Ratusan Ton Beras PNS Dirampok setiap Bulan

Selasa, 9 Desember 2014

RATUSAN ton jatah beras untuk 6.000 lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) disunat setiap bulan. Kuat dugaan perampokan hak para PNS didulang oknum tertentu di Bulog Kefamenanu. Jatah beras bulanan setiap anggota PNS mengalami pengurangan hingga enam kilogram per bulan. Praktik tersebut ditengarai telah berlangsung lama dan tersistematis.

Selain kekurangan jatah beras, kualitas beras Bulog sangat memprihatinkan dan semestinya tak laik dikonsumsi manusia. Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TTU Carlos Sonbay menyampaikan hal itu kepada VN, Sabtu (6/12), di jeda waktu pembahasan APBD 2015 bersama mitra terkait.

Carlos menyampaikan, keluhan itu disampaikan langsung anggota PNS di BPMPD Kabupaten TTU Natalia Desiana Sara, dan sejumlah PNS lainnya. Mereka menyebutkan, jatah beras mereka setiap bulan mengalami pengurungan hingga enam kilogram. Praktik tersebut telah berlangsung lama bahkan bertahun-tahun.

“Masalah ini sudah dikeluhkan lama oleh para PNS. Kebetulan istri saya juga PNS. Untuk memastikan masalah itu, saya langsung menimbang jatahnya, ternyata hak yang seharusnya 30 kilogram, setelah ditimbang hanya 24 kilo. Kebetulan jatah 30 dibagikan menjadi dua karung dengan masing karung hanya berisi 12 kilo.

Bisa dibayangkan, jumlah PNS di TTU sebanyak 6.000 orang lebih, kalau masing-masing orang cukup mereka sunat empat kilogram, berapa ratus ton yang berhasil dirampok? Sebanyak 240 ton setiap bulan. Ini perampokan pak,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika pihak Bulog beralasan terjadinya pengurangan jatah beras PNS disebabkan akibat lamanya waktu penimbunan sehingga mengalami penyusutan, maka dapat ditoleransi jika pengurangan hanya dilakukan berkisar satu atau dua ons. Namun, melihat fenomena yang terjadi saat ini berindikasi kuat ada motivasi perampokan hak untuk memperkaya diri.

Selain jatah beras yang berkurang, tambah Carlos, kualitas beras yang dibagikan untuk PNS sangat buruk dan sering terjadi pada jatah bulan tertentu bahkan tak layak dikonsumsi. Diberi makan pada ayam sekalipun tak dimakan. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD TTU Fabianus Alisiono. Ia menyampaikan, selain terjadi pada PNS, fenomena yang sama juga dialami masyarakat tani penerima beras Padat Karya Pangan (PKP).

Jatah beras yang didroping pihak Bulog Kefamenanu bagi setiap penerima program semestinya 15 kilogram per kepala keluarga (KK), ditemukan terjadi kehilangan dua hingga tiga kilo. Fabianus menambahkan, jika praktik ini berlaku bagi semua masyarakat TTU penerima program PKP, berapa ratus ton hak rakyat jelata dirampok.

“Kasian, masyarakat kecil yang berharap dari bantuan saja masih dikibuli lagi. Padahal, bantuan itu untuk mengurangi beban yang dialami warga, tapi tega-teganya disunat pula. Kita akan bawa masalah ini ke forum paripurna dan meminta Komisi B untuk segera memanggil Kepala Bagian Ekonomi Setda TTU untuk mempertanggungjawabkan masalah tersebut,” tegasnya. (R-3)

http://www.vnewsmedia.com/ratusan-ton-beras-pns-dirampok-setiap-bulan/