29 November 2013
DENPASAR, Pos Bali Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Bali (BPMPD) Bali Ir. Ketut Lihadnyana mengatakan, Bulog Bali telah menyalurkan Beras Miskin (Raskin) sejumlah 27,2 ribu Ton.
Angka tersebut terhitung sampai Oktober 2013. Dengan rincian raskin regular sebanyak 21,6 ribu ton. Sedangkan raskin ke 13,14,15 (Juni, Juli dan September) sebesar 6,6 ribu Ton. Realisasi raskin tersebut setara dengan 79 persen, dari total raskin yang akan disalurkan yakni sebesar 34,18 ribu Ton.
“Kami sudah menggelar rapat dengan Bulog, agar pengiriman sesuai dengan jadwal dan ketentuan,” kata Lihadnyana pada Kamis (28/11).
Sejauh ini, menurutnya belum ada keluhan yang datang dari lapangan. Sebab, pendistribusian Raskin diasarkan pada hasil musyawarah di tingkat desa. Pada rapat tingkat desa tersebut akan ditentukan siapa yang layak dan tidak untuk menerima Raskin. “Namun, di beberapa tempat masih mengalami kendala. Karena perbekel desa, sesuai kesepakatan warga menggunakan prinsip pemerataan. Asal semua warga dapat jatah,” tambahnya. c06
http://posbali.com/bulog-telah-salurkan-27-ribu-ton-raskin/
Jumat, 29 November 2013
Dolar Meroket, Pengrajin Tempe Terancam
29 November 2013
Solopos.com, SOLO — Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah menjadi Rp12.000 mengancam kelangsungan usaha tempe. Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti) Soloraya, Sudiro, mengatakan saat ini pengrajin tempe kembali mengalami masa sulit.
“Saat ini pengrajin tempe mulai mengurangi produksi, misalnya dulu dalam sehari produksinya satu kwintal, sekarang hanya 60 kilogram,” kata Sudiro kepada wartawan, Jumat (29/11/2013).
Dia pun mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan subsidi untuk menstabilkan harga kedelai melalui Badan Urusan Logistik (Bulog). Dia juga mengeluhkan aksi pemerintah yang lamban dalam perealisasian kebijakan tersebut.
“Dari kemarin [subsidi harga kedelai] hanya wacana. Padahal sudah sering melakukan rapat dan pertemuan hingga Semarang tapi sampai sekarang hasilnya masih nihil,” keluhnya.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak hanya sekedar memberi harapan tanpa ada perealisasian. Dia menuturkan terakhir, harga kedelai sekitar Rp9.000 per kilogram. Dengan adanya kenaikan dolar ini diperkirakan harga kedelai bisa mendapai Rp10.000 per kilogram.
http://www.solopos.com/2013/11/29/kurs-dolar-naik-dolar-meroket-pengrajin-tempe-terancam-469572
 |
“Saat ini pengrajin tempe mulai mengurangi produksi, misalnya dulu dalam sehari produksinya satu kwintal, sekarang hanya 60 kilogram,” kata Sudiro kepada wartawan, Jumat (29/11/2013).
Dia pun mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan subsidi untuk menstabilkan harga kedelai melalui Badan Urusan Logistik (Bulog). Dia juga mengeluhkan aksi pemerintah yang lamban dalam perealisasian kebijakan tersebut.
“Dari kemarin [subsidi harga kedelai] hanya wacana. Padahal sudah sering melakukan rapat dan pertemuan hingga Semarang tapi sampai sekarang hasilnya masih nihil,” keluhnya.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak hanya sekedar memberi harapan tanpa ada perealisasian. Dia menuturkan terakhir, harga kedelai sekitar Rp9.000 per kilogram. Dengan adanya kenaikan dolar ini diperkirakan harga kedelai bisa mendapai Rp10.000 per kilogram.
http://www.solopos.com/2013/11/29/kurs-dolar-naik-dolar-meroket-pengrajin-tempe-terancam-469572
Kamis, 28 November 2013
Warga Diminta Tolak Raskin Jelek
28 November 2013
PANDEGLANG – Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pandeglang Nuriah mengimbau kepada warga penerima raskin (beras untuk warga miskin) menolaknya jika terbukti kualitasnya buruk jelek, atau jangan menandatangai surat serah terima raskin tersebut agar bisa diganti. Ia menekanakan kepada kepala desa untuk bisa mengecek dulu raskin yang disalurkan sebelum dibagikan ke masyarakat agar menghindari adanya komplain dari warga “Saat ini banyak warga yang komplain masalah raskin terkait kualitasnya buruk. Makanya saya berharap kades bisa jeli dalam menerima beras bantuan itu, jika datang ke desa mohon dikontrol dulu sebelum diberikan ke masyarakat,” ungkap Nuriah kepada Banten Raya, Rabu (27/11).
Nuriah juga menjelaskan bahwa pembayaran raskin saat ini juga tidak perlu rumit, karena sistem pembayarannya sudah melalui nomor rekening bulog yang menangani beras tersebut. “Kalau untuk serapan tahun sekarang sampai bulan ini sekitar 80,4 presen dari angka total 15,784,335 ton, tinggal sisa pagu itu sekitar 3,828,465 ton. Tapi saya optimis untuk akhir tahun ini semuanya bisa mencapai 100 persen. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sangat sedikit serapanya,” ungkapnya. Camat Panimbang Agus Amin Mursalim menuturkan, memang sudah seharusnya pemantuan program raskin ini juga bisa dilakukan secara bersama-sama, baik itu pihak desa, kecamatan atau juga warga.
“Saya juga sangat mendukung jika ketika raskin datang aparat desa atau kepala desa bisa melakukan kontrol dulu untuk melihat kulitas, dan jangan dulu menandatangi surat serah terima. Apa lagi jika kulitasnya jelekkan bisa diganti,” katanya. Kepala Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran Iwan juga menuturkan, pihaknya akan terus melakukan kontrol terkait program raskin ini. “Bicara kualitas raskin, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di desa saya, dan untuk saat ini pasti kami akan melakukan pengecekan sebelum menerim raskin,” katanya. (agus)
http://www.bantenraya.com/banten-raya/pandeglang/2448-warga-diminta-tolak-raskin-jelek
PANDEGLANG – Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pandeglang Nuriah mengimbau kepada warga penerima raskin (beras untuk warga miskin) menolaknya jika terbukti kualitasnya buruk jelek, atau jangan menandatangai surat serah terima raskin tersebut agar bisa diganti. Ia menekanakan kepada kepala desa untuk bisa mengecek dulu raskin yang disalurkan sebelum dibagikan ke masyarakat agar menghindari adanya komplain dari warga “Saat ini banyak warga yang komplain masalah raskin terkait kualitasnya buruk. Makanya saya berharap kades bisa jeli dalam menerima beras bantuan itu, jika datang ke desa mohon dikontrol dulu sebelum diberikan ke masyarakat,” ungkap Nuriah kepada Banten Raya, Rabu (27/11).
Nuriah juga menjelaskan bahwa pembayaran raskin saat ini juga tidak perlu rumit, karena sistem pembayarannya sudah melalui nomor rekening bulog yang menangani beras tersebut. “Kalau untuk serapan tahun sekarang sampai bulan ini sekitar 80,4 presen dari angka total 15,784,335 ton, tinggal sisa pagu itu sekitar 3,828,465 ton. Tapi saya optimis untuk akhir tahun ini semuanya bisa mencapai 100 persen. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sangat sedikit serapanya,” ungkapnya. Camat Panimbang Agus Amin Mursalim menuturkan, memang sudah seharusnya pemantuan program raskin ini juga bisa dilakukan secara bersama-sama, baik itu pihak desa, kecamatan atau juga warga.
“Saya juga sangat mendukung jika ketika raskin datang aparat desa atau kepala desa bisa melakukan kontrol dulu untuk melihat kulitas, dan jangan dulu menandatangi surat serah terima. Apa lagi jika kulitasnya jelekkan bisa diganti,” katanya. Kepala Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran Iwan juga menuturkan, pihaknya akan terus melakukan kontrol terkait program raskin ini. “Bicara kualitas raskin, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di desa saya, dan untuk saat ini pasti kami akan melakukan pengecekan sebelum menerim raskin,” katanya. (agus)
http://www.bantenraya.com/banten-raya/pandeglang/2448-warga-diminta-tolak-raskin-jelek
Bulog Diminta Beli Tebu Petani
28 November 2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani meminta Perum Bulog untuk membeli gula dari petani. Permintaan ini diajukan terkait kabar bahwa Bulog akan berperan untuk mencadangkan kebutuhan gula nasional.
"Jangan sampai buffer stock punya Bulog dari gula impor juga," ujar Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, Kamis (28/11).
Apabila tujuannya untuk cadangan pangan, Bulog seharusnya membeli gula dari petani yang tidak laku. Anomali cuaca menyebabkan turunnya rendeman gula. Akibatnya rndeman gula yang dipanen saat ini hanya berada di kisaran 7 persen, bukan 10 persen seperti tahun lalu.
Saat ini harga gula dikatakan terpuruk, hanya sekitar Rp 8.700- Rp 8.800 per kilogram (kg). Padahal untuk menutup ongkos produksi, petani minimal harus menjual dengan harga Rp 10 ribu per kg. Pemerintah pun diminta turun tangan agar harga gula lebih berpihak pada petani.
APTRI juga masih menemukan gula rafinasi beredar di pasar konsumsi saat ini. Padahal pemerintah pernah bernjaji untuk segera menindak-lanjuti laporan APTRI. "Ini tidak ada sama sekali aksi yang memungkinkan produsen gula rafinasi diaudit," katanya.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/11/28/mwydf8-bulog-diminta-beli-tebu-petani
 |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani meminta Perum Bulog untuk membeli gula dari petani. Permintaan ini diajukan terkait kabar bahwa Bulog akan berperan untuk mencadangkan kebutuhan gula nasional.
"Jangan sampai buffer stock punya Bulog dari gula impor juga," ujar Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, Kamis (28/11).
Apabila tujuannya untuk cadangan pangan, Bulog seharusnya membeli gula dari petani yang tidak laku. Anomali cuaca menyebabkan turunnya rendeman gula. Akibatnya rndeman gula yang dipanen saat ini hanya berada di kisaran 7 persen, bukan 10 persen seperti tahun lalu.
Saat ini harga gula dikatakan terpuruk, hanya sekitar Rp 8.700- Rp 8.800 per kilogram (kg). Padahal untuk menutup ongkos produksi, petani minimal harus menjual dengan harga Rp 10 ribu per kg. Pemerintah pun diminta turun tangan agar harga gula lebih berpihak pada petani.
APTRI juga masih menemukan gula rafinasi beredar di pasar konsumsi saat ini. Padahal pemerintah pernah bernjaji untuk segera menindak-lanjuti laporan APTRI. "Ini tidak ada sama sekali aksi yang memungkinkan produsen gula rafinasi diaudit," katanya.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/11/28/mwydf8-bulog-diminta-beli-tebu-petani
Direktur PT.GMM Bantah Dugaan Pabrik Gula Blora Akan Giling Gula Mentah Impor
27 November 2013
BLORA. Rencana Bulog mengimpor gula kristal mentah (raw sugar) mendapat tanggapan serius para petani tebu di Blora. Pasalnya, Pabrik Gula (PG) Blora oleh PT Gendhis Multi Manis (GMM) yang kini memasuki tahap akhir pembangunan, telah menjanjikan akan menampung tebu hasil panen petani Blora.
”Kami akan mengawasi peruntukan gula mentah itu. Jika petani dirugikan dan PT GMM tidak menepati janjinya, kami akan berontak,’’ ujar Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora Anton Sudibyo, Selasa (26/11).
Meskipun kabar recana Bulog mengimpor raw sugar sebanyak 3,8 ton telah tersebar, namun sementara ini petani masih percaya PT GMM memegang janjinya untuk menampung dan membeli tebu Blora.
Mantan anggota DPRD Blora itu mengatakan, PT GMM juga menjanjikan jaminan rendemen tebu minimal delapan persen. Kesepakatan itu sudah dituangkan melalui perjanjian bermaterai, serta perjanjian bagi hasil, dan lainnya.
”Terus memantau perkembangan dan situasi. Jika janji tidak ditepati, maka tahu sendiri nanti jika petani sudah bergerak,’’ tegasnya.
Ia menjelaskan, impor gula mentah merupakan kebijakan nasional, karena produksi gula tanah air tidak memenuhi kebutuhan. Gula impor itu akan dibagikan pada perusahaan yang membangun pabrik gula sebagai insentifm termasuk PT GMM. ”PT GMM sedang membangun PG Blora akan mendapat jatah gula mentah ini untuk diolah,’’ terangnya.
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI Nur Khabsyin curiga dengan rencana Bulog mengimpor 300 ribu ton gula kristal mentah. Salah satunya akan akan digiling PG Blora agar menjadi gula siap pakai. Sehingga petani khawatir tebu mereka akan dibeli murah dengan adanya impor gula mentah tersebut.
”Secara teknis, mesin pabrik gula yang baru harus diujicoba dengan menggiling atau mengolah gula mentah terlebih dahulu, sebelum bisa menggiling tebu secara langsung,” jelasnya.
Khabsyin menyatakan, APTRI mendukung pemberian insentif gula mentah dari pemerintah untuk PG Blora. Namun dengan catatan PT GMM harus memerhatikan kesejahteraan petani.
Sementara Presiden Direktur PT GMM Kamadjaya saat dikonfirmasi membantah akan menggiling gula mentah. Bahkan, pemerintah juga belum membahas rencana impor gula mentah dengan PT GMM. PT GMM Kamadjaya menegaskan bahwa komitmen PT GMM terhadap petani tidak akan berubah.
”Jika mengenai gula dan tebu, petani tebu yang tahu bagaimana janjinya. Silakan cari informasi langsung kepada petani langsung. Sedangkan menyangkut rencana menggiling gula mentah di PG Blora, itu tidak benar,” tegasnya. (rs-infoblora | Sumarni Murianews.com)
http://www.infoblora.com/2013/11/direktur-ptgmm-bantah-dugaan-pabrik_27.html?showComment=1385555623433
 |
| Kamadjaya, Dirut PT.GMM pendiri Pabrik Gula Blora |
BLORA. Rencana Bulog mengimpor gula kristal mentah (raw sugar) mendapat tanggapan serius para petani tebu di Blora. Pasalnya, Pabrik Gula (PG) Blora oleh PT Gendhis Multi Manis (GMM) yang kini memasuki tahap akhir pembangunan, telah menjanjikan akan menampung tebu hasil panen petani Blora.
”Kami akan mengawasi peruntukan gula mentah itu. Jika petani dirugikan dan PT GMM tidak menepati janjinya, kami akan berontak,’’ ujar Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora Anton Sudibyo, Selasa (26/11).
Meskipun kabar recana Bulog mengimpor raw sugar sebanyak 3,8 ton telah tersebar, namun sementara ini petani masih percaya PT GMM memegang janjinya untuk menampung dan membeli tebu Blora.
Mantan anggota DPRD Blora itu mengatakan, PT GMM juga menjanjikan jaminan rendemen tebu minimal delapan persen. Kesepakatan itu sudah dituangkan melalui perjanjian bermaterai, serta perjanjian bagi hasil, dan lainnya.
”Terus memantau perkembangan dan situasi. Jika janji tidak ditepati, maka tahu sendiri nanti jika petani sudah bergerak,’’ tegasnya.
Ia menjelaskan, impor gula mentah merupakan kebijakan nasional, karena produksi gula tanah air tidak memenuhi kebutuhan. Gula impor itu akan dibagikan pada perusahaan yang membangun pabrik gula sebagai insentifm termasuk PT GMM. ”PT GMM sedang membangun PG Blora akan mendapat jatah gula mentah ini untuk diolah,’’ terangnya.
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI Nur Khabsyin curiga dengan rencana Bulog mengimpor 300 ribu ton gula kristal mentah. Salah satunya akan akan digiling PG Blora agar menjadi gula siap pakai. Sehingga petani khawatir tebu mereka akan dibeli murah dengan adanya impor gula mentah tersebut.
”Secara teknis, mesin pabrik gula yang baru harus diujicoba dengan menggiling atau mengolah gula mentah terlebih dahulu, sebelum bisa menggiling tebu secara langsung,” jelasnya.
Khabsyin menyatakan, APTRI mendukung pemberian insentif gula mentah dari pemerintah untuk PG Blora. Namun dengan catatan PT GMM harus memerhatikan kesejahteraan petani.
Sementara Presiden Direktur PT GMM Kamadjaya saat dikonfirmasi membantah akan menggiling gula mentah. Bahkan, pemerintah juga belum membahas rencana impor gula mentah dengan PT GMM. PT GMM Kamadjaya menegaskan bahwa komitmen PT GMM terhadap petani tidak akan berubah.
”Jika mengenai gula dan tebu, petani tebu yang tahu bagaimana janjinya. Silakan cari informasi langsung kepada petani langsung. Sedangkan menyangkut rencana menggiling gula mentah di PG Blora, itu tidak benar,” tegasnya. (rs-infoblora | Sumarni Murianews.com)
http://www.infoblora.com/2013/11/direktur-ptgmm-bantah-dugaan-pabrik_27.html?showComment=1385555623433
Biar Jera, Koruptor Harus Dimiskinkan
27 November 2013
Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu cara untuk menindak koruptor secara tegas ialah dengan dimiskinkan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengambil aset dan keuangan hasil tindak pidana korupsi.
Dalam diskusi dan seminar mengenai tindak pidana pencucian uang yang digelar di Hotel Sahira, Bogor, pada Rabu (27/11), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan salah satu cara yang dilakukan para koruptor untuk menipu asal-usul uang yang mereka miliki.
"Saya mendukung memiskinkan koruptor. Uang yang mereka ambil menjadi kas negara," ujar Yusuf.
Dalam seminar yang digelar dua hari tersebut, Yusuf memaparkan data bahwa korupsi mengambil bagian paling tinggi dalam tindak pidana pencucian uang.
Penulis: A Shindu Alpito
http://www.metrotvnews.com/indonesiamemilih/read/2013/11/27/943/197474/Biar-Jera-Koruptor-Harus-Dimiskinkan
 |
Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu cara untuk menindak koruptor secara tegas ialah dengan dimiskinkan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengambil aset dan keuangan hasil tindak pidana korupsi.
Dalam diskusi dan seminar mengenai tindak pidana pencucian uang yang digelar di Hotel Sahira, Bogor, pada Rabu (27/11), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan salah satu cara yang dilakukan para koruptor untuk menipu asal-usul uang yang mereka miliki.
"Saya mendukung memiskinkan koruptor. Uang yang mereka ambil menjadi kas negara," ujar Yusuf.
Dalam seminar yang digelar dua hari tersebut, Yusuf memaparkan data bahwa korupsi mengambil bagian paling tinggi dalam tindak pidana pencucian uang.
Penulis: A Shindu Alpito
http://www.metrotvnews.com/indonesiamemilih/read/2013/11/27/943/197474/Biar-Jera-Koruptor-Harus-Dimiskinkan
TAHANAN KORUPSI BERAS RASKIN DI PINDAH KE LAPAS PAMEKASAN
27 November 2013
KASUBBAGHUMAS POLRES PAMEKASAN AKP HJ. SITI MARYATUN, S.H
PAMEKASAN – Tersangka Korupsi Beras Raskin M ( Kades Ds. Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dan AY ( Korlap Bulog ) yang terbukti melakukan Korupsi beras raskin sejak tahun 2010, 2011 dan 2012. Masyarakat Ds. Larangan Slampar dalam tiap tahun hanya menerima raskin 3 kali yang seharusnya tahun 2010 menerima 12 kali, tahun 2011 menerima 13 kali ( raskin ke 13 ) dan tahun 2012 menerima 13 kali (raskin ke 13) dalam waktu kurun waktu 3 tahun hanya menerima 9 kali yang seharusnya 38 kali maka ada kekurangan 29 kali atau 29 bulan. Fakta di masyarakat dalam tiap tahun 3 kali, dengan pendistribusian di bagi rata yang seharusnya 15 kg/orang menjadi 5 kg/orang dengan penebusan sebesar Rp 8.500,-.Tersangka M dan AY yang saat ini menjadi tahanan Polres Pamekasan akan di pindah ke Lapas Pamekasan situasi aman dan terkendali. Selasa (26/11)
http://humas.polri.go.id/PressReleases/Pages/TAHANAN-KORUPSI-BERAS-RASKIN-DI-PINDAH-KE-LAPAS-PAMEKASAN.aspx
KASUBBAGHUMAS POLRES PAMEKASAN AKP HJ. SITI MARYATUN, S.H
PAMEKASAN – Tersangka Korupsi Beras Raskin M ( Kades Ds. Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dan AY ( Korlap Bulog ) yang terbukti melakukan Korupsi beras raskin sejak tahun 2010, 2011 dan 2012. Masyarakat Ds. Larangan Slampar dalam tiap tahun hanya menerima raskin 3 kali yang seharusnya tahun 2010 menerima 12 kali, tahun 2011 menerima 13 kali ( raskin ke 13 ) dan tahun 2012 menerima 13 kali (raskin ke 13) dalam waktu kurun waktu 3 tahun hanya menerima 9 kali yang seharusnya 38 kali maka ada kekurangan 29 kali atau 29 bulan. Fakta di masyarakat dalam tiap tahun 3 kali, dengan pendistribusian di bagi rata yang seharusnya 15 kg/orang menjadi 5 kg/orang dengan penebusan sebesar Rp 8.500,-.Tersangka M dan AY yang saat ini menjadi tahanan Polres Pamekasan akan di pindah ke Lapas Pamekasan situasi aman dan terkendali. Selasa (26/11)
http://humas.polri.go.id/PressReleases/Pages/TAHANAN-KORUPSI-BERAS-RASKIN-DI-PINDAH-KE-LAPAS-PAMEKASAN.aspx
Rabu, 27 November 2013
Bulog Akan Hentikan Bantuan Raskin
27 November 2013
TASIK – Bulog Sub Divisi Regional Ciamis akan menghentikan pendistribusian beras miskin (raskin) ke Kabupaten Tasikmalaya jika tunggakan Rp 2 miliar tidak dilunasi akhir tahun 2013.
”Paling lambat kami tunggu sampai minggu kedua bulan Januari 2014,” ungkap Kepala Bulog Sub Divisi Regional Ciamis Dindin Samsudin saat dihubungi Radar melalui sambungan telepon kemarin (25/11).
Bulog, kata dia, akan terus memantau perkembangan pembayaran utang raskin. Biasanya, Kabupaten Tasikmalaya mampu melunasi utangnya di akhir tahun. ”Itu kan tidak ada yang dari masyarakat, hanya mungkin ada di perangkat desa seperti terlambat setor (uang raskin),” katanya.
Tunggakan raskin yang mencapai angka Rp 2 miliar, jelas dia, masih bisa disebut normal. Pasalnya, nominal tunggakan tidak lebih dari pagu raskin yang mencapai Rp 3,2 miliar. Sedangkan di Priangan Timur, daerah paling besar memiliki tunggakan raskin yaitu Kabupaten Garut yang mencapai Rp 3 miliar.
Dindin menjelaskan sesuai dengan usulan Pemerintah Pusat, diharapkan pemda bisa menyediakan dana operasional untuk biaya distribusi dari desa ke titik penerima manfaat.
Dana operasional itu agar memperlancar pendistribusian raskin dan setoran uang tidak lambat. ”Jadi jangan sampai yang rutin setiap bulan, menjadi tidak rutin (karen distribusi terhambat),” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Kabupaten Tasikmalaya H Cece Suryaman Martakusumah menyatakan pemerintah sedang memantau perkembangan pembayaran raskin di desa dan kecamatan. Termasuk mencari tahu titik hambatan dalam distribusi raskin dan setoran uangnya.
Saat ini, kata dia, sudah ditemukan ada raskin yang masih belum didistribusikan. Raskin masih menumpuk di desa karena lokasi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sangat jauh. Selain itu, ada juga masyarakat yang belum membayar raskin.
”Kami menargetkan akhir tahun dan tidak nyampai Januari tunggakan sudah lunas agar pasokan tahun depan lancar,” ungkapnya. (yfi)
http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22243%3Abulog-akan-hentikan-bantuan-raskin&catid=30%3Athe-community&Itemid=1
TASIK – Bulog Sub Divisi Regional Ciamis akan menghentikan pendistribusian beras miskin (raskin) ke Kabupaten Tasikmalaya jika tunggakan Rp 2 miliar tidak dilunasi akhir tahun 2013.
”Paling lambat kami tunggu sampai minggu kedua bulan Januari 2014,” ungkap Kepala Bulog Sub Divisi Regional Ciamis Dindin Samsudin saat dihubungi Radar melalui sambungan telepon kemarin (25/11).
Bulog, kata dia, akan terus memantau perkembangan pembayaran utang raskin. Biasanya, Kabupaten Tasikmalaya mampu melunasi utangnya di akhir tahun. ”Itu kan tidak ada yang dari masyarakat, hanya mungkin ada di perangkat desa seperti terlambat setor (uang raskin),” katanya.
Tunggakan raskin yang mencapai angka Rp 2 miliar, jelas dia, masih bisa disebut normal. Pasalnya, nominal tunggakan tidak lebih dari pagu raskin yang mencapai Rp 3,2 miliar. Sedangkan di Priangan Timur, daerah paling besar memiliki tunggakan raskin yaitu Kabupaten Garut yang mencapai Rp 3 miliar.
Dindin menjelaskan sesuai dengan usulan Pemerintah Pusat, diharapkan pemda bisa menyediakan dana operasional untuk biaya distribusi dari desa ke titik penerima manfaat.
Dana operasional itu agar memperlancar pendistribusian raskin dan setoran uang tidak lambat. ”Jadi jangan sampai yang rutin setiap bulan, menjadi tidak rutin (karen distribusi terhambat),” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Kabupaten Tasikmalaya H Cece Suryaman Martakusumah menyatakan pemerintah sedang memantau perkembangan pembayaran raskin di desa dan kecamatan. Termasuk mencari tahu titik hambatan dalam distribusi raskin dan setoran uangnya.
Saat ini, kata dia, sudah ditemukan ada raskin yang masih belum didistribusikan. Raskin masih menumpuk di desa karena lokasi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sangat jauh. Selain itu, ada juga masyarakat yang belum membayar raskin.
”Kami menargetkan akhir tahun dan tidak nyampai Januari tunggakan sudah lunas agar pasokan tahun depan lancar,” ungkapnya. (yfi)
http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22243%3Abulog-akan-hentikan-bantuan-raskin&catid=30%3Athe-community&Itemid=1
Bulog Siap Ganti Raskin Berkualitas Buruk
27 November 2013
TRIBUNNEWS.COM, SUBANG -- Badan Urusan Logistik Divisi Regional Subang dan Purwakarta siap mengganti beras yang diterima oleh masyarakat namun kondisinya buruk. Hal itu dikatakan Kepala Sub Divisi Regional Subang Siti Kuwati menanggapi banyaknya laporan penerima beras untuk warga miskin dalam kondisi tidak berkualitas.
"Kami sering menerima laporan terkait kualitas beras raskin yang jelek. Untuk itu kami siap mengganti beras berkualitas buruk tersebut dengan beras kualitas yang lebih baik," kata Siti kepada Tribun di Subang, Selasa (26/11/2013).
Berbekal banyaknya laporan warga yang menerima beras dalam kualitas yang jelek, ujar Siti, pihaknya telah memperketat pengadaan beras agar beras berkualitas buruk ini tidak diterima oleh warga penerima raskin.
"Dari awal kami sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra pemasok beras di Subang dan sekitarnya. Standar beras bagus itu memiliki kadar air 14 persen, butir menir 2 persen dan butir patah sebesar 20 persen," kata Siti.
Beras-beras berkualitas buruk yang diterima warga tersebut, menurutnya, sedari awal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipatuhi oleh mitra kerja Bulog.
"Beras dari Bulog yang dikirim ke penerima beras raskin ini disimpan di gudang Bulog dalam waktu yang lama. Akibat disimpan dalam waktu lama, sangat mungkin terjadi turun mutu," ujarnya.
Karena itu, menurut Siti, Bulog Subang berulang kali menekankan bahwa beras yang masuk ke gudang Bulog harus sesuai dengan standar kualitasnya. Jika beras yang masuk tidak sesuai dengan standar, sangat mungkin kualitasnya jadi buruk ketika disimpan dalam waktu lama.
Pada tahun 2013, kata Siti, Bulog Subang menargetkan pendistribusian beras sebesar 60 ribu ton. "Sampai bulan November, beras yang sudah terdistribusikan mencapai 42 ribu ton. Sisanya ditargetkan bisa terdistribusikan sebelum pergantian tahun," ujarnya.
Siti juga mengatakan stok beras di gudang Bulog Subang mencapai 21 ribu ton. "Stok sebanyak itu, diprediksi untuk delapan bulan ke depan," katanya. (men)
http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/27/bulog-siap-ganti-raskin-berkualitas-buruk
TRIBUNNEWS.COM, SUBANG -- Badan Urusan Logistik Divisi Regional Subang dan Purwakarta siap mengganti beras yang diterima oleh masyarakat namun kondisinya buruk. Hal itu dikatakan Kepala Sub Divisi Regional Subang Siti Kuwati menanggapi banyaknya laporan penerima beras untuk warga miskin dalam kondisi tidak berkualitas.
"Kami sering menerima laporan terkait kualitas beras raskin yang jelek. Untuk itu kami siap mengganti beras berkualitas buruk tersebut dengan beras kualitas yang lebih baik," kata Siti kepada Tribun di Subang, Selasa (26/11/2013).
Berbekal banyaknya laporan warga yang menerima beras dalam kualitas yang jelek, ujar Siti, pihaknya telah memperketat pengadaan beras agar beras berkualitas buruk ini tidak diterima oleh warga penerima raskin.
"Dari awal kami sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra pemasok beras di Subang dan sekitarnya. Standar beras bagus itu memiliki kadar air 14 persen, butir menir 2 persen dan butir patah sebesar 20 persen," kata Siti.
Beras-beras berkualitas buruk yang diterima warga tersebut, menurutnya, sedari awal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipatuhi oleh mitra kerja Bulog.
"Beras dari Bulog yang dikirim ke penerima beras raskin ini disimpan di gudang Bulog dalam waktu yang lama. Akibat disimpan dalam waktu lama, sangat mungkin terjadi turun mutu," ujarnya.
Karena itu, menurut Siti, Bulog Subang berulang kali menekankan bahwa beras yang masuk ke gudang Bulog harus sesuai dengan standar kualitasnya. Jika beras yang masuk tidak sesuai dengan standar, sangat mungkin kualitasnya jadi buruk ketika disimpan dalam waktu lama.
Pada tahun 2013, kata Siti, Bulog Subang menargetkan pendistribusian beras sebesar 60 ribu ton. "Sampai bulan November, beras yang sudah terdistribusikan mencapai 42 ribu ton. Sisanya ditargetkan bisa terdistribusikan sebelum pergantian tahun," ujarnya.
Siti juga mengatakan stok beras di gudang Bulog Subang mencapai 21 ribu ton. "Stok sebanyak itu, diprediksi untuk delapan bulan ke depan," katanya. (men)
http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/27/bulog-siap-ganti-raskin-berkualitas-buruk
Selasa, 26 November 2013
Bulog Subang Kebanjiran Keluhan Kualitas Raskin
25 November 2013
TINJAU SUBANG-Kualitas beras bagi warga miskin (raskin) masih dikeluhkan warga di Kabupaten Subang. Mereka mengeluhkan kualitas raskin yang diterimanya itu selain menimbulkan bau apek, juga kondisi beras hancur.
Keluhan masyarakat itu diakui pihak Badan urusan Logistik (Bulog) Subang. Kepala Sub Drive Bulog Subang, Siti Kuwati mengatakan pihaknya kerap menerima laporan seputar kualitas raskin. Ia-pun menghimbau warga untuk mengembalikan beras tersebut kepada bulog untuk diganti dengan kualitas bagus. "Memang banyak laporan dari masyarakat mengenai kualitas beras. Namun kita tegaskan kalau memang ada beras kurang baik atau rusak, ya kembalikan lagi ke bulog," kata Siti Kuwati kepada TINTAHIJAU.com, Senin (25/11/2013).
Saat ini, menurutnya, untuk memperbaiki kualitas beras, bulog Subang akan memperketat pengadaan beras. Dengan sistem pengetatan itu, ia harapkan mitra pengadaan beras mengedepankan kualitas beras. "Untuk memperbaiki kualitas beras, kita sudah memperketat pengadaan beras. Saat ini ada 15 mitra aktif yang kita nilai bagus, yang lain sudah mengundurkan diri," tuturnya.
Adapun standar beras yang memiliki kualitas baik itu yakni memiliki kadar air 14%, butir menir 2% dan butir patah 20%. Standar tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bulog. "Jika tidak sesuai ketentuan tersebut, kita tegaskan, masyarakat harus mengembalikannya ke bulog," tambahnya.
Untuk target pengadaan beras tahun 2013 bulog Subang menargetkan 60 ribu ton, sampai akhir November tahun ini bulog mengaku, pihaknya sudah mencapai 42 ribu ton. "Kita yakin sisanya akan terkejar dalam 2 bulan terakhir, sedangkan kalau untuk stok ada 21 ribu ton dan cukup untuk 8 bulan," pungkasnya. [Warlan putra | @warlanPutra]
http://www.tintahijau.com/ekbis/59-review-gadget/5308-bulog-subang-kebanjiran-keluhan-kualitas-raskin
TINJAU SUBANG-Kualitas beras bagi warga miskin (raskin) masih dikeluhkan warga di Kabupaten Subang. Mereka mengeluhkan kualitas raskin yang diterimanya itu selain menimbulkan bau apek, juga kondisi beras hancur.
Keluhan masyarakat itu diakui pihak Badan urusan Logistik (Bulog) Subang. Kepala Sub Drive Bulog Subang, Siti Kuwati mengatakan pihaknya kerap menerima laporan seputar kualitas raskin. Ia-pun menghimbau warga untuk mengembalikan beras tersebut kepada bulog untuk diganti dengan kualitas bagus. "Memang banyak laporan dari masyarakat mengenai kualitas beras. Namun kita tegaskan kalau memang ada beras kurang baik atau rusak, ya kembalikan lagi ke bulog," kata Siti Kuwati kepada TINTAHIJAU.com, Senin (25/11/2013).
Saat ini, menurutnya, untuk memperbaiki kualitas beras, bulog Subang akan memperketat pengadaan beras. Dengan sistem pengetatan itu, ia harapkan mitra pengadaan beras mengedepankan kualitas beras. "Untuk memperbaiki kualitas beras, kita sudah memperketat pengadaan beras. Saat ini ada 15 mitra aktif yang kita nilai bagus, yang lain sudah mengundurkan diri," tuturnya.
Adapun standar beras yang memiliki kualitas baik itu yakni memiliki kadar air 14%, butir menir 2% dan butir patah 20%. Standar tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bulog. "Jika tidak sesuai ketentuan tersebut, kita tegaskan, masyarakat harus mengembalikannya ke bulog," tambahnya.
Untuk target pengadaan beras tahun 2013 bulog Subang menargetkan 60 ribu ton, sampai akhir November tahun ini bulog mengaku, pihaknya sudah mencapai 42 ribu ton. "Kita yakin sisanya akan terkejar dalam 2 bulan terakhir, sedangkan kalau untuk stok ada 21 ribu ton dan cukup untuk 8 bulan," pungkasnya. [Warlan putra | @warlanPutra]
http://www.tintahijau.com/ekbis/59-review-gadget/5308-bulog-subang-kebanjiran-keluhan-kualitas-raskin
Sabtu, 23 November 2013
BPK Diminta Periksa Secara Menyeluruh Penggunaan Dana Subsidi Raskin
21 November 2013
Untuk Membuktikan Adanya Dugaan Kerugian Negara di BULOG Tidak Sulit
Jakarta, SPB
Akuntabilitas dan pertanggungjawaban Perum BULOG dalam penggunaan Subsidi Raskin perlu ditingkatkan, hal ini adalah salah satu sebab yang menjadikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dipegang oleh Dirut Perum BULOG Sutarto Aliemoeso dicabut melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 237/PMK.02/2012 dan dialihkan kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial pada tahun 2013 ini.
Menurut Sekjen LSM Hanura Rinaldo SH, meskipun jabatan KPA sudah dialihkan, tetapi BPK harus tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan dana subsidi Raskin selama 4 tahun dilaksanakan oleh Perum BULOG yaitu sekitar Rp 64 Triliun. Kepada aparat penegak hukum, terutama KPK juga segera harus turun tangan bila ditemukan kerugian negara atas pemeriksaan BPK tersebut, katanya.
Untuk membuktikan dugaan adanya kerugian negara tersebut, sebetulnya tidak sulit bagi BPK. Yaitu selain memeriksa biaya manajemen, biaya perawatan beras dan lain-lain, juga harus dengan mengecek langsung kualitas dan kuantitas beras dari hasil pengadaan dalam negeri Perum BULOG di seluruh Indonesia tahun ini yang harus disesuaikan dengan Standar Kualitas Gabah/Beras yang berlaku di dalam Inpres Pengadaan Gabah/Beras, ujar Rinaldo.
Bila ditemukan adanya beras dengan kualitas yang tidak sesuai standar dan kuantitasnya tidak sama dengan yang telah ditentukan, di sinilah terdapat adanya kerugian keuangan negara. Jadi BPK jangan memeriksa secara sepintas atau random saja, dan ini sebenarnya ini tidak sulit, ujar Rinaldo.
Saat ini informasi yang berkembang di masyarakat, beras Raskin yang diterima oleh penerima raskin (RTSPM) kualitas jelek dan kuantitasnya kurang pula. Salah satu sebabnya adalah karena pada saat masuk ke gudang BULOG, beras tersebut sudah tidak sesuai dengan standar Inpres yang berlaku, apalagi BULOG dalam penyalurannya menggunakan sistem FIFO (First In First Out) artinya beras yang masuk terlebih dahulu ke Gudang BULOG akan disalurkan terlebih dahulu pula, jelasnya.
Gudang-gudang BULOG saat ini kualitasnya sudah kalah jauh dengan kondisi cuaca dan dibanding dengan negara-negara, apalagi jika pada saat beras masuk ke Gudang BULOG sudah tidak sesuai standar, maka dengan sistim FIFO beras yang disalurkan akan “jelek”, bau, berkutu, apek dan banyak menirnya. Ini di lapangan bisa dilihat langsung oleh para auditor BPK di Gudang-gudang Bulog dan di kelurahan dimana dia tinggal, kalau memang ada kepedulian agar keuangan negara tidak dirugikan.(Antoni F)
http://sinarpagibaru.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1603&Itemid=1
Untuk Membuktikan Adanya Dugaan Kerugian Negara di BULOG Tidak Sulit
Jakarta, SPB
Akuntabilitas dan pertanggungjawaban Perum BULOG dalam penggunaan Subsidi Raskin perlu ditingkatkan, hal ini adalah salah satu sebab yang menjadikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dipegang oleh Dirut Perum BULOG Sutarto Aliemoeso dicabut melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 237/PMK.02/2012 dan dialihkan kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial pada tahun 2013 ini.
Menurut Sekjen LSM Hanura Rinaldo SH, meskipun jabatan KPA sudah dialihkan, tetapi BPK harus tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan dana subsidi Raskin selama 4 tahun dilaksanakan oleh Perum BULOG yaitu sekitar Rp 64 Triliun. Kepada aparat penegak hukum, terutama KPK juga segera harus turun tangan bila ditemukan kerugian negara atas pemeriksaan BPK tersebut, katanya.
Untuk membuktikan dugaan adanya kerugian negara tersebut, sebetulnya tidak sulit bagi BPK. Yaitu selain memeriksa biaya manajemen, biaya perawatan beras dan lain-lain, juga harus dengan mengecek langsung kualitas dan kuantitas beras dari hasil pengadaan dalam negeri Perum BULOG di seluruh Indonesia tahun ini yang harus disesuaikan dengan Standar Kualitas Gabah/Beras yang berlaku di dalam Inpres Pengadaan Gabah/Beras, ujar Rinaldo.
Bila ditemukan adanya beras dengan kualitas yang tidak sesuai standar dan kuantitasnya tidak sama dengan yang telah ditentukan, di sinilah terdapat adanya kerugian keuangan negara. Jadi BPK jangan memeriksa secara sepintas atau random saja, dan ini sebenarnya ini tidak sulit, ujar Rinaldo.
Saat ini informasi yang berkembang di masyarakat, beras Raskin yang diterima oleh penerima raskin (RTSPM) kualitas jelek dan kuantitasnya kurang pula. Salah satu sebabnya adalah karena pada saat masuk ke gudang BULOG, beras tersebut sudah tidak sesuai dengan standar Inpres yang berlaku, apalagi BULOG dalam penyalurannya menggunakan sistem FIFO (First In First Out) artinya beras yang masuk terlebih dahulu ke Gudang BULOG akan disalurkan terlebih dahulu pula, jelasnya.
Gudang-gudang BULOG saat ini kualitasnya sudah kalah jauh dengan kondisi cuaca dan dibanding dengan negara-negara, apalagi jika pada saat beras masuk ke Gudang BULOG sudah tidak sesuai standar, maka dengan sistim FIFO beras yang disalurkan akan “jelek”, bau, berkutu, apek dan banyak menirnya. Ini di lapangan bisa dilihat langsung oleh para auditor BPK di Gudang-gudang Bulog dan di kelurahan dimana dia tinggal, kalau memang ada kepedulian agar keuangan negara tidak dirugikan.(Antoni F)
http://sinarpagibaru.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1603&Itemid=1
Sub Divre Bulog Lhokseumawe Andalkan Beras Lokal
22 November 2013
Lhokseumawe - Beritalima : Nyaris memasuki genap satu tahu terakhir Sub Divre Bulog Lhokseumawe tidak lagi menerima impor beras dari negara tetangga seperti Singapura. Bulog setempat optimis beras lokal mampu penuhi permintaan pasar.
Kabutuhan Raskin untuk Sub Divre di dua Kabupaten yaitu Aceh Utara juga Bireuen dan satu Kota Lhokseumawe dengan kebutuhan beras 6.050 ton perbulannya untuk 1.375 RTM cukup dengan pemanfaatan beras lokal.
"Kita perkirakan target beras 75 persen, stok raskin untuk dua Kabupaten dan satu Kota tersebut kita pastika cukup untuk akhir tahun ini cukup," kata Kepalan Sub Divre Bulog Lhokseumawe, Drs. M Rida Arif melalui Kepala Seksi Pelayan Publik, Mufti Yanuar SP kepada wartawan, Kamis (21/11) diruang kerjanya.
Ia mengatakan, untuk saat ini Bulog masih mengikuti harga impres tahun 2012, seharga Rp. 6.600 perkilogram, "Sementara harga Raskin masih kita berpedoman pada Impre 2012, memasuki tahun 2014 kita belum tau, apakah ada perubahan atau tidak," tambahnya.
Mufti membandingkan, mengunakan beras lokal jauh lebih bagus dibandingkan beras lokal, yakni dari petani daerah. Selain mutu beras lebih bagus karena tidak terpendam lama, dikaji dari rasa beraspun akan lebih beda. "Keuntungan lainnya, akan lebih berpengaruh terhadap apresiasi petani, karena beras mereka dimanfaatkan di daerah juga," ujarnya lagi.
Jika suatu saat terjadi move rice (permintaan beras), namun tidak memenuhi quota beras Sub Divre, pihaknya pun sudah siap menerima stok beras dari daerah lainnya, namun non import. "Jika beras kurang saat terjadi move rice, kita akan melakukan permintaan ke daerah lainnya, tapi masih bersifat lokal," demikian jelas Mufti.(BL/EN)
http://www.beritalima.com/2013/11/sub-divre-bulog-lhokseumawe-andalkan.html
Lhokseumawe - Beritalima : Nyaris memasuki genap satu tahu terakhir Sub Divre Bulog Lhokseumawe tidak lagi menerima impor beras dari negara tetangga seperti Singapura. Bulog setempat optimis beras lokal mampu penuhi permintaan pasar.
Kabutuhan Raskin untuk Sub Divre di dua Kabupaten yaitu Aceh Utara juga Bireuen dan satu Kota Lhokseumawe dengan kebutuhan beras 6.050 ton perbulannya untuk 1.375 RTM cukup dengan pemanfaatan beras lokal.
"Kita perkirakan target beras 75 persen, stok raskin untuk dua Kabupaten dan satu Kota tersebut kita pastika cukup untuk akhir tahun ini cukup," kata Kepalan Sub Divre Bulog Lhokseumawe, Drs. M Rida Arif melalui Kepala Seksi Pelayan Publik, Mufti Yanuar SP kepada wartawan, Kamis (21/11) diruang kerjanya.
Ia mengatakan, untuk saat ini Bulog masih mengikuti harga impres tahun 2012, seharga Rp. 6.600 perkilogram, "Sementara harga Raskin masih kita berpedoman pada Impre 2012, memasuki tahun 2014 kita belum tau, apakah ada perubahan atau tidak," tambahnya.
Mufti membandingkan, mengunakan beras lokal jauh lebih bagus dibandingkan beras lokal, yakni dari petani daerah. Selain mutu beras lebih bagus karena tidak terpendam lama, dikaji dari rasa beraspun akan lebih beda. "Keuntungan lainnya, akan lebih berpengaruh terhadap apresiasi petani, karena beras mereka dimanfaatkan di daerah juga," ujarnya lagi.
Jika suatu saat terjadi move rice (permintaan beras), namun tidak memenuhi quota beras Sub Divre, pihaknya pun sudah siap menerima stok beras dari daerah lainnya, namun non import. "Jika beras kurang saat terjadi move rice, kita akan melakukan permintaan ke daerah lainnya, tapi masih bersifat lokal," demikian jelas Mufti.(BL/EN)
http://www.beritalima.com/2013/11/sub-divre-bulog-lhokseumawe-andalkan.html
Hwaduh, Beras Raskin Kok Berkutu dan Bau
22 November 2013
Jurnas.com | WARGA miskin di Kota Balikpapan mengeluhkan kualitas beras miskin (raskin) yang dijual dengan harga murah. Pasalnya beras tersebut dianggap tidak layak dikonsumsi karena berbau adan berkutu. “Kualitas berasnya tidak sangat layak, masa bau apak dan berasnya juga ada kutunya, pokoknya tidak bagus untuk dikonsumsi,” kata Sunarti warga miskin di Kelurahan Damai Balikpapan Selatan, kepada Jurnas.com, Kamis (21/11).
Beras tersebut, dijual Rp 1.600 per kilogram, masing-masing keluarga miskin mendapat jatah hanya 15 kilogram atau harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 24 ribu. Karenanya banyak warga yang enggan membeli beras miskin itu. ‘Bagaimana mau beli kalau kualitas berasnya seperti itu, kalau dimasak nasinya juga jadi keras, di Kelurahan dama setahu saya banyak masyarakat yang akhirnya tidak jadi membeli, karena kualitasnya tidak bagus, tentu kita kecewa,” tuturnya.
Hal senada dikatakan warga lainnya bernama Suriansyah yang beralamat di Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan. Dia pun mengurungkan niatnya membeli beras miskin tersebut. “Saya sudah lihat juga memang kualitasnya buruk, makanya saya juga tidak beli, masa keluarga saya harus mengkonsumsi beras kualitas seperti itu,” sebutnya.
Warga pun terpaksa membeli beras yang harganya jauh lebih mahal. Mereka tidak memiliki pilihan kecuali membeli beras yang harganya tidak sebanding dengan penghasilan, ketimbang membeli beras miskin tersebut. “Saya terpaksa beli beras harganya cukup mahal per kilo nya sampai 10 ribu, tapi mau bagaimana meski sangat mahal, tapi kita tidak mungkin makan beras kualitas begitu, kan tidak mungkin keluarga saya tidak makan, kalau pun harganya mahal,” bebernya.
Pejabat Kelurahan Damai Balikpapan Titik Mudianti tidak menampik, bahwa kualitas beras mikin di bawah standar. Kendati begitu, pihaknya kata Titik hanya bertugas mendistribusikan beras miskin itu bagi keluarga yang tidak mampu. Diakuinya, warga miskin rata-rata enggan membeli beras tersebut, karena kualitasnya yang tidak bagus. “Kami hanya melaksanakan program pemerintah menyalurkan beras, jadi soal kualitas berasnya bukan wewenang kami, memang warga enggan beli,” ujar Titik.
Menurutnya, karena warga enggan beli, beras tersebut untuk sementara disimpan di gudang Kantor Kelurahan. Pihaknya sudah menyampaikan ke Bulog selaku distributor, agar segera diambil, karena warga enggan membelinya. “Saya sudah menghubungi pihak Bulog terkait raskin yang tidak diambil warga, dan responnya pihak bulog akan diambil kembali tapi sampai sekarang tidak juga diambil-ambil sampai kelamaan disimpan jadinya tidak layak konsumsi,” jelasnya.
Dia menambahkan, warga miskin yang tercatat sebagai penerima beras miskin ketika ingin mengambil jatah beras miskin itu harus menunjukkan bukti surat-surat. “Seperti kartu keluarga maupun kartu gakin, kalau tidak ya gak bisa,” katanya.
Reporter : Teddy Rumengan
Redaktur : Iwan Samariansyah
http://www.jurnas.com/news/115045/Hwaduh_Beras_Raskin_Kok_Berkutu_dan_Bau/1/Sosial_Budaya/Humaniora
Jurnas.com | WARGA miskin di Kota Balikpapan mengeluhkan kualitas beras miskin (raskin) yang dijual dengan harga murah. Pasalnya beras tersebut dianggap tidak layak dikonsumsi karena berbau adan berkutu. “Kualitas berasnya tidak sangat layak, masa bau apak dan berasnya juga ada kutunya, pokoknya tidak bagus untuk dikonsumsi,” kata Sunarti warga miskin di Kelurahan Damai Balikpapan Selatan, kepada Jurnas.com, Kamis (21/11).
Beras tersebut, dijual Rp 1.600 per kilogram, masing-masing keluarga miskin mendapat jatah hanya 15 kilogram atau harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 24 ribu. Karenanya banyak warga yang enggan membeli beras miskin itu. ‘Bagaimana mau beli kalau kualitas berasnya seperti itu, kalau dimasak nasinya juga jadi keras, di Kelurahan dama setahu saya banyak masyarakat yang akhirnya tidak jadi membeli, karena kualitasnya tidak bagus, tentu kita kecewa,” tuturnya.
Hal senada dikatakan warga lainnya bernama Suriansyah yang beralamat di Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan. Dia pun mengurungkan niatnya membeli beras miskin tersebut. “Saya sudah lihat juga memang kualitasnya buruk, makanya saya juga tidak beli, masa keluarga saya harus mengkonsumsi beras kualitas seperti itu,” sebutnya.
Warga pun terpaksa membeli beras yang harganya jauh lebih mahal. Mereka tidak memiliki pilihan kecuali membeli beras yang harganya tidak sebanding dengan penghasilan, ketimbang membeli beras miskin tersebut. “Saya terpaksa beli beras harganya cukup mahal per kilo nya sampai 10 ribu, tapi mau bagaimana meski sangat mahal, tapi kita tidak mungkin makan beras kualitas begitu, kan tidak mungkin keluarga saya tidak makan, kalau pun harganya mahal,” bebernya.
Pejabat Kelurahan Damai Balikpapan Titik Mudianti tidak menampik, bahwa kualitas beras mikin di bawah standar. Kendati begitu, pihaknya kata Titik hanya bertugas mendistribusikan beras miskin itu bagi keluarga yang tidak mampu. Diakuinya, warga miskin rata-rata enggan membeli beras tersebut, karena kualitasnya yang tidak bagus. “Kami hanya melaksanakan program pemerintah menyalurkan beras, jadi soal kualitas berasnya bukan wewenang kami, memang warga enggan beli,” ujar Titik.
Menurutnya, karena warga enggan beli, beras tersebut untuk sementara disimpan di gudang Kantor Kelurahan. Pihaknya sudah menyampaikan ke Bulog selaku distributor, agar segera diambil, karena warga enggan membelinya. “Saya sudah menghubungi pihak Bulog terkait raskin yang tidak diambil warga, dan responnya pihak bulog akan diambil kembali tapi sampai sekarang tidak juga diambil-ambil sampai kelamaan disimpan jadinya tidak layak konsumsi,” jelasnya.
Dia menambahkan, warga miskin yang tercatat sebagai penerima beras miskin ketika ingin mengambil jatah beras miskin itu harus menunjukkan bukti surat-surat. “Seperti kartu keluarga maupun kartu gakin, kalau tidak ya gak bisa,” katanya.
Reporter : Teddy Rumengan
Redaktur : Iwan Samariansyah
http://www.jurnas.com/news/115045/Hwaduh_Beras_Raskin_Kok_Berkutu_dan_Bau/1/Sosial_Budaya/Humaniora
Jumat, 22 November 2013
Kejari Pamekasan Terima Laporan Korupsi Raskin di 180 Desa
21 November 2013
PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur menerima laporan dari salah satu organisasi kemasyarakatan terkait penyelewengan bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang terjadi di 180 desa di seluruh Kabupaten Pamekasan.
Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Pamekasan, Samiadji Zakariya mengatakan, laporan itu sudah diterima dan penanganannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, jumlah desa yang diduga terjadi pidana korupsi raskin mencapai 180 tempat.
"Kami tidak bisa menangani kasus itu dengan cepat berhubung jumlahnya banyak. Namun kami akan mengkajinya secara mendalam terlebih dahulu, sekaligus mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat laporan tersebut," kata Samiadji, Kamis (21/11/2013).
Lebih lanjut pria berkacamata ini menjelaskan, Kejari Pamekasan masih fokus menangani kasus dugaan penyelewengan raskin yang terjadi di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pasean. Tim penyidik sedang mendalami kasus ini serta dalam tahap pengumpulan bahan keterangan dan data awal. Namun demikian, desa yang sudah dilaporkan ormas itu tidak dikesampingkan. Tetapi menunggu jadwal secara bergiliran.
Suharyono, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, mendukung langkah siapapun untuk menempuh jalur hukum jika memang ditemukan adanya pelanggaran dalam pendistribusian raskin. Sebab Raskin itu merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan di Indonesia.
"Silakan kepada siapapun yang menemukan pelanggaran pendistribusian raskin, untuk melapor ke polisi atau kejaksaan," katanya.
Sebelumnya, dua kepala desa di Pamekasan, yaitu Kades Larangan Slampar Mustahep dan Kepala Desa Tanjung Urip sudah ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan bantuan raskin. Keduanya sudah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan untuk menunggu jadwal persidangan. Sebab berkas kedua tersangka itu sudah dinyatakan lengkap atau P21.
Penulis :
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman
http://regional.kompas.com/read/2013/11/21/2232002/Kejari.Pamekasan.Terima.Laporan.Korupsi.Raskin.di.180.Desa
PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur menerima laporan dari salah satu organisasi kemasyarakatan terkait penyelewengan bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang terjadi di 180 desa di seluruh Kabupaten Pamekasan.
Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Pamekasan, Samiadji Zakariya mengatakan, laporan itu sudah diterima dan penanganannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, jumlah desa yang diduga terjadi pidana korupsi raskin mencapai 180 tempat.
"Kami tidak bisa menangani kasus itu dengan cepat berhubung jumlahnya banyak. Namun kami akan mengkajinya secara mendalam terlebih dahulu, sekaligus mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat laporan tersebut," kata Samiadji, Kamis (21/11/2013).
Lebih lanjut pria berkacamata ini menjelaskan, Kejari Pamekasan masih fokus menangani kasus dugaan penyelewengan raskin yang terjadi di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pasean. Tim penyidik sedang mendalami kasus ini serta dalam tahap pengumpulan bahan keterangan dan data awal. Namun demikian, desa yang sudah dilaporkan ormas itu tidak dikesampingkan. Tetapi menunggu jadwal secara bergiliran.
Suharyono, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, mendukung langkah siapapun untuk menempuh jalur hukum jika memang ditemukan adanya pelanggaran dalam pendistribusian raskin. Sebab Raskin itu merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan di Indonesia.
"Silakan kepada siapapun yang menemukan pelanggaran pendistribusian raskin, untuk melapor ke polisi atau kejaksaan," katanya.
Sebelumnya, dua kepala desa di Pamekasan, yaitu Kades Larangan Slampar Mustahep dan Kepala Desa Tanjung Urip sudah ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan bantuan raskin. Keduanya sudah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan untuk menunggu jadwal persidangan. Sebab berkas kedua tersangka itu sudah dinyatakan lengkap atau P21.
Penulis :
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman
http://regional.kompas.com/read/2013/11/21/2232002/Kejari.Pamekasan.Terima.Laporan.Korupsi.Raskin.di.180.Desa
Kamis, 21 November 2013
Swasembada Kedelai Dipaksakan
21 November 2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai tanaman sub tropik, peluang kedelai untuk tumbuh subur di Indonesia minim. Keterbatasan lahan pertanian pun menyebabkan kedelai sulit untuk digenjot produksinya. "Kita tidak punya cukup potensi untuk menjadikan kedelai lokal punya daya saing," ujar Direktur Pemasaran Domestik Kementerian Pertanian (Kementan) Sri Kuntarsih, Kamis (21/11).
Apabila swasembada kedelai tetap ingin diwujudkan, maka teknologi pengolahan kedelai juga harus tersedia. Diperlukan terobosan yang bisa diaplikasikan oleh petani kedelai agar produknya bisa diterima industri.
Selain itu, Sri melihat bahwa industri tahu dan tempe khususnya lebih memilih kedelai impor dibandingkan lokal untuk bahan baku. Karakter kedelai lokal hanya disukai sebagai panganan orang di pedesaan, bukan industri. Jadi tidak mengherankan apabila petani enggan bertanam kedelai.
Keterbatasan lahan memang menjadi ganjalan produktivitas pertania. Peneliti dari Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Adi Setyanto mengatakan keterbatasan lahan menjadi masalah laten. Kebanyakan lahan yang ada sudah terlanjur dikapling, misalnya untuk Hak Guna Usaha (HGU). Banyak pihak yang merasa keberatan apabila lahan-lahan ini hendak dikelola untuk pertanian. "Walaupun lahan dan tanah itu kosong, nganggur dan sebagainya," katanya.
Ia juga melihat bahwa Kementan kerap membuat aneka program tanpa pendekatan yang tepat. Padahal dari segi teknologi misalnya, tidak semua rencana bisa diwujudkan dengan teknologi yang minim. Seharusnya pemerintah cukup fokus memilih program yang fasilitasnya mendukung dan bisa dilaksanakan dengan baik.
Peneliti utama PSEKP Erwidodo mengatakan harga kedelai terus meningkat seiring dengan meningkatnya harga kedelai impor akibat depresiasi nilai tukar. Untuk itu pemerintah perlu mengkombinasikan peran Bulog sebagai pengelola stok penyangga. "Stok penyangga Bulog masih diperlukan namun volumenya akan relatif kecil," katanya.
Agar stabilisasi harga kedelai berjalan efektif, pemerintah disarankan untuk menerapkan tarif impor optimum agar Bulog dan Importir Terdaftar (IT) bisa terus melakukan impor sepanjang membayar tarif yang berlaku. Selanjutnya Bulog dapat menjalankan perannya untuk mengamankan harga, mengisi stok penyangga dan menjual kedelai saat harga pasar melebihi HPP.
Penentuan harga kedelai yang terburu-buru menunjukkan bahwa pemerintah belum fokus dalam memfungsikan Sistem Resi Gudang (SRG). Padahal SRG sangat penting untuk mengindari kerugian akibat anjloknya harga saat panen. SRG cocok diterapkan untuk komoditas pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/11/21/mwlw2g-swasembada-kedelai-dipaksakan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai tanaman sub tropik, peluang kedelai untuk tumbuh subur di Indonesia minim. Keterbatasan lahan pertanian pun menyebabkan kedelai sulit untuk digenjot produksinya. "Kita tidak punya cukup potensi untuk menjadikan kedelai lokal punya daya saing," ujar Direktur Pemasaran Domestik Kementerian Pertanian (Kementan) Sri Kuntarsih, Kamis (21/11).
Apabila swasembada kedelai tetap ingin diwujudkan, maka teknologi pengolahan kedelai juga harus tersedia. Diperlukan terobosan yang bisa diaplikasikan oleh petani kedelai agar produknya bisa diterima industri.
Selain itu, Sri melihat bahwa industri tahu dan tempe khususnya lebih memilih kedelai impor dibandingkan lokal untuk bahan baku. Karakter kedelai lokal hanya disukai sebagai panganan orang di pedesaan, bukan industri. Jadi tidak mengherankan apabila petani enggan bertanam kedelai.
Keterbatasan lahan memang menjadi ganjalan produktivitas pertania. Peneliti dari Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Adi Setyanto mengatakan keterbatasan lahan menjadi masalah laten. Kebanyakan lahan yang ada sudah terlanjur dikapling, misalnya untuk Hak Guna Usaha (HGU). Banyak pihak yang merasa keberatan apabila lahan-lahan ini hendak dikelola untuk pertanian. "Walaupun lahan dan tanah itu kosong, nganggur dan sebagainya," katanya.
Ia juga melihat bahwa Kementan kerap membuat aneka program tanpa pendekatan yang tepat. Padahal dari segi teknologi misalnya, tidak semua rencana bisa diwujudkan dengan teknologi yang minim. Seharusnya pemerintah cukup fokus memilih program yang fasilitasnya mendukung dan bisa dilaksanakan dengan baik.
Peneliti utama PSEKP Erwidodo mengatakan harga kedelai terus meningkat seiring dengan meningkatnya harga kedelai impor akibat depresiasi nilai tukar. Untuk itu pemerintah perlu mengkombinasikan peran Bulog sebagai pengelola stok penyangga. "Stok penyangga Bulog masih diperlukan namun volumenya akan relatif kecil," katanya.
Agar stabilisasi harga kedelai berjalan efektif, pemerintah disarankan untuk menerapkan tarif impor optimum agar Bulog dan Importir Terdaftar (IT) bisa terus melakukan impor sepanjang membayar tarif yang berlaku. Selanjutnya Bulog dapat menjalankan perannya untuk mengamankan harga, mengisi stok penyangga dan menjual kedelai saat harga pasar melebihi HPP.
Penentuan harga kedelai yang terburu-buru menunjukkan bahwa pemerintah belum fokus dalam memfungsikan Sistem Resi Gudang (SRG). Padahal SRG sangat penting untuk mengindari kerugian akibat anjloknya harga saat panen. SRG cocok diterapkan untuk komoditas pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/11/21/mwlw2g-swasembada-kedelai-dipaksakan
APTRI Tolak Impor Gula Bulog
21 November 2013
Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menolak rencana Perum Bulog membuat cadangan gula lewat impor raw sugar. APTRI khawatir rencana tersebut bisa membuat harga gula anjlok. Harga saat ini pun dinilai sudah rendah.
"Intinya petani tebu yang tergabung dalam APTRI menolak rencana Bulog yang akan mengimpor raw sugar untuk buffer stock karena saat ini stok gula melimpah atau over supply. Harga gula tani juga sangat rendah, hanya laku Rp8.900/kg. Rencana impor akan menekan harga gula semakin anjlok," cetus Wakil Sekjen Dewan Pimpinan APTRI Nur Khabsyin dalam siaran persnya yang diperoleh Media Indonesia, Kamis (21/11).
Sebagai catatan, harga lelang gula rata-rata tahun lalu Rp10.000/kg dan harga rata-rata tahun ini sebesar Rp9.400/kg. Petani diestimasikan sudah rugi cukup besar karena produksi petani mencapai sejuta ton dan yang milik pabrik gula sebesar 1,55 juta ton.
Khabsyin menyarankan Bulog melakukan pengadaan gula tani dari dalam negeri alih-alih impor 300 ribu ton. "Bulog tidak punya pabrik gula, mau digiling di mana raw sugar-nya? Ini jelas menyalahi SK Menperindag Nomor 527 Tahun 2004 tentang tata niaga impor gula," ujarnya. Ia memaksa menteri perdagangan bertanggung jawab karena mengeluarkan izin impor.
Kebutuhan gula konsumsi, menurut Khabsyin, besarnya 2,7 ton per tahun. Saat ini produksi dari pabrik gula eks tebu mencapai 2,55 juta ton. Produksi tersebut ditambah eks raw sugar untuk idle capacity pabrik gula mencapai 485.000 ton. Jadi, seharusnya stok produksi bisa mencapai 3,035 juta ton. Posisi tersebut disamakan sebagai surplus sebesar 335 ribu ton.
"Ditambah lagi rembesan gula rafinasi di pasar sebesar sejuta ton. Kita sudah banjir gula. Petani menjerit harga jatuh, pemerintah tidak peka," kritiknya. (Gayatri)
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/21/2/196104/APTRI-Tolak-Impor-Gula-Bulog
Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menolak rencana Perum Bulog membuat cadangan gula lewat impor raw sugar. APTRI khawatir rencana tersebut bisa membuat harga gula anjlok. Harga saat ini pun dinilai sudah rendah.
"Intinya petani tebu yang tergabung dalam APTRI menolak rencana Bulog yang akan mengimpor raw sugar untuk buffer stock karena saat ini stok gula melimpah atau over supply. Harga gula tani juga sangat rendah, hanya laku Rp8.900/kg. Rencana impor akan menekan harga gula semakin anjlok," cetus Wakil Sekjen Dewan Pimpinan APTRI Nur Khabsyin dalam siaran persnya yang diperoleh Media Indonesia, Kamis (21/11).
Sebagai catatan, harga lelang gula rata-rata tahun lalu Rp10.000/kg dan harga rata-rata tahun ini sebesar Rp9.400/kg. Petani diestimasikan sudah rugi cukup besar karena produksi petani mencapai sejuta ton dan yang milik pabrik gula sebesar 1,55 juta ton.
Khabsyin menyarankan Bulog melakukan pengadaan gula tani dari dalam negeri alih-alih impor 300 ribu ton. "Bulog tidak punya pabrik gula, mau digiling di mana raw sugar-nya? Ini jelas menyalahi SK Menperindag Nomor 527 Tahun 2004 tentang tata niaga impor gula," ujarnya. Ia memaksa menteri perdagangan bertanggung jawab karena mengeluarkan izin impor.
Kebutuhan gula konsumsi, menurut Khabsyin, besarnya 2,7 ton per tahun. Saat ini produksi dari pabrik gula eks tebu mencapai 2,55 juta ton. Produksi tersebut ditambah eks raw sugar untuk idle capacity pabrik gula mencapai 485.000 ton. Jadi, seharusnya stok produksi bisa mencapai 3,035 juta ton. Posisi tersebut disamakan sebagai surplus sebesar 335 ribu ton.
"Ditambah lagi rembesan gula rafinasi di pasar sebesar sejuta ton. Kita sudah banjir gula. Petani menjerit harga jatuh, pemerintah tidak peka," kritiknya. (Gayatri)
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/21/2/196104/APTRI-Tolak-Impor-Gula-Bulog
Dugaan Penyelewengan Raskin Terjadi di 180 Desa
20 November 2013
PAMEKASAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan bernjanji menyeriusi penanganan kasus dugaan penyelewengan raskin di wilayahnya yang dilaporkan Laskar Pembela Islam (LPI) Pamekasan. Laporan LPI itu berisi dugaan penyelewengan bantuan beras itu yang diduga terjadi hampir di seluruh desa di Kabupaten Pamekasan.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari, Samiadji Zakariya mengatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan penanganan yang serius. Hanya saja Kejaksaan tidak bisa menangani kasus itu secara cepat, karena jumlah kasus yang dilaporkan cukup banyak.
“Selain jumlahnya yang sangat banyak, kami juga harus mengkajinya secara mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti penguat,” katanya.
Kejaksaan sudah mulai menyelidiki kasus itu di beberapa desa, namun lembaga itu tidak ingin gegabah menaikkan status penanganan itu ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangkanya.
“Kami, sementara ini, masih fokus menelusuri kasus raskin di Kelompang Timur. Sementara untuk desa-desa lainnya tetap akan kami selidiki pula, namun secara bertahap agar penanganannya lebih fokus,” kata Samiadji Zakariya.
Sebelumnya, LPI melaporkan dugaan penyelewengan raskin di 180 desa di Pamekasan ke Kejaksaan Negeri setempat. Laskar itu juga meminta agar penanganan kasus itu dilakukan secara serius dan tanpa pilih kasih.
LPI menduga ada keterlibatan oknum pimpinan dan karyawan Bulog dalam kasus itu. Indikasi keterlibatan itu, karena kasus tersebut berlangsung cukup lama dan hampir merata.
Juru Bicara LPI, Junaidi mengatakan dalam rentang waktu yang demikian lama dan banyaknya jumlah kasus, sangat tidak mungkin jika pimpinan Bulog tidak mengetahui kasus tersebut.
“Dugaan keterlibatan orang dalam Bulog, karena mereka membiarkan kasus ini terjadi dan tidak mengambil langkah apapun sebagai salah satu lembaga milik negara yang ikut bertanggungjawab dalam program ini,” katanya.
Oknum tersebut memanfaatkan rekanan dengan meminta stempel dan tanda tangan seakan sudah melakukan pengadaan beras, namun pada dasarnya pengadaan itu belum dilakukan.
Selain itu, beras raskin yang seharusnya disalurkan ke warga penerima, hanya berhenti di kepala desa dan oleh kepala desa dijual lagi ke gudang Bulog sebagai bagian dari program pengadaan beras.
Akibatnya, kualitas beras yang disalurkan dalam program raskin tidak layak konsumsi, karena bukan beras baru. Karenanya ia meminta agar kepala Sub Divre melakukan evaluasi terhadap lembaga yang dipimpinnya sehingga kasus serupa tidak akan terjadi
Sementara itu, dalam kasus pendistribusian beras raskin yang tidak layak, beberapa waktu lalu, kata Junaidi, LPI mensinyalir ada kerjasama antara karyawan di gudang Bulog dengan rekanan yang menjadi mitra dalam pengadaan beras.
Dalam satu kesempatan bertemu perwakilan LPI Kepala Sub Divre Bulog Madura, Suharyono berjanji akan menindaklanjuti semua laporan tersebut dan akan meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian raskin di Pamekasan.
Ia menyatakan akan mengevaluasi karyawannya dan menindak mereka yang terbukti terlibat dalam penggelapan raskin. (awa/muj/rah)
http://www.koranmadura.com/2013/11/20/dugaan-penyelewengan-raskin-terjadi-di-180-desa/
PAMEKASAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan bernjanji menyeriusi penanganan kasus dugaan penyelewengan raskin di wilayahnya yang dilaporkan Laskar Pembela Islam (LPI) Pamekasan. Laporan LPI itu berisi dugaan penyelewengan bantuan beras itu yang diduga terjadi hampir di seluruh desa di Kabupaten Pamekasan.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari, Samiadji Zakariya mengatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan penanganan yang serius. Hanya saja Kejaksaan tidak bisa menangani kasus itu secara cepat, karena jumlah kasus yang dilaporkan cukup banyak.
“Selain jumlahnya yang sangat banyak, kami juga harus mengkajinya secara mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti penguat,” katanya.
Kejaksaan sudah mulai menyelidiki kasus itu di beberapa desa, namun lembaga itu tidak ingin gegabah menaikkan status penanganan itu ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangkanya.
“Kami, sementara ini, masih fokus menelusuri kasus raskin di Kelompang Timur. Sementara untuk desa-desa lainnya tetap akan kami selidiki pula, namun secara bertahap agar penanganannya lebih fokus,” kata Samiadji Zakariya.
Sebelumnya, LPI melaporkan dugaan penyelewengan raskin di 180 desa di Pamekasan ke Kejaksaan Negeri setempat. Laskar itu juga meminta agar penanganan kasus itu dilakukan secara serius dan tanpa pilih kasih.
LPI menduga ada keterlibatan oknum pimpinan dan karyawan Bulog dalam kasus itu. Indikasi keterlibatan itu, karena kasus tersebut berlangsung cukup lama dan hampir merata.
Juru Bicara LPI, Junaidi mengatakan dalam rentang waktu yang demikian lama dan banyaknya jumlah kasus, sangat tidak mungkin jika pimpinan Bulog tidak mengetahui kasus tersebut.
“Dugaan keterlibatan orang dalam Bulog, karena mereka membiarkan kasus ini terjadi dan tidak mengambil langkah apapun sebagai salah satu lembaga milik negara yang ikut bertanggungjawab dalam program ini,” katanya.
Oknum tersebut memanfaatkan rekanan dengan meminta stempel dan tanda tangan seakan sudah melakukan pengadaan beras, namun pada dasarnya pengadaan itu belum dilakukan.
Selain itu, beras raskin yang seharusnya disalurkan ke warga penerima, hanya berhenti di kepala desa dan oleh kepala desa dijual lagi ke gudang Bulog sebagai bagian dari program pengadaan beras.
Akibatnya, kualitas beras yang disalurkan dalam program raskin tidak layak konsumsi, karena bukan beras baru. Karenanya ia meminta agar kepala Sub Divre melakukan evaluasi terhadap lembaga yang dipimpinnya sehingga kasus serupa tidak akan terjadi
Sementara itu, dalam kasus pendistribusian beras raskin yang tidak layak, beberapa waktu lalu, kata Junaidi, LPI mensinyalir ada kerjasama antara karyawan di gudang Bulog dengan rekanan yang menjadi mitra dalam pengadaan beras.
Dalam satu kesempatan bertemu perwakilan LPI Kepala Sub Divre Bulog Madura, Suharyono berjanji akan menindaklanjuti semua laporan tersebut dan akan meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian raskin di Pamekasan.
Ia menyatakan akan mengevaluasi karyawannya dan menindak mereka yang terbukti terlibat dalam penggelapan raskin. (awa/muj/rah)
http://www.koranmadura.com/2013/11/20/dugaan-penyelewengan-raskin-terjadi-di-180-desa/
Langganan:
Postingan (Atom)