang diimpornya, agar semua perusahaan distirbutor gula mendapatkan bagian.
Yanto mengaku, Kepala Bulog Kalbar telah berbohong kepada publik, dengan menyatakan gula dalam negeri tidak mencukupi stock. “Apabila Bulog Kalbar bilang gula lokal tidak cukup, itu bohong. Banyak gula lokal kita di Lampung. Bahkan saya selaku distributor resmi, membeli gula di Lampung. Hanya saja saya tidak punya modal banyak untuk membeli dalam jumlah yang banyak,” papar Yanto yang membuka bazar murah di kantornya Jalan Husein Hamzah, Pal IV Pontianak Barat, dengan menjual gula lokal dari Lampung.
Yanto menuding Bulog Kalbar sudah sangat merugikan masyarakat Kalbar, khususnya Kota Pontianak. “Kenapa Bulog Kalbar memasukkan gula dari Thailand? Sedangkan gula asal Thailand itu kan tidak layak makan. Saya dapat info ini dari Baristand, yang mengatakan gula Thailand tak layak makan,” tegas Yanto.
Laporan: Deska Irnansyafara
Editor: Hamka Saptono
http://www.rakyat-kalbar.com/patroli/150714/bulog-dituding-monopoli-penyaluran-gula-thailand
Penyerapan beras lokal oleh Bulog Kualatungkal rendah
Senin, 14 Juli 2014
Jambi (ANTARA Jambi) - Penyerapan beras lokal oleh Perum Bulog Divisi Regional Kualatungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, masih rendah dikarenakan rendahnya Harga Pembelian Pemerintah.
"Kita hanya bisa menampung sebagian kecil hasil panen petani sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) rendah," kata Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Perum Bulog Sub Divre Kualatungkal Julianti ketika dihubungi, Senin.
Dengan HPP yang besarnya Rp6.600/kg, petani lebih memilih menjual berasnya ke pasar tradisional dan keluar daerah Tanjabar, karena harganya lebih tinggi.
Ia mengatakan, sejak Januari hingga Juli 2014, hanya empat ton beras petani lokal yang terserap oleh Bulog.
Dari segi kualitas, beras kampung (sebutan beras lokal, red)) tak kalah saing dengan beras luar seperti dari Lampung maupun Palembang.
"Kualitas seperti kadar air tetap standar, dan tidak ada masalah. Cuma terkendala dengan HHP yang terbilang murah," kata Julianto.
Pihaknya tetap memberikan peluang bagi petani Tanjabar untuk menjual hasil panen ke Bulog, namun Bulog juga tidak bisa memaksa petani harus menjualnya ke Bulog.
"Kalau petani mau jual, kita beli dengan harga Rp6.600/kg. Itu sudah ketetapan dari pemerintah, jadi tidak bisa dinaikkan," katanya.
Saat ini, Perum Bulog Sub Divre Kualatungkal memiliki stok beras sebanyak 700 ton untuk kebutuhan dua kabupaten, yakni Tanjabar dan Tanjabtim. Beras tersebut sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan beras impor dari Vietnam.
Beras tersebut selain diperuntukkan untuk alokasi raskin juga dipersiapkan untuk operasi pasar sebanyak 200 ton. Operasi pasar akan digelar jika terjadi kenaikan harga yang signifikan di sejumlah pasar tradisional.
Selebihnya dialokasikan untuk lembaga pemasyarakatan sekitar tiga ton per bulan. Sedangkan untuk bencana alam hanya satu ton.
Sementara ini, katanya, harga beras masih stabil di kisaran Rp8.000–Rp10.000/kg, harga itu masih dikategorikan normal.
Saat disinggung soal pendistribusian untuk beras raskin, ia mengaku tidak ada kendala dalam pendistribusian ke seluruh kecamatan di Tanjabar.
Alokasi raskin tahun ini tidak mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, sebab jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) tetap sama dengan RTS tahun lalu, yakni 15.394 RTS.
Julianto menyebutkan, kecamatan yang paling besar menyerap raskin adalah Tungkal Ilir yang mencapai 56,2 ton per bulan dengan jumlah penerima sebanyak 3.753 RTS.
Sedangkan daerah yang menyerap raskin terkecil adalah Muarapapalik dengan alokasi sekitar 1,6 ton per bulan.
"Alokasi kita tetap sama dengan tahun lalu, tidak ada peningkatan," katanya.(Ant)
Editor: Edy Supriyadi
http://www.antarajambi.com/berita/304267/penyerapan-beras-lokal-oleh-bulog-kualatungkal-rendah
Jambi (ANTARA Jambi) - Penyerapan beras lokal oleh Perum Bulog Divisi Regional Kualatungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, masih rendah dikarenakan rendahnya Harga Pembelian Pemerintah.
"Kita hanya bisa menampung sebagian kecil hasil panen petani sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) rendah," kata Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Perum Bulog Sub Divre Kualatungkal Julianti ketika dihubungi, Senin.
Dengan HPP yang besarnya Rp6.600/kg, petani lebih memilih menjual berasnya ke pasar tradisional dan keluar daerah Tanjabar, karena harganya lebih tinggi.
Ia mengatakan, sejak Januari hingga Juli 2014, hanya empat ton beras petani lokal yang terserap oleh Bulog.
Dari segi kualitas, beras kampung (sebutan beras lokal, red)) tak kalah saing dengan beras luar seperti dari Lampung maupun Palembang.
"Kualitas seperti kadar air tetap standar, dan tidak ada masalah. Cuma terkendala dengan HHP yang terbilang murah," kata Julianto.
Pihaknya tetap memberikan peluang bagi petani Tanjabar untuk menjual hasil panen ke Bulog, namun Bulog juga tidak bisa memaksa petani harus menjualnya ke Bulog.
"Kalau petani mau jual, kita beli dengan harga Rp6.600/kg. Itu sudah ketetapan dari pemerintah, jadi tidak bisa dinaikkan," katanya.
Saat ini, Perum Bulog Sub Divre Kualatungkal memiliki stok beras sebanyak 700 ton untuk kebutuhan dua kabupaten, yakni Tanjabar dan Tanjabtim. Beras tersebut sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan beras impor dari Vietnam.
Beras tersebut selain diperuntukkan untuk alokasi raskin juga dipersiapkan untuk operasi pasar sebanyak 200 ton. Operasi pasar akan digelar jika terjadi kenaikan harga yang signifikan di sejumlah pasar tradisional.
Selebihnya dialokasikan untuk lembaga pemasyarakatan sekitar tiga ton per bulan. Sedangkan untuk bencana alam hanya satu ton.
Sementara ini, katanya, harga beras masih stabil di kisaran Rp8.000–Rp10.000/kg, harga itu masih dikategorikan normal.
Saat disinggung soal pendistribusian untuk beras raskin, ia mengaku tidak ada kendala dalam pendistribusian ke seluruh kecamatan di Tanjabar.
Alokasi raskin tahun ini tidak mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, sebab jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) tetap sama dengan RTS tahun lalu, yakni 15.394 RTS.
Julianto menyebutkan, kecamatan yang paling besar menyerap raskin adalah Tungkal Ilir yang mencapai 56,2 ton per bulan dengan jumlah penerima sebanyak 3.753 RTS.
Sedangkan daerah yang menyerap raskin terkecil adalah Muarapapalik dengan alokasi sekitar 1,6 ton per bulan.
"Alokasi kita tetap sama dengan tahun lalu, tidak ada peningkatan," katanya.(Ant)
Editor: Edy Supriyadi
http://www.antarajambi.com/berita/304267/penyerapan-beras-lokal-oleh-bulog-kualatungkal-rendah
Senin, 14 Juli 2014
PERUM BULOG BONDOWOSO DISTRIBUSIKAN BERAS BUSUK
Minggu, 13 Juli 2014
BONDOWOSO (Suara Publik)-Perum Bulog Bondowoso memang keterlaluan. Bantuan raskin di Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso, tak layak di konsumsi. Masalahnya, selain bau apek, kondisi beras hancur, banyak kutu dan warna kebiru-biruan.
Meski demikian, beras tersebut bagi sebagian warga tetap dikonsumsi. Sebab tak ada lagi yang bisa dimasak, ada juga yang diberikan kepada hewan ternaknya, dan ada sebagian yang dijual.
Hal ini dibenarkan oleh plt.Kepala Desa Sumber Kemuning Ahmad Zaini. Ia mengatakan, sebagian besar bantuan berupa beras kepada rakyat miskin ini berbau apek, hancur dan banyak kutu, serta berwarna kebiru-biruan, tetapi ada juga yang hanya hancur dan berbau apek.
Selama ini kualitas beras miskin diperuntukkan kepada masyarakat miskin memang selalu berbau apek, hancur dan berwarna kusam, tetapi karena warga miskin sangat membutuhkan, meskipun kondisi demikian, tetap dikonsumsi,” kata Zaini.
Warga Desa Sumber Kemuning, Evi, penerima bantuan raskin mengungkapkan kekesalannya. Beras yang dia dapatkan tak layak untuk dimakan, terpaksa beras tersebut digunakan untuk pakan ternak.
“Kami ini manusia, bukan hewan yang diberi beras yang tidak layak dimakan manusia seperti ini. Coba kasus ini terjadi kepada keluarganya orang-orang Bulog, pasti juga sama seperti apa yang kami rasakan di desa,” ucapnya.
Sementara itu, Rohimah yang juga salah satu penerima bantuan raskin mengeluh. Pasalnya, beras yang dinanti-nanti ternyata tak layak untuk dikonsumsi. Sehingga dirinya merasa dihina oleh Bulog dan Pemerintah.
"Saya memang orang miskin pak, tapi saya juga tidak mau diperlakukan seperti ini, tolong orang miskin seperti kami jangan dihina seperti itu, kami memang butuh beras buat makan akan dan keluarga, tapi kalau beras seperti ini adalah penghinaan bagi kami orang miskin di desa,” keluhnya.
Ketika sejumlah wartawan akan melakukan konfirmasi tentang beras miskin yang tak layak dikonsumsi kepada pihak Bulog, tak ada satupun yang mau memberikan komentar, baik kepala Bulog sendiri, humas bahkan pihak gudang pengiriman Bulog.
Pantauan Suara Publik, di Desa Sumber Kemuning sendiri ada 1.580 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan beras miskin sebanyak 7,5 kg setiap bulan. Masyarakat berharap beras miskin yang dikonsumsi kualitasnya lebih baik dari sebelumnya.
Sementara itu, H. Irwan Bachtiar Rachmat. wakil Ketua DPRD Bondowoso, menganggapi temuan raskin yang tidak layak dimakan manusia, mengakui sangat prihatin dan tidak terima atas perlakukan pemerintah kepada masyarakat miskin.
“Pada prinsipnya pemerintah membantu masyarakat miskin untuk sehat dan untuk hidup. Jadi Negara membantu masyarakat untuk makan yang berupa raskin ini memang berasnya harus berkualitas bagus. Dan saya yakin beras yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah beras yang menyehatkan. Sudah tentu kualitasnya harus bagus,” kata Ketua DPC PDIP Bondowoso ini.
Irwan, menambahkan, jika beras yang diberikan kepada masyarakat sudah busuk atau beras yang tidak layak dimakan, maka hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang luar biasa. Perum Bulog Bondowoso harus bertanggung jawab termasuk juga bagian pelayanan di dinas terkait.
”DPRD Bondowoso segera melakukan klarifikasi, kalau betul kenyataan beras di lapangan yang diberikan kepada masyarakat itu memang tidak layak, maka DPRD segera memberikan bentuk rekomendasi kepada bupati dan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan,” tegasnya. (her)
http://suara-publik.com/berita-1118-perum-bulog-bondowoso-distribusikan-beras-busuk.html
BONDOWOSO (Suara Publik)-Perum Bulog Bondowoso memang keterlaluan. Bantuan raskin di Desa Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso, tak layak di konsumsi. Masalahnya, selain bau apek, kondisi beras hancur, banyak kutu dan warna kebiru-biruan.
Meski demikian, beras tersebut bagi sebagian warga tetap dikonsumsi. Sebab tak ada lagi yang bisa dimasak, ada juga yang diberikan kepada hewan ternaknya, dan ada sebagian yang dijual.
Hal ini dibenarkan oleh plt.Kepala Desa Sumber Kemuning Ahmad Zaini. Ia mengatakan, sebagian besar bantuan berupa beras kepada rakyat miskin ini berbau apek, hancur dan banyak kutu, serta berwarna kebiru-biruan, tetapi ada juga yang hanya hancur dan berbau apek.
Selama ini kualitas beras miskin diperuntukkan kepada masyarakat miskin memang selalu berbau apek, hancur dan berwarna kusam, tetapi karena warga miskin sangat membutuhkan, meskipun kondisi demikian, tetap dikonsumsi,” kata Zaini.
Warga Desa Sumber Kemuning, Evi, penerima bantuan raskin mengungkapkan kekesalannya. Beras yang dia dapatkan tak layak untuk dimakan, terpaksa beras tersebut digunakan untuk pakan ternak.
“Kami ini manusia, bukan hewan yang diberi beras yang tidak layak dimakan manusia seperti ini. Coba kasus ini terjadi kepada keluarganya orang-orang Bulog, pasti juga sama seperti apa yang kami rasakan di desa,” ucapnya.
Sementara itu, Rohimah yang juga salah satu penerima bantuan raskin mengeluh. Pasalnya, beras yang dinanti-nanti ternyata tak layak untuk dikonsumsi. Sehingga dirinya merasa dihina oleh Bulog dan Pemerintah.
"Saya memang orang miskin pak, tapi saya juga tidak mau diperlakukan seperti ini, tolong orang miskin seperti kami jangan dihina seperti itu, kami memang butuh beras buat makan akan dan keluarga, tapi kalau beras seperti ini adalah penghinaan bagi kami orang miskin di desa,” keluhnya.
Ketika sejumlah wartawan akan melakukan konfirmasi tentang beras miskin yang tak layak dikonsumsi kepada pihak Bulog, tak ada satupun yang mau memberikan komentar, baik kepala Bulog sendiri, humas bahkan pihak gudang pengiriman Bulog.
Pantauan Suara Publik, di Desa Sumber Kemuning sendiri ada 1.580 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan beras miskin sebanyak 7,5 kg setiap bulan. Masyarakat berharap beras miskin yang dikonsumsi kualitasnya lebih baik dari sebelumnya.
Sementara itu, H. Irwan Bachtiar Rachmat. wakil Ketua DPRD Bondowoso, menganggapi temuan raskin yang tidak layak dimakan manusia, mengakui sangat prihatin dan tidak terima atas perlakukan pemerintah kepada masyarakat miskin.
“Pada prinsipnya pemerintah membantu masyarakat miskin untuk sehat dan untuk hidup. Jadi Negara membantu masyarakat untuk makan yang berupa raskin ini memang berasnya harus berkualitas bagus. Dan saya yakin beras yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah beras yang menyehatkan. Sudah tentu kualitasnya harus bagus,” kata Ketua DPC PDIP Bondowoso ini.
Irwan, menambahkan, jika beras yang diberikan kepada masyarakat sudah busuk atau beras yang tidak layak dimakan, maka hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang luar biasa. Perum Bulog Bondowoso harus bertanggung jawab termasuk juga bagian pelayanan di dinas terkait.
”DPRD Bondowoso segera melakukan klarifikasi, kalau betul kenyataan beras di lapangan yang diberikan kepada masyarakat itu memang tidak layak, maka DPRD segera memberikan bentuk rekomendasi kepada bupati dan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan,” tegasnya. (her)
http://suara-publik.com/berita-1118-perum-bulog-bondowoso-distribusikan-beras-busuk.html
Kepala Desa Tolak Beras Jatah Raskin Bulog
Senin, 14 Juli 2014
Andoolo (Antara) - Beras Bulog Sulawesi Tenggara yang disalurkan untuk keluarga miskin di beberpa desa di kabupaten Konawe ditolak warga beberapa desa karena sudah tidak layak dikonsumsi.
"Berasnya hancur, warna sudah hitam, dan berdebu. Saya tolak karena hampir pasti akan ditolak warga penerima sebab kondisinya tidak layak dikonsumsi," kata Kepala Desa Punggapu, Safar Alhabat di Andoolo, kabupaten Konawe Selatan, Senin.
Jatah raskin untuk tiga bulan bagi warga Desa Punggapu sebanyak 1,3 ton namun tidak satu liter pun yang diterima karena kondisi rusak.
Dengan terpaksa, katanya, beras yang diangkut menggunakan mobil truk itu ditolak dan meminta sopir agar mengembalikan ke gudang Bulog Kendari.
"Untung saja beras diperiksa sebelum dibongkar. Kalau saya terima itu beras, dan masyarakat menolak untuk membeli maka akan jadi masalah." kata Safar.
Koordinator pendamping raskin Konawe Selatan Betzar mengakui bahwa sejumlah kepala desa menolak beras karena dinilai tidak layak dikonsumsi.
"Beras untuk periode Mei-Juni-Juli tersebut direkomendasikan untuk dikembalikan di Bulog Sultra dan digantikan dengan beras yang kondisinya baik," kata Betsar saat mendampingi sejumlah kepala desa.
Secara terpisah Kepala Divre Bulog Sultra Ramli Hasan yang dikonfirmasi membantah Bulog menyalurkan beras tidak layak konsumsi.
"Tidak mungkin Bulog menyalurkan beras tidak layak konsumsi. Bulog menjadikan perhatian serius keluhan konsumen," kata Ramli Hasan.(rr)
Andoolo (Antara) - Beras Bulog Sulawesi Tenggara yang disalurkan untuk keluarga miskin di beberpa desa di kabupaten Konawe ditolak warga beberapa desa karena sudah tidak layak dikonsumsi.
"Berasnya hancur, warna sudah hitam, dan berdebu. Saya tolak karena hampir pasti akan ditolak warga penerima sebab kondisinya tidak layak dikonsumsi," kata Kepala Desa Punggapu, Safar Alhabat di Andoolo, kabupaten Konawe Selatan, Senin.
Jatah raskin untuk tiga bulan bagi warga Desa Punggapu sebanyak 1,3 ton namun tidak satu liter pun yang diterima karena kondisi rusak.
Dengan terpaksa, katanya, beras yang diangkut menggunakan mobil truk itu ditolak dan meminta sopir agar mengembalikan ke gudang Bulog Kendari.
"Untung saja beras diperiksa sebelum dibongkar. Kalau saya terima itu beras, dan masyarakat menolak untuk membeli maka akan jadi masalah." kata Safar.
Koordinator pendamping raskin Konawe Selatan Betzar mengakui bahwa sejumlah kepala desa menolak beras karena dinilai tidak layak dikonsumsi.
"Beras untuk periode Mei-Juni-Juli tersebut direkomendasikan untuk dikembalikan di Bulog Sultra dan digantikan dengan beras yang kondisinya baik," kata Betsar saat mendampingi sejumlah kepala desa.
Secara terpisah Kepala Divre Bulog Sultra Ramli Hasan yang dikonfirmasi membantah Bulog menyalurkan beras tidak layak konsumsi.
"Tidak mungkin Bulog menyalurkan beras tidak layak konsumsi. Bulog menjadikan perhatian serius keluhan konsumen," kata Ramli Hasan.(rr)
Pemprov Sulut Minta Bulog Cermati Raskin Berkutu
Senin, 14 Juli 2014
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Bulog diminta memperhatikan kualitas beras miskin yang dibagikan ke masyarakat. Hal itu mencuat saat rapat kordinasi antara Bulog, Pemda Kabupateen/Kota difasilitasi Pemprov Sulut mengulas masalah raskin di Sulut akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Sulut.
Kabag Ekonomi Minsel Maxie Pattyranie misalnya, menyampaikan keluhan masyarakat menyangkut kualitas raskin
"Unek-unek masyarakat menyangkut kualitas itu terdiri aroma beras berbau, bentuk fisik hancur berwarna kuning kemudian berkutu hitam," sebutnya.
Contoh kasus beras kualitas rendah ini ditemukan sewaktu pembagian raskin di Pakuure Minsel. Memang kata dia,bulog langsung merespon dengan mengganti beras tersebut, namun sebaiknya sebelum disalurkan ke masyarakat agar perlu memperhatikan kualitas beras tersebut.
Buluk Ismail Kepala seksi Analisis harga Dan Pasar Bulog tak membantah ada keluhan kualitas raskin, "
"Memang benar ada,artinya beras bulog diceritakan masalah kualitas seperti kuning, berdebu, dan lain lain," katanya.
Patut dicermati karena Bulog harus menampung stok beras 3 sampai 4 bulan untuk antisipasi masa paceklik dan lain-lain. "Di Sulut setiap bulan harus ada stok 4500 ton, kalau di kali stok 4 bulan maka ada 15 ribu ton, cukup besar kita siapkan persedian," katanya
Kondisi masa simpan di gudang membuat kecenderungan kualitas dan kuantitas menurun,
Namun kata Ismail, tak pernah terbesit dibenak bahwa Bulog menjadian masyrakat miskin sebagai tempat buangan akhir. Bulog selalu berupaya memelihara stok beras yang cukup memakan biaya.
"Jadi masyarakat yang memperoleh beras yang kualitasnya tidak bagus, kami sudah komitmen untuk ganti, kita harus lakukan itu," sebut dia.
http://manado.tribunnews.com/2014/07/14/pemprov-sulut-minta-bulog-cermati-raskin-berkutu
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Bulog diminta memperhatikan kualitas beras miskin yang dibagikan ke masyarakat. Hal itu mencuat saat rapat kordinasi antara Bulog, Pemda Kabupateen/Kota difasilitasi Pemprov Sulut mengulas masalah raskin di Sulut akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Sulut.
Kabag Ekonomi Minsel Maxie Pattyranie misalnya, menyampaikan keluhan masyarakat menyangkut kualitas raskin
"Unek-unek masyarakat menyangkut kualitas itu terdiri aroma beras berbau, bentuk fisik hancur berwarna kuning kemudian berkutu hitam," sebutnya.
Contoh kasus beras kualitas rendah ini ditemukan sewaktu pembagian raskin di Pakuure Minsel. Memang kata dia,bulog langsung merespon dengan mengganti beras tersebut, namun sebaiknya sebelum disalurkan ke masyarakat agar perlu memperhatikan kualitas beras tersebut.
Buluk Ismail Kepala seksi Analisis harga Dan Pasar Bulog tak membantah ada keluhan kualitas raskin, "
"Memang benar ada,artinya beras bulog diceritakan masalah kualitas seperti kuning, berdebu, dan lain lain," katanya.
Patut dicermati karena Bulog harus menampung stok beras 3 sampai 4 bulan untuk antisipasi masa paceklik dan lain-lain. "Di Sulut setiap bulan harus ada stok 4500 ton, kalau di kali stok 4 bulan maka ada 15 ribu ton, cukup besar kita siapkan persedian," katanya
Kondisi masa simpan di gudang membuat kecenderungan kualitas dan kuantitas menurun,
Namun kata Ismail, tak pernah terbesit dibenak bahwa Bulog menjadian masyrakat miskin sebagai tempat buangan akhir. Bulog selalu berupaya memelihara stok beras yang cukup memakan biaya.
"Jadi masyarakat yang memperoleh beras yang kualitasnya tidak bagus, kami sudah komitmen untuk ganti, kita harus lakukan itu," sebut dia.
http://manado.tribunnews.com/2014/07/14/pemprov-sulut-minta-bulog-cermati-raskin-berkutu
Minggu, 13 Juli 2014
Bulog Kirim Raskin tak Layak Konsumsi
Minggu, 13 Juli 2014
PANDEGLANG, RNC - Lagi-lagi ditemukan buruknya kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin-red) di wilayah Kabupaten Pandeglang, atau tepatnya di Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Dimana beras yang telah di bagikan pada warga kurang mampu di desa tersebut, rupanya raskin yang sudah terlalu lama tersimpan didalam gudang, karena terlihat dari kondisi beras yang sangat buruk, yakni kotor, berwarna coklat pekat, hancur (butir beras patah-red) dan berkutu.
"Dari informasi sopir angkut nya pak, raskin yang dikirimkan ke desa kami ini, dikirim dari gudang Bulog Warunggunung, Jumat (11/7) lalu. Lantran dilapangan tidak ada tim monev maupun tim pengawas lainnya, sehingga raskin yang kualitasnya buruk ini terpaksa di bagikan langsung pada Rt/Rw yang kemudian dibagikan kembali pada penerima manfaat (RTM). Terkait masalah kualitas, bapak bisa lihat sendiri kualitasnya seperti apa, ini saya rasa bukan beras untuk makanan kita, tapi beras untuk pakan ternak," jelas salah seorang Ketua Rukun Tetangga (Rt) dari Desa Cibodas yang namanya tak mau di mediakan, Sabtu (12/7) kemarin.
Dikatakanya juga, bahwa kejadian buruknya kualitas raskin yang di kerim ke desanya itu, rupanya bukan hal yang pertama terjadi. Akan tetapi merupakan kejadian yang ketiga kalinya. Namun buruknya kualitas raskin yang di kirimkan sebelumnya tersebut, tidak terlalu buruk di bandingkan yang kemarin, karena memang diakuinya, raskin kualitas buruk sebelumnya, hanya berbau dan berwarna coklat pekat saja, yang butuh proses pencucian maksimal. Akan tetapi bila raskin yang kemarin dikirim, sudah dapat dipastikan tidak akan bisa di konsumsi.
"Aneh, baru tahun ini saja pak kejadian sering mendapatkan kiriman raskin dengan kualitas buruk. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, yang namanya raskin, ibarat beras murah yang biasa di jual di pasaran, dan tidak malu untuk membelinya, karena memang kualitasnya boleh dikatakan lumayan. Namun sekarang beras raskin yang di krimkan ke desa-desa, khususnya yang dikirimkan ke desa kami kemarin, kualitasnya sangat-sangat buruk sekali," tandas Ketua RT ini pada rilisnusantara.com saat itu.
Terpisah, Ketua LSM Ampera, H.F. Rozi sebelumnya juga sempat mengatakan, kalau kiriman raskin minggu (1-11/7) kemarin untuk beberapa desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, hampir sebagian besar beras yang dikirimkannya tersebut adalah beras berkualitas buruk. Seperti halnya terjadi di kecamatan Labuan, Cibaliung, Panimbang maupun Kecamatan Banjar, yang sempat diakui oleh salah seorang Ketua RT-nya itu.
"Ini sudah antikalimax, dimana pihak Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang sering kali kita tegur, baik by phone, sms maupun pemberitaan-pemberitaan di beberapa media, untuk memperhatikan kualitas raskin untuk warga kurang mampu ini. Namun anehnya ko lagi-lagi terjadi pengiriman raskin kualitas buruk. Kalau ini tetap seperti ini, kami LSM Ampera menganggap Bulog telah menghina rakyat miskin, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan memberi tahan raskin yang kualitas berasnya bukan untuk konsumsi manusia, akan tetapi untuk pakan ternak," tandas Rozi belum lama ini.
Ditegaskannya juga, bahwa pihaknya akan tetap memantau setiap kejanggalan yang terjadi prihal distribusi, pengadaan, maupun penyaluran raskin di wilayah Kabupaten Pandeglang ini. Bahkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan bedah kasus dengan beberapa unsur masyarakat, baik aktivis, akademisi, LSM maupun aparat hukum, terakiat permasalahan-permasalahan raskin di wilayah Kabupaten Pandeglang, maupun Lebak, khususnya terkait pengadaan beras pada pihak rekanan untuk ketersediaan gudang Bulog. (Dae)
PANDEGLANG, RNC - Lagi-lagi ditemukan buruknya kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin-red) di wilayah Kabupaten Pandeglang, atau tepatnya di Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Dimana beras yang telah di bagikan pada warga kurang mampu di desa tersebut, rupanya raskin yang sudah terlalu lama tersimpan didalam gudang, karena terlihat dari kondisi beras yang sangat buruk, yakni kotor, berwarna coklat pekat, hancur (butir beras patah-red) dan berkutu.
"Dari informasi sopir angkut nya pak, raskin yang dikirimkan ke desa kami ini, dikirim dari gudang Bulog Warunggunung, Jumat (11/7) lalu. Lantran dilapangan tidak ada tim monev maupun tim pengawas lainnya, sehingga raskin yang kualitasnya buruk ini terpaksa di bagikan langsung pada Rt/Rw yang kemudian dibagikan kembali pada penerima manfaat (RTM). Terkait masalah kualitas, bapak bisa lihat sendiri kualitasnya seperti apa, ini saya rasa bukan beras untuk makanan kita, tapi beras untuk pakan ternak," jelas salah seorang Ketua Rukun Tetangga (Rt) dari Desa Cibodas yang namanya tak mau di mediakan, Sabtu (12/7) kemarin.
Dikatakanya juga, bahwa kejadian buruknya kualitas raskin yang di kerim ke desanya itu, rupanya bukan hal yang pertama terjadi. Akan tetapi merupakan kejadian yang ketiga kalinya. Namun buruknya kualitas raskin yang di kirimkan sebelumnya tersebut, tidak terlalu buruk di bandingkan yang kemarin, karena memang diakuinya, raskin kualitas buruk sebelumnya, hanya berbau dan berwarna coklat pekat saja, yang butuh proses pencucian maksimal. Akan tetapi bila raskin yang kemarin dikirim, sudah dapat dipastikan tidak akan bisa di konsumsi.
"Aneh, baru tahun ini saja pak kejadian sering mendapatkan kiriman raskin dengan kualitas buruk. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, yang namanya raskin, ibarat beras murah yang biasa di jual di pasaran, dan tidak malu untuk membelinya, karena memang kualitasnya boleh dikatakan lumayan. Namun sekarang beras raskin yang di krimkan ke desa-desa, khususnya yang dikirimkan ke desa kami kemarin, kualitasnya sangat-sangat buruk sekali," tandas Ketua RT ini pada rilisnusantara.com saat itu.
Terpisah, Ketua LSM Ampera, H.F. Rozi sebelumnya juga sempat mengatakan, kalau kiriman raskin minggu (1-11/7) kemarin untuk beberapa desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, hampir sebagian besar beras yang dikirimkannya tersebut adalah beras berkualitas buruk. Seperti halnya terjadi di kecamatan Labuan, Cibaliung, Panimbang maupun Kecamatan Banjar, yang sempat diakui oleh salah seorang Ketua RT-nya itu.
"Ini sudah antikalimax, dimana pihak Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang sering kali kita tegur, baik by phone, sms maupun pemberitaan-pemberitaan di beberapa media, untuk memperhatikan kualitas raskin untuk warga kurang mampu ini. Namun anehnya ko lagi-lagi terjadi pengiriman raskin kualitas buruk. Kalau ini tetap seperti ini, kami LSM Ampera menganggap Bulog telah menghina rakyat miskin, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan memberi tahan raskin yang kualitas berasnya bukan untuk konsumsi manusia, akan tetapi untuk pakan ternak," tandas Rozi belum lama ini.
Ditegaskannya juga, bahwa pihaknya akan tetap memantau setiap kejanggalan yang terjadi prihal distribusi, pengadaan, maupun penyaluran raskin di wilayah Kabupaten Pandeglang ini. Bahkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan bedah kasus dengan beberapa unsur masyarakat, baik aktivis, akademisi, LSM maupun aparat hukum, terakiat permasalahan-permasalahan raskin di wilayah Kabupaten Pandeglang, maupun Lebak, khususnya terkait pengadaan beras pada pihak rekanan untuk ketersediaan gudang Bulog. (Dae)
Sabtu, 12 Juli 2014
Kejati Ambil Sampel Beras Bulog
Sabtu, 12 Juli 2014
BANYUWANGI – Tim Kejari Banyuwangi dan Kejati Jawa Timur mendatangi sejumlah gudang penyimpanan beras milik Bulog di Banyuwangi Jumat (11/7). Saat meninjau ke gudang Bulog Ketapang dan Tanjung Wangi, petugas mengambil sampel beras. Sampel tersebut diambil secara acak dari beberapa karung yang disimpan di gudang itu.
Sayangnya, tujuan pengambilan sampel beras tersebut belum jelas. Sebab, petugas Kejaksaan dan Bulog di lokasi kompak bungkam saat ditanya wartawan. Namun, seorang petugas Kejaksaan Tinggi Hisyam menuturkan, beras itu hanya diambil untuk dijadikan sampel. ’’Keterangan lebih banyaknya nanti di kantor. Kami sejauh ini masih mengumpulkan sampel dan data,’’ ujarnya seraya berlalu dari kerumunan wartawan.
Petugas Bulog di gudang Ketapang pun enggan berkomentar terkait dengan kedatangan tim kejari dan Kejati Jatim itu. ’’Nanti saja sama-sama. Saya juga kaget. Tiba-tiba ada petugas yang datang ke sini tadi,’’ kata pegawai gudang Bulog Ketapang.
Menurut informasi, kejaksaan hadir ke gudang Bulog dalam rangka pengumpulan data dan penyidikan. Salah satu fokus yang diamati petugas Adhyaksa tersebut adalah beras untuk rakyat miskin (raskin) pada 2013 yang ditengarai masih disimpan di gudang.
Petugas gabungan Kejati Jatim dan Kejari Banyuwangi mengambil sampel beras di gudang. Kemudian, sampel itu ditaruh di kantong khusus berlogo kejaksaan. Sidak mendadak tersebut dikawal aparat kepolisian. (nic/c1/bay/JPNN/c15/bh)
http://www.jawapos.com/baca/artikel/4272/Kejati-Ambil-Sampel-Beras-Bulog
BANYUWANGI – Tim Kejari Banyuwangi dan Kejati Jawa Timur mendatangi sejumlah gudang penyimpanan beras milik Bulog di Banyuwangi Jumat (11/7). Saat meninjau ke gudang Bulog Ketapang dan Tanjung Wangi, petugas mengambil sampel beras. Sampel tersebut diambil secara acak dari beberapa karung yang disimpan di gudang itu.
Sayangnya, tujuan pengambilan sampel beras tersebut belum jelas. Sebab, petugas Kejaksaan dan Bulog di lokasi kompak bungkam saat ditanya wartawan. Namun, seorang petugas Kejaksaan Tinggi Hisyam menuturkan, beras itu hanya diambil untuk dijadikan sampel. ’’Keterangan lebih banyaknya nanti di kantor. Kami sejauh ini masih mengumpulkan sampel dan data,’’ ujarnya seraya berlalu dari kerumunan wartawan.
Petugas Bulog di gudang Ketapang pun enggan berkomentar terkait dengan kedatangan tim kejari dan Kejati Jatim itu. ’’Nanti saja sama-sama. Saya juga kaget. Tiba-tiba ada petugas yang datang ke sini tadi,’’ kata pegawai gudang Bulog Ketapang.
Menurut informasi, kejaksaan hadir ke gudang Bulog dalam rangka pengumpulan data dan penyidikan. Salah satu fokus yang diamati petugas Adhyaksa tersebut adalah beras untuk rakyat miskin (raskin) pada 2013 yang ditengarai masih disimpan di gudang.
Petugas gabungan Kejati Jatim dan Kejari Banyuwangi mengambil sampel beras di gudang. Kemudian, sampel itu ditaruh di kantong khusus berlogo kejaksaan. Sidak mendadak tersebut dikawal aparat kepolisian. (nic/c1/bay/JPNN/c15/bh)
http://www.jawapos.com/baca/artikel/4272/Kejati-Ambil-Sampel-Beras-Bulog
Jumat, 11 Juli 2014
Panggil Bulog
Jumat, 11 Juli 2014
MASUKNYA gula impor asal Thailand terus menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya DPRD Kota Pontianak yang memastikan akan segera memanggil Bulog dan Agro Abadi untuk meminta penjelasan terakait kebijakan tersebut. Pasalnya gula impor asal Thailand itu bukan hanya diragukan kualitas layak untuk dikonsumsi namun juga tidak pernah ada izin yang dikeluarkan secara resmi oleh Menteri Perdagangan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak M Syafiun menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam dengan kebijakan Bulog Kalbar memasukan gula impor tanpa legalitas yang jelas. “Saya kemarin baca di running text bahwa Kementrian Perdagangan membantah memberikan izin peredaran gula asal Thailand di Kalbar,” katanya, Kamis (10/7).
Menurut dia, jika kementerian saja tidak pernah mengeluarkan izin untuk melakukan impor gula Thailand, lalu kenapa Bulog melalui Agro Abadi berani mendatangkan gula tersebut. “Masalah itu yang akan kami cari tahu, jangan sampai ada tipu-tipu yang dilakukan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan,” tegasnya.
Dia meminta Bulog tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan rakyat. Pasalnya tujuan dari impor itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak mengalami krisis. “Kenyataannya pasokan gula di Kalbar khususnya di Kota Pontianak aman dan harganya juga stabil. Lalu apa alasan Bulog mendatangkan gula Thailand itu,” katanya.
Dia pun meminta aparat kepolisian untuk segera melakukan uji lab terhadap kualitas dan layak atau tidaknya gula asal Thailand itu dikonsumsi masyarakat. jika memang hasilnya tidak, maka aparapat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengizinkan masuknya gula itu. “Jika perlu kepolisian dapat memproses hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Daya melakukan pertemuan dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Kalbar. Hasilnya kepolisian akan melakukan uji laboturiom terhadap isi kandung gula impor asal Thaliland yang dikirim Bulo diragukan kualitasnya, apakah gula konsumsi atau rafinasi. (adg)
http://www.pontianakpost.com/metropolis/16334-panggil-bulog.html
MASUKNYA gula impor asal Thailand terus menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya DPRD Kota Pontianak yang memastikan akan segera memanggil Bulog dan Agro Abadi untuk meminta penjelasan terakait kebijakan tersebut. Pasalnya gula impor asal Thailand itu bukan hanya diragukan kualitas layak untuk dikonsumsi namun juga tidak pernah ada izin yang dikeluarkan secara resmi oleh Menteri Perdagangan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak M Syafiun menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam dengan kebijakan Bulog Kalbar memasukan gula impor tanpa legalitas yang jelas. “Saya kemarin baca di running text bahwa Kementrian Perdagangan membantah memberikan izin peredaran gula asal Thailand di Kalbar,” katanya, Kamis (10/7).
Menurut dia, jika kementerian saja tidak pernah mengeluarkan izin untuk melakukan impor gula Thailand, lalu kenapa Bulog melalui Agro Abadi berani mendatangkan gula tersebut. “Masalah itu yang akan kami cari tahu, jangan sampai ada tipu-tipu yang dilakukan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan,” tegasnya.
Dia meminta Bulog tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan rakyat. Pasalnya tujuan dari impor itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak mengalami krisis. “Kenyataannya pasokan gula di Kalbar khususnya di Kota Pontianak aman dan harganya juga stabil. Lalu apa alasan Bulog mendatangkan gula Thailand itu,” katanya.
Dia pun meminta aparat kepolisian untuk segera melakukan uji lab terhadap kualitas dan layak atau tidaknya gula asal Thailand itu dikonsumsi masyarakat. jika memang hasilnya tidak, maka aparapat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengizinkan masuknya gula itu. “Jika perlu kepolisian dapat memproses hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Daya melakukan pertemuan dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Kalbar. Hasilnya kepolisian akan melakukan uji laboturiom terhadap isi kandung gula impor asal Thaliland yang dikirim Bulo diragukan kualitasnya, apakah gula konsumsi atau rafinasi. (adg)
http://www.pontianakpost.com/metropolis/16334-panggil-bulog.html
Kamis, 10 Juli 2014
Kejagung Tidak Pernah Hentikan Kasus Bukopin
Rabu, 9 Juli 2014
JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung tidak pernah menghentikan kasus proyek penggadaan alat pengering gabah (drying centre ), tetapi justru tengah dituntaskan kasus Bank Bukopin itu hingga dapat dilimpahkan ke pengadilan.
“Kita terus kerjakan. Kita profesional dan profesional. Jadi semua akan dituntaskan,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R. Widyo Pramono di Kejagung, kemarin.
Hanya saja, Widyo belum dapat memberikan kepastian penuntasan kasus yang sudah mengendap di gedung Bundar (tempat pemeriksaan kasus korupsi), hampir enam tahum lebih.
Otomatis, status tersangka yang dikenakan kepada 10 pejabat Bank Bukopin dan seorang debitur Bukopin terus disandang. “Berilah kesempatan kepada kita. Kita bekerja on the track (sesuai ketentuan perundangan yang berlaku).”
Sebelum ini, Kejagung terkendala menuntaskan kasus tersebut, karena saham pemerintah dibawah 50 persen di Bank Bukopin sehingga sulit untuk menentukan kerugian negara.
Namun ketika kasus yang sama diadili di Pengadilan Negeri (PN) Bandung hingga dapat dibuktikan bersalah, tetapi sampai perkara PT Elnussa diekskusi, kasus Bukopin belum diajukan ke pengadilan.
REKAYASA
Kasusnya berawal, pengucuran kredit kepada PT Agung Pratama Lestari (APL) sebesar Rp69,8 miliar, 2004 oleh Bank Bukopin, guna pembangunan alat pengering gabah pada Bulog Divre Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, yang berjumlah 45 unit.
Namun pada praktiknya, kasus tersebut direkayasa, mulai merek mesin yang seharusnya Global Gea (Taiwan), tapi yang dibeli adalah Sincui, tapi ditempeli merek Global Sea. Akibatnya, negara diduga dirugikan sekitar Rp76, 24 miliar.
Kasus disidik, sejak 2008 dan ditetapkan 10 tersangka dan Kuasa Direktur PT Agung Pratama Lestrari Gunawan Ng.
Ke- 10 orang tersangka, adalah Harry Harmono, Zulfikar Kesuma Prakasa, Elly Woeryandani, Bukopin Suherli, Linson Harlianto, Eddy Cahyono, Dhani Tresno, Aris Wahyudi, Anto Kusmin dan Sulistiyohadi. (ahi/d)
http://poskotanews.com/2014/07/09/kejagung-tidak-pernah-hentikan-kasus-bukopin/
JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung tidak pernah menghentikan kasus proyek penggadaan alat pengering gabah (drying centre ), tetapi justru tengah dituntaskan kasus Bank Bukopin itu hingga dapat dilimpahkan ke pengadilan.
“Kita terus kerjakan. Kita profesional dan profesional. Jadi semua akan dituntaskan,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R. Widyo Pramono di Kejagung, kemarin.
Hanya saja, Widyo belum dapat memberikan kepastian penuntasan kasus yang sudah mengendap di gedung Bundar (tempat pemeriksaan kasus korupsi), hampir enam tahum lebih.
Otomatis, status tersangka yang dikenakan kepada 10 pejabat Bank Bukopin dan seorang debitur Bukopin terus disandang. “Berilah kesempatan kepada kita. Kita bekerja on the track (sesuai ketentuan perundangan yang berlaku).”
Sebelum ini, Kejagung terkendala menuntaskan kasus tersebut, karena saham pemerintah dibawah 50 persen di Bank Bukopin sehingga sulit untuk menentukan kerugian negara.
Namun ketika kasus yang sama diadili di Pengadilan Negeri (PN) Bandung hingga dapat dibuktikan bersalah, tetapi sampai perkara PT Elnussa diekskusi, kasus Bukopin belum diajukan ke pengadilan.
REKAYASA
Kasusnya berawal, pengucuran kredit kepada PT Agung Pratama Lestari (APL) sebesar Rp69,8 miliar, 2004 oleh Bank Bukopin, guna pembangunan alat pengering gabah pada Bulog Divre Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, yang berjumlah 45 unit.
Namun pada praktiknya, kasus tersebut direkayasa, mulai merek mesin yang seharusnya Global Gea (Taiwan), tapi yang dibeli adalah Sincui, tapi ditempeli merek Global Sea. Akibatnya, negara diduga dirugikan sekitar Rp76, 24 miliar.
Kasus disidik, sejak 2008 dan ditetapkan 10 tersangka dan Kuasa Direktur PT Agung Pratama Lestrari Gunawan Ng.
Ke- 10 orang tersangka, adalah Harry Harmono, Zulfikar Kesuma Prakasa, Elly Woeryandani, Bukopin Suherli, Linson Harlianto, Eddy Cahyono, Dhani Tresno, Aris Wahyudi, Anto Kusmin dan Sulistiyohadi. (ahi/d)
http://poskotanews.com/2014/07/09/kejagung-tidak-pernah-hentikan-kasus-bukopin/
Mendag Siap Hadapi Tuntutan dari Petani Tebu
Rabu, 9 Juli 2014
"Apa yang saya kerjakan dengan niat baik, mencoba adil dan bersih untuk kemaslahatan bersama. Namun, ini negara demokrasi, jika mereka menuntut, kita akan hadapi,"
Skalanews - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan pihaknya siap untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan para petani tebu asal Jawa Tengah terkait dengan pemberian izin impor gula kepada Perum Bulog beberapa waktu lalu.
"Apa yang saya kerjakan dengan niat baik, mencoba adil dan bersih untuk kemaslahatan bersama. Namun, ini negara demokrasi, jika mereka menuntut, kita akan hadapi," kata Lutfi, seusai melakukan buka puasa bersama di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa.
Lutfi menjelaskan, terkait adanya tuntutan soal pemberian izin impor gula kristal putih kepada Perum Bulog sebanyak 350.000 ton tersebut, pihaknya sesungguhnya telah menghentikan instruksi tersebut dikarenakan stok gula saat ini sudah cukup banyak di dalam negeri.
"Impor Bulog itu saya memberikan perintah sebanyak 350.000 ton, namun yang terealisasi tidak lebih dari 22.000 ton, dan impor sudah dihentikan," kata Lutfi.
Selain itu, lanjut Lutfi, hal lain yang digugat adalah terkait dengan penetapan Harga Patokan Petani untuk gula, namun, hal tersebut dilakukan dikarenakan tren harga gula terus menagalami penurunan yang apabila dibiarkan malah merugikan petani.
Lutfi menambahkan, jika ada pihak-pihak yang ingin menghapus HPP gula dipersilahkan saja, namun memberikan harga terbaik merupakan tugas yang harus dikerjakannya.
Menurutnya, tren harga gula saat ini terus menurun dan jika tidak disanggah serta melakukan komunikasi yang baik maka harga akan makin menurun dan merugikan petani.
"Saat harga naik lebih mudah untuk mengurusnya ketimbang saat harga turun," ujar Lutfi.
Sebelumnya, petani tebu asal Jawa Tengah menggugat keputusan Menteri Perdagangan yang memberi izin impor gula kristal putih Kepada Perum Bulog ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena dianggap melanggar aturan hukum.
Petani yang mengajukan gugatan itu adalah M Nur Khabsyin, Djamiun, Kusmanto, Budi Utomo, Sojo Sulkhan, Rukani, Supeno, Hardi, Ahmad Aniq, dan Ahmad Najib.
Mereka juga mengajukan uji materi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014 ke Mahkamah Agung.
Keputusan Mendag yang memberi izin Bulog mengimpor gula kristal putih sebanyak 328.000 ton dari 1 April sampai dengan 15 Mei 2014 bertentangan dengan keputusan Menperindag No.527/MPP/Kep/9/2004 yang melarang impor gula dilakukan satu bulan sebelum masa giling tebu rakyat. Menteri Pertanian telah menetapkan tanggal 15 Mei 2014 sebagai awal masa giling .
Sementara terkait keputusan tentang harga patokan petani (HPP), para petani tersebut mengajukan uji materi karena keputusan itu dinilai petani tidak logis, yakni lebih rendah dari biaya produksi per kilogram yang dikeluarkan oleh petani tebu.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mempersiapkan stok gula sebanyak 350.000 ton sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan juga telah melakukan perhitungan dan menemukan bahwa hingga akhir Mei 2014 kekurangan dari total kebutuhan gula konsumsi sebesar 122.000 ton, ditambah mundurnya masa panen ke bulan Juli yang mengakibatkan kekosongan sebanyak 220.000 ton.
Perum Bulog sendiri, mengambil langkah dengan melakukan kesepakatan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk menyerap sebanyak 12.000 ton gula dan nantinya diperkirakan akan ditambah kembali sebanyak 150.000 ton.
Namun, pada prinsipnya Bulog akan lebih mengutamakan pasokan dari dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan impor, dan apabila harus melakukan impor maka akan dilakukan secara bertahap. (ant/mar)
http://skalanews.com/berita/detail/184025/Mendag-Siap-Hadapi-Tuntutan-dari-Petani-Tebu
"Apa yang saya kerjakan dengan niat baik, mencoba adil dan bersih untuk kemaslahatan bersama. Namun, ini negara demokrasi, jika mereka menuntut, kita akan hadapi,"
Skalanews - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan pihaknya siap untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan para petani tebu asal Jawa Tengah terkait dengan pemberian izin impor gula kepada Perum Bulog beberapa waktu lalu.
"Apa yang saya kerjakan dengan niat baik, mencoba adil dan bersih untuk kemaslahatan bersama. Namun, ini negara demokrasi, jika mereka menuntut, kita akan hadapi," kata Lutfi, seusai melakukan buka puasa bersama di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa.
Lutfi menjelaskan, terkait adanya tuntutan soal pemberian izin impor gula kristal putih kepada Perum Bulog sebanyak 350.000 ton tersebut, pihaknya sesungguhnya telah menghentikan instruksi tersebut dikarenakan stok gula saat ini sudah cukup banyak di dalam negeri.
"Impor Bulog itu saya memberikan perintah sebanyak 350.000 ton, namun yang terealisasi tidak lebih dari 22.000 ton, dan impor sudah dihentikan," kata Lutfi.
Selain itu, lanjut Lutfi, hal lain yang digugat adalah terkait dengan penetapan Harga Patokan Petani untuk gula, namun, hal tersebut dilakukan dikarenakan tren harga gula terus menagalami penurunan yang apabila dibiarkan malah merugikan petani.
Lutfi menambahkan, jika ada pihak-pihak yang ingin menghapus HPP gula dipersilahkan saja, namun memberikan harga terbaik merupakan tugas yang harus dikerjakannya.
Menurutnya, tren harga gula saat ini terus menurun dan jika tidak disanggah serta melakukan komunikasi yang baik maka harga akan makin menurun dan merugikan petani.
"Saat harga naik lebih mudah untuk mengurusnya ketimbang saat harga turun," ujar Lutfi.
Sebelumnya, petani tebu asal Jawa Tengah menggugat keputusan Menteri Perdagangan yang memberi izin impor gula kristal putih Kepada Perum Bulog ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena dianggap melanggar aturan hukum.
Petani yang mengajukan gugatan itu adalah M Nur Khabsyin, Djamiun, Kusmanto, Budi Utomo, Sojo Sulkhan, Rukani, Supeno, Hardi, Ahmad Aniq, dan Ahmad Najib.
Mereka juga mengajukan uji materi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014 ke Mahkamah Agung.
Keputusan Mendag yang memberi izin Bulog mengimpor gula kristal putih sebanyak 328.000 ton dari 1 April sampai dengan 15 Mei 2014 bertentangan dengan keputusan Menperindag No.527/MPP/Kep/9/2004 yang melarang impor gula dilakukan satu bulan sebelum masa giling tebu rakyat. Menteri Pertanian telah menetapkan tanggal 15 Mei 2014 sebagai awal masa giling .
Sementara terkait keputusan tentang harga patokan petani (HPP), para petani tersebut mengajukan uji materi karena keputusan itu dinilai petani tidak logis, yakni lebih rendah dari biaya produksi per kilogram yang dikeluarkan oleh petani tebu.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mempersiapkan stok gula sebanyak 350.000 ton sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan juga telah melakukan perhitungan dan menemukan bahwa hingga akhir Mei 2014 kekurangan dari total kebutuhan gula konsumsi sebesar 122.000 ton, ditambah mundurnya masa panen ke bulan Juli yang mengakibatkan kekosongan sebanyak 220.000 ton.
Perum Bulog sendiri, mengambil langkah dengan melakukan kesepakatan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk menyerap sebanyak 12.000 ton gula dan nantinya diperkirakan akan ditambah kembali sebanyak 150.000 ton.
Namun, pada prinsipnya Bulog akan lebih mengutamakan pasokan dari dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan impor, dan apabila harus melakukan impor maka akan dilakukan secara bertahap. (ant/mar)
http://skalanews.com/berita/detail/184025/Mendag-Siap-Hadapi-Tuntutan-dari-Petani-Tebu
Rabu, 09 Juli 2014
Warga Lahat Sumsel Keluhkan Beras Yang Diterima Berkutu Dan Bau
Selasa, 8 Juli 2014
Memasuki bulan puasa warga rt 03 rw 01 menerima beras raskin 80 kk dari 150 kk yang terletak dikelurahan pasar lama kota lahat mengeluhkan beras yang diterimanya berkutu dan bau.
Selain itu timbangannya kurang dari apa yang ditetapkan. Ada salah satu warga mengembalikan satu karung beras bertuliskan bulog dengan berat 150 kg yang berkutu dan bau, setelah ditimbang ternyata kurang dari 150 kg.
Hal ini ketidakwajaran yang disuplai oleh perum bulog sub divisi regional lahat. Menurut keterangan rt 03, Subandi mengatakan dalam empat bulan baru satu kali menerimah beras raskin, 123 karung dibagikan 80 kepala rumah tangga namun beras yang dibagikannya dikeluhkan warga karena beras tersebut patah-patah dan berbau.
Sebelumnya sudah diterangkannya kepada warganya kalau dirinya tidak bisa berbuat apa-apa namun untuk hari ini baru satu karung warga yang mengembalikan kepadanya.
Sementara itu pihak perum bolog sub divisi regional kabupaten lahat enggan memberikan komentar, dengan adanya, keluhan warga.
Rep/Kam : Jamil Hasan
http://www.sriwijayatv.com/detBerita.php?ref=isi&ix=8174
Memasuki bulan puasa warga rt 03 rw 01 menerima beras raskin 80 kk dari 150 kk yang terletak dikelurahan pasar lama kota lahat mengeluhkan beras yang diterimanya berkutu dan bau.
Selain itu timbangannya kurang dari apa yang ditetapkan. Ada salah satu warga mengembalikan satu karung beras bertuliskan bulog dengan berat 150 kg yang berkutu dan bau, setelah ditimbang ternyata kurang dari 150 kg.
Hal ini ketidakwajaran yang disuplai oleh perum bulog sub divisi regional lahat. Menurut keterangan rt 03, Subandi mengatakan dalam empat bulan baru satu kali menerimah beras raskin, 123 karung dibagikan 80 kepala rumah tangga namun beras yang dibagikannya dikeluhkan warga karena beras tersebut patah-patah dan berbau.
Sebelumnya sudah diterangkannya kepada warganya kalau dirinya tidak bisa berbuat apa-apa namun untuk hari ini baru satu karung warga yang mengembalikan kepadanya.
Sementara itu pihak perum bolog sub divisi regional kabupaten lahat enggan memberikan komentar, dengan adanya, keluhan warga.
Rep/Kam : Jamil Hasan
http://www.sriwijayatv.com/detBerita.php?ref=isi&ix=8174
Senin, 07 Juli 2014
Bulog Segera Impor 500 Ribu Ton Beras
Senin, 7 Juli 2014
JAKARTA – Perum Bulog siap mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton guna mengantisipasi lonjakan harga di dalam negeri dan permainan para spekulan. Langkah BUMN tersebut sejalan dengan keputusan cepat pemerintah untuk mendatangkan beras dari luar negeri begitu angka ramalan I (Aram I) Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terjadinya penurunan produksi padi tahun ini sebesar 1,98% menjadi 69,87 juta ton gabah kering giling (GKG).
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, rencana impor beras sebesar 500 ribu ton merupakan skenario moderat. Apabila kondisi lebih buruk dari yang diperkirakan, seperti harga kian melonjak, Bulog akan mengimpor beras hingga 1 juta ton. Namun demikian, jika penurunan produksi padi tidak terlalu besar, impor bisa kurang dari 500 ribu ton.
Pemasukan beras impor akan dilakukan secara bertahap agar tidak menyebabkan harga dalam negeri anjlok. “Kami akan berupaya memasukkan beras impor secepatnya demi menghindari permainan spekulan. Apabila produksi padi turun, spekulan akan bermain. Jadi makin cepat makin baik. Kalau bulan ini sudah bisa, ya bulan ini," tutur dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Sutarto, beras impor tahun ini akan didatangkan dari negaranegara produksi yang telah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Pemerintah Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Impor juga dapat didatangkan dari India karena beras dari negara tersebut juga disukai konsumen dalam negeri. “Harga beras impor diperkirakan lebih murah 20% dari harga dalam negeri. Hal itu belum terhitung biaya transportasi dan Bea dan Cukai Rp 450 per kilogram (kg). Itu dijajaki semua," jelas Sutarto.
http://www.investor.co.id/agribusiness/bulog-segera-impor-500-ribu-ton-beras/89057
JAKARTA – Perum Bulog siap mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton guna mengantisipasi lonjakan harga di dalam negeri dan permainan para spekulan. Langkah BUMN tersebut sejalan dengan keputusan cepat pemerintah untuk mendatangkan beras dari luar negeri begitu angka ramalan I (Aram I) Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terjadinya penurunan produksi padi tahun ini sebesar 1,98% menjadi 69,87 juta ton gabah kering giling (GKG).
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, rencana impor beras sebesar 500 ribu ton merupakan skenario moderat. Apabila kondisi lebih buruk dari yang diperkirakan, seperti harga kian melonjak, Bulog akan mengimpor beras hingga 1 juta ton. Namun demikian, jika penurunan produksi padi tidak terlalu besar, impor bisa kurang dari 500 ribu ton.
Pemasukan beras impor akan dilakukan secara bertahap agar tidak menyebabkan harga dalam negeri anjlok. “Kami akan berupaya memasukkan beras impor secepatnya demi menghindari permainan spekulan. Apabila produksi padi turun, spekulan akan bermain. Jadi makin cepat makin baik. Kalau bulan ini sudah bisa, ya bulan ini," tutur dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Sutarto, beras impor tahun ini akan didatangkan dari negaranegara produksi yang telah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Pemerintah Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Impor juga dapat didatangkan dari India karena beras dari negara tersebut juga disukai konsumen dalam negeri. “Harga beras impor diperkirakan lebih murah 20% dari harga dalam negeri. Hal itu belum terhitung biaya transportasi dan Bea dan Cukai Rp 450 per kilogram (kg). Itu dijajaki semua," jelas Sutarto.
http://www.investor.co.id/agribusiness/bulog-segera-impor-500-ribu-ton-beras/89057
Jumat, 04 Juli 2014
Kemendag: Kita Siap Impor Beras!
Jumat, 4 Juli 2014
JAKARTA - Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pemerintah siap melakukan impor beras. Rencana impor beras ini akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Kita harus bersiap untuk impor, kapan masuknya akan di atur. Dan nantinya juga enggak masuk hanya ke sentra produksi seperti di Jawa," ucap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di kantornya, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Bayu menambahkan, pasalnya jika bicara mengenai impor beras dilihat dari tiga indikator yakni pertama angka ramalan produksi yang saat ini sudah minus 2 persen, lalu stok beras di Bulog dan yang ketiga mengenai harga.
"Yang pertama ini sudah warning untuk kita lakukan impor, walaupun yang ketiga harga belum warning," kata Bayu.
Apalagi kata Bayu, sudah ada arahan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengenai Bulog harus menjamin stok beras.
Kendati demikian, dirinya enggan menyebutkan angka pastinya jumlah impor beras yang dilakukan dan impor berasal dari mana. Menurutnya jika dikasih tahu besarannya, akan membuat harganya naik.
"Nanti kalau bilang, harganya naik. Kan lumayan selisihnya USD50. Saya kira enggak terlalu besar, enggak perlu 1 juta ton. Tapi kita harus memperkuat dan berjaga-jaga untuk stok dalam negeri. Walaupun belum punya barang, tapi sudah ada niatan impor," sebutnya.
Hal ini tidak terlepas dari pengalaman tahun 2011-2012 periode bulan September-Oktober. Menurut Bayu pada saat itu pemerintah melakukan impor tapi telat sehingga harganya naik.
"Tapi kita harus dapatkan yang sesuai diharapkan harga bersaing dengan kepentingan kita. Diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena warning-nya sudah jelas," paparnya.
Lanjut Bayu mengungkapkan, impor beras ini sebagai wujud tidak ingin mengambil risiko apalagi sebentar lagi pemerintahan saat ini akan berakhir.
"Musim produksi panen satu juga baru mulai September-Oktober, kita enggak ingin ambil risiko," tukasnya. (rzk)
http://economy.okezone.com/read/2014/07/04/320/1008218/kemendag-kita-siap-impor-beras
JAKARTA - Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pemerintah siap melakukan impor beras. Rencana impor beras ini akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Kita harus bersiap untuk impor, kapan masuknya akan di atur. Dan nantinya juga enggak masuk hanya ke sentra produksi seperti di Jawa," ucap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di kantornya, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Bayu menambahkan, pasalnya jika bicara mengenai impor beras dilihat dari tiga indikator yakni pertama angka ramalan produksi yang saat ini sudah minus 2 persen, lalu stok beras di Bulog dan yang ketiga mengenai harga.
"Yang pertama ini sudah warning untuk kita lakukan impor, walaupun yang ketiga harga belum warning," kata Bayu.
Apalagi kata Bayu, sudah ada arahan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengenai Bulog harus menjamin stok beras.
Kendati demikian, dirinya enggan menyebutkan angka pastinya jumlah impor beras yang dilakukan dan impor berasal dari mana. Menurutnya jika dikasih tahu besarannya, akan membuat harganya naik.
"Nanti kalau bilang, harganya naik. Kan lumayan selisihnya USD50. Saya kira enggak terlalu besar, enggak perlu 1 juta ton. Tapi kita harus memperkuat dan berjaga-jaga untuk stok dalam negeri. Walaupun belum punya barang, tapi sudah ada niatan impor," sebutnya.
Hal ini tidak terlepas dari pengalaman tahun 2011-2012 periode bulan September-Oktober. Menurut Bayu pada saat itu pemerintah melakukan impor tapi telat sehingga harganya naik.
"Tapi kita harus dapatkan yang sesuai diharapkan harga bersaing dengan kepentingan kita. Diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena warning-nya sudah jelas," paparnya.
Lanjut Bayu mengungkapkan, impor beras ini sebagai wujud tidak ingin mengambil risiko apalagi sebentar lagi pemerintahan saat ini akan berakhir.
"Musim produksi panen satu juga baru mulai September-Oktober, kita enggak ingin ambil risiko," tukasnya. (rzk)
http://economy.okezone.com/read/2014/07/04/320/1008218/kemendag-kita-siap-impor-beras
Impor Gula Oleh Bulog Dinilai Mematikan Petani Tebu
Jumat, 4 Juli 2014
Pontianak (Antara Kalbar) - Impor gula dari Thailand yang dilakukan oleh Perum Bulog dinilai akan mematikan petani tebu dan pabrik gula pasir dalam negeri, kata Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Andrianto.
"Kami minta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pusat ikut memperhatikan keluhan nasib ribuan petani tebu dalam negeri yang sering kali mengeluhkan harga gula dalam negeri rendah akibat beredarnya gula impor rafinasi di masyarakat saat stok gula dalam negeri berlebihan," kata Ahrray Andrianto di Pontianak, Jumat.
Harusnya ada kesadaran dan koordinasi antarkepala daerah sehingga ketahanan pangan dalam negeri jangan sampai hancur oleh pemain kartel gula impor rafinasi yang menginginkan petani dan pabrik gula dalam negeri ambruk atau gulung tikar.
Pemerintah pusat jangan semena-mena membuka kran impor gula, padahal stok gula dalam negeri berlebihan. Ini tentu ada yang tidak beres, sehingga lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan bahkan KPK harus masuk keranah ini, karena telah merugikan negara, kata Harry yang juga sebagai Koordinator Tim Investigasi DPRD Kota Pontianak itu.
Masuknya ribuan ton gula impor asal Thailand ke Kalbar baru-baru ini yang diprakarsai Bulog dan perusahaan Agro Abadi menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani dan pabrik gula pasir dalam negeri.
"Sudah sangat keterlaluan, karena tahun 2009 Agro Abadi dan Bulog Divre Kalbar pernah tertangkap basah, karena praktik pencucian beras masyarakat miskin yang dicuci kemudian dimasukan ke karung ber merek tapi kasusnya tidak tuntas," katanya.
Saat Kalbar sedang berjuang memberantas gula ilegal dari perbatasan Malaysia agar ketahanan pangan bangsa ini jangan sampai hancur, tiba-tiba Bulog Kalbar bersama Agro Abadi justru memasarkan gula impor asal Thailand dalam jumlah besar ke Kalbar.
"Harusnya Bulog mengambil gula produk dalam negeri, bukan impor. Bulog harus diperiksa, sebab impor itu diperbolehkan jika provinsi atau daerah dalam keadaan krisis gula pasir atau harga gula meroket tinggi, dan tidak boleh menunjuk satu perusahaan saja, agar harga bisa terkendali," ungkap Harry.
Saat ini petani tebu di Jawa dan Sumatera sedang mengeluh dan teriak akibat merembesnya gula impor asal Thailand khusus industri atau gula rafinasi beredar luas di pasaran dan masyarakat, katanya.
Menurut Harry kondisi impor gula rafinasi yang masuk ke daerah-daerah tentu sangat merugikan petani karena harga pokok produksi gula petani sekitar Rp9.500/kilogram.
"Ini akan menjadi awal kebangkrutan petani tebu, karena pedagang tidak mau membeli gula ke petani dengan harga mahal, apalagi sisa musim giling 2013 juga masih menumpuk di Gudang pabrik gula dan gudang pedagang," katanya.
(A057/I006)
Editor: Andilala
http://kalbar.antaranews.com/berita/324248/impor-gula-oleh-bulog-dinilai-mematikan-petani-tebu
Pontianak (Antara Kalbar) - Impor gula dari Thailand yang dilakukan oleh Perum Bulog dinilai akan mematikan petani tebu dan pabrik gula pasir dalam negeri, kata Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Andrianto.
"Kami minta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pusat ikut memperhatikan keluhan nasib ribuan petani tebu dalam negeri yang sering kali mengeluhkan harga gula dalam negeri rendah akibat beredarnya gula impor rafinasi di masyarakat saat stok gula dalam negeri berlebihan," kata Ahrray Andrianto di Pontianak, Jumat.
Harusnya ada kesadaran dan koordinasi antarkepala daerah sehingga ketahanan pangan dalam negeri jangan sampai hancur oleh pemain kartel gula impor rafinasi yang menginginkan petani dan pabrik gula dalam negeri ambruk atau gulung tikar.
Pemerintah pusat jangan semena-mena membuka kran impor gula, padahal stok gula dalam negeri berlebihan. Ini tentu ada yang tidak beres, sehingga lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan bahkan KPK harus masuk keranah ini, karena telah merugikan negara, kata Harry yang juga sebagai Koordinator Tim Investigasi DPRD Kota Pontianak itu.
Masuknya ribuan ton gula impor asal Thailand ke Kalbar baru-baru ini yang diprakarsai Bulog dan perusahaan Agro Abadi menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani dan pabrik gula pasir dalam negeri.
"Sudah sangat keterlaluan, karena tahun 2009 Agro Abadi dan Bulog Divre Kalbar pernah tertangkap basah, karena praktik pencucian beras masyarakat miskin yang dicuci kemudian dimasukan ke karung ber merek tapi kasusnya tidak tuntas," katanya.
Saat Kalbar sedang berjuang memberantas gula ilegal dari perbatasan Malaysia agar ketahanan pangan bangsa ini jangan sampai hancur, tiba-tiba Bulog Kalbar bersama Agro Abadi justru memasarkan gula impor asal Thailand dalam jumlah besar ke Kalbar.
"Harusnya Bulog mengambil gula produk dalam negeri, bukan impor. Bulog harus diperiksa, sebab impor itu diperbolehkan jika provinsi atau daerah dalam keadaan krisis gula pasir atau harga gula meroket tinggi, dan tidak boleh menunjuk satu perusahaan saja, agar harga bisa terkendali," ungkap Harry.
Saat ini petani tebu di Jawa dan Sumatera sedang mengeluh dan teriak akibat merembesnya gula impor asal Thailand khusus industri atau gula rafinasi beredar luas di pasaran dan masyarakat, katanya.
Menurut Harry kondisi impor gula rafinasi yang masuk ke daerah-daerah tentu sangat merugikan petani karena harga pokok produksi gula petani sekitar Rp9.500/kilogram.
"Ini akan menjadi awal kebangkrutan petani tebu, karena pedagang tidak mau membeli gula ke petani dengan harga mahal, apalagi sisa musim giling 2013 juga masih menumpuk di Gudang pabrik gula dan gudang pedagang," katanya.
(A057/I006)
Editor: Andilala
http://kalbar.antaranews.com/berita/324248/impor-gula-oleh-bulog-dinilai-mematikan-petani-tebu
Mesti Ada Alasan Jelas, Kenapa Bulog Impor Gula Thailand
Kamis, 3 Juli 2014
Pontianak. Beredarnya 20 kontainer gula Thailand yang diimpor Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalbar dan disalurkan CV Agro Abadi patut dipertanyakan. Sangat aneh, ketika pemerintah dan aparatur hukum memerangi gula ilegal dari luar negeri, sebaliknya Bulog malah mengimpor untuk disalurkan ke masyarakat Kalbar.
Mesti ada alasan yang jelas mengapa Bulog berani mengimpor gula skala besar di Kalbar. Selain itu mekanisme penyalurannya juga harus jelas, karena perusahaan penyalur sembako di Kalbar bukan hanya CV Agro Abadi saja. Selain itu, apakah gula yang didatangkan dari Thailand tersebut terjamin kualitasnya, bukan gula rafinasi. Saat ini kesehatan masyarakat Kalbar sudah sangat terancam dengan maraknya peredaran gula ilegal asal India, Pakistan, Taiwan dan Thailand yang dipasok dari Malaysia.
Menyikapi beredarnya gula asal Thailand yang diimpor Bulog Kalbar dan disalurkan CV Agro Abadi ini, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan), Dr Jamaliah SE MSi mengatakan, mestinya pemerintah memperkuat industri gula dalam negeri. Membangun lebih banyak lagi industri di berbagai daerah, serta membina petani tebu. Sehingga Indonesia memiliki produksi gula yang mencukupi dan kualitasnya terjamin. Masyarakat tidak khawatir mengonsumsi gula dalam negeri.
“Bukannya malah mengimpor gula dari luar negeri (Thailand, red) dengan alasan untuk mencukupi pasokan kebutuhan gula dalam negeri. Saya kira ini kebijakan yang kurang tepat,” jelas Jamaliah di kantornya, Rabu (2/7).
Apabila produk gula dalam negeri lebih serius diperhatikan, maka akan bisa menyaingi produk dari luar. Tidak perlu pemerintah mengimpor gula dari Thailand. Selain itu juga membantu meningkatkan perekonomian petani tebu yang saat ini semakin terpuruk.
“Menurut saya pemerintah harus mengawal dan membimbing para produsen lokal memproduksi lebih banyak lagi gula lokal. Kita tidak boleh memanjakan produsen luar negeri. Kita harus memperkuat produksi gula dalam negeri, supaya kita bisa bersaing dengan gula luar negeri,” ungkap Jamaliah.
Industri tebu Indonesia saat ini belum mampu meningkatkan daya saing. Apalagi 2015 mendatang sudah masuk pasar bebas, kalau industri tebu tidak ditingkatkan kualitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya, maka gula dari luar akan menguasai pasar Indonesia. “Kita dan petani kita hanya menjadi penonton saja,” tegas Jamaliah.
Padahal Indonesia memiliki lahan yang cukup luas dan bahan baku yang berlimpah. Hanya saja belum dikelola dengan maksimal. “Sebaliknya, pemerintah kita (Bulog, red) malah mengimpor gula dari luar,” kesalnya.
Menyikapi maraknya gula ilegal menguasai Kalbar, Jamaliah mengaku, salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa nasionalisme. Selain itu kurangnya dukungan antarinstansi dalam memberantas barang-barang ilegal, khususnya gula yang marak tersebar di Kalbar. Selain itu, ketika instansi terkait sedang gencarnya memberantas gula ilegal, namun ada instansi lain yang kesannya mengaburkan peredaran gula ilegal dengan cara mengimpornya. Contohnya jelas, ketika Bulog mengimpor gula asal Thailand, dikhawatirkan gula asal Thailand yang masuk secara ilegal dikira legal atau gula impor yang masuk secara resmi.
Laporan: Deska Irnansyfara
Editor: Hamka Saptono
http://www.rakyat-kalbar.com/utama/030714/mesti-ada-alasan-jelas-kenapa-bulog-impor-gula-thailand
Pontianak. Beredarnya 20 kontainer gula Thailand yang diimpor Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalbar dan disalurkan CV Agro Abadi patut dipertanyakan. Sangat aneh, ketika pemerintah dan aparatur hukum memerangi gula ilegal dari luar negeri, sebaliknya Bulog malah mengimpor untuk disalurkan ke masyarakat Kalbar.
Mesti ada alasan yang jelas mengapa Bulog berani mengimpor gula skala besar di Kalbar. Selain itu mekanisme penyalurannya juga harus jelas, karena perusahaan penyalur sembako di Kalbar bukan hanya CV Agro Abadi saja. Selain itu, apakah gula yang didatangkan dari Thailand tersebut terjamin kualitasnya, bukan gula rafinasi. Saat ini kesehatan masyarakat Kalbar sudah sangat terancam dengan maraknya peredaran gula ilegal asal India, Pakistan, Taiwan dan Thailand yang dipasok dari Malaysia.
Menyikapi beredarnya gula asal Thailand yang diimpor Bulog Kalbar dan disalurkan CV Agro Abadi ini, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan), Dr Jamaliah SE MSi mengatakan, mestinya pemerintah memperkuat industri gula dalam negeri. Membangun lebih banyak lagi industri di berbagai daerah, serta membina petani tebu. Sehingga Indonesia memiliki produksi gula yang mencukupi dan kualitasnya terjamin. Masyarakat tidak khawatir mengonsumsi gula dalam negeri.
“Bukannya malah mengimpor gula dari luar negeri (Thailand, red) dengan alasan untuk mencukupi pasokan kebutuhan gula dalam negeri. Saya kira ini kebijakan yang kurang tepat,” jelas Jamaliah di kantornya, Rabu (2/7).
Apabila produk gula dalam negeri lebih serius diperhatikan, maka akan bisa menyaingi produk dari luar. Tidak perlu pemerintah mengimpor gula dari Thailand. Selain itu juga membantu meningkatkan perekonomian petani tebu yang saat ini semakin terpuruk.
“Menurut saya pemerintah harus mengawal dan membimbing para produsen lokal memproduksi lebih banyak lagi gula lokal. Kita tidak boleh memanjakan produsen luar negeri. Kita harus memperkuat produksi gula dalam negeri, supaya kita bisa bersaing dengan gula luar negeri,” ungkap Jamaliah.
Industri tebu Indonesia saat ini belum mampu meningkatkan daya saing. Apalagi 2015 mendatang sudah masuk pasar bebas, kalau industri tebu tidak ditingkatkan kualitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya, maka gula dari luar akan menguasai pasar Indonesia. “Kita dan petani kita hanya menjadi penonton saja,” tegas Jamaliah.
Padahal Indonesia memiliki lahan yang cukup luas dan bahan baku yang berlimpah. Hanya saja belum dikelola dengan maksimal. “Sebaliknya, pemerintah kita (Bulog, red) malah mengimpor gula dari luar,” kesalnya.
Menyikapi maraknya gula ilegal menguasai Kalbar, Jamaliah mengaku, salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa nasionalisme. Selain itu kurangnya dukungan antarinstansi dalam memberantas barang-barang ilegal, khususnya gula yang marak tersebar di Kalbar. Selain itu, ketika instansi terkait sedang gencarnya memberantas gula ilegal, namun ada instansi lain yang kesannya mengaburkan peredaran gula ilegal dengan cara mengimpornya. Contohnya jelas, ketika Bulog mengimpor gula asal Thailand, dikhawatirkan gula asal Thailand yang masuk secara ilegal dikira legal atau gula impor yang masuk secara resmi.
Laporan: Deska Irnansyfara
Editor: Hamka Saptono
http://www.rakyat-kalbar.com/utama/030714/mesti-ada-alasan-jelas-kenapa-bulog-impor-gula-thailand
Produksi Beras Harus Dijaga
Jumat, 4 Juli 2014
Impor Menjadi Pilihan Terakhir
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak perlu mengimpor beras untuk menambah cadangan dalam rangka mengantisipasi El Nino. Pemerintah sebaiknya menjaga produksi beras di daerah-daerah lumbung beras meski dalam skenario minimalis, apalagi di beberapa tempat masih turun hujan.
”Saya kira Kementerian Perdagangan meminta Perum Bulog untuk menambah pasokan beras merupakan kepanikan yang tidak rasional. Sebab, pada kenyataannya stok beras lebih dari cukup untuk satu siklus produksi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik di Jakarta, Kamis (3/7).
Pernyataan itu terkait dengan perintah Menteri Perdagangan M Lutfi kepada Perum Bulog untuk menambah stok beras nasional. Meski tidak menyebut secara eksplisit tentang impor beras, Kementerian Perdagangan memberikan sinyal membuka keran impor untuk menambah persediaan beras.
Menurut Riza, impor beras selalu menjadi solusi pemerintah ketika ketersediaan beras nasional terbatas. Pemerintah perlu terus mendorong swadaya pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
Karena itu, pemerintah harus memastikan diversifikasi pangan terus meluas ke seluruh wilayah Indonesia dan pasokan pangan olahan terus ditingkatkan. Selain itu, juga diperkuat riset untuk adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian.
”Jika skenario itu dijalankan, daya tahan pangan Indonesia akan terus menguat untuk menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang marak belakangan ini sekaligus semakin siap menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN,” kata dia.
Riza menilai, pemerintah masih mengandalkan impor beras karena kebijakan peningkatan produktivitas sektor pertanian masih lemah. Faktanya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, petani kesulitan mengakses modal, infrastruktur pertanian yang minim, rantai perdagangan yang tidak memihak petani, menyempitnya lahan pertanian, dan perusakan lingkungan di sekitar kawasan pertanian.
Tambah stok beras
Menteri Perdagangan M Lutfi menyatakan, penambahan stok beras merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Selain itu, bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia juga berpotensi menyebabkan kehilangan beras.
Lutfi mengestimasi potensi kehilangan beras akibat bencana alam terhadap produksi beras nasional sekitar 100.000 ton.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti menambahkan, stok beras pada akhir tahun minimal harus 2 juta ton. Kalaupun memang tidak bisa, sekurang-kurangnya harus 1,5 juta ton. Hal itu untuk mengantisipasi ketersediaan beras pada tahun berikutnya.
Pengamat pertanian yang juga mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan impor beras.
”Saya khawatir isu El Nino ini sengaja diembuskan pihak-pihak yang berkepentingan untuk impor,” katanya.
Siswono mengatakan, sampai Juli ini di beberapa daerah masih turun hujan. Artinya, kalaupun ada El Nino, sifatnya basah.
Sebaiknya, kata Siswono, pemerintah menunggu kondisi iklim sampai bulan Oktober. Jika memang benar terjadi El Nino, impor beras bisa dilakukan.
”Impor jangan dilakukan sekarang. Biarkan petani menikmati hasil panen mereka. Kalau El Nino benar terjadi, tidak masalah. Kalau tidak benar sementara telanjur impor, bagaimana?” katanya.
Dalam sebuah diskusi, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan, kedua pasangan capres-cawapres telah selangkah lebih maju dengan menggunakan istilah kedaulatan pangan dalam visi misi mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekadar berorientasi pada ketahanan pangan.
”Jika hanya ketahanan pangan, hal yang penting adalah pangan tersedia, tanpa memikirkan asalnya dari mana,” kata Tejo.
Meski demikian, Tejo masih mempertanyakan strategi setiap pasangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, termasuk untuk menyediakan lahan pertanian. (A03/HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140704kompas/#/21/
Impor Menjadi Pilihan Terakhir
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak perlu mengimpor beras untuk menambah cadangan dalam rangka mengantisipasi El Nino. Pemerintah sebaiknya menjaga produksi beras di daerah-daerah lumbung beras meski dalam skenario minimalis, apalagi di beberapa tempat masih turun hujan.
”Saya kira Kementerian Perdagangan meminta Perum Bulog untuk menambah pasokan beras merupakan kepanikan yang tidak rasional. Sebab, pada kenyataannya stok beras lebih dari cukup untuk satu siklus produksi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik di Jakarta, Kamis (3/7).
Pernyataan itu terkait dengan perintah Menteri Perdagangan M Lutfi kepada Perum Bulog untuk menambah stok beras nasional. Meski tidak menyebut secara eksplisit tentang impor beras, Kementerian Perdagangan memberikan sinyal membuka keran impor untuk menambah persediaan beras.
Menurut Riza, impor beras selalu menjadi solusi pemerintah ketika ketersediaan beras nasional terbatas. Pemerintah perlu terus mendorong swadaya pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
Karena itu, pemerintah harus memastikan diversifikasi pangan terus meluas ke seluruh wilayah Indonesia dan pasokan pangan olahan terus ditingkatkan. Selain itu, juga diperkuat riset untuk adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian.
”Jika skenario itu dijalankan, daya tahan pangan Indonesia akan terus menguat untuk menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang marak belakangan ini sekaligus semakin siap menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN,” kata dia.
Riza menilai, pemerintah masih mengandalkan impor beras karena kebijakan peningkatan produktivitas sektor pertanian masih lemah. Faktanya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, petani kesulitan mengakses modal, infrastruktur pertanian yang minim, rantai perdagangan yang tidak memihak petani, menyempitnya lahan pertanian, dan perusakan lingkungan di sekitar kawasan pertanian.
Tambah stok beras
Menteri Perdagangan M Lutfi menyatakan, penambahan stok beras merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Selain itu, bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia juga berpotensi menyebabkan kehilangan beras.
Lutfi mengestimasi potensi kehilangan beras akibat bencana alam terhadap produksi beras nasional sekitar 100.000 ton.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti menambahkan, stok beras pada akhir tahun minimal harus 2 juta ton. Kalaupun memang tidak bisa, sekurang-kurangnya harus 1,5 juta ton. Hal itu untuk mengantisipasi ketersediaan beras pada tahun berikutnya.
Pengamat pertanian yang juga mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan impor beras.
”Saya khawatir isu El Nino ini sengaja diembuskan pihak-pihak yang berkepentingan untuk impor,” katanya.
Siswono mengatakan, sampai Juli ini di beberapa daerah masih turun hujan. Artinya, kalaupun ada El Nino, sifatnya basah.
Sebaiknya, kata Siswono, pemerintah menunggu kondisi iklim sampai bulan Oktober. Jika memang benar terjadi El Nino, impor beras bisa dilakukan.
”Impor jangan dilakukan sekarang. Biarkan petani menikmati hasil panen mereka. Kalau El Nino benar terjadi, tidak masalah. Kalau tidak benar sementara telanjur impor, bagaimana?” katanya.
Dalam sebuah diskusi, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan, kedua pasangan capres-cawapres telah selangkah lebih maju dengan menggunakan istilah kedaulatan pangan dalam visi misi mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekadar berorientasi pada ketahanan pangan.
”Jika hanya ketahanan pangan, hal yang penting adalah pangan tersedia, tanpa memikirkan asalnya dari mana,” kata Tejo.
Meski demikian, Tejo masih mempertanyakan strategi setiap pasangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, termasuk untuk menyediakan lahan pertanian. (A03/HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140704kompas/#/21/
Kamis, 03 Juli 2014
Bulog Ingatkan Pemerintah Tak Telat Impor Beras
Kamis, 3 Juli 2014
TEMPO.CO , Jakarta:Perum Badan Urusan Logistik meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan kekurangan beras nasional secara tepat waktu. Sebab selama ini eksekusi dari pemerintah selalu terlambat. "Pengalaman 2010 dan 2011, eksekusi untuk impor beras terlambat. Akibatnya harga sudah terlanjur naik," kata Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso kepada Tempo, Rabu, 2 Juli 2014.
Saat ini stok masih mencukupi. Namun dia mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan produksi beras. Berdasarkan Angka Ramalan I yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, produksi padi nasional diperkirakan hanya mencapai 69,87 juta ton, lebih rendah 1,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (baca juga : Bulog Klaim Stok Beras Masih Cukup untuk 8 Bulan)
Adapun harga beras, belum melonjak signifikan. Indikator harga ini akan dipengaruhi oleh produksi. "Pemerintah tidak boleh terlambat mengeksekusi nanti konsumen dirugikan," ujarnya.
Kemarin Menteri Pertanian Suswono mengatakan, bahwa keran impor beras akan dibuka jika stok akhir tahun Bulog kurang dari 1,5 juta ton. Menurut dia, pemerintah masih akan melakukan evaluasi di lapangan. "Pada Juli-Agustus ini, kami bersama Bulog akan evaluasi bersama untuk menentukan langkah-langkah, apa yang harus dilakukan untuk peningkatan produksi, stok, dan lainnya," katanya. (baca juga :
Pada 2010 lalu, pemerintah Indonesia melakukan importasi beras untuk memenuhi cadangan stok beras nasional sebanyak 830 ribu ton. Sementara pada tahun 2011, impor beras kembali dilakukan sebanyak 2,75 juta ton.
AYU PRIMA SANDI | RIDHO JUN PRASETYA
http://www.tempo.co/read/news/2014/07/03/090589958/Bulog-Ingatkan-Pemerintah-Tak-Telat-Impor-Beras
TEMPO.CO , Jakarta:Perum Badan Urusan Logistik meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan kekurangan beras nasional secara tepat waktu. Sebab selama ini eksekusi dari pemerintah selalu terlambat. "Pengalaman 2010 dan 2011, eksekusi untuk impor beras terlambat. Akibatnya harga sudah terlanjur naik," kata Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso kepada Tempo, Rabu, 2 Juli 2014.
Saat ini stok masih mencukupi. Namun dia mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan produksi beras. Berdasarkan Angka Ramalan I yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, produksi padi nasional diperkirakan hanya mencapai 69,87 juta ton, lebih rendah 1,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (baca juga : Bulog Klaim Stok Beras Masih Cukup untuk 8 Bulan)
Adapun harga beras, belum melonjak signifikan. Indikator harga ini akan dipengaruhi oleh produksi. "Pemerintah tidak boleh terlambat mengeksekusi nanti konsumen dirugikan," ujarnya.
Kemarin Menteri Pertanian Suswono mengatakan, bahwa keran impor beras akan dibuka jika stok akhir tahun Bulog kurang dari 1,5 juta ton. Menurut dia, pemerintah masih akan melakukan evaluasi di lapangan. "Pada Juli-Agustus ini, kami bersama Bulog akan evaluasi bersama untuk menentukan langkah-langkah, apa yang harus dilakukan untuk peningkatan produksi, stok, dan lainnya," katanya. (baca juga :
Pada 2010 lalu, pemerintah Indonesia melakukan importasi beras untuk memenuhi cadangan stok beras nasional sebanyak 830 ribu ton. Sementara pada tahun 2011, impor beras kembali dilakukan sebanyak 2,75 juta ton.
AYU PRIMA SANDI | RIDHO JUN PRASETYA
http://www.tempo.co/read/news/2014/07/03/090589958/Bulog-Ingatkan-Pemerintah-Tak-Telat-Impor-Beras
Pasokan Beras Bulog Cukup, Pemerintah Masih Mau Impor
Rabu, 2 Juli 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari data Kementerian Perdagangan pasokan beras tahun lalu surplus mencapai 4,8 juta ton. Dengan angka sebesar itu, cadangan beras cukup sampai tujuh bulan mendatang.
Menteri Perdagangan M Lutfi mengungkapkan meski pasokan beras cukup, namun pihak pemerintah indikasi akan membuka keran impor. Tujuan utamanya untuk memastikan keamanan pasokan beras hingga akhir tahun.
"Stok bulog sebenarnya cukup, tapi kita antisipasi, adalah memastikan pasokan beras bulog cukup, pasokan beras pemerintah cukup," ujar Lutfi di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (2/7/2014).
Dari perhitungan Lutfi, pasokan beras Bulog mencapai 1,8 sampai 1,9 juta ton yang cukup untuk selama tujuh bulan. Namun pasokan beras Bulog adalah kelas premium, atau beras yang lebih mahal daripada beras medium dan beras raskin.
"Saat ini yang dipegang beras premium, setelah kelas menengah tumbuh, beras dari medium banyak premium, diatur Bulog mediumnya," ujar Lutfi.
Karena hal itu Lutfi berharap Bulog juga melakukan penyesuaian beras premium. Hal tersebut agar permintaan semua jenis beras bisa terpenuhi.
"Beras premium harus ada penyesuaian, harus diantisipasi segera. Ini supaya ada pasokan premiumnya, kekurangan beras premium," kata Lutfi.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/07/02/pasokan-beras-bulog-cukup-pemerintah-masih-mau-impor
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari data Kementerian Perdagangan pasokan beras tahun lalu surplus mencapai 4,8 juta ton. Dengan angka sebesar itu, cadangan beras cukup sampai tujuh bulan mendatang.
Menteri Perdagangan M Lutfi mengungkapkan meski pasokan beras cukup, namun pihak pemerintah indikasi akan membuka keran impor. Tujuan utamanya untuk memastikan keamanan pasokan beras hingga akhir tahun.
"Stok bulog sebenarnya cukup, tapi kita antisipasi, adalah memastikan pasokan beras bulog cukup, pasokan beras pemerintah cukup," ujar Lutfi di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (2/7/2014).
Dari perhitungan Lutfi, pasokan beras Bulog mencapai 1,8 sampai 1,9 juta ton yang cukup untuk selama tujuh bulan. Namun pasokan beras Bulog adalah kelas premium, atau beras yang lebih mahal daripada beras medium dan beras raskin.
"Saat ini yang dipegang beras premium, setelah kelas menengah tumbuh, beras dari medium banyak premium, diatur Bulog mediumnya," ujar Lutfi.
Karena hal itu Lutfi berharap Bulog juga melakukan penyesuaian beras premium. Hal tersebut agar permintaan semua jenis beras bisa terpenuhi.
"Beras premium harus ada penyesuaian, harus diantisipasi segera. Ini supaya ada pasokan premiumnya, kekurangan beras premium," kata Lutfi.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/07/02/pasokan-beras-bulog-cukup-pemerintah-masih-mau-impor
Bulog Dituding Hancurkan Petani Tebu
Rabu, 2 Juli 2014
Bulog Kalbar mendorong masuknya impor gula pasir asal Thailand dalam jumlah besar.
PONTIANAK - Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menuding Bulog Kalbar "menghancurkan" petani dan pabrik tebu dalam negeri dengan mendorong masuknya impor gula pasir asal Thailand dalam jumlah besar melalui Agro Abadi.
"Bulog itu perusahaan asing atau mau buat modus baru, kok malah mendorong barang impor masuk ke Kalbar, padahal stok gula pasir dalam negeri saat ini berlebihan," kata Koordinator Tim Investigasi Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Andrianto di Pontianak, Rabu.
Modusnya, yakni gula pasir itu masuk melalui perbatasan Malaysia. Selain impor gula tersebut mengancam kelangsungan petani tebu, kualitas gula pasir itu juga belum diketahui, dan bisa saja gula rafinasi, katanya.
"Dari data dan informasi yang kami dapat banyak pengusaha sembako aliran hitam, selain memasukkan gula tanpa dokumen lengkap, juga memasukkan beras afkir atau beras rusak ke Kalbar dalam jumlah besar, kemudian dioplos dengan beras bagus atau dijual menjadi merek ternama," ungkapnya.
Modus tersebut juga dilakukan dengan mencuci beras masyarakat miskin dengan bahan pemutih atau bahan kimia lainnya, katanya.
"Kami minta aparat hukum, yakni Kepolisian Daerah Kalbar menindak tegas siapa pun pelaku penyeludupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Kalbar," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Safiun mendesak wali Kota Pontianak lebih tegas menindak para pengusaha-pengusaha nakal yang praktiknya bisa membahayakan kesehatan masyarakat.
"Harus sering melakukan sidak dan turun lapangan secara diam-diam. Apalagi sepanjang bulan Ramadan dan menjelang Lebaran kebutuhan masyarakat akan sembako akan meningkat," katanya.
Safiun menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat gabungan terkait kembali maraknya peredaran gula ilegal dan beras yang diduga dioplos tersebut.
"Selain itu kami juga akan membentuk tim monitoring agar Kota Pontianak, dan Kalbar umumnya tidak menjadi sasaran peredaran barang ilegal," kata Safiun.
Sumber : Ant
http://sinarharapan.co/news/read/140702202/Bulog-Dituding-Hancurkan-Petani-Tebu
Bulog Kalbar mendorong masuknya impor gula pasir asal Thailand dalam jumlah besar.
PONTIANAK - Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menuding Bulog Kalbar "menghancurkan" petani dan pabrik tebu dalam negeri dengan mendorong masuknya impor gula pasir asal Thailand dalam jumlah besar melalui Agro Abadi.
"Bulog itu perusahaan asing atau mau buat modus baru, kok malah mendorong barang impor masuk ke Kalbar, padahal stok gula pasir dalam negeri saat ini berlebihan," kata Koordinator Tim Investigasi Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Andrianto di Pontianak, Rabu.
Modusnya, yakni gula pasir itu masuk melalui perbatasan Malaysia. Selain impor gula tersebut mengancam kelangsungan petani tebu, kualitas gula pasir itu juga belum diketahui, dan bisa saja gula rafinasi, katanya.
"Dari data dan informasi yang kami dapat banyak pengusaha sembako aliran hitam, selain memasukkan gula tanpa dokumen lengkap, juga memasukkan beras afkir atau beras rusak ke Kalbar dalam jumlah besar, kemudian dioplos dengan beras bagus atau dijual menjadi merek ternama," ungkapnya.
Modus tersebut juga dilakukan dengan mencuci beras masyarakat miskin dengan bahan pemutih atau bahan kimia lainnya, katanya.
"Kami minta aparat hukum, yakni Kepolisian Daerah Kalbar menindak tegas siapa pun pelaku penyeludupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Kalbar," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Safiun mendesak wali Kota Pontianak lebih tegas menindak para pengusaha-pengusaha nakal yang praktiknya bisa membahayakan kesehatan masyarakat.
"Harus sering melakukan sidak dan turun lapangan secara diam-diam. Apalagi sepanjang bulan Ramadan dan menjelang Lebaran kebutuhan masyarakat akan sembako akan meningkat," katanya.
Safiun menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat gabungan terkait kembali maraknya peredaran gula ilegal dan beras yang diduga dioplos tersebut.
"Selain itu kami juga akan membentuk tim monitoring agar Kota Pontianak, dan Kalbar umumnya tidak menjadi sasaran peredaran barang ilegal," kata Safiun.
Sumber : Ant
http://sinarharapan.co/news/read/140702202/Bulog-Dituding-Hancurkan-Petani-Tebu
Kemendag Instruksikan Bulog Untuk Impor Beras
Rabu, 2 Juli 2014
Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perdagangan akhirnya mengonfirmasi telah memberikan instruksi impor beras kepada Perum Bulog (Persero) guna mengantisipasi gangguan produksi pada kuartal III/2014, meski masih menutup rapat besaran volume dan waktu eksekusi impornya.
Mendag Muhammad Lutfi mengungkapkan otoritas perdagangan telah resmi ‘memberi arahan’ kepada Bulog untuk mengantisipasi turunnya produksi padi dan efek moderat El Nino yang berpotensi besar memicu kontraksi produksi komoditas terpokok di Indonesia itu..
“Angka, harga, dan timing untuk sudah saya berikan, tapi saya mohon agar itu dihormati sebagai diskresi di tangan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan agar tidak terpojok oleh kontaminasi para spekulan,” katanya, Rabu (2/7/2014).
Lutfi mengatakan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Kemendag berhasil mengantisipasi defisit beras melalui instruksi impor yang tepat secara waktu dan kuantitas. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat mempercayakan kebijakan tersebut kepada pemerintah.
“Untuk diketahui, beras itu komoditas yang sifatnya jauh lebih lethal atau lebih berbahaya dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain, seperti daging sapi, cabai, atau yang lainnya. Jadi percayakan kepada pemerintah.”
Saat ini Indonesia tengah memasuki musim panen padi, yang merupakan masa-masa pelarangan impor hingga 3 bulan pascamusim panen. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalkulasi secara akurat kapan izin impor diberikan serta eksekusi pembeliannya.
“Kalau kita terlambat mengantisipasi masalah-masalah tersebut, pasti akan terjadi kenaikan yang tidak kita inginkan. Akibat dari kenaikan komoditas beras ini sangat berbahaya terhadap seluruh indikator ekonomi mikro dan makro,” tegasnya.
Menurut catatan Kemendag, pasokan beras di Bulog saat ini berjumlah sekitar 1,8 juta-1,9 juta ton, yang seharusnya mencukupi untuk kebutuhan selama 7 bulan. Adapun, tahun lalu Indonesia berhasil surplus beras sejumlah 4,8 juta ton dengan rerata tingkat konsumsi beras per tahun sekitar 36 juta ton.
Editor : Fajar Sidik
http://bandung.bisnis.com/m/read/20140702/34231/512056/kemendag-instruksikan-bulog-untuk-impor-beras
Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perdagangan akhirnya mengonfirmasi telah memberikan instruksi impor beras kepada Perum Bulog (Persero) guna mengantisipasi gangguan produksi pada kuartal III/2014, meski masih menutup rapat besaran volume dan waktu eksekusi impornya.
Mendag Muhammad Lutfi mengungkapkan otoritas perdagangan telah resmi ‘memberi arahan’ kepada Bulog untuk mengantisipasi turunnya produksi padi dan efek moderat El Nino yang berpotensi besar memicu kontraksi produksi komoditas terpokok di Indonesia itu..
“Angka, harga, dan timing untuk sudah saya berikan, tapi saya mohon agar itu dihormati sebagai diskresi di tangan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan agar tidak terpojok oleh kontaminasi para spekulan,” katanya, Rabu (2/7/2014).
Lutfi mengatakan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Kemendag berhasil mengantisipasi defisit beras melalui instruksi impor yang tepat secara waktu dan kuantitas. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat mempercayakan kebijakan tersebut kepada pemerintah.
“Untuk diketahui, beras itu komoditas yang sifatnya jauh lebih lethal atau lebih berbahaya dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain, seperti daging sapi, cabai, atau yang lainnya. Jadi percayakan kepada pemerintah.”
Saat ini Indonesia tengah memasuki musim panen padi, yang merupakan masa-masa pelarangan impor hingga 3 bulan pascamusim panen. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalkulasi secara akurat kapan izin impor diberikan serta eksekusi pembeliannya.
“Kalau kita terlambat mengantisipasi masalah-masalah tersebut, pasti akan terjadi kenaikan yang tidak kita inginkan. Akibat dari kenaikan komoditas beras ini sangat berbahaya terhadap seluruh indikator ekonomi mikro dan makro,” tegasnya.
Menurut catatan Kemendag, pasokan beras di Bulog saat ini berjumlah sekitar 1,8 juta-1,9 juta ton, yang seharusnya mencukupi untuk kebutuhan selama 7 bulan. Adapun, tahun lalu Indonesia berhasil surplus beras sejumlah 4,8 juta ton dengan rerata tingkat konsumsi beras per tahun sekitar 36 juta ton.
Editor : Fajar Sidik
http://bandung.bisnis.com/m/read/20140702/34231/512056/kemendag-instruksikan-bulog-untuk-impor-beras
Warga Perawang Keluhkan Kualitas Beras Bulog
Rabu, 2 Juli 2014
PERAWANG, DELIKRIAU - Warga Desa Perawang keluhkan kualitas beras Bulog yang sangat buruk,ditandai dengan kualitas beras tersebut berwarna hitam kekuningan dan berkutu tentunya menyulitkan masyarakat untuk memasaknya, dengan berat hati masyarakat Tualang tidak menerima beras bulog tersebut
Kepala Desa Perawang, Juprianto Ssos saat dikonfirrmasi wartawan, Selasa (01/07) mengatakan membenarkan hal tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat melakukan komplain kepada kecamatan Tualang agar kualitas beras yang dikirim hendaknya layak makan.
"Saya berharap komplain kami dipenuhi sehingga beras tersebut diganti dengan beras yang layak makan,” pinta Kades.
Camat Tualang Zulkifli Ssos melalui Kasi kesos Nofriadi membenarkan laporan tersebut, “ Kami akan menghubungi pihak Bulog untuk turun langsung melihat kondisi beras tersebut.”
"Saya berharap pihak bulug mau memenuhi pinta masyarakat untuk menggantinya," ungkap Nofriadi (ALF)
http://www.delikriau.com/siak/siak/2151-warga-perawang-keluhkan-kualitas-beras-bulog-
PERAWANG, DELIKRIAU - Warga Desa Perawang keluhkan kualitas beras Bulog yang sangat buruk,ditandai dengan kualitas beras tersebut berwarna hitam kekuningan dan berkutu tentunya menyulitkan masyarakat untuk memasaknya, dengan berat hati masyarakat Tualang tidak menerima beras bulog tersebut
Kepala Desa Perawang, Juprianto Ssos saat dikonfirrmasi wartawan, Selasa (01/07) mengatakan membenarkan hal tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat melakukan komplain kepada kecamatan Tualang agar kualitas beras yang dikirim hendaknya layak makan.
"Saya berharap komplain kami dipenuhi sehingga beras tersebut diganti dengan beras yang layak makan,” pinta Kades.
Camat Tualang Zulkifli Ssos melalui Kasi kesos Nofriadi membenarkan laporan tersebut, “ Kami akan menghubungi pihak Bulog untuk turun langsung melihat kondisi beras tersebut.”
"Saya berharap pihak bulug mau memenuhi pinta masyarakat untuk menggantinya," ungkap Nofriadi (ALF)
http://www.delikriau.com/siak/siak/2151-warga-perawang-keluhkan-kualitas-beras-bulog-
Rabu, 02 Juli 2014
Dewan Tuding Bulog
Rabu, 2 Juli 2014
PONTIANAK - Kebijakan Badan Urusan Logistik dan Agro Abadi untuk mendatankan gula asal Thailand ke Kalimantan Barat dianggap memperkeruh persoalan gula ilegal yang tengah di berantas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Koordinator Tim Investigasi Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Daya mengatakan seharusnya Bulog mendukung tindakan kepolisian memberantas peredaran gula ilegal yang masuk ke Kalbar, sehingga petani tebu lokal dapat menjual hasilnya. “Bulog itu seperti perusahaan asing masa mendorong barang impor masuk ke Kalbar. Seharusnya Bulog mempromosikan produk petani tebu lokal, karena stok dalam negeri saat ini berlebihan,” katanya, Selasa (1/7).
Menurut dia seharusnya Bulog Kasihan sama petani tebu dan pabrik tebu lokal, karena jika pasokan gula diambil dari luar negeri tentu akan mematikan petani tebu lokal Indonesia. “Sepertinya ada indikasi atau modus mengabungan dokumen impor Bulog dengan gula ilegal asal Thailand yang masuk lewat perbatasan Malaysia,” ucapnya.
Dia menegaskan tindakan menggabungkan dokumen impor bulog dengan gula ilegak asal Thailand itu jelas sangat berbahaya jika dibiarkan, apalagi kualitasnya belum diketahui. “Bisa saja yang dari Thailand itu gula rafinasi. Apalagi pengusahanya adalah pemain gula dan beras abu-abu. Dan itu sudah saya selidiki siapa mereka,” ungkapnya.
Dia menegaskan dirinya sudah seringkali meminta agar pemimpin daerah waspada dan melakukan mengecekan di lapangan termasuk gudang-gudang penyimpanan sembako dan barang yang masuk di pelabuhan, termasuk mengecek surat dokumen dan barangnya.
Karena, lanjut dia dari data dan informasi yang diimpun, banyak pengusaha sembako aliran hitam, selain mengirim gula tanpa dokumen lengkap juga mengirim beras afkir atau beras rusak ke Kalbar dalam jumlah besar, untuk di oplos dengan beras bagus atau merk ternama dengan cara dicuci dengan bahan pemutih atau bahan kimia lainnya. “Termasuk beras raskin untuk masyarakat miskin milik Bulog juga seringkali dijadikan bahan oplosan beras mahal dan dicuci dengan pemutih sebelum di campur,” tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Safiun meminta agar Wali Kota Pontianak dapat mengambil tindakan tegas lebih tegas menindak para pengusaha pengusaha nakal yang meracuni dan membahayakan kesehatan masyarakat. “Kasihan masyarakat jika makanan yang dikonsumsinya berbahaya bagi kesehatannya,” katanya.
Dia meminta kepada pemerintah untuk sering melakukan sidak dan turun lapangan secara diam-diam. Apalagi dalam menjelang hari raya pasti tingkat kebutuhan meningkat. Harusnya seperti perdagangan gula itu dalam pengawasan tidak boleh didagangkan bebas. “Makanya dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat gabungan untuk membentuk tim monitoring agar tidak peredaran gula di Kalbar khususnya di Kota Pontianak benar-benar gula legal yang layak dan aman dikonsumsi,” tegasnya. (adg)
http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/pontianak/16171-dewan-tuding-bulog.html
PONTIANAK - Kebijakan Badan Urusan Logistik dan Agro Abadi untuk mendatankan gula asal Thailand ke Kalimantan Barat dianggap memperkeruh persoalan gula ilegal yang tengah di berantas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Koordinator Tim Investigasi Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Daya mengatakan seharusnya Bulog mendukung tindakan kepolisian memberantas peredaran gula ilegal yang masuk ke Kalbar, sehingga petani tebu lokal dapat menjual hasilnya. “Bulog itu seperti perusahaan asing masa mendorong barang impor masuk ke Kalbar. Seharusnya Bulog mempromosikan produk petani tebu lokal, karena stok dalam negeri saat ini berlebihan,” katanya, Selasa (1/7).
Menurut dia seharusnya Bulog Kasihan sama petani tebu dan pabrik tebu lokal, karena jika pasokan gula diambil dari luar negeri tentu akan mematikan petani tebu lokal Indonesia. “Sepertinya ada indikasi atau modus mengabungan dokumen impor Bulog dengan gula ilegal asal Thailand yang masuk lewat perbatasan Malaysia,” ucapnya.
Dia menegaskan tindakan menggabungkan dokumen impor bulog dengan gula ilegak asal Thailand itu jelas sangat berbahaya jika dibiarkan, apalagi kualitasnya belum diketahui. “Bisa saja yang dari Thailand itu gula rafinasi. Apalagi pengusahanya adalah pemain gula dan beras abu-abu. Dan itu sudah saya selidiki siapa mereka,” ungkapnya.
Dia menegaskan dirinya sudah seringkali meminta agar pemimpin daerah waspada dan melakukan mengecekan di lapangan termasuk gudang-gudang penyimpanan sembako dan barang yang masuk di pelabuhan, termasuk mengecek surat dokumen dan barangnya.
Karena, lanjut dia dari data dan informasi yang diimpun, banyak pengusaha sembako aliran hitam, selain mengirim gula tanpa dokumen lengkap juga mengirim beras afkir atau beras rusak ke Kalbar dalam jumlah besar, untuk di oplos dengan beras bagus atau merk ternama dengan cara dicuci dengan bahan pemutih atau bahan kimia lainnya. “Termasuk beras raskin untuk masyarakat miskin milik Bulog juga seringkali dijadikan bahan oplosan beras mahal dan dicuci dengan pemutih sebelum di campur,” tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Safiun meminta agar Wali Kota Pontianak dapat mengambil tindakan tegas lebih tegas menindak para pengusaha pengusaha nakal yang meracuni dan membahayakan kesehatan masyarakat. “Kasihan masyarakat jika makanan yang dikonsumsinya berbahaya bagi kesehatannya,” katanya.
Dia meminta kepada pemerintah untuk sering melakukan sidak dan turun lapangan secara diam-diam. Apalagi dalam menjelang hari raya pasti tingkat kebutuhan meningkat. Harusnya seperti perdagangan gula itu dalam pengawasan tidak boleh didagangkan bebas. “Makanya dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat gabungan untuk membentuk tim monitoring agar tidak peredaran gula di Kalbar khususnya di Kota Pontianak benar-benar gula legal yang layak dan aman dikonsumsi,” tegasnya. (adg)
http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/pontianak/16171-dewan-tuding-bulog.html
Selasa, 01 Juli 2014
Pemerintah Buka Peluang Impor Beras Medium
Senin, 30 Juni 2014
JAKARTA – Pemerintah membuka peluang impor beras medium oleh Perum Bulog tahun ini. Impor beras tersebut bisa direalisasikan apabila produksi padi tahun ini tidak mencapai target sebesar 76,57 juta ton gabah kering giling (GKG). Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah merevisi target produksi padi tahun ini menjadi 73 juta ton GKG.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, tahun ini produksi padi harus bertambah 5% dari tahun lalu menjadi 76,57 juta ton GKG. Apabila peningkatannya kurang dari 5%, kekurangan beras domestik bisa ditutupi dari cadangan nasional.
“Nah, apabila cadangan beras nasional (CBN) ternyata juga tidak bisa menutupi kebutuhan karena sesuatu hal, tidak ada jalan lain selain impor. Impor itu bukan sesuatu yang tabu," kata Lutfi di Jakarta, akhir pekan lalu.
Lutfi mengatakan, apabila melihat studi dan sejarah sejak 2006 lalu padasaat produksi beras nasional kurang dari 5%, ada dua tindakan yang harus dilakukan. Pertama, menggunakan cadangan beras milik Perum Bulog. Kedua, ada tahun-tahun yang mengharuskan untuk melakukan impor.
“Namun beberapa waktu lalu terjadi musibah banjir di wilayah Pantura yang menyebabkan para petani gagal panen, bencana alam tersebut merendam 160 ribu hektare (ha) lahan sawah atau setara dengan 350 ribu ton beras,” ungkap Lutfi.
Namun demikian, kata Lutfi, keputusan impor beras medium tersebut masih akan menunggu angka ramalan (aram) yang akan dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk produksi padi pada semester II-2014. “Untuk memutuskan apakah harus melakukan impor beras medium atau tidak, nanti kami menunggu aram Juli yang segera dirilis BPS,” ujar Lutfi.
http://www.investor.co.id/agribusiness/pemerintah-buka-peluang-impor-beras-medium/88384
JAKARTA – Pemerintah membuka peluang impor beras medium oleh Perum Bulog tahun ini. Impor beras tersebut bisa direalisasikan apabila produksi padi tahun ini tidak mencapai target sebesar 76,57 juta ton gabah kering giling (GKG). Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah merevisi target produksi padi tahun ini menjadi 73 juta ton GKG.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, tahun ini produksi padi harus bertambah 5% dari tahun lalu menjadi 76,57 juta ton GKG. Apabila peningkatannya kurang dari 5%, kekurangan beras domestik bisa ditutupi dari cadangan nasional.
“Nah, apabila cadangan beras nasional (CBN) ternyata juga tidak bisa menutupi kebutuhan karena sesuatu hal, tidak ada jalan lain selain impor. Impor itu bukan sesuatu yang tabu," kata Lutfi di Jakarta, akhir pekan lalu.
Lutfi mengatakan, apabila melihat studi dan sejarah sejak 2006 lalu padasaat produksi beras nasional kurang dari 5%, ada dua tindakan yang harus dilakukan. Pertama, menggunakan cadangan beras milik Perum Bulog. Kedua, ada tahun-tahun yang mengharuskan untuk melakukan impor.
“Namun beberapa waktu lalu terjadi musibah banjir di wilayah Pantura yang menyebabkan para petani gagal panen, bencana alam tersebut merendam 160 ribu hektare (ha) lahan sawah atau setara dengan 350 ribu ton beras,” ungkap Lutfi.
Namun demikian, kata Lutfi, keputusan impor beras medium tersebut masih akan menunggu angka ramalan (aram) yang akan dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk produksi padi pada semester II-2014. “Untuk memutuskan apakah harus melakukan impor beras medium atau tidak, nanti kami menunggu aram Juli yang segera dirilis BPS,” ujar Lutfi.
http://www.investor.co.id/agribusiness/pemerintah-buka-peluang-impor-beras-medium/88384
Langganan:
Postingan (Atom)