Senin, 7 April 2014
Jakarta - Pemerintah mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin mengungkap dan menangkap pihak-pihak yang dicurigai sebagai Kartel dalam penyaluran beras miskin (Raskin). Pemerintah berharap KPK tidak sekedar mengeluarkan pernyataan ada Kartel dalam program tersebut, tetapi bisa membuktikannya dengan menangkap pihak-pihak yang melakukan persekongkolan jahat dalam program tersebut.
"Di mana sih kartel-nya? Itu masih perlu didalami karena yang membeli Bulog. Dia (Bulog-red) belinya dari mana? Itu belinya dari petani, beli dari rakyat. Kalau KPK menemukan adanya kartel dalam penyaluran raskin, silakan proses saja. Tapi kalau hanya menduga-duga lalu menghentikan (program raskin-red), saya kira itu bukan solusi yang baik," kata Agung di Jakarta, Minggu (6/4).
Ia menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, pekan lalu, yang menyebut ada indikasi jaringan kartel dalam penyaluran Raskin. KPK menyarankan dilakukan evaluasi terhadap program ini. Bila perlu harus dihentikan kalau tidak tepat sasaran.
Agung menegaskan kalaupun ada aksi Kartel kemungkinan tidak masif. Mungkin hanya titik-titik (spot) saja. Apalagi sekarang eranya lebih terbuka dan sudah diumumkan bahwa pembelinya adalah Bulog. Namun biar lebih jelas dan bersih, KPK diharapkan bisa menangkap mereka yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok Kartel.
"Ini merupakan program perlindungan sosial. Pada tahun 1998 keadaannya berubah yang mengharuskan pemerintah bertindak untuk membuat program social safety net," jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Dia menambahkan program Raskin terus berjalan hingga saat ini. Pemerintah tidak menaikkan harga jual raskin yang dari dulu hinga kini tetapi Rp 1.600 per kilogram meski harga belinya selalu meningkat.
"Dari dulu harganya Rp 1600. Padahal kita belinya dari masyarakat naik terus, sekarang bisa Rp 7.000 sampai Rp 8.000. Itu salah satu alasan kenapa anggarannya meningkat tiap tahun," ungkapnya.
Di sisi lain, dia menjelaskan program raskin tak hanya diberikan pada rakyat miskin, namun juga rakyat berpenghasilan rendah. Sebab menurutnya orang miskin di Indonesia sebanyak 11,7 persn atau sekitar 29 juta jiwa.
"Padahal raskin mengcover 65 juta orang atau 15,5 persen. Berarti program raskin ini tidak hanya untuk very poor tetapi juga near poor," katanya.
Ke depannya, program penyaluran raskin ini akan diusulkan kepada pemerintah yang akan datang dengan sejumlah perbaikan-perbaikan yang lebih komprehensif.
"Program raskin ini harus diteruskan bahkan pemerintah sekarang akan mengusulkan ke pemerintah yang akan datang agar program ini terus dilanjutkan tentunya dengan sejumlah perbaikan-perbaikan. Karena ini betul-betul program pro rakyat," ujarnya.
http://www.beritasatu.com/nasional/176131-pemerintah-persilahkan-kpk-tangkap-kartel-raskin.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar