Rabu, 13 Agustus 2014

Pemerintahan Baru Diminta Rombak Direksi Perum Bulog

Rabu, 13 Agustus 2014

Untuk Melindungi RTS-PM Raskin & Petani Nasional

Jakarta_Barakindo- Buntut dari kasus impor beras petani asing disaat rakyat tani nasional (lokal) segera memasuki masa panen kedua (gadu-red), Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) meminta pemerintahan yang baru merombak Direksi Perum Bulog.

“Pengamatan kami, Perum Bulog dibawah pemerintahan SBY-Budiono kelewat rajin mengimpor beras petani asing. Tak perduli disaat rakyat tani lokal sedang panen atau tidak, karena impor seakan sudah menjadi kebutuhan utama bagi Perum Bulog,” ujar Danil’s, Koordinator Barak.

Pada tahun 2012 saja, Perum Bulog mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 600.000 ton dan 70.000 ton dari India. Pada tahun 2011, Perum bulog juga mengimpor beras sekitar 1,2 juta ton. Begitu pula pada tahun 2014 ini, Perum Bulog kembali mengimpor beras petani asing sebanyak 500.000 ton.

Selain mengimpor beras petani asing, pada tahun 2014 ini juga muncul persoalan lain, yakni terbatasnya Letter of Credit (LC) untuk pembelian gabah petani lokal disejumlah daerah, seperti di Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
Menurut Danil’s, kalau terbatasnya LC itu karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Perum Bulog, maka dari mana sumber dana yang digunakan untuk mengimpor beras petani asing?. “Ini jelas tidak sejalan dengan cita-cita besar menuju kedaulatan pangan,” jelasnya.

Pihaknya menduga, ada jaringan mafia internasional yang bermain dibelakang impor beras petani asing. “Indikasinya bisa dilihat dari tidak dipublikasikannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas impor yang dilakukan Perum Bulog. Kalau keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka selamanya rakyat tani nasional akan dijajah oleh “begundal-begundal” petani asing,” tegasnya.

Hal lain yang mendasari desakan Barak kepada pemerintahan baru agar merombak Direksi Perum Bulog, adalah tidak pernah diselesaikannya persoalan buruknya kualitas dan kuantitas beras raskin.

“Kami menduga ada oknum yang bermain  dibalik tidak terselesaikannya kasus-kasus buruknya kualitas dan kuantitas raskin, sehingga para pejabat yang semestinya bertanggungjawab atas persoalan tersebut tidak pernah tersentuh, apalagi diganti,” katanya.

Karenanya, Danil’s menambahkan, hal itulah yang membuat publik menduga, bahwa ada praktek saling melindungi (saling menguntungkan-red) di antara oknum-oknum yang selama ini mempermainkan kualitas dan kuantitas raskin. “Ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintahan yang baru nanti,” tandasnya. (Redaksi)*

http://barakpost.blogspot.com/2014/08/pemerintahan-baru-diminta-rombak.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar