31 Oktober 2013
SURYA Online, JOMBANG - 27 Zak beras untuk warga miskin (Raskin) yang dikirim Bulog ditolak warga Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kota sehingga diangkut kembali ke Gudang Bulog Tunggorono, Kamis (31/10/2013).
Ketua RW 4 Dusun Tunggul, Soeparno, mengatakan, warga menolak untuk menerima Raskin karena kualitasnya sangat jelek dan tidak layak konsumsi. ”Banyak mengandung kerikil, warnanya kekuning-kuningan dan berbau apek,” ujar Suparno.
Soeparno berharap, Raskin yang ditolak segera diganti oleh Bulog karena warganya masih sangat membutuhkan. ”Petugas dari Bulog berjanji segera dikirim gantinya,” terangnya.
Menurutnya, Raskin 27 zak itu diangkut pikap dan didrop di rumah Syamsul, Kasun Tunggul, namun saat dibagikan, ketahuan Raskinnya berkualitas jelek. “Seperti itu lho contohnya. Berwarna kekuningan, berbau apek dan banyak kerikil,” kata Soeparno sembari menunjuk beras yang dipegang salah satu warga.
Pjs Kepala Desa Tunggorono, Wid Sudarto belum mendapat laporan Raskin bermasalah dari Dusun Tunggul. Namun dia mengakui akhir-akhir ini kiriman Raskin ke desanya jelek. “Seingat saya sudah tiga kali. Terpaksa kami kembalikan dan kemudian diganti,” kata Sudarto
Kepala Gudang Bulog Tunggorono, Bejo Mujiono, mengakui, ada Raskin yang dikembalikan dari Dusun Tunggul. “Sebenarnya yang rusak hanya dua zak, namun yang dikembalikan 27 zak. Sekarang sudah kami ganti sehingga tidak ada masalah. Anda boleh cek ke lokasi,” kata Bejo.
http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/31/raskin-bulog-ditolak-warga
Kamis, 31 Oktober 2013
Dolog Divre Pendeglang Bagikan Raksin Berkutu dan Bau
31 Oktober 2013
PANDEGLANG, SENTANAOnline.com—
SERING terjadinya beras untuk orang miskin dalam kondisi bau, berkutu dan bewarna kuning membuat Dolog Sub Drive Lebak-Pandeglang kebakaran jenggot. Pasalnya tidak sedikit masyarakat mengeluh mendapat raskin yang kurang layak untuk dimakan.
Menurut Pemerhati Program Pembangunan Propinsi Banten, M.A. Rohani, meski sudah 68 tahun merdeka, tetapi masih saja ada perlakuan orang yang kurang bertanggung jawab membuat rakyat makan beras yang kurang layak dikonsumsi. Ini menandakan rasa kemanusiaannya masih rendah.
“Kita minta Dolog yang diberi kepercayaan mendistribusikan raskin di daerah Pandeglang, tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang benar-benar butuh beras murah dan layak konsusmsi,” tandasnya kepada SENTANA, di Pandeglang, Rabu (/30/10).
Dikatakan, sampai sekarang masih saja terjadi masyarakat menerima raskin yang mutunya kurang layak untuk dikonsumsi, akibat pengawasan Dolog dan Pemda masih lemah. “Buktinya masih ada saja keluhan masyarakat. Saya berharap pendistribusian raskin harus lebih ekstra ketat khususnya kualitas raskinnya,” tambahnya.
Memang, kata dia, masyarakat hanya membayar Rp 1.600/kg atau Rp 2.000/kg, tetapi subsidi pemerintah Rp 5.000/ kg, sehingga harga raskin yang dibeli mencapai Rp 6.600/kg. “Untuk itu Dolog dan Pemda harus berani bertindak tegas terhadap orang-orang yang bermain dengan raskin,” katanya lagi.
Sementara Kepala Sub Drive Dolog Lebak- Pandeglang, Herman, ketika dikomfirmasi seputar kualitas raskin kurang layak dikonsumsi, menyatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi atas adanya keluhan-keluhan yang masuk. “Artinya kita juga tidak tinggal diam dengan masalah itu. Tentunya untuk memechkan masalah tersebut, kita berharap semua elemen ikut berperan serta, terutama pengawasan raskin itu sendiri,” ujarnya kepada wartawan, di kantornya, Rabu (30/10).
Dikatakan, kedepan pihaknya akan merubah kinerja yang memang dianggap kurang maksimal. “Bukan berarti sekarang kita tidak optimal bekerja, tapi memang kelemahan selalu ada, namanya juga manusia,” tandasnya.
Untuk memperkecil maslah pendistribusian raskin, kata Herman, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan Gapoktan-Gapoktan yang ada. “Sehingga selain melakukan pembinaan kepada petani, kita juga akan mengutamakan gabah lokal yang pada akhirnya sama-sama saling menguntungkan,” ujarnya.(JAT)
http://sentanaonline.com/detail_news/main/13956/1/31/10/2013/Dolog-Divre-Pendeglang-Bagikan-Raksin-Berkutu-dan-Bau
PANDEGLANG, SENTANAOnline.com—
SERING terjadinya beras untuk orang miskin dalam kondisi bau, berkutu dan bewarna kuning membuat Dolog Sub Drive Lebak-Pandeglang kebakaran jenggot. Pasalnya tidak sedikit masyarakat mengeluh mendapat raskin yang kurang layak untuk dimakan.
Menurut Pemerhati Program Pembangunan Propinsi Banten, M.A. Rohani, meski sudah 68 tahun merdeka, tetapi masih saja ada perlakuan orang yang kurang bertanggung jawab membuat rakyat makan beras yang kurang layak dikonsumsi. Ini menandakan rasa kemanusiaannya masih rendah.
“Kita minta Dolog yang diberi kepercayaan mendistribusikan raskin di daerah Pandeglang, tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang benar-benar butuh beras murah dan layak konsusmsi,” tandasnya kepada SENTANA, di Pandeglang, Rabu (/30/10).
Dikatakan, sampai sekarang masih saja terjadi masyarakat menerima raskin yang mutunya kurang layak untuk dikonsumsi, akibat pengawasan Dolog dan Pemda masih lemah. “Buktinya masih ada saja keluhan masyarakat. Saya berharap pendistribusian raskin harus lebih ekstra ketat khususnya kualitas raskinnya,” tambahnya.
Memang, kata dia, masyarakat hanya membayar Rp 1.600/kg atau Rp 2.000/kg, tetapi subsidi pemerintah Rp 5.000/ kg, sehingga harga raskin yang dibeli mencapai Rp 6.600/kg. “Untuk itu Dolog dan Pemda harus berani bertindak tegas terhadap orang-orang yang bermain dengan raskin,” katanya lagi.
Sementara Kepala Sub Drive Dolog Lebak- Pandeglang, Herman, ketika dikomfirmasi seputar kualitas raskin kurang layak dikonsumsi, menyatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi atas adanya keluhan-keluhan yang masuk. “Artinya kita juga tidak tinggal diam dengan masalah itu. Tentunya untuk memechkan masalah tersebut, kita berharap semua elemen ikut berperan serta, terutama pengawasan raskin itu sendiri,” ujarnya kepada wartawan, di kantornya, Rabu (30/10).
Dikatakan, kedepan pihaknya akan merubah kinerja yang memang dianggap kurang maksimal. “Bukan berarti sekarang kita tidak optimal bekerja, tapi memang kelemahan selalu ada, namanya juga manusia,” tandasnya.
Untuk memperkecil maslah pendistribusian raskin, kata Herman, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan Gapoktan-Gapoktan yang ada. “Sehingga selain melakukan pembinaan kepada petani, kita juga akan mengutamakan gabah lokal yang pada akhirnya sama-sama saling menguntungkan,” ujarnya.(JAT)
http://sentanaonline.com/detail_news/main/13956/1/31/10/2013/Dolog-Divre-Pendeglang-Bagikan-Raksin-Berkutu-dan-Bau
#MelawanLupa : KENAPA KPK TIDAK PERNAH BERANI USUT KASUS - KASUS BESAR INI ?
31 Oktober 2013
by @TrioMacan2000
Inilah daftar utang kasus @KPK_RI yg tdk akan diusut karena KPK sibuk dgn agenda busuk atau order khusus dari Istana :
1. kasus Century
2. Kasus Rekening Gendut Polri dan PNS
3. Kasus inefisiensi dan dugaan korupsi di PLN sebesar 37 Triliun
4. Kasus korupsi dan mafia Banggar DPR yg melibatkan pimp Banggar dan pimpinan DPR
5. Kasus dugaan suap 9 Milyar ke Menko Kesra terkait bantuan meloloskan anggaran PON di DPR
6. Kasus korupsi Pertamina terkait inventasi kilang minyak di Libya yg rugikan negara US$ 1.5 milyar
7. Kasus korupsi pada impor Naftah oleh Pertamina yg rugikan negara 200 Milyar
8. Kasus korupsi 17 Triliun terkait utang PT. TPPI oleh Hashim Djojohadikusumo ke Pertamina
9. Kasus korupsi PPID Transmigrasi 500 M yg melibatkan Menakertrans & mantan wakil ketua Banggar DPR Tamsil Linrung
10. Kasus korupsi / suap Banggar utk pengurusan dana PPID 7.7 Triliun yg didasarkan atas pemalsuan surat hasil rapat banggar tgl 27/12/13
11. Kasus korupsi penjualan VLCC Kapal tangker pertamina yg libatkan mantan MenBUMN Laksamana Sukardi
12. Kasus korupsi Mafia Pangan triliunan oleh stafsus Presiden, Jusuf Wangkar, Kasan, Lidya, Soetarto AM, Edi Budiono, Agusdin Farid, HH, KM
13. Kasus korupsi BURT DPR yang libatkan Pius Lustrilanang cs yg pernah dilaporkan langsung oleh Ketua DPR Marzuki Alie
14. Kasus penyerobotan lahan konsesi tambang PT. Aneka Tambang di Sulteng yang dilaporkan langsung oleh MenBUMN @Iskan_dahlan ke KPK
15. Kasus penyerobotan lahan konsesi tambang PT. Bukit Asam yg rugikan negara 34 triliun, dilaporkan lsgs oleh Ex Menkhuham Patrialis Akbar
16. Kasus - kasus korupsi Nazaruddin, Nasir (kakak Nazar) yg terdiri dari 31 kasus korupsi dan 1 kasus TPPU yg seret sejumlah tokoh partai
17. Kasus dugaan suap Nazar ke Ibas dan ani sby yg sdh dimiliki @KPK_RI tapi sengaja disembunyikan KPK dgn segala cara
18. Kasus korupsi Hambalang I yg melibatkan cikeas, agus marto, ani ratnawati, choel, joyo winoto, ignatius mulyono, paul nelwan dst
19. Kasus korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) 1.4 Triliun yg libatkan Jusuf WG (stafsus SBY), edi budiono, anggoro, azis hidayat cs
20. Kasus korupsi Wisma Atlet yg melibatkan komisi X DPR (Mahyuddin cs) dan Gub Sumsel Alex Nurdin
21. Kasus korupsi Ratu Atut Gub Banten pada berbagai proyek dan dana bansos Pemprov yang rugikan negara ratusan Milyar
22. Kasus korupsi eks walikota solo Jokowi pada penyelewengan dana Koni ke Persis Solo 5 M, Pasar, Hotel Maliyanan, Videotron dll
23. Kasus korupsi 1.5 Triliun di PRJ dgn agunan. 33 ha tanah negara oleh Hartati Murdaya Poo/PT JIEC yg libatkan Budiono, B kesowo, Foke dst
24. Kasus korupsi pengadaan BLP Pada Pogram Peningkatan Kesuburan Lahan Berkelanjutan di BUMN Berdikari 279 Milyar
25. Kasus pembebasan lahan di Lampung utk lahan PLTU yg melibatkan Emir Moeis cs
26. Kasus pungli dan pemerasan puluhan ribu TKI ratusan Milyar/ thn oleh Agung, Chandra, Jazuli yg direstui Ka BNP2TKI Jumhur Hidayat
27. Kasus setoran suap rutin bulanan dari pejabat2 eselon di Kemenakertrans utk Menakertrans dan suap dari konsorsium asuransi TKI
28. Kasus suap 5 Milyar yang terjadi satu hari saat pemilihan anggota BPK RI dari wamenBUMN M Yasin cs kepada Komisi XI DPR RI
29. Kasus korupsi Impor Pangan BULOG dari Vietnam, Myanmar, Thailand, India dll dan penyaluran Beras Raskin BULOG oleh Agusdin Faried cs
30. Kasus korupsi proyek2 PSO USO di BP3TI ratusan milyar / tahun yg melibatkan stafsus MenKominfo Adiseno, Tyaas Utomo, Budi Suryanto cs
31. Kasus korupsi dlm penyelewengan dan penyelundupan BBM bersubsidi sebesar 8-11 juta Kiloliter per tahun yg melibatkan direksi Pertamina
32. Kasus suap fee penyewaan kapal tangker BBM Pertamina / Petral sebesar US$ 9 juta (US$ 150 ribu / cargo) yg libatkan Ronnie Moediatmo
33. Kasus korupsi bansos Gubsu Gatot Pujo ke sebesar Rp. 5 Milyar ke Mesir yg salahi UU dan kasus suap 31 proyek disdiknas sumut 48 Milyar
34. Kasus2 korupsi Gub DKI Foke pada proyek2 Pemprov dan Bansos DKI yg telah dilaporkan oleh mantan wagub DKI Prijanto ke @KPK_RI
35. Kasus2 korupsi dan suap Pajak oleh Gayus Tambunan cs yg melibatkan 3 perusahaan Bakrie Grup melalui suap US$ 3.5 juta dari US$ 8 juta
36. Kasus korupsi dan suap proyek PLTS di KemenESDM yg melibatkan Jacob Purwono, Sutan Batugana dan Gories Mere yg merugikan negara 600 M
37. Kasus korupsi proyek E KTP di Kemendagri rugikan negara 3 Triliun dari total proyek sbsar 7 Triliun dan membahayakan Pemilu/pilpres 2014
38. Kasus korupsi pengadaan baju Hansip di Kemendagri yg rugikan negara 231 Milyar yg libatkan pejabat2 tinggi kemendagri
39. Kasus korupsi Fee Based Income di Bank BTN dan korupsi pembukaan ratusan kantor kas, kredit fiktif dll yg rugikan negara ratusan milyar
40. Kasus2 korupsi di Jasindo terkait asuransi asset BUMN2 dgn modus mark up, suap, klaim fiktif dll. Rugikan negara triliunan/tahun
41. Dan ratusan kasus korupsi besar yg merugikan negara puluhan - ratusan triliun. Bagian dari 60.000 korupsi yg sdh dilaporkan ke @KPK_RI
42. Pertanyaan besar utk @KPK_RI …kenapa KPK tdk pernah mau usut kasus2 korupsi besar yg strategis dan bisa naikan wibawa KPK ?
43. Kenapa @KPK_RI malah sibuk urus kasus ecek2 seperti percobaan suap LHI yg memang sengaja didorong Ahmad Ollong agen Istana /australia ?
44. Kenapa @KPK_RI ikut bermanuver politik dgn ciptakan infotaiment pada puluhan cewek yg sengaja diskenariokan ahmad ollong/fatonah?
45. kasus korupsi faslitas BLBI sebesar 560 triliun, tak pernah diusut tuntas KPK
46. korupsi pajak oleh SGC Lampung > 2 triliun lebih oleh ownernya Gunawan Jusuf sohib SBY
Semua kasus2 besar sengaja diabaikan @KPK_RI. Alasan kekurangan penyidik dijadikan alasan. Pdhl semata2 krna KPK sdh dikooptasi istana. Cukup sekian. Smga bermanfaat. MERDEKA !
http://jakartametronews.blogspot.com/2013/10/inti-net-melawanlupa-kenapa-kpk-tidak.html
by @TrioMacan2000
Inilah daftar utang kasus @KPK_RI yg tdk akan diusut karena KPK sibuk dgn agenda busuk atau order khusus dari Istana :
1. kasus Century
2. Kasus Rekening Gendut Polri dan PNS
3. Kasus inefisiensi dan dugaan korupsi di PLN sebesar 37 Triliun
4. Kasus korupsi dan mafia Banggar DPR yg melibatkan pimp Banggar dan pimpinan DPR
5. Kasus dugaan suap 9 Milyar ke Menko Kesra terkait bantuan meloloskan anggaran PON di DPR
6. Kasus korupsi Pertamina terkait inventasi kilang minyak di Libya yg rugikan negara US$ 1.5 milyar
7. Kasus korupsi pada impor Naftah oleh Pertamina yg rugikan negara 200 Milyar
8. Kasus korupsi 17 Triliun terkait utang PT. TPPI oleh Hashim Djojohadikusumo ke Pertamina
9. Kasus korupsi PPID Transmigrasi 500 M yg melibatkan Menakertrans & mantan wakil ketua Banggar DPR Tamsil Linrung
10. Kasus korupsi / suap Banggar utk pengurusan dana PPID 7.7 Triliun yg didasarkan atas pemalsuan surat hasil rapat banggar tgl 27/12/13
11. Kasus korupsi penjualan VLCC Kapal tangker pertamina yg libatkan mantan MenBUMN Laksamana Sukardi
12. Kasus korupsi Mafia Pangan triliunan oleh stafsus Presiden, Jusuf Wangkar, Kasan, Lidya, Soetarto AM, Edi Budiono, Agusdin Farid, HH, KM
13. Kasus korupsi BURT DPR yang libatkan Pius Lustrilanang cs yg pernah dilaporkan langsung oleh Ketua DPR Marzuki Alie
14. Kasus penyerobotan lahan konsesi tambang PT. Aneka Tambang di Sulteng yang dilaporkan langsung oleh MenBUMN @Iskan_dahlan ke KPK
15. Kasus penyerobotan lahan konsesi tambang PT. Bukit Asam yg rugikan negara 34 triliun, dilaporkan lsgs oleh Ex Menkhuham Patrialis Akbar
16. Kasus - kasus korupsi Nazaruddin, Nasir (kakak Nazar) yg terdiri dari 31 kasus korupsi dan 1 kasus TPPU yg seret sejumlah tokoh partai
17. Kasus dugaan suap Nazar ke Ibas dan ani sby yg sdh dimiliki @KPK_RI tapi sengaja disembunyikan KPK dgn segala cara
18. Kasus korupsi Hambalang I yg melibatkan cikeas, agus marto, ani ratnawati, choel, joyo winoto, ignatius mulyono, paul nelwan dst
19. Kasus korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) 1.4 Triliun yg libatkan Jusuf WG (stafsus SBY), edi budiono, anggoro, azis hidayat cs
20. Kasus korupsi Wisma Atlet yg melibatkan komisi X DPR (Mahyuddin cs) dan Gub Sumsel Alex Nurdin
21. Kasus korupsi Ratu Atut Gub Banten pada berbagai proyek dan dana bansos Pemprov yang rugikan negara ratusan Milyar
22. Kasus korupsi eks walikota solo Jokowi pada penyelewengan dana Koni ke Persis Solo 5 M, Pasar, Hotel Maliyanan, Videotron dll
23. Kasus korupsi 1.5 Triliun di PRJ dgn agunan. 33 ha tanah negara oleh Hartati Murdaya Poo/PT JIEC yg libatkan Budiono, B kesowo, Foke dst
24. Kasus korupsi pengadaan BLP Pada Pogram Peningkatan Kesuburan Lahan Berkelanjutan di BUMN Berdikari 279 Milyar
25. Kasus pembebasan lahan di Lampung utk lahan PLTU yg melibatkan Emir Moeis cs
26. Kasus pungli dan pemerasan puluhan ribu TKI ratusan Milyar/ thn oleh Agung, Chandra, Jazuli yg direstui Ka BNP2TKI Jumhur Hidayat
27. Kasus setoran suap rutin bulanan dari pejabat2 eselon di Kemenakertrans utk Menakertrans dan suap dari konsorsium asuransi TKI
28. Kasus suap 5 Milyar yang terjadi satu hari saat pemilihan anggota BPK RI dari wamenBUMN M Yasin cs kepada Komisi XI DPR RI
29. Kasus korupsi Impor Pangan BULOG dari Vietnam, Myanmar, Thailand, India dll dan penyaluran Beras Raskin BULOG oleh Agusdin Faried cs
30. Kasus korupsi proyek2 PSO USO di BP3TI ratusan milyar / tahun yg melibatkan stafsus MenKominfo Adiseno, Tyaas Utomo, Budi Suryanto cs
31. Kasus korupsi dlm penyelewengan dan penyelundupan BBM bersubsidi sebesar 8-11 juta Kiloliter per tahun yg melibatkan direksi Pertamina
32. Kasus suap fee penyewaan kapal tangker BBM Pertamina / Petral sebesar US$ 9 juta (US$ 150 ribu / cargo) yg libatkan Ronnie Moediatmo
33. Kasus korupsi bansos Gubsu Gatot Pujo ke sebesar Rp. 5 Milyar ke Mesir yg salahi UU dan kasus suap 31 proyek disdiknas sumut 48 Milyar
34. Kasus2 korupsi Gub DKI Foke pada proyek2 Pemprov dan Bansos DKI yg telah dilaporkan oleh mantan wagub DKI Prijanto ke @KPK_RI
35. Kasus2 korupsi dan suap Pajak oleh Gayus Tambunan cs yg melibatkan 3 perusahaan Bakrie Grup melalui suap US$ 3.5 juta dari US$ 8 juta
36. Kasus korupsi dan suap proyek PLTS di KemenESDM yg melibatkan Jacob Purwono, Sutan Batugana dan Gories Mere yg merugikan negara 600 M
37. Kasus korupsi proyek E KTP di Kemendagri rugikan negara 3 Triliun dari total proyek sbsar 7 Triliun dan membahayakan Pemilu/pilpres 2014
38. Kasus korupsi pengadaan baju Hansip di Kemendagri yg rugikan negara 231 Milyar yg libatkan pejabat2 tinggi kemendagri
39. Kasus korupsi Fee Based Income di Bank BTN dan korupsi pembukaan ratusan kantor kas, kredit fiktif dll yg rugikan negara ratusan milyar
40. Kasus2 korupsi di Jasindo terkait asuransi asset BUMN2 dgn modus mark up, suap, klaim fiktif dll. Rugikan negara triliunan/tahun
41. Dan ratusan kasus korupsi besar yg merugikan negara puluhan - ratusan triliun. Bagian dari 60.000 korupsi yg sdh dilaporkan ke @KPK_RI
42. Pertanyaan besar utk @KPK_RI …kenapa KPK tdk pernah mau usut kasus2 korupsi besar yg strategis dan bisa naikan wibawa KPK ?
43. Kenapa @KPK_RI malah sibuk urus kasus ecek2 seperti percobaan suap LHI yg memang sengaja didorong Ahmad Ollong agen Istana /australia ?
44. Kenapa @KPK_RI ikut bermanuver politik dgn ciptakan infotaiment pada puluhan cewek yg sengaja diskenariokan ahmad ollong/fatonah?
45. kasus korupsi faslitas BLBI sebesar 560 triliun, tak pernah diusut tuntas KPK
46. korupsi pajak oleh SGC Lampung > 2 triliun lebih oleh ownernya Gunawan Jusuf sohib SBY
Semua kasus2 besar sengaja diabaikan @KPK_RI. Alasan kekurangan penyidik dijadikan alasan. Pdhl semata2 krna KPK sdh dikooptasi istana. Cukup sekian. Smga bermanfaat. MERDEKA !
http://jakartametronews.blogspot.com/2013/10/inti-net-melawanlupa-kenapa-kpk-tidak.html
SPI Nilai Eksistensi Bulog Tak Lagi sesuai Dengan Tujuan Awal
30 Oktober 2013
Terkait ketahanan pangan, Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai eksistensi Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini tidak lagi sesuai dengan tujuan awal, yakni memberikan jaminan kedaulatan pangan di tanah air. Menurut SPI, Bulog terkesan lebih memikirkan keuntungan, bukan lagi stabilitator penyangga pangan terhadap sembako. Hal ini Disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hukum DPP SPI, Agus Ruliansyah saat dihubungi PadangEkspres (Group padangtoday).
Diakuinya, pendirian Bulog berdasarkan hasil kesepakatan dengan International Moneter Federation (IMF). Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah dinilai tidak lagi propetani, namun lebih kepada perusahaan pertanian. Rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinilai semakin membuka peluang spekulan bermain meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini justru akan membuat petani terpukul dan membuat lahan pertanian menyusut. Upaya pemerintah dalam pemberian lahan seluas 9,2 ha kepada petani pada 2006 lalu, dianggap gagal. Realitasnya, pemanfaatan lahan oleh petani hanya 0,3 ha.
”Harusnya Bulog itu diganti dengan lembaga pangan yang berpihak kepada petani kecil, bukan memikirkan keuntungan,” ujarnya , Rabu, (30/10)
Ditambahkan Agus Ruliansyah, Data BPS 2013 telah mengisyaratkan jika pemerintah tak mampu mendorong penambahan lahan pertanian. Kini, lahan pertanian hanya tinggal 26 juta ha. Menurun tajam dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 31 ha, artinya rata-rata penurunan sekitar 100 ribu ha per tahun. Rumah tangga petani juga berkurang rata-rata 500 ribu setiap tahun. Jadi, pemerintah gagal mewujudkan ketahanan pangan.
Dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, seharusnya pemerintah menyediakan pupuk murah, sarana dan teknologi, dan meningkatkan HPP. “Kini, faktanya justru sebaliknya,” kritiknya. (*)
http://padangtoday.com/today/detail/49984
Terkait ketahanan pangan, Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai eksistensi Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini tidak lagi sesuai dengan tujuan awal, yakni memberikan jaminan kedaulatan pangan di tanah air. Menurut SPI, Bulog terkesan lebih memikirkan keuntungan, bukan lagi stabilitator penyangga pangan terhadap sembako. Hal ini Disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hukum DPP SPI, Agus Ruliansyah saat dihubungi PadangEkspres (Group padangtoday).
Diakuinya, pendirian Bulog berdasarkan hasil kesepakatan dengan International Moneter Federation (IMF). Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah dinilai tidak lagi propetani, namun lebih kepada perusahaan pertanian. Rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinilai semakin membuka peluang spekulan bermain meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini justru akan membuat petani terpukul dan membuat lahan pertanian menyusut. Upaya pemerintah dalam pemberian lahan seluas 9,2 ha kepada petani pada 2006 lalu, dianggap gagal. Realitasnya, pemanfaatan lahan oleh petani hanya 0,3 ha.
”Harusnya Bulog itu diganti dengan lembaga pangan yang berpihak kepada petani kecil, bukan memikirkan keuntungan,” ujarnya , Rabu, (30/10)
Ditambahkan Agus Ruliansyah, Data BPS 2013 telah mengisyaratkan jika pemerintah tak mampu mendorong penambahan lahan pertanian. Kini, lahan pertanian hanya tinggal 26 juta ha. Menurun tajam dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 31 ha, artinya rata-rata penurunan sekitar 100 ribu ha per tahun. Rumah tangga petani juga berkurang rata-rata 500 ribu setiap tahun. Jadi, pemerintah gagal mewujudkan ketahanan pangan.
Dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, seharusnya pemerintah menyediakan pupuk murah, sarana dan teknologi, dan meningkatkan HPP. “Kini, faktanya justru sebaliknya,” kritiknya. (*)
http://padangtoday.com/today/detail/49984
Rabu, 30 Oktober 2013
Bulog Subdivre Tangerang & Subdivre Pandeglang Diminta Perbaiki Mutu Raksin
30 Oktober 2013
Pemrov Akan Panggil Bulog
Banten_Barakindo- Perum Bulog Subdivre Tangerang dan Subdivre Pandeglang-Lebak diminta segera memperbaiki carut-marutnya kualitas baras bagi masyarakat maskin (Raskin) dikedua daerah tersebut. Pasalnya, selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Nomor 3/2013 tentang Perberasan.
Sebelumnya, pada Selasa (29/10/2013), sejumlah media masa lokal ramai memberitakan rendahnya kualitas Raskin di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.
Seperti yang dikeluhkan warga penerima manfaat Raskin di Kelurahan Salemba Raya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga mengeluhkan beras Raskin yang menggumpal, berwarna kuning, pecah-pecah (menir) dan berkutu.
“Meskipun saya tergolong warga tidak mampu, apakah harus mengkonsumsi beras bantuan dari pemerintah yang kondisinya seperti itu,” ujar Yati, warga RT/RW 04/14 Kelurahan Kosambi Raya layaknya dilansir Radar Banten, kemarin.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tedi, warga Desa Giri Jaya, Kecamatan Saketi mengungkapkan, beras Raskin yang diterimanya dalam beberapa waktu terakhir, kualitasnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Terus terang, kualitas Raskin yang kami terima sangat buruk. Selain bau apek, juga banyak dedak yang seperti debu,” katanya menambahkan, dari informasi yang ia peroleh, beras yang ia terima berasal dari petani lokal. “Tapi apa iya, beras dari petani baunya apek? Jangan mentang-mentang beras untuk orang miskin, maka kualitasnya disepelekan. Kami minta pemerintah mengawasi beras yang dikirimkan Bulog, jangan asal-asalan,” tambahnya.
Sementara sumber Berita Barak menyebutkan, sejak menerima informasi kualitas beras Raskin yang TMS, Pemprov Banten langsung membentuk dan mengutus tim untuk langsung mengusutnya dilapangan. Pemprov Banten pun akan segera memanggil kedua Perum Bulog terkait untuk diminta klarifikasi atas persoalan tersebut. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2013/10/bulog-subdivre-tangerang-subdivre.html
Pemrov Akan Panggil Bulog
Banten_Barakindo- Perum Bulog Subdivre Tangerang dan Subdivre Pandeglang-Lebak diminta segera memperbaiki carut-marutnya kualitas baras bagi masyarakat maskin (Raskin) dikedua daerah tersebut. Pasalnya, selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Nomor 3/2013 tentang Perberasan.
Sebelumnya, pada Selasa (29/10/2013), sejumlah media masa lokal ramai memberitakan rendahnya kualitas Raskin di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.
Seperti yang dikeluhkan warga penerima manfaat Raskin di Kelurahan Salemba Raya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga mengeluhkan beras Raskin yang menggumpal, berwarna kuning, pecah-pecah (menir) dan berkutu.
“Meskipun saya tergolong warga tidak mampu, apakah harus mengkonsumsi beras bantuan dari pemerintah yang kondisinya seperti itu,” ujar Yati, warga RT/RW 04/14 Kelurahan Kosambi Raya layaknya dilansir Radar Banten, kemarin.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tedi, warga Desa Giri Jaya, Kecamatan Saketi mengungkapkan, beras Raskin yang diterimanya dalam beberapa waktu terakhir, kualitasnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Terus terang, kualitas Raskin yang kami terima sangat buruk. Selain bau apek, juga banyak dedak yang seperti debu,” katanya menambahkan, dari informasi yang ia peroleh, beras yang ia terima berasal dari petani lokal. “Tapi apa iya, beras dari petani baunya apek? Jangan mentang-mentang beras untuk orang miskin, maka kualitasnya disepelekan. Kami minta pemerintah mengawasi beras yang dikirimkan Bulog, jangan asal-asalan,” tambahnya.
Sementara sumber Berita Barak menyebutkan, sejak menerima informasi kualitas beras Raskin yang TMS, Pemprov Banten langsung membentuk dan mengutus tim untuk langsung mengusutnya dilapangan. Pemprov Banten pun akan segera memanggil kedua Perum Bulog terkait untuk diminta klarifikasi atas persoalan tersebut. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2013/10/bulog-subdivre-tangerang-subdivre.html
Mendapat Pembagian Beras Busuk, Warga Bongoime Tolak Raskin
29 Oktober 2013
KBRN, Gorontalo : Beras Miskin atau raskin yang disalurkan kepada warga desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sebagian kualitasnya kurang bagus, bahkan tidak layak dikonsumsi.
Hal ini seperti dikeluhkan Ka Mani warga Desa Bongoime Kabupaten Bone Bolango ketika diwawancarai sejumlah wartawan Selasa (29/10/2013). Menurut dia, sebagain beras raskin yang disalurkan tersebut sudah ada yang berkutu, kusam dan sudah halus seperti tepung. Bahkan, beras tersebut sudah berbau busuk.
Ka Mani sendiri mengakui menolak untuk menerima raskin yang tidak layak dikonsumsi tersebut.
“Saya pasti menolak menerima beras ini, karena memang sudah tidak layak lagi dikonsumsi, sudah berbau busuk,” ungkap ka Mani
Sementara itu, Sekretaris Desa Bongoime EDI UTINA mengakui kalau raskin yang disalurkan tersebut sebagian kualitasnya sudah rusak. Ia menegaskan, raskin yang rusak ini akan dikembalikan dan akan mendapatkan gantinya.
“Memang ada yang tidak layak dikonsumsi dan itu sudah kita sendirikan, dan akan kita kembalikan lagi” ungkap Edi Utina
Setelah ada pergatian terhadap raskin yang rusak ini, kata EDI UTINA akan segerak disalurkan kepada masyarakat. Sementara raskin yang layak dikonsumsi sebagian sudah disalurkan kepada masyarakat desa Bongoime. (Fery Apantu/HF)
http://rri.co.id/index.php/berita/75657/Mendapat-Pembagian-Beras-Busuk-Warga-Bongoime-#.UnBLFVMutek
KBRN, Gorontalo : Beras Miskin atau raskin yang disalurkan kepada warga desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sebagian kualitasnya kurang bagus, bahkan tidak layak dikonsumsi.
Hal ini seperti dikeluhkan Ka Mani warga Desa Bongoime Kabupaten Bone Bolango ketika diwawancarai sejumlah wartawan Selasa (29/10/2013). Menurut dia, sebagain beras raskin yang disalurkan tersebut sudah ada yang berkutu, kusam dan sudah halus seperti tepung. Bahkan, beras tersebut sudah berbau busuk.
Ka Mani sendiri mengakui menolak untuk menerima raskin yang tidak layak dikonsumsi tersebut.
“Saya pasti menolak menerima beras ini, karena memang sudah tidak layak lagi dikonsumsi, sudah berbau busuk,” ungkap ka Mani
Sementara itu, Sekretaris Desa Bongoime EDI UTINA mengakui kalau raskin yang disalurkan tersebut sebagian kualitasnya sudah rusak. Ia menegaskan, raskin yang rusak ini akan dikembalikan dan akan mendapatkan gantinya.
“Memang ada yang tidak layak dikonsumsi dan itu sudah kita sendirikan, dan akan kita kembalikan lagi” ungkap Edi Utina
Setelah ada pergatian terhadap raskin yang rusak ini, kata EDI UTINA akan segerak disalurkan kepada masyarakat. Sementara raskin yang layak dikonsumsi sebagian sudah disalurkan kepada masyarakat desa Bongoime. (Fery Apantu/HF)
http://rri.co.id/index.php/berita/75657/Mendapat-Pembagian-Beras-Busuk-Warga-Bongoime-#.UnBLFVMutek
Bulog Lobi Kejari, Kasus Raskin Dihentikan
30 Oktober 2013
SIDRAP, BKM -- Pengusutan kasus penyaluran beras miskin (raskin) di dua kecamatan, masing-maing Panca Lautang dan Kulo, di Sidrap akhirnya dihentikan. Langkah tersebut diambil setelah ada lobi oleh pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) wilayah III Sidrap dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Informasinya, sebanyak 3 orang utusan pihak Bulog Sidrap, termasuk Kadivre, Laode Amy Jaya Kamaluddin mendatangi Kejari Sidrap untuk membahas kasus yang tengah diselidiki tim penyidik Kejari dalam beberapa pekan terakhir ini. Kasus yang dulunya kencang ditangani dan masuk dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), kini berakhir dengan proses kesepakatan pengembalian beras yang tak berkualitas kepada warga miskin.
Dalam hasil pertemuan tim mediasi Bulog Sidrap dan Kejari yang digelar pekan lalu, keduanya menyepakati kasus raskin diproses pengembalian atau pergantian raskin. Bulog sepakat akan mengganti semua beras yang dulunya berkualitas jelek. Beras berkutu, banyak batu dan hitamnya itu akan ditarik dari tangan penerima manfaat.
Sebelumnya, penyaluran raskin oleh pihak Bulog di dua desa, yakni Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang dan Desa Kulo, Kecamatan Kulo yang ditemukan warga karung beras isi 15 kilogram ternyata kualitasnya buruk. Diduga raskin itu disalurkan dari stok lama tersimpan di gudang milik Bulog. Keluhan itu langsung ditanggapi pihak kejaksaan dan melakukan pulbaket. Namun sayang, tidak berlanjut ke proses hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, Muh Arifin Hamid yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (29/10) membenarkan pihak Bulog Sidrap, termasuk Kadivre telah datang menemuinya. Arifin juga mengakui kalau hasil pulbaket kasus raskin Bulog hanya ditindaklanjuti dengan proses pergantian dan penarikan raskin jelek yang sudah diterimah dari tangan warga.
"Iya, kami hanya sarankan proses pengembalian dan pergantian beras yang diterima warga," ujarnya.
Arifin menjelaskan, alasan hanya sanksi pergantian raskin diberlakukan karena hasil penelusuran pulbaket belum bisa diangkat ke tingkat penyidikan, karena barang bukti yang dikumpul dianggap minim dan kecil. "Ya begitu, barang buktinya cuma dua karung isi 15 kilogram. Jadi intinya kita suruh saja pergantian raskin. Pada penyaluran berikutnya diminta tidak terulang lagi ada kualitas buruk. Kami minta Bulog agar lebih profesional bekerja, khususnya memperhatikan kualitas beras yang disalurkan kepada warga miskin," tegas Arifin.
Arifin juga membeberkan kesepakatan yang tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding) antara Kejari dan Bulog soal penaganan kasus-kasus hukum lainnya. Disini, kata Arifin, kesepatakan akan dituangkan dalam penandatangan instrumen perdata dan tata usaha negara (datun) selaku pengacara negara.
"Kita ditunjuk oleh Bulog menjadi pengacara negara yang akan menangani semua bentuk perkara, baik perdata maupun pidana. Insya Allah 6 November kita pendatanganan MoUnya," terang Arifin.
Menurutnya, MoU itu dimaksudkan bukan semata-mata mengesampingkan perkara Bulog jika tersangkut pidana. Namun tetap akan diproses hukum jika memang benar terbukti bersalah. Namun sebaliknya, jika Bulog punya tuntutan dari pihak lain, maka sesuai intrumen Datun selaku pengacara negara, Kejari berhak mendampingi Bulog dalam kasus yang dihadapinya selaku kliennya.
"Kalau ada masalah, misalnya penunggak raskin tak mau membayar tunggakannya, maka kita yang turun melakukan penagihan. Begitu juga kalau ada gugatan ke pihak Bulog, maka kita mendampingi selaku klien. Cuma kalau ada pejabat Bulog yang tersangkut masalah korupsi atau penyelewengan jabatan dan sejenisnya yang sifatnya melawan hukum, tunggu dulu. Kita akan proses hukum dia sesuai aturan yang berlaku," tegas mantan Koordinator Jaksa Kejati Sulselbar ini.
Kepala Bulog Sidrap, Laode Amy Jaya Kamaluddin yang coba dikonfirmasi di kantornya, kemarin tidak berhasil ditemui. Sejumlah staf Bulog Sidrap menyebutkan Kadivre sedang berduka dan belum masuk kantor. "Maaf, Pak Kasubdivre masih berduka karena orang tuanya meninggal dunia. Beliau masih di Kendari dan kemungkinan Senin depan baru masuk kantor," tandas staf yang tak namanya dimediakan. (ady/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/13169-bulog-lobi-kejari-kasus-raskin-dihentikan.html
SIDRAP, BKM -- Pengusutan kasus penyaluran beras miskin (raskin) di dua kecamatan, masing-maing Panca Lautang dan Kulo, di Sidrap akhirnya dihentikan. Langkah tersebut diambil setelah ada lobi oleh pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) wilayah III Sidrap dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Informasinya, sebanyak 3 orang utusan pihak Bulog Sidrap, termasuk Kadivre, Laode Amy Jaya Kamaluddin mendatangi Kejari Sidrap untuk membahas kasus yang tengah diselidiki tim penyidik Kejari dalam beberapa pekan terakhir ini. Kasus yang dulunya kencang ditangani dan masuk dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), kini berakhir dengan proses kesepakatan pengembalian beras yang tak berkualitas kepada warga miskin.
Dalam hasil pertemuan tim mediasi Bulog Sidrap dan Kejari yang digelar pekan lalu, keduanya menyepakati kasus raskin diproses pengembalian atau pergantian raskin. Bulog sepakat akan mengganti semua beras yang dulunya berkualitas jelek. Beras berkutu, banyak batu dan hitamnya itu akan ditarik dari tangan penerima manfaat.
Sebelumnya, penyaluran raskin oleh pihak Bulog di dua desa, yakni Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang dan Desa Kulo, Kecamatan Kulo yang ditemukan warga karung beras isi 15 kilogram ternyata kualitasnya buruk. Diduga raskin itu disalurkan dari stok lama tersimpan di gudang milik Bulog. Keluhan itu langsung ditanggapi pihak kejaksaan dan melakukan pulbaket. Namun sayang, tidak berlanjut ke proses hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, Muh Arifin Hamid yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (29/10) membenarkan pihak Bulog Sidrap, termasuk Kadivre telah datang menemuinya. Arifin juga mengakui kalau hasil pulbaket kasus raskin Bulog hanya ditindaklanjuti dengan proses pergantian dan penarikan raskin jelek yang sudah diterimah dari tangan warga.
"Iya, kami hanya sarankan proses pengembalian dan pergantian beras yang diterima warga," ujarnya.
Arifin menjelaskan, alasan hanya sanksi pergantian raskin diberlakukan karena hasil penelusuran pulbaket belum bisa diangkat ke tingkat penyidikan, karena barang bukti yang dikumpul dianggap minim dan kecil. "Ya begitu, barang buktinya cuma dua karung isi 15 kilogram. Jadi intinya kita suruh saja pergantian raskin. Pada penyaluran berikutnya diminta tidak terulang lagi ada kualitas buruk. Kami minta Bulog agar lebih profesional bekerja, khususnya memperhatikan kualitas beras yang disalurkan kepada warga miskin," tegas Arifin.
Arifin juga membeberkan kesepakatan yang tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding) antara Kejari dan Bulog soal penaganan kasus-kasus hukum lainnya. Disini, kata Arifin, kesepatakan akan dituangkan dalam penandatangan instrumen perdata dan tata usaha negara (datun) selaku pengacara negara.
"Kita ditunjuk oleh Bulog menjadi pengacara negara yang akan menangani semua bentuk perkara, baik perdata maupun pidana. Insya Allah 6 November kita pendatanganan MoUnya," terang Arifin.
Menurutnya, MoU itu dimaksudkan bukan semata-mata mengesampingkan perkara Bulog jika tersangkut pidana. Namun tetap akan diproses hukum jika memang benar terbukti bersalah. Namun sebaliknya, jika Bulog punya tuntutan dari pihak lain, maka sesuai intrumen Datun selaku pengacara negara, Kejari berhak mendampingi Bulog dalam kasus yang dihadapinya selaku kliennya.
"Kalau ada masalah, misalnya penunggak raskin tak mau membayar tunggakannya, maka kita yang turun melakukan penagihan. Begitu juga kalau ada gugatan ke pihak Bulog, maka kita mendampingi selaku klien. Cuma kalau ada pejabat Bulog yang tersangkut masalah korupsi atau penyelewengan jabatan dan sejenisnya yang sifatnya melawan hukum, tunggu dulu. Kita akan proses hukum dia sesuai aturan yang berlaku," tegas mantan Koordinator Jaksa Kejati Sulselbar ini.
Kepala Bulog Sidrap, Laode Amy Jaya Kamaluddin yang coba dikonfirmasi di kantornya, kemarin tidak berhasil ditemui. Sejumlah staf Bulog Sidrap menyebutkan Kadivre sedang berduka dan belum masuk kantor. "Maaf, Pak Kasubdivre masih berduka karena orang tuanya meninggal dunia. Beliau masih di Kendari dan kemungkinan Senin depan baru masuk kantor," tandas staf yang tak namanya dimediakan. (ady/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/13169-bulog-lobi-kejari-kasus-raskin-dihentikan.html
KEJARI CIANJUR PRIORITASKAN KASUS DUGAAN KORUPSI RASKIN
29 Oktober 2013
Antarajawabarat.com,29/10- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Jabar, memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi dan pengelapan raskin yang melibatkan sejumlah tersangka di Kecamatan Sukaresmi.
"Dari enam perkara kasus dugaan korupsi yang sedang kami tanngani, kami sedang fokuskan dalam kasus raskin di Kecamatan Sukaresmi, yang sudah memasuki tahap penyelidikan," kata Kajari Cianjur, Adonis, Selasa.
Dia mengungkapkan, secara umum saat ini pihaknya menangani enam kasus dengan status penyelidikan dan dua penyelidikan dengan tahap mengunpulkan bukti-bukti. Hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat.
"Kita sedang tindaklanjuti kasus dugaan korupsi dari Sukaresmi. Tapi, kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan memperkuat laporan ini," ucapnya.
Selain itu, jelas dia, untuk menanani kasus-kasus tersebut, pihaknya dibantu intansi lain yang bersangkutan untuk menentukan apakah ini merugikan keuangan negara dan berapa kerugiannya.
"Disamping itu, Kejari masih menunggu hasil audit dari BPKP, terkait dengan kerugian negara. Apakah ada kerugian negara dalam kasus ini dan jika ada kerugian negara, berapa kerugiannya," ungkapnya.
Setelah ada hasil penentuan kerugian negara dari BPKP, tambah dia, pihaknya akan segera menentukaan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan koruspi raskin tersebut.
"Untuk tersangka masih kita selidiki dan kita akan tentukan setelah pelaporan selesai, saya belum bisa menyebutkan namun lebih dari satu orang," ucapnya.
Dia menambahkan, dalam kasus tersebut, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum Bulog Namun, pihaknya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan dan buki-bukti yang terkumpul secara bertahap.
"Kami akan tindak lanjuti kalau memang ada keterlibatan orang Bulog di dalamnya. Namun kami masih menunggu hasil dari BPKP," pungkasnya.***2***(KR,FKR)
http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/46118/KEJARI-CIANJUR-PRIORITASKAN-KASUS-DUGAAN-KORUPSI-RASKIN
Antarajawabarat.com,29/10- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Jabar, memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi dan pengelapan raskin yang melibatkan sejumlah tersangka di Kecamatan Sukaresmi.
"Dari enam perkara kasus dugaan korupsi yang sedang kami tanngani, kami sedang fokuskan dalam kasus raskin di Kecamatan Sukaresmi, yang sudah memasuki tahap penyelidikan," kata Kajari Cianjur, Adonis, Selasa.
Dia mengungkapkan, secara umum saat ini pihaknya menangani enam kasus dengan status penyelidikan dan dua penyelidikan dengan tahap mengunpulkan bukti-bukti. Hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat.
"Kita sedang tindaklanjuti kasus dugaan korupsi dari Sukaresmi. Tapi, kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan memperkuat laporan ini," ucapnya.
Selain itu, jelas dia, untuk menanani kasus-kasus tersebut, pihaknya dibantu intansi lain yang bersangkutan untuk menentukan apakah ini merugikan keuangan negara dan berapa kerugiannya.
"Disamping itu, Kejari masih menunggu hasil audit dari BPKP, terkait dengan kerugian negara. Apakah ada kerugian negara dalam kasus ini dan jika ada kerugian negara, berapa kerugiannya," ungkapnya.
Setelah ada hasil penentuan kerugian negara dari BPKP, tambah dia, pihaknya akan segera menentukaan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan koruspi raskin tersebut.
"Untuk tersangka masih kita selidiki dan kita akan tentukan setelah pelaporan selesai, saya belum bisa menyebutkan namun lebih dari satu orang," ucapnya.
Dia menambahkan, dalam kasus tersebut, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum Bulog Namun, pihaknya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan dan buki-bukti yang terkumpul secara bertahap.
"Kami akan tindak lanjuti kalau memang ada keterlibatan orang Bulog di dalamnya. Namun kami masih menunggu hasil dari BPKP," pungkasnya.***2***(KR,FKR)
http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/46118/KEJARI-CIANJUR-PRIORITASKAN-KASUS-DUGAAN-KORUPSI-RASKIN
Soal Raskin, Bulog Harus Bertanggungjawab
29 Oktober 2013
TILONGKABILA – Hasil temuan Aleg Komisi II Dekab Bonbol atas bantuan Raskin di Desa Bongoime diduga kuat tak layak konsumsi terus mendapat sorotan tajam. Kali ini para Aleg, tokoh masyarakat dan LSM menyampaikan tuntutan harus ada pihak yang bertanggungjawab. Terlebih oleh pihak distributor dalam hal ini Bulog wilayah Provinsi Gorontalo.
Hal ini dikemukakan Aleg Komisi II Umar Ibrahim kepada koran ini kemarin. Ia menegaskan, persoalan ini kerap dialami masyarakat penerima bantuan Raskin. Namun, paling memuncak adalah temuan distribusi Raskin yang tak layak konsumsi, karena diduga kadaluarsa atau ekspair. “Buktinya sekitar hampir 3 ton bantuan Raskin didistribusikan pihak Bulog di wilayah Bongoime Kecamatan Tilongkabila sudah berwarna kekuning-kuningan dan berbau. Ini jelas cukup menandakan kondisinya ada kemungkinan sudah lama di gudang atau ekspair, namun tetap disalurkan,” tukas Aleg dari Partai Demokrat itu.
Umar Ibrahim mengatakan, jika kondisi ini tidak sempat ditemukan, khawatirnya akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat luas. Untuk itu persoalan ini tidak bisa didiamkan dan tentu harus dibawah ke ranah hukum. Sehingga bagi pihak-pihak terkait ada efek jera dan lebih meningkatkan tahap pengawasan.
“Harus ada yang bertanggungjawab atas temuan bantuan Raskin diduga kadaluarsa tersebut. Paling tidak pihak distributor harus ada efek jera juga dan lebih teliti sebelum menyalurkan,” tegasnya.
Disatu pihak LSM Kompak Bonbol Paris Jali didampingi pemuda Tilongkabila Afandi Djafar mengaku turut mengutuk keras adanya distribusi bantuan Raskin yang kini mulai meresahkan warga. “Kami mendukung penuh upaya Aleg Dekab Bonbol untuk memproses hukum persoalan ini. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikhawatirkan akan memberi ancaman dampak bagi kesehatan masyarakat,” ungkap Paris Djali. Hingga berita ini diturunkan, pihak Bulog sedianya diminta bertanggungjawab atas persoalan ini belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.(nrt)
http://gorontalopost.com/2013/10/29/soal-raskin-bulog-harus-bertanggungjawab/
TILONGKABILA – Hasil temuan Aleg Komisi II Dekab Bonbol atas bantuan Raskin di Desa Bongoime diduga kuat tak layak konsumsi terus mendapat sorotan tajam. Kali ini para Aleg, tokoh masyarakat dan LSM menyampaikan tuntutan harus ada pihak yang bertanggungjawab. Terlebih oleh pihak distributor dalam hal ini Bulog wilayah Provinsi Gorontalo.
Hal ini dikemukakan Aleg Komisi II Umar Ibrahim kepada koran ini kemarin. Ia menegaskan, persoalan ini kerap dialami masyarakat penerima bantuan Raskin. Namun, paling memuncak adalah temuan distribusi Raskin yang tak layak konsumsi, karena diduga kadaluarsa atau ekspair. “Buktinya sekitar hampir 3 ton bantuan Raskin didistribusikan pihak Bulog di wilayah Bongoime Kecamatan Tilongkabila sudah berwarna kekuning-kuningan dan berbau. Ini jelas cukup menandakan kondisinya ada kemungkinan sudah lama di gudang atau ekspair, namun tetap disalurkan,” tukas Aleg dari Partai Demokrat itu.
Umar Ibrahim mengatakan, jika kondisi ini tidak sempat ditemukan, khawatirnya akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat luas. Untuk itu persoalan ini tidak bisa didiamkan dan tentu harus dibawah ke ranah hukum. Sehingga bagi pihak-pihak terkait ada efek jera dan lebih meningkatkan tahap pengawasan.
“Harus ada yang bertanggungjawab atas temuan bantuan Raskin diduga kadaluarsa tersebut. Paling tidak pihak distributor harus ada efek jera juga dan lebih teliti sebelum menyalurkan,” tegasnya.
Disatu pihak LSM Kompak Bonbol Paris Jali didampingi pemuda Tilongkabila Afandi Djafar mengaku turut mengutuk keras adanya distribusi bantuan Raskin yang kini mulai meresahkan warga. “Kami mendukung penuh upaya Aleg Dekab Bonbol untuk memproses hukum persoalan ini. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikhawatirkan akan memberi ancaman dampak bagi kesehatan masyarakat,” ungkap Paris Djali. Hingga berita ini diturunkan, pihak Bulog sedianya diminta bertanggungjawab atas persoalan ini belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.(nrt)
http://gorontalopost.com/2013/10/29/soal-raskin-bulog-harus-bertanggungjawab/
Selasa, 29 Oktober 2013
Perum Bulog Berencana Impor 1800 Ton Daging Sapi Beku
29 Oktober 2013
Jakarta, EnergiToday -- Perum Bulog terus merealisasikan impor daging sapi beku. Dalam waktu dekat, perusahaan logistik plat merah ini berencana untuk mengimpor 1.800 ton daging sapi beku. Jumlah itu adalah sisa jatah impor daging sapi beku milik bulog.
"Sisanya mudah-mudahan pada November sudah masuk," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, seperti dilansir Harian Kontan, akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, sejak akhir Juli lalu, pemerintah memberikan penugasan kepada pemerintah untuk impor daging sapi sebanyak 3.000 ton. Dari jumlah kuota tersebut, Bulog baru melakukan impor sebanyak 1.200 ton atau sekitar 40% dari kuota.
Sutarto mengaku, Bulog sudah berusaha menyalurkan daging sapi beku impor tersebut. Bahkan, Bulog juga menggandeng para distributor daging. Pilihan jalus distribusi Bulog sudah beragam. Sebab, pemerintah membebaskan kepada Bulog untuk menjual kemana saja. (Nani/KTN).
http://energitoday.com/2013/10/28/perum-bulog-berencana-impor-1800-ton-daging-sapi-beku/
Jakarta, EnergiToday -- Perum Bulog terus merealisasikan impor daging sapi beku. Dalam waktu dekat, perusahaan logistik plat merah ini berencana untuk mengimpor 1.800 ton daging sapi beku. Jumlah itu adalah sisa jatah impor daging sapi beku milik bulog.
"Sisanya mudah-mudahan pada November sudah masuk," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, seperti dilansir Harian Kontan, akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, sejak akhir Juli lalu, pemerintah memberikan penugasan kepada pemerintah untuk impor daging sapi sebanyak 3.000 ton. Dari jumlah kuota tersebut, Bulog baru melakukan impor sebanyak 1.200 ton atau sekitar 40% dari kuota.
Sutarto mengaku, Bulog sudah berusaha menyalurkan daging sapi beku impor tersebut. Bahkan, Bulog juga menggandeng para distributor daging. Pilihan jalus distribusi Bulog sudah beragam. Sebab, pemerintah membebaskan kepada Bulog untuk menjual kemana saja. (Nani/KTN).
http://energitoday.com/2013/10/28/perum-bulog-berencana-impor-1800-ton-daging-sapi-beku/
Bulog DIY Revisi Target Penyerapan Beras
29 Oktober 2013
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) DIY merevisi target penyerapan beras dari 40 ribu ton menjadi 65 ribu ton hingga akhir tahun ini.
Koreksi target penyerapan beras Bulog itu menurut Kepala Bulog Divre DIY, Awaludin Iqbal dilakukan awal Oktober ini. Kata dia, serapan beras Bulog hingga Oktober telah melampaui target.
Iqbal mengatakan Bulog telah menyerap beras dari petani sebanyak lebih kurang 44 ribu ton hingga Senin kemarin. "Target awal sudah kami penuhi. Pengadaan beras prinsipnya berjalan terus sepanjang barang masih mungkin kami beli, Bulog akan terus menyerap beras petani," ucap Iqbal ditemui di kantornya, Senin (28/10/2013).
Meski sekarang ini bukan masa panen, menurut Iqbal rata-rata serapan beras Bulog dari petani mencapai 200-250 ton per harinya. Iqbal yakin, Bulog akan mampu memenuhi target penyerapan beras sebanyak 65 ribu ton hingga ahkir 2013. Bulog menurut dia membeli beras dari petani dengan HPP sebesar Rp 6.600 per kilo. "Penyerapan beras ini melalui Gapoktan dan mitra Bulog," imbuhnya.
Menurut dia penyerapan beras Bulog paling besar berasal dari wilayah Bantul dan Kulonprogo. Kedua wilayah ini memberi kontribusi masing-masing 19.700-an ton dan 16.500 ton. "Serapan ini berdasarkan posisi penggilingan padi yang ada. Memang kedua wilayah ini paling banyak terdapat penggilingan beras," ucapnya.
Meskipun Sleman juga merupakan penghasil beras menurut dia, tak semua beras dari Gapoktan di wilayah ini diserap Bulog. "Bulog kan tidak monopoli. Petani juga ada yang langsung jual ke pasaran," imbuhnya.
Iqbal melanjutkan, meski target penyerapan beras tahun ini terkoreksi, namun Iqbal belum memastikan kemungkinan kenaikan target penyerapan beras 2014. Ia mengatakan pengadaan beras tergantung potensi panen. Prediksi potensi panen 2014 biasanya, kata dia akan disampaikan Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik. "Asusminya kalau ada peningkatan produksi di wilayah serapan pasti juga akan naik," tuturnya.
Menurut dia biasanya serapan beras Bulog paling besar pada Maret-April saat berlangsung puncak panen di semua wilayah. "Tapi biasanya mulai Februari penyerapan beras mulai naik," tuturnya.
Iqbal menambahkan di DIY Bulog punya empat gudang penyimpanan beras masing-masing di Kalasan, Gunungkidul, Wates dan Bantul
"Paling besar kapasitasnya di Kalasan bisa menampung 23 ribu ton beras. Lainnya hanya 2000-3.500 ton saja kapasitasnya," imbuhnya. Adapun stok beras Bulog hingga kini masih 21 ribu ton. Stok ini masih cukup untuk kebutuhan penyaluran raskin dan lain-lain hingga akhir 2013.(evn)
http://jogja.tribunnews.com/2013/10/29/bulog-diy-revisi-target-penyerapan-beras
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) DIY merevisi target penyerapan beras dari 40 ribu ton menjadi 65 ribu ton hingga akhir tahun ini.
Koreksi target penyerapan beras Bulog itu menurut Kepala Bulog Divre DIY, Awaludin Iqbal dilakukan awal Oktober ini. Kata dia, serapan beras Bulog hingga Oktober telah melampaui target.
Iqbal mengatakan Bulog telah menyerap beras dari petani sebanyak lebih kurang 44 ribu ton hingga Senin kemarin. "Target awal sudah kami penuhi. Pengadaan beras prinsipnya berjalan terus sepanjang barang masih mungkin kami beli, Bulog akan terus menyerap beras petani," ucap Iqbal ditemui di kantornya, Senin (28/10/2013).
Meski sekarang ini bukan masa panen, menurut Iqbal rata-rata serapan beras Bulog dari petani mencapai 200-250 ton per harinya. Iqbal yakin, Bulog akan mampu memenuhi target penyerapan beras sebanyak 65 ribu ton hingga ahkir 2013. Bulog menurut dia membeli beras dari petani dengan HPP sebesar Rp 6.600 per kilo. "Penyerapan beras ini melalui Gapoktan dan mitra Bulog," imbuhnya.
Menurut dia penyerapan beras Bulog paling besar berasal dari wilayah Bantul dan Kulonprogo. Kedua wilayah ini memberi kontribusi masing-masing 19.700-an ton dan 16.500 ton. "Serapan ini berdasarkan posisi penggilingan padi yang ada. Memang kedua wilayah ini paling banyak terdapat penggilingan beras," ucapnya.
Meskipun Sleman juga merupakan penghasil beras menurut dia, tak semua beras dari Gapoktan di wilayah ini diserap Bulog. "Bulog kan tidak monopoli. Petani juga ada yang langsung jual ke pasaran," imbuhnya.
Iqbal melanjutkan, meski target penyerapan beras tahun ini terkoreksi, namun Iqbal belum memastikan kemungkinan kenaikan target penyerapan beras 2014. Ia mengatakan pengadaan beras tergantung potensi panen. Prediksi potensi panen 2014 biasanya, kata dia akan disampaikan Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik. "Asusminya kalau ada peningkatan produksi di wilayah serapan pasti juga akan naik," tuturnya.
Menurut dia biasanya serapan beras Bulog paling besar pada Maret-April saat berlangsung puncak panen di semua wilayah. "Tapi biasanya mulai Februari penyerapan beras mulai naik," tuturnya.
Iqbal menambahkan di DIY Bulog punya empat gudang penyimpanan beras masing-masing di Kalasan, Gunungkidul, Wates dan Bantul
"Paling besar kapasitasnya di Kalasan bisa menampung 23 ribu ton beras. Lainnya hanya 2000-3.500 ton saja kapasitasnya," imbuhnya. Adapun stok beras Bulog hingga kini masih 21 ribu ton. Stok ini masih cukup untuk kebutuhan penyaluran raskin dan lain-lain hingga akhir 2013.(evn)
http://jogja.tribunnews.com/2013/10/29/bulog-diy-revisi-target-penyerapan-beras
Bulog Gagal Capai Target Pengadaan
29 Oktober 2013
SIDRAP, BKM -- Penyerapan beras petani oleh Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Wilayah III Sidrap pada tahun 2013 ini dianggap gagal dalam proses pengadaan. Pemicunya, banyak beras yang terserap di tangan pedagang lokal. Akibatnya, target pengadaan 98 ribu ton sulit tercapai. Hingga 28 November, yang diserap Bulog Sidrap hanya 59.900 ton.
Kinerja Bulog tahun inipun tak sekencang dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab wilayah Sidrap merupakan salah satu daerah sentra penghasil pangan terbesar di Sulsel, bahkan di kawasan Timur Indonesia (KTI).
Berdasarkan kontrak pembelian beras yang ditandatangai Bulog Sidrap hingga 27 November sebesar 98 ribu ton, yang terealisasi hanya 59.900 ton. Alasannya cukup klasik, penyerapan gabah banyak beredar di tangan pedagang lokal karena faktor spekulasi harga.
"Tahun ini target kita belum tercapai hingga 27 November. Itu alasannya pedagang beras lebih banyak melempar keluar daerah ketimbang masuk ke mitra Bulog,” jelas Wakil Kepala Bulog Sidrap, Hj Arwiaty Ridwan di ruang kerjanya, Senin (28/11).
Arwiaty menyebutkan, tahun lalu target pengadaan pembelian beras dan gabah oleh Bulog Sidrap dari dalam negeri sebesar 120.000 ton dan berhasil terealisasi. Bahkan dinyatakan over target hingga 140.000 ton lebih.
"Itu dia alasannya mengapa kita tak bisa memenuhinya, karena saat ini sulit untuk mendapatkan beras petani yang lebih memilih menjual hasil panennya ke tangan pedagang ketimbang ke mitra Bulog," ungkap Arwiaty berdalih.
Selain itu, Bulog membeli beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni sebesar Rp 6.600/kilogramnya. Sedangkan harga beras di tingkat pasaran sudah mengalami kenaikan.
Hal itu, kata dia, disebabkan jumlah barang di tingkat produsen sudah berkurang. "Banyak beras yang keluar daerah melalui pedagang lokal. Apalagi pedagang membeli dengan harga di atas HPP,'' terangnya.
Di tingkat pedagang lokal, kata dia, beras dibeli dari petani berkisar Rp 6.850 hingga Rp 7.000. Namun di saat stok petani melimpah, biasanya pedagang berspekulasi menurunkan harga.
Arwiaty menjelaskan, dalam melakukan pembelian hasil panen petani, Bulog Sidrap melakukan tiga saluran pengadaan pembelian gabah/beras dalam negeri. Yaitu mitra kerja yang terdiri dari koperasi, nonkoperasi dan lembaga petani yang memiliki badan hukum, Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB) dan Satuan Tugas Operasional Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri.
Disidrap sendiri, lanjutnya, ada sekitar 63 penggilingan beras (PB) sebagai mitra binaan Bulog. Namun yang beroperasi dan aktif menyerap gabah dan beras petani ke bulog hanya 35 mitra.
Masih untuk pengadaan tahun ini, jumlah keuangan yang terealisasi berkisar Rp 395 miliar atau sesuai perhitungan hasil 59,9 ribu ton. Artinya, pengadaan yang belum tercapai sisa 39,900 ton dengan kalkulasi harga tersisa Rp 251 miliar.
Ia berharap, tahun depan Bulog tak gagal lagi mencapai target. Caranya dengan memberdayakan semua stakeholder untuk wilayah III meliputi Kabupaten Sidrap, Enrekang dan Soppeng. (ady/rus/c)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/13091--bulog-gagal-capai-target-pengadaan.html
SIDRAP, BKM -- Penyerapan beras petani oleh Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Wilayah III Sidrap pada tahun 2013 ini dianggap gagal dalam proses pengadaan. Pemicunya, banyak beras yang terserap di tangan pedagang lokal. Akibatnya, target pengadaan 98 ribu ton sulit tercapai. Hingga 28 November, yang diserap Bulog Sidrap hanya 59.900 ton.
Kinerja Bulog tahun inipun tak sekencang dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab wilayah Sidrap merupakan salah satu daerah sentra penghasil pangan terbesar di Sulsel, bahkan di kawasan Timur Indonesia (KTI).
Berdasarkan kontrak pembelian beras yang ditandatangai Bulog Sidrap hingga 27 November sebesar 98 ribu ton, yang terealisasi hanya 59.900 ton. Alasannya cukup klasik, penyerapan gabah banyak beredar di tangan pedagang lokal karena faktor spekulasi harga.
"Tahun ini target kita belum tercapai hingga 27 November. Itu alasannya pedagang beras lebih banyak melempar keluar daerah ketimbang masuk ke mitra Bulog,” jelas Wakil Kepala Bulog Sidrap, Hj Arwiaty Ridwan di ruang kerjanya, Senin (28/11).
Arwiaty menyebutkan, tahun lalu target pengadaan pembelian beras dan gabah oleh Bulog Sidrap dari dalam negeri sebesar 120.000 ton dan berhasil terealisasi. Bahkan dinyatakan over target hingga 140.000 ton lebih.
"Itu dia alasannya mengapa kita tak bisa memenuhinya, karena saat ini sulit untuk mendapatkan beras petani yang lebih memilih menjual hasil panennya ke tangan pedagang ketimbang ke mitra Bulog," ungkap Arwiaty berdalih.
Selain itu, Bulog membeli beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni sebesar Rp 6.600/kilogramnya. Sedangkan harga beras di tingkat pasaran sudah mengalami kenaikan.
Hal itu, kata dia, disebabkan jumlah barang di tingkat produsen sudah berkurang. "Banyak beras yang keluar daerah melalui pedagang lokal. Apalagi pedagang membeli dengan harga di atas HPP,'' terangnya.
Di tingkat pedagang lokal, kata dia, beras dibeli dari petani berkisar Rp 6.850 hingga Rp 7.000. Namun di saat stok petani melimpah, biasanya pedagang berspekulasi menurunkan harga.
Arwiaty menjelaskan, dalam melakukan pembelian hasil panen petani, Bulog Sidrap melakukan tiga saluran pengadaan pembelian gabah/beras dalam negeri. Yaitu mitra kerja yang terdiri dari koperasi, nonkoperasi dan lembaga petani yang memiliki badan hukum, Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB) dan Satuan Tugas Operasional Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri.
Disidrap sendiri, lanjutnya, ada sekitar 63 penggilingan beras (PB) sebagai mitra binaan Bulog. Namun yang beroperasi dan aktif menyerap gabah dan beras petani ke bulog hanya 35 mitra.
Masih untuk pengadaan tahun ini, jumlah keuangan yang terealisasi berkisar Rp 395 miliar atau sesuai perhitungan hasil 59,9 ribu ton. Artinya, pengadaan yang belum tercapai sisa 39,900 ton dengan kalkulasi harga tersisa Rp 251 miliar.
Ia berharap, tahun depan Bulog tak gagal lagi mencapai target. Caranya dengan memberdayakan semua stakeholder untuk wilayah III meliputi Kabupaten Sidrap, Enrekang dan Soppeng. (ady/rus/c)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/13091--bulog-gagal-capai-target-pengadaan.html
Bulog DIY Terima Penukaran Raskin Berkualitas Buruk
29 Oktober 2013
YOGYA (KRjogja.com) - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) DIY menjamin kualitas beras bagi masyarakat miskin (raskin) sesuai dengan standar dan masyarakat bisa menukarkannya apabila berkualitas buruk.
"Apabila sampai Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima raskin dengan kondisi tidak layak misal banyak kutunya atau bau dan lain-lain silahkan ditukarkan ke Bulog. RTS dapat menukarkan raskin yang kualitasnya buruk tersebut dengan yang berkualitas baik," tegas Kepala Perum Bulog Divre DIY, Awaludin Iqbal kepada KRjogja.com, Selasa (29/10/2013).
Iqbal menyampaikan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait raskin yang berkualitas buruk tersebut. Sementara terkait penyaluran raskin, pihaknya hanya tinggal menyalurkan dua bulan jatah akhir tahun yaitu November dan Desember.
"Tim teknis Bulog Divre DIY langsung akan menelusuri penyebab raskin yang diterima RTS tidak sesuai kualitas. Kerusakan raskin tersebut bisa saja terjadi pada saat proses pendistribusian dan penyimpanan terlalu lama yang tidak terkontrol di tingkat desa. Hal ini di luar tanggung jawab Bulog apabila terjadi kesalahan tersebut. (*-24)
http://krjogja.com/read/191900/bulog-diy-terima-penukaran-raskin-berkualitas-buruk.kr
YOGYA (KRjogja.com) - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) DIY menjamin kualitas beras bagi masyarakat miskin (raskin) sesuai dengan standar dan masyarakat bisa menukarkannya apabila berkualitas buruk.
"Apabila sampai Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima raskin dengan kondisi tidak layak misal banyak kutunya atau bau dan lain-lain silahkan ditukarkan ke Bulog. RTS dapat menukarkan raskin yang kualitasnya buruk tersebut dengan yang berkualitas baik," tegas Kepala Perum Bulog Divre DIY, Awaludin Iqbal kepada KRjogja.com, Selasa (29/10/2013).
Iqbal menyampaikan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait raskin yang berkualitas buruk tersebut. Sementara terkait penyaluran raskin, pihaknya hanya tinggal menyalurkan dua bulan jatah akhir tahun yaitu November dan Desember.
"Tim teknis Bulog Divre DIY langsung akan menelusuri penyebab raskin yang diterima RTS tidak sesuai kualitas. Kerusakan raskin tersebut bisa saja terjadi pada saat proses pendistribusian dan penyimpanan terlalu lama yang tidak terkontrol di tingkat desa. Hal ini di luar tanggung jawab Bulog apabila terjadi kesalahan tersebut. (*-24)
http://krjogja.com/read/191900/bulog-diy-terima-penukaran-raskin-berkualitas-buruk.kr
Bulog Grobogan Serap 33.900 Ton Beras
28 Oktober 2013
GROBOGAN (KRjogja.com) – Bulog Grobogan berhasil menyerap beras petani di daerah itu tahun 2013 mencapai 33.900 ton, atau melebihi target yang ditentukan oleh Divisi Regional (Divre) I Semarang sebesar 30.000 ton.
"Beras sebanyak itu diperoleh dari hasil panen musim tanam pertama (MT-I) dan MT-II hingga Senin (28/10/2013).
Setelah disalurkan untuk jatah raskin, stok beras di Gudang Bulog 104 Depok saat ini masih 21.000 ton,” ungkap Kepala Gudang Bulopg 104 Depok, Teguh Widhiyanto SH.
Menurut Tegu keberhasilan Bulog Grobogan menyerap beras sebanyak itu tidak lepas dari hasil panen petani di Grobogan pada MT-I dan II kualitasnya cukup baik. Sehingga beras yang dibeli dari kontraktor atau mitra Bulog kualitasnya juga cukup bagus. Sebab beras yang dibeli kadar airnya (KA) maksimal 14 persem, derajat sosoh (DS) maksimal 95 persen, butir patah (PT) maksimal 20 persen dan butir menir maksimal 2 persen. Hal itu sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2012 yang mengatur harga dan kualitas beras dan gabah dari petani.
"Melihat stok saat ini masih ada 21.000 ton, jatah raskin untuk Grobogan aman hingga April 2014, karena rata-rata tiap bulannya untuk raskin sekitar 12.000 ton. Sisanya yang 5.000 ton untuk stok nasional. Biasanya, sisa beras hasil penyerapan Bulog 104 Depok diperuntukkan memenuhi kebutuhan luar provinsi seperti Padang Sumatera Utara dan Pontianak Kalimantan Barat," ujar Teguh. (Tas)
http://krjogja.com/read/191795/bulog-grobogan-serap-33900-ton-beras.kr
GROBOGAN (KRjogja.com) – Bulog Grobogan berhasil menyerap beras petani di daerah itu tahun 2013 mencapai 33.900 ton, atau melebihi target yang ditentukan oleh Divisi Regional (Divre) I Semarang sebesar 30.000 ton.
"Beras sebanyak itu diperoleh dari hasil panen musim tanam pertama (MT-I) dan MT-II hingga Senin (28/10/2013).
Setelah disalurkan untuk jatah raskin, stok beras di Gudang Bulog 104 Depok saat ini masih 21.000 ton,” ungkap Kepala Gudang Bulopg 104 Depok, Teguh Widhiyanto SH.
Menurut Tegu keberhasilan Bulog Grobogan menyerap beras sebanyak itu tidak lepas dari hasil panen petani di Grobogan pada MT-I dan II kualitasnya cukup baik. Sehingga beras yang dibeli dari kontraktor atau mitra Bulog kualitasnya juga cukup bagus. Sebab beras yang dibeli kadar airnya (KA) maksimal 14 persem, derajat sosoh (DS) maksimal 95 persen, butir patah (PT) maksimal 20 persen dan butir menir maksimal 2 persen. Hal itu sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2012 yang mengatur harga dan kualitas beras dan gabah dari petani.
"Melihat stok saat ini masih ada 21.000 ton, jatah raskin untuk Grobogan aman hingga April 2014, karena rata-rata tiap bulannya untuk raskin sekitar 12.000 ton. Sisanya yang 5.000 ton untuk stok nasional. Biasanya, sisa beras hasil penyerapan Bulog 104 Depok diperuntukkan memenuhi kebutuhan luar provinsi seperti Padang Sumatera Utara dan Pontianak Kalimantan Barat," ujar Teguh. (Tas)
http://krjogja.com/read/191795/bulog-grobogan-serap-33900-ton-beras.kr
Senin, 28 Oktober 2013
Harga Beras Naik, Bulog Subang Siap Operasi Pasar
27 Oktober 2013
INILAH.COM, Subang - Harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Subang kembali merangkak naik. Mengantisipasi hal tersebut, Bulog Subang siap menggelar operasi pasar.
Kepala Bulog Subdivre Subang Siti Kuwati menegaskan, pihaknya siap melakukan operasi pasar demi menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Namun Bulog baru akan turun jika harga beras memang sudah tidak terkendali.
"Asalkan harga sudah tidak terkendali dan ada permintaan dari pemerintah daerah, kami siap melakukan operasi pasar kapan pun dan di mana pun," ujar Siti kepada INILAH.COM, Minggu (27/10/2013).
Dia mengatakan, masyarakat tidak usah khawatir dengan ketersediaan beras di pasaran. Menurut sini, persediaan beras di Bulog Subang masih mencukupi, yakni sebanyak 22 ribu ton.
Salah seorang pemilik kios beras di Pasar Panjang Subang, Enin mengaku, kenaikan harga beras hampir terjadi setiap hari. Dia mengatakan, kenaikannya hanya Rp100/kg.
Dia mengatakan, sejak dua hari terakhir menjual beras jenis Ciherang kualitas medium Rp8.500/kg, beras Ciherang kualitas premium Rp9.000/kg, dan beras kualitas rendah Rp7.000/kg.
Menurut Enin, kenaikan harga beras yang cepat tersebut salah satunya dipicu oleh pengaruh musim kemarau panjang dan makin minimnya lahan panen.
"Sehingga, stok gabah yang ada di petani sudah menipis dan akhirnya berdampak pada persediaan beras yang menipis pula," tutur Enin. [hus]
http://m.inilahkoran.com/read/detail/2041917/harga-beras-naik-bulog-subang-siap-operasi-pasar
INILAH.COM, Subang - Harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Subang kembali merangkak naik. Mengantisipasi hal tersebut, Bulog Subang siap menggelar operasi pasar.
Kepala Bulog Subdivre Subang Siti Kuwati menegaskan, pihaknya siap melakukan operasi pasar demi menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Namun Bulog baru akan turun jika harga beras memang sudah tidak terkendali.
"Asalkan harga sudah tidak terkendali dan ada permintaan dari pemerintah daerah, kami siap melakukan operasi pasar kapan pun dan di mana pun," ujar Siti kepada INILAH.COM, Minggu (27/10/2013).
Dia mengatakan, masyarakat tidak usah khawatir dengan ketersediaan beras di pasaran. Menurut sini, persediaan beras di Bulog Subang masih mencukupi, yakni sebanyak 22 ribu ton.
Salah seorang pemilik kios beras di Pasar Panjang Subang, Enin mengaku, kenaikan harga beras hampir terjadi setiap hari. Dia mengatakan, kenaikannya hanya Rp100/kg.
Dia mengatakan, sejak dua hari terakhir menjual beras jenis Ciherang kualitas medium Rp8.500/kg, beras Ciherang kualitas premium Rp9.000/kg, dan beras kualitas rendah Rp7.000/kg.
Menurut Enin, kenaikan harga beras yang cepat tersebut salah satunya dipicu oleh pengaruh musim kemarau panjang dan makin minimnya lahan panen.
"Sehingga, stok gabah yang ada di petani sudah menipis dan akhirnya berdampak pada persediaan beras yang menipis pula," tutur Enin. [hus]
http://m.inilahkoran.com/read/detail/2041917/harga-beras-naik-bulog-subang-siap-operasi-pasar
Mentan: 2013, Tidak Ada Impor Beras
28 Oktober 2013
JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Pertanian Suswono optimistis tidak akan ada impor beras selama 2013 karena luas lahan panen tahun ini mencapai 13,5 juta hektare.
"Saat ini stok beras di Perum Bulog mencapai 2 juta ton sehingga dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," katanya di Jakarta, Minggu (28/10).
Kepastian tidak akan impor beras juga diperoleh dari Dirut Perum Bulog yang sudah menemuinya dan menginformasikan pada 2013 dapat dipastikan tidak mendatangkan komoditas pangan tersebut dari negara lain.
Menurut Suswono, selain beras, produksi jagung dalam negeri tahun ini juga cukup baik sehingga relatif sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan optimistis pada tahun ini tidak akan ada impor beras, mengingat pengadaan beras dalam negeri yang dilakukan perusahaan negara tersebut telah mencapai 3,205 juta ton hingga 21 Oktober 2013.
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/28/177349/Mentan-2013-Tidak-Ada-Impor-Beras
JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Pertanian Suswono optimistis tidak akan ada impor beras selama 2013 karena luas lahan panen tahun ini mencapai 13,5 juta hektare.
"Saat ini stok beras di Perum Bulog mencapai 2 juta ton sehingga dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," katanya di Jakarta, Minggu (28/10).
Kepastian tidak akan impor beras juga diperoleh dari Dirut Perum Bulog yang sudah menemuinya dan menginformasikan pada 2013 dapat dipastikan tidak mendatangkan komoditas pangan tersebut dari negara lain.
Menurut Suswono, selain beras, produksi jagung dalam negeri tahun ini juga cukup baik sehingga relatif sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan optimistis pada tahun ini tidak akan ada impor beras, mengingat pengadaan beras dalam negeri yang dilakukan perusahaan negara tersebut telah mencapai 3,205 juta ton hingga 21 Oktober 2013.
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/28/177349/Mentan-2013-Tidak-Ada-Impor-Beras
Sabtu, 26 Oktober 2013
Mantiri: Kita Akan Hearing Bulog
24 Oktober 2013
BITUNG—Wakil Ketua Dewan Kota (Dekot) Ir Maurits Mantiri menyayangkan kualitas beras miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan masyarakat penerima. Menurutnya, kondisi ini adalah kelalaian Bulog tidak mensortir beras yang layak. “Karena Raskin walaupun beras subsidi tapi kualitasnya harus layak. Apalagi masyarakat tetap membayar walaupun kecil,” katanya, Rabu (23/10) kemarin.
Lanjut Mantiri, Dekot akan memanggil hearing pihak Bulog untuk menjelaskan kasus ini. “Supaya ini tidak terulang lagi. Dan ada solusi serta upaya antisipatif dari Bulog agar masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.(can)
http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=4399:mantiri-kita-akan-hearing-bulog&catid=48:bitung&Itemid=59
BITUNG—Wakil Ketua Dewan Kota (Dekot) Ir Maurits Mantiri menyayangkan kualitas beras miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan masyarakat penerima. Menurutnya, kondisi ini adalah kelalaian Bulog tidak mensortir beras yang layak. “Karena Raskin walaupun beras subsidi tapi kualitasnya harus layak. Apalagi masyarakat tetap membayar walaupun kecil,” katanya, Rabu (23/10) kemarin.
Lanjut Mantiri, Dekot akan memanggil hearing pihak Bulog untuk menjelaskan kasus ini. “Supaya ini tidak terulang lagi. Dan ada solusi serta upaya antisipatif dari Bulog agar masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.(can)
http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=4399:mantiri-kita-akan-hearing-bulog&catid=48:bitung&Itemid=59
Jumat, 25 Oktober 2013
Kepala Gudang Bulog Harus Bertanggungjawab
24 Oktober 2013
Kotabumi- Bulog Lampung Utara mengeles kalau beras untuk orang miskin (raskin) yang ada di gudang mereka telah hilang. Kepala Bulog Sub Divre II Lampung Utara (Lampura), Budi Setiawan, membantah jika beras yang berada di gudang Mulangmaya dan gudang Bulog Sementara (GBS) Simpang Propau sebanyak 30 ton raib. Sebab, menurut Kepala Sub Divre yang baru menjabat itu, Stock beras di gudangnya masih cukup.BULOG
“Jadi menurut saya belum ada indikasi yang kurang, selain itu saat ini beras yang berada dalam gudang masih dalam proses penyaluran,” ujar Budi Setiawan.
Dijelaskan, bila di akhir penyaluran nanti tidak cukup atau kurang. Maka Secara prosedur dan mekanisme Bulog kepala gudanglah yang harus bertanggungjawab. ”Jika di akhir penyaluran beras itu ternyata tidak mencukupi maka kepala gudang harus bertanggungjawab untuk memenuhinya,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa untuk sementara ini, belum ada indikasi persedian beras tidak mencukupi atau kurang. ”Sesuai data yang ada pada kami, persedian beras masih cukup dan masih dalam proses penyaluran,” terangnya.
Saat disinggung adanya pemeriksaan dari Bulog Provinsi, Budi setiawan mengatakan bahwa itu adalah pemeriksaan rutin. ”Itu pemeriksaan rutin yang dilakukan sebulan sekali dan dalam pemeriksaan itu pun mereka masih meraba belum pasti. kalau ada isu stock beras kurang, sekali lagi saya tegaskan bahwa saat ini masih dalam proses penyaluran dan setelah semua tersalurkan maka akan kelihatan apakah beras tidak cukup, apabila benar beras tidak mencukupi maka selanjutnya kepala gudang bertanggung jawab untuk mencukupinya,” tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 30 ton beras raskin yang ada di dua gudang yakni Mulangmaya dan Gudang Bulog Sementara (GBS) Simpang Propau diduga raib alias menghilang. Belum diketahui kepastian raibnya beras tersebut dikarenakan Kepala Gudang Lubis membantah keras jika beras 30 ton raib. “Ini tidak hilang hanya ada kekeliruan masalah administrasi dan masih dilakukan penelusuran oleh tim dari Bandarlampung. Untuk hasilnya sedang dalam proses dan kami juga sedang menunggu (hasilnya, red),” ujar Lubis, saat dikonfirmasi.
Saat diitanyakan berapa selisih raskin yang ada di gudang Bulog Subdivre Lampura dengan data dari Bulog Divre Provinsi Lampung, Lubis enggan berkomentar lebih jauh. Pasalnya, pihaknya masih menunggu hasil penelusuran tim dari bulog Divre Lampung. Begitu juga saat wartawan menanyakan siapa saja yang bertanggungjawab atas hilangnya puluhan ton beras di dua gudang tersebut, Lubis mengatakan, bahwa itu menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya dirinya tapi seluruh jajaran Bulog Divre Lampung. ”Jika memang benar terjadi ada kehilangan beras, tentu jadi tanggungjawab bersama dari kepala gudang hingga kepala divre Lampung,” terangnya.
Sementara itu, Kasi Pelayan Publik (PP) Subdivre Lampura Dedy menyatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah mendengar adanya isu hilangnya beras digudang bulog subdivre Lampura. ”Tapi inikan masih isu, saya belum tahu faktanya. Kalau isunya sudah seminggu ini beredar dan masih dalam penyelidikan tim,” ujar Dedy.
Menurut dia, jika terjadi kehilangan raskin yang terjadi di gudang menjadi tanggung jawab kepala gudang dan pihaknya memiliki bidang pengawasan dan jika terjadi kekuarangan beras di gudang akan ditindak bagian tersebut. ”Kalau ada beras yang hilang sudaj menjadi tanggungjawabnya kepala gudang. Jika benar akan dikenakan sanksi mengganti dan tak menutup kemungkinan bisa dibawa ke ranah hukum,” jelasnya.FS-vicko.
http://fajarsumatra.com/2013/10/kepala-gudang-bulog-harus-bertanggungjawab#.UmmvM1Mutek
Kotabumi- Bulog Lampung Utara mengeles kalau beras untuk orang miskin (raskin) yang ada di gudang mereka telah hilang. Kepala Bulog Sub Divre II Lampung Utara (Lampura), Budi Setiawan, membantah jika beras yang berada di gudang Mulangmaya dan gudang Bulog Sementara (GBS) Simpang Propau sebanyak 30 ton raib. Sebab, menurut Kepala Sub Divre yang baru menjabat itu, Stock beras di gudangnya masih cukup.BULOG
“Jadi menurut saya belum ada indikasi yang kurang, selain itu saat ini beras yang berada dalam gudang masih dalam proses penyaluran,” ujar Budi Setiawan.
Dijelaskan, bila di akhir penyaluran nanti tidak cukup atau kurang. Maka Secara prosedur dan mekanisme Bulog kepala gudanglah yang harus bertanggungjawab. ”Jika di akhir penyaluran beras itu ternyata tidak mencukupi maka kepala gudang harus bertanggungjawab untuk memenuhinya,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa untuk sementara ini, belum ada indikasi persedian beras tidak mencukupi atau kurang. ”Sesuai data yang ada pada kami, persedian beras masih cukup dan masih dalam proses penyaluran,” terangnya.
Saat disinggung adanya pemeriksaan dari Bulog Provinsi, Budi setiawan mengatakan bahwa itu adalah pemeriksaan rutin. ”Itu pemeriksaan rutin yang dilakukan sebulan sekali dan dalam pemeriksaan itu pun mereka masih meraba belum pasti. kalau ada isu stock beras kurang, sekali lagi saya tegaskan bahwa saat ini masih dalam proses penyaluran dan setelah semua tersalurkan maka akan kelihatan apakah beras tidak cukup, apabila benar beras tidak mencukupi maka selanjutnya kepala gudang bertanggung jawab untuk mencukupinya,” tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 30 ton beras raskin yang ada di dua gudang yakni Mulangmaya dan Gudang Bulog Sementara (GBS) Simpang Propau diduga raib alias menghilang. Belum diketahui kepastian raibnya beras tersebut dikarenakan Kepala Gudang Lubis membantah keras jika beras 30 ton raib. “Ini tidak hilang hanya ada kekeliruan masalah administrasi dan masih dilakukan penelusuran oleh tim dari Bandarlampung. Untuk hasilnya sedang dalam proses dan kami juga sedang menunggu (hasilnya, red),” ujar Lubis, saat dikonfirmasi.
Saat diitanyakan berapa selisih raskin yang ada di gudang Bulog Subdivre Lampura dengan data dari Bulog Divre Provinsi Lampung, Lubis enggan berkomentar lebih jauh. Pasalnya, pihaknya masih menunggu hasil penelusuran tim dari bulog Divre Lampung. Begitu juga saat wartawan menanyakan siapa saja yang bertanggungjawab atas hilangnya puluhan ton beras di dua gudang tersebut, Lubis mengatakan, bahwa itu menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya dirinya tapi seluruh jajaran Bulog Divre Lampung. ”Jika memang benar terjadi ada kehilangan beras, tentu jadi tanggungjawab bersama dari kepala gudang hingga kepala divre Lampung,” terangnya.
Sementara itu, Kasi Pelayan Publik (PP) Subdivre Lampura Dedy menyatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah mendengar adanya isu hilangnya beras digudang bulog subdivre Lampura. ”Tapi inikan masih isu, saya belum tahu faktanya. Kalau isunya sudah seminggu ini beredar dan masih dalam penyelidikan tim,” ujar Dedy.
Menurut dia, jika terjadi kehilangan raskin yang terjadi di gudang menjadi tanggung jawab kepala gudang dan pihaknya memiliki bidang pengawasan dan jika terjadi kekuarangan beras di gudang akan ditindak bagian tersebut. ”Kalau ada beras yang hilang sudaj menjadi tanggungjawabnya kepala gudang. Jika benar akan dikenakan sanksi mengganti dan tak menutup kemungkinan bisa dibawa ke ranah hukum,” jelasnya.FS-vicko.
http://fajarsumatra.com/2013/10/kepala-gudang-bulog-harus-bertanggungjawab#.UmmvM1Mutek
Kamis, 24 Oktober 2013
30 Ton Stok Raskin di Lampung "Hilang", Kepala Gudang Diperiksa
24 Oktober 2013
BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Stok beras miskin (raskin) sebanyak 30 ton di Lampung Utara yang menjadi wilayah kerja Bulog Divre Lampung hilang. Atas kasus tersebut, kepala gudang setempat kini tengah diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabannya.
"Kepala gudang di Lampung Utara harus bertanggung jawab atas selisih 30 ton raskin yang tidak ada di gudang sampai batas waktu tidak lebih dari 1 bulan," kata Humas Bulog Divre Lampung Suzana, Kamis (24/10/2013).
Suzana meyakini, kekurangan stok raskin di gudang tersebut karena kesalahan dalam administrasi saat beras tersebut masuk gudang. "Kami yakin tidak ada penyelewengan raskin di sana, namun yang pasti beras tersebut harus segera didistribusikan pada keluarga miskin yang berhak menerima beras tersebut," ujar dia.
Alokasi raskin bulan Januari-November 2013 sebesar 94.702.410 kg terealisasi 78.286.860 kg (82.67 persen). Sedangkan raskin 13, 14, 15 sebesar 25.827.930 kg terealisasi 22.440.045 kg (86,88 persen) dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 573.954 keluarga se-Lampung.
http://regional.kompas.com/read/2013/10/24/1110563/30.Ton.Stok.Raskin.di.Lampung.Hilang.Kepala.Gudang.Diperiksa.
BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Stok beras miskin (raskin) sebanyak 30 ton di Lampung Utara yang menjadi wilayah kerja Bulog Divre Lampung hilang. Atas kasus tersebut, kepala gudang setempat kini tengah diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabannya.
"Kepala gudang di Lampung Utara harus bertanggung jawab atas selisih 30 ton raskin yang tidak ada di gudang sampai batas waktu tidak lebih dari 1 bulan," kata Humas Bulog Divre Lampung Suzana, Kamis (24/10/2013).
Suzana meyakini, kekurangan stok raskin di gudang tersebut karena kesalahan dalam administrasi saat beras tersebut masuk gudang. "Kami yakin tidak ada penyelewengan raskin di sana, namun yang pasti beras tersebut harus segera didistribusikan pada keluarga miskin yang berhak menerima beras tersebut," ujar dia.
Alokasi raskin bulan Januari-November 2013 sebesar 94.702.410 kg terealisasi 78.286.860 kg (82.67 persen). Sedangkan raskin 13, 14, 15 sebesar 25.827.930 kg terealisasi 22.440.045 kg (86,88 persen) dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 573.954 keluarga se-Lampung.
http://regional.kompas.com/read/2013/10/24/1110563/30.Ton.Stok.Raskin.di.Lampung.Hilang.Kepala.Gudang.Diperiksa.
KPK Pantau Penyaluiran Raskin dan Pupuk Bersubsidi
23 Oktober 2013
MANTEB.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Litbang melakukan pemantauan tata kelola beras raskin dan pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan penyaluran beras untuk raskin maupun pupuk yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pada hari pertama, tim Litbang KPK mendatangi gudang Bulog Karangwuni untuk melihat pengadaan dan ketersediaan beras miskin serta kualitas beras. Pertemuan dengan pejabat Bulog dilakukan secara tertutup di Kantor Bulog. Menurut koordinator tim Litbang KPK, Lutfi Gana Sukardi, tim KPK yang berjumlah empat orang juga melihat dari dekat gudang penyimpanan beras Bulog Karangwuni Klaten.
Namun pihaknya tidak dapat melihat secara keseluruhan gudang karena sejumlah gudang sedang dilakukan fumigasi atau pensterilan. Dikatakan Lutfi Gana pembagian beras miskin yang tidak tepat sasaran harus dilakukan perbaikan sensusnya agar rumah tangga sasaran lebih tepat dan perbaikan kualitas beras.
Sementara pada hari ke dua Rabu siang, tim Litbang KPK mengadakan pertemuan dengan Bupati Klaten secara tertutup. Selesai pertemuan dengan bupati selanjutnya tim melakukan kroscek lapangan terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Tim Litbang KPK yang berjumlah empat orang itu melakukan kroscek di gabungan kelompok tani, Gapoktan Sudimoro Kecamatan Tulung dan Gapoktan Gempol Kecamatan Karanganom. (Windarto)
http://www.manteb.com/berita/18207/KPK.Pantau.Penyaluiran.Raskin.dan.Pupuk.Bersubsidi.
MANTEB.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Litbang melakukan pemantauan tata kelola beras raskin dan pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan penyaluran beras untuk raskin maupun pupuk yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pada hari pertama, tim Litbang KPK mendatangi gudang Bulog Karangwuni untuk melihat pengadaan dan ketersediaan beras miskin serta kualitas beras. Pertemuan dengan pejabat Bulog dilakukan secara tertutup di Kantor Bulog. Menurut koordinator tim Litbang KPK, Lutfi Gana Sukardi, tim KPK yang berjumlah empat orang juga melihat dari dekat gudang penyimpanan beras Bulog Karangwuni Klaten.
Namun pihaknya tidak dapat melihat secara keseluruhan gudang karena sejumlah gudang sedang dilakukan fumigasi atau pensterilan. Dikatakan Lutfi Gana pembagian beras miskin yang tidak tepat sasaran harus dilakukan perbaikan sensusnya agar rumah tangga sasaran lebih tepat dan perbaikan kualitas beras.
Sementara pada hari ke dua Rabu siang, tim Litbang KPK mengadakan pertemuan dengan Bupati Klaten secara tertutup. Selesai pertemuan dengan bupati selanjutnya tim melakukan kroscek lapangan terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Tim Litbang KPK yang berjumlah empat orang itu melakukan kroscek di gabungan kelompok tani, Gapoktan Sudimoro Kecamatan Tulung dan Gapoktan Gempol Kecamatan Karanganom. (Windarto)
http://www.manteb.com/berita/18207/KPK.Pantau.Penyaluiran.Raskin.dan.Pupuk.Bersubsidi.
Bulog Diharap Merespon Keluhan Masyarakat Atas Raskin Rusak
24 Oktober 2013
Banjarmasin, Pelita
Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Puad Almusawa meminta Perum Dulog agar responsif terhadap keluhan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang rusak atau tidak layak konsumsi.
Permintaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers kepada komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (22/10).
Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel yang kembali mencalon anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 itu, beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut berkualitas medium dan bagus.
"Tapi mengapa raskin tersebut diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi," ujarnya menanggapi adanya keluhan penerima raskin rusak di beberapa daerah, antara lain di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Sumenep Madura, JawaTimur, ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat yang menyandang gelar insinyur tersebut.
Berdasarkan laporan, sebut dia, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara, Sulut sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi.
Warga Minahasa Utara mengeluh raskin tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep Madura.
"Keluhan seperti itu sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja. Padahal, Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah Undang-Undang (UU) Pangan. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi pula di Kalsel," tandas dia.
Karenanya, menurut dia, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana, sehingga hal demikian bisa terjadi. "Segera cari tahu dimana letak kesalahannya," pintanya.
Lebih jauh legislator dari PKS yang murah senyum itu meminta Bulog agar bertindak profesional. "Bulog mengemban amanat Negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium. Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik, jangan biarkan persoalan tersebut belarut-larut atau tidak ditanggapi sama sekali," pintanya. (ck-231)
http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/10/24/bulog-diharap-merespon-keluhan-masyarakat-atas-raskin-rusak#.Umj3BFMutek
Banjarmasin, Pelita
Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Puad Almusawa meminta Perum Dulog agar responsif terhadap keluhan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang rusak atau tidak layak konsumsi.
Permintaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers kepada komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (22/10).
Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel yang kembali mencalon anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 itu, beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut berkualitas medium dan bagus.
"Tapi mengapa raskin tersebut diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi," ujarnya menanggapi adanya keluhan penerima raskin rusak di beberapa daerah, antara lain di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Sumenep Madura, JawaTimur, ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat yang menyandang gelar insinyur tersebut.
Berdasarkan laporan, sebut dia, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara, Sulut sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi.
Warga Minahasa Utara mengeluh raskin tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep Madura.
"Keluhan seperti itu sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja. Padahal, Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah Undang-Undang (UU) Pangan. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi pula di Kalsel," tandas dia.
Karenanya, menurut dia, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana, sehingga hal demikian bisa terjadi. "Segera cari tahu dimana letak kesalahannya," pintanya.
Lebih jauh legislator dari PKS yang murah senyum itu meminta Bulog agar bertindak profesional. "Bulog mengemban amanat Negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium. Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik, jangan biarkan persoalan tersebut belarut-larut atau tidak ditanggapi sama sekali," pintanya. (ck-231)
http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/10/24/bulog-diharap-merespon-keluhan-masyarakat-atas-raskin-rusak#.Umj3BFMutek
Mahal, Bulog tunda impor kedelai
24 Oktober 2013
JAKARTA. Belum berpengalaman sebagai importir kedelai membuat Perum Bulog kesulitan untuk mencari pemasok. Buktinya: meskipun sudah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementrian Perdagangan (Kemdag) sejak awal September lalu, sampai saat ini Perum Bulog belum juga bisa merealisasikan impornya.
Sutarto Alimoeso, Direktur Utama Perum Bulog mengatakan, pihaknya memang masih menghitung harga pembelian dan harga jualnya. "Kalau mahal (harga jualnya) ya buat apa," kata Sutarto kemarin. Sutarto menambahkan, bisa saja impor kedelai batal dilakukan karena, sifatnya bisnis. "Tetapi kita berusaha untuk penuhi," katanya.
Menurut Sutarto, harga kedelai masih relatif tinggi. Pihaknya keberatan, jika harus menjual harga lebih rendah daripada harga belinya. Pembebasan bea masuk kedelai nyatanya tak cukup ampuh menekan harga.
Misal, jika harga kedelai dibanderol Rp 9.100 per kilogram (kg), penghapusan bea masuk hanya sekitar Rp 400 per kg. Padahal masih banyak biaya lain yang ditanggung oleh Bulog seperti pengapalan dan distribusi. "Sementara di tingkat perajin tempe tahu maksimum Rp 8.500 per kg," kata Sutarto.
Menurut Sutarto, seharusnya pemerintah memberi subsidi resiko kepada Bulog agar bisa menjual dengan harga kedelai lebih murah. Dengan begitu, kerugian Bulog dalam menjual kedelai ditanggung oleh pemerintah.
Sutarto khawatir, jika Bulog memaksakan membeli dengan harga tinggi, kedelai mereka tak laku. Sebab, pengrajin tempe tahu pasti lebih memilih kedelai dengan harga murah. "Kalau disuruh impor dengan harga berapapun, kalau tidak laku urusan Bulog. Jadi harus kita hitung," jelas dia.
Stok lama harga baru
Sekadar mengingatkan, pemerintah menugasi Bulog untuk menjadi stabilisator harga kedelai. Selain menampung kedelai lokal, Bulog juga diberikan izin untuk mengimpor kedelai sebanyak 100.000 ton.
Para importir yang sudah diberikan izin impor wajib merealisasikan impornya minimal 80% dari kuota. Jika tidak direalisasikan, Kemdag tidak akan memberikan izin impor untuk tahun depan.
"Izinnya kan masih sampai Desember," kata Sutarto. Bulog menyiapkan dana Rp 770 miliar untuk impor kedelai.
Suyanto, Sekretaris Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakopti) mengatakan saat ini harga rata-rata kedelai impor sebesar Rp 8.700 per kg. Ia mengharap, Bulog mampu menjual kedelai impor di bawah harga tersebut. "Jika harga Bulog lebih mahal ya untuk apa beli dari Bulog?" kata Suyanto.
Ia meminta kepada Kemdag untuk melakukan kontrol harga. Sebab, menurut Suyanto, para importir kedelai menggunakan stok lama, tetapi menjual sesuai dengan harga saat ini.
KONTAN belum berhasil mendapatkan tanggapan Kemdag atas kegagalan Bulog mengimpor kedelai ini.
Kendati belum berhasil mengimpor kedelai, di pasar lokal, Sutarto bilang, Bulog akan terus menyerap kedelai petani. Saat ini, kata Sutarto, serapan Bulog untuk kedelai lokal baru 84 ton dari Aceh dan Sulawesi Selatan. "Harga di petani kita beli tidak boleh kurang dari Rp 7.400 per kg," kata Sutarto.
Adapun potensi pasokan kedelai lokal mencapai 25.841 ton. Pasokan kedelai ini diperoleh dari beberapa 11 provinsi, diantaranya Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi pemasok kedelai paling banyak adalah Jawa Timur yakni sebanyak 14.000 ton dan yang kedua Jawa Tengah sebanyak 5.000 ton.
http://industri.kontan.co.id/news/mahal-bulog-tunda-impor-kedelai
JAKARTA. Belum berpengalaman sebagai importir kedelai membuat Perum Bulog kesulitan untuk mencari pemasok. Buktinya: meskipun sudah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementrian Perdagangan (Kemdag) sejak awal September lalu, sampai saat ini Perum Bulog belum juga bisa merealisasikan impornya.
Sutarto Alimoeso, Direktur Utama Perum Bulog mengatakan, pihaknya memang masih menghitung harga pembelian dan harga jualnya. "Kalau mahal (harga jualnya) ya buat apa," kata Sutarto kemarin. Sutarto menambahkan, bisa saja impor kedelai batal dilakukan karena, sifatnya bisnis. "Tetapi kita berusaha untuk penuhi," katanya.
Menurut Sutarto, harga kedelai masih relatif tinggi. Pihaknya keberatan, jika harus menjual harga lebih rendah daripada harga belinya. Pembebasan bea masuk kedelai nyatanya tak cukup ampuh menekan harga.
Misal, jika harga kedelai dibanderol Rp 9.100 per kilogram (kg), penghapusan bea masuk hanya sekitar Rp 400 per kg. Padahal masih banyak biaya lain yang ditanggung oleh Bulog seperti pengapalan dan distribusi. "Sementara di tingkat perajin tempe tahu maksimum Rp 8.500 per kg," kata Sutarto.
Menurut Sutarto, seharusnya pemerintah memberi subsidi resiko kepada Bulog agar bisa menjual dengan harga kedelai lebih murah. Dengan begitu, kerugian Bulog dalam menjual kedelai ditanggung oleh pemerintah.
Sutarto khawatir, jika Bulog memaksakan membeli dengan harga tinggi, kedelai mereka tak laku. Sebab, pengrajin tempe tahu pasti lebih memilih kedelai dengan harga murah. "Kalau disuruh impor dengan harga berapapun, kalau tidak laku urusan Bulog. Jadi harus kita hitung," jelas dia.
Stok lama harga baru
Sekadar mengingatkan, pemerintah menugasi Bulog untuk menjadi stabilisator harga kedelai. Selain menampung kedelai lokal, Bulog juga diberikan izin untuk mengimpor kedelai sebanyak 100.000 ton.
Para importir yang sudah diberikan izin impor wajib merealisasikan impornya minimal 80% dari kuota. Jika tidak direalisasikan, Kemdag tidak akan memberikan izin impor untuk tahun depan.
"Izinnya kan masih sampai Desember," kata Sutarto. Bulog menyiapkan dana Rp 770 miliar untuk impor kedelai.
Suyanto, Sekretaris Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakopti) mengatakan saat ini harga rata-rata kedelai impor sebesar Rp 8.700 per kg. Ia mengharap, Bulog mampu menjual kedelai impor di bawah harga tersebut. "Jika harga Bulog lebih mahal ya untuk apa beli dari Bulog?" kata Suyanto.
Ia meminta kepada Kemdag untuk melakukan kontrol harga. Sebab, menurut Suyanto, para importir kedelai menggunakan stok lama, tetapi menjual sesuai dengan harga saat ini.
KONTAN belum berhasil mendapatkan tanggapan Kemdag atas kegagalan Bulog mengimpor kedelai ini.
Kendati belum berhasil mengimpor kedelai, di pasar lokal, Sutarto bilang, Bulog akan terus menyerap kedelai petani. Saat ini, kata Sutarto, serapan Bulog untuk kedelai lokal baru 84 ton dari Aceh dan Sulawesi Selatan. "Harga di petani kita beli tidak boleh kurang dari Rp 7.400 per kg," kata Sutarto.
Adapun potensi pasokan kedelai lokal mencapai 25.841 ton. Pasokan kedelai ini diperoleh dari beberapa 11 provinsi, diantaranya Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi pemasok kedelai paling banyak adalah Jawa Timur yakni sebanyak 14.000 ton dan yang kedua Jawa Tengah sebanyak 5.000 ton.
http://industri.kontan.co.id/news/mahal-bulog-tunda-impor-kedelai
Produksi Padi di Dalam Negeri Mengarah ke Stagnan
24 Oktober 2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani pesimistis produksi beras di negara ini bisa bertambah. Berbagai persoalan yang merintangi sektor pertanian dikatakan mendorong produksi beras ke arah stagnan. Mulai dari fasilitas pertanian seperti irigasi, kredit rendah, anomali iklim, hingga subsidi pupuk yang semakin hari terus berkurang dan penyaluran benih yang amburadul.
Salah satu contoh persoalan yang tak kunjung dibenahi yaitu perbaikan saluran irigasi. Sebanyak 52 persen saluran irigasi di berbagai daerah sudah rusak bahkan beberapa diantaranya tidak bisa dipakai. Setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 21 triliun untuk perbaikan irigasi tersebut.
"Petani tidak punya daya upaya untuk membenahi hal ini, pemerintah seharusnya bisa lebih berperan membangun sektor pertanian. Kenyataannya, sektor pertanian dikasih modal kecil sekali, hanya 1,5 persen dari seluruh kredit di nasional, " ujar Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, Kamis (24/10).
Tahun depan puncak musim penghujan diperkirakan berbarengan dengan musim kemarau. Di lapangan, petani hanya bisa melakukan persiapan minim yaitu menanam padi sesuai jadwal tanam. Pemerintah bisa membantu mempersiapkan cadangan beras dengan membeli beras petani.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengimbau petani agar tidak menunda masa tanam. Hal ini agar panen bisa berhenti di bulan Maret sebelum puncak musim penghujan tiba. "Kalau hujan datang, nanti repot. Jangan ditunda-tunda," katanya kepada ROL.
Apabila sudah ada tanda musim hujan, petani sebaiknya langsung menggarap lahan. Pemerintah juga akan memastikan Perum Bulog mempunyai cadangan beras yang cukup untuk tahun depan. Sejauh ini cadangan beras Bulog dikatakan masih melebihi 2 juta ton.
Direktur Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengakui terdapat beberapa kendala pengadaan beras dalam negri, baik eksternal maupun internal. Kendala karena faktor eksternal yaitu terbatasnya sumber daya pangan, produksi pangan yang bergantung pada petani kecil dan terbatasnya akses terhadap lahan, modal, bibit, benih dan teknologi. Lalu terdapat kendala dimana ada variasi penggilingan yang membuat kualitas beras paska panen tidak seragam. "Ada pula kendala urbanisasi dan penuaan usia SDM yang bekerja di pertanian pangan," ujarnya.
Sedangkan faktor internal, pengadaan dalam negeri terkendala minimnya gudang dan penanganan paska panen. Bulog menilai diperlukan penambahan gudang cadangan pangan terutama di daerah produsen baru yang sedang berkembang, contohnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara terutama Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sumbawa.
Sejauh ini Bulog tengah melakukan serangkaian upaya untuk penyediaan gabah atu beras Bulog tahun depan. Pertaa yaitu melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan upaya peningkatan produksi beras. Cara ini untuk mendorong petani dan Kelompok Tani meningkatkan produksi dan menjual gabahnya kepada Bulog. Selain itu Bulog juga masih mengembangkan jaringan kerjasama Jaringan Semut, pemberian insentif dan mengembangkan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/24/mv5z9m-produksi-padi-di-dalam-negeri-mengarah-ke-stagnan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani pesimistis produksi beras di negara ini bisa bertambah. Berbagai persoalan yang merintangi sektor pertanian dikatakan mendorong produksi beras ke arah stagnan. Mulai dari fasilitas pertanian seperti irigasi, kredit rendah, anomali iklim, hingga subsidi pupuk yang semakin hari terus berkurang dan penyaluran benih yang amburadul.
Salah satu contoh persoalan yang tak kunjung dibenahi yaitu perbaikan saluran irigasi. Sebanyak 52 persen saluran irigasi di berbagai daerah sudah rusak bahkan beberapa diantaranya tidak bisa dipakai. Setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 21 triliun untuk perbaikan irigasi tersebut.
"Petani tidak punya daya upaya untuk membenahi hal ini, pemerintah seharusnya bisa lebih berperan membangun sektor pertanian. Kenyataannya, sektor pertanian dikasih modal kecil sekali, hanya 1,5 persen dari seluruh kredit di nasional, " ujar Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, Kamis (24/10).
Tahun depan puncak musim penghujan diperkirakan berbarengan dengan musim kemarau. Di lapangan, petani hanya bisa melakukan persiapan minim yaitu menanam padi sesuai jadwal tanam. Pemerintah bisa membantu mempersiapkan cadangan beras dengan membeli beras petani.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengimbau petani agar tidak menunda masa tanam. Hal ini agar panen bisa berhenti di bulan Maret sebelum puncak musim penghujan tiba. "Kalau hujan datang, nanti repot. Jangan ditunda-tunda," katanya kepada ROL.
Apabila sudah ada tanda musim hujan, petani sebaiknya langsung menggarap lahan. Pemerintah juga akan memastikan Perum Bulog mempunyai cadangan beras yang cukup untuk tahun depan. Sejauh ini cadangan beras Bulog dikatakan masih melebihi 2 juta ton.
Direktur Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengakui terdapat beberapa kendala pengadaan beras dalam negri, baik eksternal maupun internal. Kendala karena faktor eksternal yaitu terbatasnya sumber daya pangan, produksi pangan yang bergantung pada petani kecil dan terbatasnya akses terhadap lahan, modal, bibit, benih dan teknologi. Lalu terdapat kendala dimana ada variasi penggilingan yang membuat kualitas beras paska panen tidak seragam. "Ada pula kendala urbanisasi dan penuaan usia SDM yang bekerja di pertanian pangan," ujarnya.
Sedangkan faktor internal, pengadaan dalam negeri terkendala minimnya gudang dan penanganan paska panen. Bulog menilai diperlukan penambahan gudang cadangan pangan terutama di daerah produsen baru yang sedang berkembang, contohnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara terutama Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sumbawa.
Sejauh ini Bulog tengah melakukan serangkaian upaya untuk penyediaan gabah atu beras Bulog tahun depan. Pertaa yaitu melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan upaya peningkatan produksi beras. Cara ini untuk mendorong petani dan Kelompok Tani meningkatkan produksi dan menjual gabahnya kepada Bulog. Selain itu Bulog juga masih mengembangkan jaringan kerjasama Jaringan Semut, pemberian insentif dan mengembangkan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/24/mv5z9m-produksi-padi-di-dalam-negeri-mengarah-ke-stagnan
Bulog Kehilangan 30 Ton Raskin
23 Oktober 2013
KOTABUMI - Kabar miring kembali menerpa Bulog Lampung. Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Lampung Utara (Lampura), kehilangan beras puluhan ton. Anehnya pihak Bulog menepis kalau beras itu hilang.
Dikabarkan, sekitar 30 ton beras untuk orang miskin (raskin) yang ada di dua gudang yakni Mulangmaya dan Gudang Bulog Sementara (GBS) Simpang Propau diduga raib alias menghilang.
Sayangnya, belum diketahui kepastian raibnya beras tersebut dikarenakan Kepala Gudang Lubis membantah keras jika beras 30 ton raib. “Ini tidak hilang hanya ada kekeliruan masalah administrasi dan masih dilakukan penelusuran oleh tim dari Bandarlampung. Untuk hasilnya sedang dalam proses dan kami juga sedang menunggu (hasilnya, red),” ujar Lubis, saat dikonfirmasi sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (22/10).
Saat ditanya berapa selisih raskin yang ada di gudang Bulog Subdivre Lampura dengan data dari Bulog Divre Provinsi Lampung, Lubis enggan berkomentar lebih jauh. Pasalnya, pihaknya masih menunggu hasil penelusuran tim dari bulog Divre Lampung.
Begitu juga saat wartawan menanyakan siapa saja yang bertanggungjawab atas hilangnya puluhan ton beras di dua gudang tersebut, Lubis mengatakan, bahwa itu menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya dirinya tapi seluruh jajaran Bulog Divre Lampung. ”Jika memang benar terjadi ada kehilangan beras, tentu jadi tanggungjawab bersama dari kepala gudang hingga kepala divre Lampung,” terangnya.
Sementara itu, Kasi Pelayan Publik (PP) Subdivre Lampura Dedy menyatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah mendengar adanya isu hilangnya beras digudang bulog subdivre Lampura. ”Tapi inikan masih isu, saya belum tahu faktanya. Kalau isunya sudah seminggu ini beredar dan masih dalam penyelidikan tim,” ujar Dedy.
Menurut dia, jika terjadi kehilangan raskin yang terjadi di gudang menjadi tanggungjawab kepala gudang dan pihaknya memiliki bidang pengawasan dan jika terjadi kekuarangan beras di gudang akan ditindak bagian tersebut.
”Kalau ada beras yang hilang sudaj menjadi tanggungjawabnya kepala gudang. Jika benar akan dikenakan sanksi mengganti dan tak menutup kemungkinan bisa dibawa ke ranah hukum,” jelasnya.
Lebih jauh dia menjelaskan jika Raskin hilang di gudang tentunya masih menjadi aset perusahaan dan belum menjadi tanggungjawab pemerintah dalam bentuk raskin. ”Sampai sekarang kami belum ada konfirmasi itu (kehilangan beras, red) dan jika memang benar adanya kehilangan beras itu maka akan ditindak bidang pengawasan kami,” katanya.
Berdasarkan informasi dari salah seorang pegawai yang namanya enggan dikorankan di gudang Mulangmaya dirinya pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Intrnal Bulog Divre Lampung di Bandarlampung seminggu yang lalu terkait hilang beras digudang bulog setempat.
Pemeriksaan tak hanya dilakukan terhadap para pegawai gudang namun juga dilakukan pada para petinggi Subdivre Lampura. ”Kalau waktunya saya lupa tapi sekitar seminggu yang lalu. Pemeriksaan terkait hilangnya beras di gudang Bulog,” singkatnya, seraya meminta agar namanya tidak dikorankan.
Diketahui untuk biaya penggantian dibebankan kepada tiga orang yakni kepala Gudang Lubis Rp 120 juta, Narto Staf Gudang Mulangmaya Rp 70 juta dan Sisanya Junaidi staf GBS Simpang Propau Rp 70 juta. (FS-Vicko).
http://fajarsumatra.com/2013/10/bulog-kehilangan-30-ton-raskin
KOTABUMI - Kabar miring kembali menerpa Bulog Lampung. Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Lampung Utara (Lampura), kehilangan beras puluhan ton. Anehnya pihak Bulog menepis kalau beras itu hilang.
Dikabarkan, sekitar 30 ton beras untuk orang miskin (raskin) yang ada di dua gudang yakni Mulangmaya dan Gudang Bulog Sementara (GBS) Simpang Propau diduga raib alias menghilang.
Sayangnya, belum diketahui kepastian raibnya beras tersebut dikarenakan Kepala Gudang Lubis membantah keras jika beras 30 ton raib. “Ini tidak hilang hanya ada kekeliruan masalah administrasi dan masih dilakukan penelusuran oleh tim dari Bandarlampung. Untuk hasilnya sedang dalam proses dan kami juga sedang menunggu (hasilnya, red),” ujar Lubis, saat dikonfirmasi sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (22/10).
Saat ditanya berapa selisih raskin yang ada di gudang Bulog Subdivre Lampura dengan data dari Bulog Divre Provinsi Lampung, Lubis enggan berkomentar lebih jauh. Pasalnya, pihaknya masih menunggu hasil penelusuran tim dari bulog Divre Lampung.
Begitu juga saat wartawan menanyakan siapa saja yang bertanggungjawab atas hilangnya puluhan ton beras di dua gudang tersebut, Lubis mengatakan, bahwa itu menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya dirinya tapi seluruh jajaran Bulog Divre Lampung. ”Jika memang benar terjadi ada kehilangan beras, tentu jadi tanggungjawab bersama dari kepala gudang hingga kepala divre Lampung,” terangnya.
Sementara itu, Kasi Pelayan Publik (PP) Subdivre Lampura Dedy menyatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah mendengar adanya isu hilangnya beras digudang bulog subdivre Lampura. ”Tapi inikan masih isu, saya belum tahu faktanya. Kalau isunya sudah seminggu ini beredar dan masih dalam penyelidikan tim,” ujar Dedy.
Menurut dia, jika terjadi kehilangan raskin yang terjadi di gudang menjadi tanggungjawab kepala gudang dan pihaknya memiliki bidang pengawasan dan jika terjadi kekuarangan beras di gudang akan ditindak bagian tersebut.
”Kalau ada beras yang hilang sudaj menjadi tanggungjawabnya kepala gudang. Jika benar akan dikenakan sanksi mengganti dan tak menutup kemungkinan bisa dibawa ke ranah hukum,” jelasnya.
Lebih jauh dia menjelaskan jika Raskin hilang di gudang tentunya masih menjadi aset perusahaan dan belum menjadi tanggungjawab pemerintah dalam bentuk raskin. ”Sampai sekarang kami belum ada konfirmasi itu (kehilangan beras, red) dan jika memang benar adanya kehilangan beras itu maka akan ditindak bidang pengawasan kami,” katanya.
Berdasarkan informasi dari salah seorang pegawai yang namanya enggan dikorankan di gudang Mulangmaya dirinya pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Intrnal Bulog Divre Lampung di Bandarlampung seminggu yang lalu terkait hilang beras digudang bulog setempat.
Pemeriksaan tak hanya dilakukan terhadap para pegawai gudang namun juga dilakukan pada para petinggi Subdivre Lampura. ”Kalau waktunya saya lupa tapi sekitar seminggu yang lalu. Pemeriksaan terkait hilangnya beras di gudang Bulog,” singkatnya, seraya meminta agar namanya tidak dikorankan.
Diketahui untuk biaya penggantian dibebankan kepada tiga orang yakni kepala Gudang Lubis Rp 120 juta, Narto Staf Gudang Mulangmaya Rp 70 juta dan Sisanya Junaidi staf GBS Simpang Propau Rp 70 juta. (FS-Vicko).
http://fajarsumatra.com/2013/10/bulog-kehilangan-30-ton-raskin
Rabu, 23 Oktober 2013
Bulog Sukses Buka Bisnis Baru Jualan Ikan Bandeng
22 Oktober 2013
Jakarta - Sejak awal tahun 2013, Perum Bulog mulai mengembangkan bisnis baru yaitu menjual ikan bandeng beku. Bisnis ini dinilai sukses karena sesuai target Bulog.
"Target kita menjual 200 ton ikan bandeng tahun ini dan tercapai," ungkap Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Angky Pratomo saat ditemui di Gedung Komisi IV DPR, Senayan Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Bisnis yang dimulai sejak bulan Februari 2013 itu telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar sebagai tambahan pendapatan perusahaan. Sebanyak 200 ton ikan bandeng dibeli oleh Bulog dari para peternak ikan bandeng di Tarakan, Kalimantan Timur. Kumudian Bulog menjualnya dalam bentuk ikan beku di dua lokasi di Jakarta yaitu Muara Angke dan Muara Baru Jakarta Utara.
"Kita jual ukuran 9 Kg sebanyak 10 ikan dan 10 Kg juga 10 ikan dengan packaging Bulog kepada konsumen," imbuhnya.
Mengenai ruang pendingin, Bulog masih menyewa karena belum memiliki infrastrukturnya. Tahun depan, Bulog berencana menjual ikan bandeng jauh lebih banyak. Bulog juga siap bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membahas menjual produk ikan jenis lainnya seperti cakalang.
"Target kita tahun ini sudah tercapai dan tahun depan 300 ton. Bagaimana ke depan kita juga kemungkinan menjual produk ikan tangkap dan ikan air tawar untuk kita kerjasama dengan pihak KKP menjadi ikan tangkap dan ikan air tawar. Pendingin masih sewa di Muara Angke dengan kapasitas simpan 150 ton/unit. Sewanya Rp 20/kg/hari," ujarnya.
(wij/hen)
http://finance.detik.com/read/2013/10/22/174705/2392584/4/bulog-sukses-buka-bisnis-baru-jualan-ikan-bandeng
Jakarta - Sejak awal tahun 2013, Perum Bulog mulai mengembangkan bisnis baru yaitu menjual ikan bandeng beku. Bisnis ini dinilai sukses karena sesuai target Bulog.
"Target kita menjual 200 ton ikan bandeng tahun ini dan tercapai," ungkap Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Angky Pratomo saat ditemui di Gedung Komisi IV DPR, Senayan Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Bisnis yang dimulai sejak bulan Februari 2013 itu telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar sebagai tambahan pendapatan perusahaan. Sebanyak 200 ton ikan bandeng dibeli oleh Bulog dari para peternak ikan bandeng di Tarakan, Kalimantan Timur. Kumudian Bulog menjualnya dalam bentuk ikan beku di dua lokasi di Jakarta yaitu Muara Angke dan Muara Baru Jakarta Utara.
"Kita jual ukuran 9 Kg sebanyak 10 ikan dan 10 Kg juga 10 ikan dengan packaging Bulog kepada konsumen," imbuhnya.
Mengenai ruang pendingin, Bulog masih menyewa karena belum memiliki infrastrukturnya. Tahun depan, Bulog berencana menjual ikan bandeng jauh lebih banyak. Bulog juga siap bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membahas menjual produk ikan jenis lainnya seperti cakalang.
"Target kita tahun ini sudah tercapai dan tahun depan 300 ton. Bagaimana ke depan kita juga kemungkinan menjual produk ikan tangkap dan ikan air tawar untuk kita kerjasama dengan pihak KKP menjadi ikan tangkap dan ikan air tawar. Pendingin masih sewa di Muara Angke dengan kapasitas simpan 150 ton/unit. Sewanya Rp 20/kg/hari," ujarnya.
(wij/hen)
http://finance.detik.com/read/2013/10/22/174705/2392584/4/bulog-sukses-buka-bisnis-baru-jualan-ikan-bandeng
Bulog tak Impor Beras pada 2013
23 Oktober 2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perum Bulog optimistis tidak akan melakukan impor beras tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan, pengadaan beras dalam negeri sangat cukup dan telah mencapai 3,205 juta ton hingga 21 Oktober 2013.
“Stok saat ini 2,5 juta ton dan setelah adanya penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) maka stok akhir tahun diperkirakan 1,87 juta ton,” kata Sutarto saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
Menurut Sutarto, stok beras semakin berlimpah apabila tidak ada penyaluran raskin ke-13, ke-14, dan ke-15. Stok beras per 21 Oktober 2013 yang mencapai 2,5 juta ton tersebut mencukupi kebutuhan selama 9,3 bulan ke depan untuk penyaluran rutin. Penyaluran beras yang dilakukan Perum Bulog meliputi raskin, golongan anggaran, dan cadangan beras pemerintah.
Penyaluran terbesar untuk raskin didistribusikan melalui 58.226 titik yang hingga kini realisasinya mencapai 2,79 juta ton atau 92,2 persen dari rencana Januari sampai Oktober. Pengadaan 3,02 juta ton beras sudah termasuk raskin untuk rencana raskin ke-13, ke-14, dan ke-15. “Dengan kondisi ini maka sampai Desember diharapkan tidak perlu impor beras,” ujar Sutarto.
Pada tahun ini, kata Sutarto, produksi padi secara nasional ditargetkan sebanyak 69,27 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 43,46 juta ton setara beras. Pengadaan beras dalam negeri tahun 2013 selisih 170.350 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Januari-21 Oktober 2012) sebanyak 3,37 juta ton.
Berdasarkan angka ramalan (Aram) I 2013, produksi padi nasional 2013 masih terpusat di Jawa yang mencapai 52,47 persen, kemudian disusul Sumatra 23,76 persen, Sulawesi 11,21 persen, Kalimantan, 6,87 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,23 persen, serta Maluku dan Papua 0,45 persen. “Tren produksi dan pengadaan masih positif.”
Kendati demikian, Bulog mewaspadai produksi padi tahun depan yang dihantui bencana banjir. Penyebabnya, puncak panen raya akan bersamaan dengan puncak musim penghujan. Kondisi tersebut bisa menyebabkan produksi padi menurun. “Ini akan terjadi di bulan Maret, April, dan Mei,” kata Sutarto.
Berdasarkan data sepuluh tahun terakhir, laju peningkatan produksi padi rata-rata sekitar 2,91 persen. Kondisi iklim yang mendukung membuat target luas tanam dan produksi tahun ini tercapai. Apabila kekhawatiran Bulog mengenai kendala iklim terbukti, perlu ada strategi agar kebutuhan beras tahun depan cukup.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rahmat Pambudi mengatakan, apabila musim pengujan datang bersamaan dengan musim panen, dipastikan produksi padi menurun. Bulog pun harus mempersiapkan diri dari sekarang dengan membeli beras sebanyak-banyakanya untuk cadangan.
Bagi petani, kata Rahmat, musim penghujan lebih meresahkan dibandingkan musim kering atau kemarau. Karenanya, petani perlu dipersiapkan dengan penyediaan pompa dan embung yang cukup di daerah-daerah produsen. Di India, pompa air terbukti membantu petani dalam menghadapi pergantian iklim. Masyarakat juga harus didorong membangun biopori agar cadangan air tanah cukup.
Ketua Kajian Strategis Nasional Sarikat Tani Indonesia (STI) Achmad Yakub mengatakan, potensi gagal panen di musim penghujan amat tinggi. Namun, hal ini bukanlah legitimasi untuk bersiap impor beras. “Sebaliknya, segera Bulog sekarang-sekarang ini menyisir dan membeli gabah dan beras petani,” ujarnya.
Petani juga berharap pemerintah segera merevisi harga pembelian pemerintah (HPP) karena dianggap sudah tidak mumpuni. Harga beras di pasar sudah mencapai lebih dari Rp 7.000 per kg. Akibat inflasi enam sampai delapan persen, sudah seharusnya HPP gabah kering panen, gabah kering giling, dan beras di tingkat petani direvisi. n meiliani fauziah/antara ed: eh ismail
Info Grafis
43,46 Juta Ton
Target produksi beras pada 2013 atau setara 69,27 juta ton gabah kering giling.
http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/10/22/mv2uov-bulog-tak-impor-beras-pada-2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perum Bulog optimistis tidak akan melakukan impor beras tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan, pengadaan beras dalam negeri sangat cukup dan telah mencapai 3,205 juta ton hingga 21 Oktober 2013.
“Stok saat ini 2,5 juta ton dan setelah adanya penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) maka stok akhir tahun diperkirakan 1,87 juta ton,” kata Sutarto saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
Menurut Sutarto, stok beras semakin berlimpah apabila tidak ada penyaluran raskin ke-13, ke-14, dan ke-15. Stok beras per 21 Oktober 2013 yang mencapai 2,5 juta ton tersebut mencukupi kebutuhan selama 9,3 bulan ke depan untuk penyaluran rutin. Penyaluran beras yang dilakukan Perum Bulog meliputi raskin, golongan anggaran, dan cadangan beras pemerintah.
Penyaluran terbesar untuk raskin didistribusikan melalui 58.226 titik yang hingga kini realisasinya mencapai 2,79 juta ton atau 92,2 persen dari rencana Januari sampai Oktober. Pengadaan 3,02 juta ton beras sudah termasuk raskin untuk rencana raskin ke-13, ke-14, dan ke-15. “Dengan kondisi ini maka sampai Desember diharapkan tidak perlu impor beras,” ujar Sutarto.
Pada tahun ini, kata Sutarto, produksi padi secara nasional ditargetkan sebanyak 69,27 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 43,46 juta ton setara beras. Pengadaan beras dalam negeri tahun 2013 selisih 170.350 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Januari-21 Oktober 2012) sebanyak 3,37 juta ton.
Berdasarkan angka ramalan (Aram) I 2013, produksi padi nasional 2013 masih terpusat di Jawa yang mencapai 52,47 persen, kemudian disusul Sumatra 23,76 persen, Sulawesi 11,21 persen, Kalimantan, 6,87 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,23 persen, serta Maluku dan Papua 0,45 persen. “Tren produksi dan pengadaan masih positif.”
Kendati demikian, Bulog mewaspadai produksi padi tahun depan yang dihantui bencana banjir. Penyebabnya, puncak panen raya akan bersamaan dengan puncak musim penghujan. Kondisi tersebut bisa menyebabkan produksi padi menurun. “Ini akan terjadi di bulan Maret, April, dan Mei,” kata Sutarto.
Berdasarkan data sepuluh tahun terakhir, laju peningkatan produksi padi rata-rata sekitar 2,91 persen. Kondisi iklim yang mendukung membuat target luas tanam dan produksi tahun ini tercapai. Apabila kekhawatiran Bulog mengenai kendala iklim terbukti, perlu ada strategi agar kebutuhan beras tahun depan cukup.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rahmat Pambudi mengatakan, apabila musim pengujan datang bersamaan dengan musim panen, dipastikan produksi padi menurun. Bulog pun harus mempersiapkan diri dari sekarang dengan membeli beras sebanyak-banyakanya untuk cadangan.
Bagi petani, kata Rahmat, musim penghujan lebih meresahkan dibandingkan musim kering atau kemarau. Karenanya, petani perlu dipersiapkan dengan penyediaan pompa dan embung yang cukup di daerah-daerah produsen. Di India, pompa air terbukti membantu petani dalam menghadapi pergantian iklim. Masyarakat juga harus didorong membangun biopori agar cadangan air tanah cukup.
Ketua Kajian Strategis Nasional Sarikat Tani Indonesia (STI) Achmad Yakub mengatakan, potensi gagal panen di musim penghujan amat tinggi. Namun, hal ini bukanlah legitimasi untuk bersiap impor beras. “Sebaliknya, segera Bulog sekarang-sekarang ini menyisir dan membeli gabah dan beras petani,” ujarnya.
Petani juga berharap pemerintah segera merevisi harga pembelian pemerintah (HPP) karena dianggap sudah tidak mumpuni. Harga beras di pasar sudah mencapai lebih dari Rp 7.000 per kg. Akibat inflasi enam sampai delapan persen, sudah seharusnya HPP gabah kering panen, gabah kering giling, dan beras di tingkat petani direvisi. n meiliani fauziah/antara ed: eh ismail
Info Grafis
43,46 Juta Ton
Target produksi beras pada 2013 atau setara 69,27 juta ton gabah kering giling.
http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/10/22/mv2uov-bulog-tak-impor-beras-pada-2013
Sudah Teriaki Raskin gak Layak, Bulognya Budek
22 Oktober 2013
Banjarmasin, MDTV: Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Puad Almusawa meminta Perum Bulog agar responsif terhadap keluhan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang rusak atau tidak layak konsumsi.
Permintaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers kepada komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (22/10)
Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel yang kembali mencalon anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 itu, beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut berkualitas medium dan bagus.
"Tapi mengapa raskin tersebut diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi," ujarnya menanggapi adanya keluhan penerima raskin rusak di beberapa daerah, antara lain di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut).
Selain itu, raskin yang tak layak konsumsi di Sumenep Madura, Jawa Timur, ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat yang menyandang gelar insinyur tersebut.
Berdasarkan laporan, ungkapnya, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara, Sulut sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi.
Warga Minahasa Utara mengeluh raskin tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep Madura.
"Keluhan seperti itu sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja," lanjutnya.
"Padahal Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah Undang Undang (UU) Pangan. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi pula di Kalsel," tambahnya.
Menurut dia, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana, sehingga hal demikian bisa terjadi. "Segera cari tahu dimana letak kesalahannya," pintanya.
Wakil rakyat yang menyandang gelar magister bidang ilmu pertanian itu berharap, keluhan masyarakat tersebut jangan dianggap angin lalu, sebab bisa merusak nama baik Bulog bila mengabaikan keluhan raskin rusak.
Lebih jauh legislator dari PKS yang murah senyum itu meminta Bulog agar bertindak profesional. "Bulog mengemban amanat negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium," ujarnya.
"Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik, jangan biarkan persoalan tersebut belarut-larut atau tidak ditanggapi sama sekali," demikian Habib Nabiel.
http://news.lintas.me/go/menit.tv/sudah-teriaki-raskin-gak-layak-bulognya-budek
Banjarmasin, MDTV: Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Puad Almusawa meminta Perum Bulog agar responsif terhadap keluhan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang rusak atau tidak layak konsumsi.
Permintaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers kepada komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (22/10)
Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel yang kembali mencalon anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 itu, beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut berkualitas medium dan bagus.
"Tapi mengapa raskin tersebut diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi," ujarnya menanggapi adanya keluhan penerima raskin rusak di beberapa daerah, antara lain di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut).
Selain itu, raskin yang tak layak konsumsi di Sumenep Madura, Jawa Timur, ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat yang menyandang gelar insinyur tersebut.
Berdasarkan laporan, ungkapnya, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara, Sulut sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi.
Warga Minahasa Utara mengeluh raskin tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep Madura.
"Keluhan seperti itu sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja," lanjutnya.
"Padahal Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah Undang Undang (UU) Pangan. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi pula di Kalsel," tambahnya.
Menurut dia, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana, sehingga hal demikian bisa terjadi. "Segera cari tahu dimana letak kesalahannya," pintanya.
Wakil rakyat yang menyandang gelar magister bidang ilmu pertanian itu berharap, keluhan masyarakat tersebut jangan dianggap angin lalu, sebab bisa merusak nama baik Bulog bila mengabaikan keluhan raskin rusak.
Lebih jauh legislator dari PKS yang murah senyum itu meminta Bulog agar bertindak profesional. "Bulog mengemban amanat negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium," ujarnya.
"Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik, jangan biarkan persoalan tersebut belarut-larut atau tidak ditanggapi sama sekali," demikian Habib Nabiel.
http://news.lintas.me/go/menit.tv/sudah-teriaki-raskin-gak-layak-bulognya-budek
DPR Minta Bulog Prioritaskan Kedelai
22 Oktober 2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudho Husodo meminta Perum Bulog fokus untuk menstabilkan harga kedelai. Berdasarkan pengamatannya, hanya kedelai yang sistem pengelolaannya hampir sama seperti beras. "Kita tidak ingin Bulog bermain di gula kristal putih. Sementara daging, masih terlalu jauh, ini barang baru sama sekali untuk Bulog," ujarnya ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (22/10).
Kedelai dianggap bisa ditangani dengan baik oleh Bulog. Fasilitas pendukung seperti gudang pun dirasa cukup memadai dan tersebar di banyak daerah.
Apabila di setiap gudang bulog terdapat kedelai, diharapkan timbul harga yang kompetitif. Bulog pun bisa menjadi stabilisator harga. "Ini penting, karena kedelai meripakan sumber protein paling murah bagi rakyat kita," katanya.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/22/mv2dba-dpr-minta-bulog-prioritaskan-kedelai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudho Husodo meminta Perum Bulog fokus untuk menstabilkan harga kedelai. Berdasarkan pengamatannya, hanya kedelai yang sistem pengelolaannya hampir sama seperti beras. "Kita tidak ingin Bulog bermain di gula kristal putih. Sementara daging, masih terlalu jauh, ini barang baru sama sekali untuk Bulog," ujarnya ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (22/10).
Kedelai dianggap bisa ditangani dengan baik oleh Bulog. Fasilitas pendukung seperti gudang pun dirasa cukup memadai dan tersebar di banyak daerah.
Apabila di setiap gudang bulog terdapat kedelai, diharapkan timbul harga yang kompetitif. Bulog pun bisa menjadi stabilisator harga. "Ini penting, karena kedelai meripakan sumber protein paling murah bagi rakyat kita," katanya.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/22/mv2dba-dpr-minta-bulog-prioritaskan-kedelai
Selasa, 22 Oktober 2013
HKTI: Bulog Harus Membeli Beras Sebanyak-banyaknya
22 Oktober 2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rahmat Pambudi mengatakan apabila musim pengujan datang bersamaan dengan musim panen, dipastikan produksi padi menurun. Bulog harus mempersiapkan diri dari sekarang dengan membeli beras sebanyak-banyakanya untuk cadangan. "Bulog harus punya cadangan sebanyak-banyaknya," ujarnya kepada ROL, Selasa (22/10).
Musim penghujan bagi petani lebih meresahkan dibandingkan musim kering. Perlu persiapan berupa pompa dan embung yang cukup di daerah-daerah produsen. Di India misalnya, pompa air terbukti membantu petani dalam menghadapi pergantian iklim. Masyarakat juga harus didorong membangung biopori agar cadangan air tanah cukup.
Bulog juga diingatkan agar mewaspadai musim kering yang biasanya terjadi setelah musim penghujan. Lalu petani juga perlu diberikan benih tepat waktu dan pupuk dengan jumlah yang tepat.
Ketua Kajian Strategis Nasional Sarikat Tani Indonesia (STI) Achmad Yakub mengatakan potensi gagal panen di musim penghujan amat tinggi. Namun hal ini bukanlah legitimasi untuk bersiap impor beras. "Sebaliknya segera Bulog sekarang-sekarang ini menyisir dan membeli gabah dan beras petani," ujarnya.
Petani juga berharap pemerintah segera merevisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) karena dianggap sudah tidak mumpuni. Harga beras di pasaran sudah mencapai lebih dari Rp 7000 per kg. "Akibat inflasi 6-8 persen maka sudah seharusnya HPP gabah kering panen, gabah kering giling dan beras di tingkat petani direvisi," katanya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2013, posisi harga gabah Rp 4.047 per kg atau 20,60 persen diatas HPP. Sedangkan harga beras termurah di tingkat eceran Rp 8.675 per kg atau 30.86 persen diatas HPP.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/22/mv2c34-hkti-bulog-harus-membeli-beras-sebanyakbanyaknya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rahmat Pambudi mengatakan apabila musim pengujan datang bersamaan dengan musim panen, dipastikan produksi padi menurun. Bulog harus mempersiapkan diri dari sekarang dengan membeli beras sebanyak-banyakanya untuk cadangan. "Bulog harus punya cadangan sebanyak-banyaknya," ujarnya kepada ROL, Selasa (22/10).
Musim penghujan bagi petani lebih meresahkan dibandingkan musim kering. Perlu persiapan berupa pompa dan embung yang cukup di daerah-daerah produsen. Di India misalnya, pompa air terbukti membantu petani dalam menghadapi pergantian iklim. Masyarakat juga harus didorong membangung biopori agar cadangan air tanah cukup.
Bulog juga diingatkan agar mewaspadai musim kering yang biasanya terjadi setelah musim penghujan. Lalu petani juga perlu diberikan benih tepat waktu dan pupuk dengan jumlah yang tepat.
Ketua Kajian Strategis Nasional Sarikat Tani Indonesia (STI) Achmad Yakub mengatakan potensi gagal panen di musim penghujan amat tinggi. Namun hal ini bukanlah legitimasi untuk bersiap impor beras. "Sebaliknya segera Bulog sekarang-sekarang ini menyisir dan membeli gabah dan beras petani," ujarnya.
Petani juga berharap pemerintah segera merevisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) karena dianggap sudah tidak mumpuni. Harga beras di pasaran sudah mencapai lebih dari Rp 7000 per kg. "Akibat inflasi 6-8 persen maka sudah seharusnya HPP gabah kering panen, gabah kering giling dan beras di tingkat petani direvisi," katanya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2013, posisi harga gabah Rp 4.047 per kg atau 20,60 persen diatas HPP. Sedangkan harga beras termurah di tingkat eceran Rp 8.675 per kg atau 30.86 persen diatas HPP.
Reporter : Meiliani Fauziah
Redaktur : Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/22/mv2c34-hkti-bulog-harus-membeli-beras-sebanyakbanyaknya
KASUS DAGING IMPOR Sosok Bunda Putri Makin Jelas
22 Oktober 2013
JAKARTA (Suara Karya): Sosok Bunda Putri makin jelas setelah Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin, mengungkapnya saat bersaksi di persidangan perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq. Sidang itu berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.
Menurut Hilmi, Bunda Putri dikenalnya bernama Non Saputri. Dia adalah tokoh pengusaha dari Jawa Barat. Hilmi mengenalnya pertama kali di sebuah acara pernikahan dalam ruangan VVIP.
"Bunda Putri, pertama kenal beliau sebagai tokoh pengusaha Jawa Barat, cukup senior, sering ketemu di acara resepsi di ruang VVIP. Biasalah saling kenal," kata Hilmi menjawab pertanyaan pengacara terdakwa suap impor daging Lutfhi Hasan Ishaaq, Mohammad Assegaf.
Setelah itu, Hilmi mengaku mengenal Bunda Putri dengan baik. Bahkan, diakuinya, perempuan paruh baya itu sering berkonsultasi dengan dirinya.
"Bunda Putri sering datang ke saya untuk konsultasi. Waktu Bunda Putri berkunjung, Pak Luthfi datang, kemudian ngobrol-ngobrol," ujar Hilmi.
Bahkan, Hilmi mengaku mendapat informasi perihal kedatangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor DPP PKS dari Bunda Putri.
"Karena dia (Bunda Putri) yang telepon saya bahwa DPP dikepung. Jadi, yang telepon pertama itu Bunda Putri," kata Hilmi. Saat Bunda Putri menelepon, Hilmi mengaku sedang berobat di sebuah klinik. Mendapat informasi itu, Hilmi mengaku langsung menghubungi Luthfi Hasan Ishaaq.
Pada bagian lain, Hilmi bahkan membenarkan bahwa Bunda Putri mengetahui banyak hal di luar urusan bisnis. Perempuan itu, menurut Hilmi, sangat mengetahui perihal reshuffle kabinet. Hal itu diketahuinya saat mereka melakukan pertemuan.
"Kadang bicara reshuffle, kadang bicara yang lain, saya jadi pendengar yang baik saja. Bicara politik banyak, reshuffle juga ada," kata Hilmi.
Hilmi mengaku, hubungannya dengan Bunda Putri baik-baik saja. Dia mengatakan, perbincangan dengan Bunda Putri terus dilakukan. "Berlanjut sampai sekarang, mengobrol lepas saja, ekonomi, politik, saya pendengar yang baik saja," ujarnya.
Namun, Hilmi membantah mengenalkan Bunda Putri kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Tidak seperti itu," kata Hilmi.
Hal itu berbeda dengan pernyataan yang pernah diungkapkan Luthfi saat menjadi saksi untuk sidang perkara yang sama dengan terdakwa Ahmad Fathanah.
Saat itu, Luthfi mengatakan mengenal Bunda Putri, bahkan pernah mendatangi kediamannya untuk bertanya soal reshuffle kabinet. Alasannya, perempuan itu memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga tahu banyak perihal reshuffle.
Pada kesempatan itu, Luthfi bahkan menyebut Bunda Putri sering menjadi semacam penghubung antara dewan pembina partai politik yang ada di Indonesia.
Pada bagian lain kesaksiannya, Hilmi juga menyebut nama pengusaha besar Chairul Tanjung, selaku Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), saat menyampaikan kegundahannya terhadap penyebaran daging tikus dan celeng yang marak saat itu.
"Sebelumnya ada tamu ke rumah saya, persisnya Bapak Chairul Tanjung (CT). Karena saya sulit sekali ketemu Hatta Rajasa, saya sampaikan kepada beliau bisa nggak disampaikan pesan saya ke Hatta Rajasa. Saat itu CT menjawab bisa," kata Hilmi.
Perihal sosok Bunda Putri, juga disampaikan Ketua DPP PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). Menurut HNW, demikian Hidayat akrab dipanggil, Bunda Putri merupakan unsur pimpinan Lumbung Informasi Rakyat (Lira) yang diketuai Jusuf Rizal. Lira selama ini dikenal sebagai organisasi yang dekat dengan Partai Demokrat.
"Informasi yang berkembang, Bunda Putri justru merupakan pimpinan organisasi sayap dari partainya Pak SBY, Lira. Karena itu, saya berharap Pak SBY dapat menjelaskan sosok Bunda Putri. Jadi, sekali lagi, kata kuncinya, kami dan mungkin seluruh rakyat Indonesia merasa setuju kalau Bunda Putri ini diungkap setuntas-tuntasnya dan 3.000 persen setuju kalau PKS memanggil Bunda Putri," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.
Pascapidato SBY yang menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenal sosok Bunda Putri, banyak beredar foto wanita itu dengan sejumlah pejabat. Salah satunya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Namun, Dipo membantah bahwa dirinya mengenal sosok yang disebut oleh mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq dekat dengan SBY itu. Tak hanya itu, sebulan terakhir juga beredar foto Bunda Putri dengan sejumlah menteri lainnya, seperti dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dalam pidatonya, SBY marah atas tudingan Luthfi dan membantah dikatakan mengenalnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Bukhori Yusuf menantang Sutarman yang baru saja disetujui menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo untuk mengungkap siapa gerangan Bunda Putri itu.
"Apakah Sutarman mampu mengungkap sejelas mungkin tentang siapa gerangan Bunda Putri. Seharusnya memang Polri bisa mengungkapnya, sekaligus mengungkap siapa orang yang berada di balik Bunda Putri. Seharusnya Polri mengetahui dan Polri bisa mengungkapnya," ujar Bukhori.
Sosok Bunda Putri menjadi heboh setelah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, mengungkap Bunda Putri yang disebut-sebut terkait kasus dugaan suap pengurusan impor daging sapi adalah orang dekat Presiden SBY.
Saat dikonfirmasi, Presiden Lira Jusuf Rizal mengakui bahwa Non Saputri aktif di organisasi Lira sejak tahun 2010.
"Dia memang pembina Lira. Dia itu Non Saputri yang aktif di organisasi sejak tahun 2010. Selain sebagai pembina, Bunda Putri juga menjabat ketua salah satu sayap organisasi Lira, yaitu Lira Hijau yang menangani isu tentang lingkungan," ujar Jusuf Rizal.
Dia juga tidak membantah para aktivisnya kerap datang ke rumah Bunda Putri. "Kadang ada rapat di rumahnya. Itu biasanya kalau beliau sibuk," ujarnya menambahkan.
Jusuf juga menceritakan soal awal mula dirinya mengenal Bunda Putri. "Awal mengenal Bunda Putri saat sama-sama aktif di komunitas relawan pemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya. Sejak itu Bunda Putri menjadi salah satu pembina Lira bersama dengan Mayjen Purn Arief Siregar dan Meyjen Purn Zulfahmi Rizal.
"Kita juga aktif di perkumpulan Komando (Komunitas Masyarakat Cinta Indonesia) yang mengusung isu-isu terkait bailout Century," katanya. (Sugandi/Nefan K)
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=337078
JAKARTA (Suara Karya): Sosok Bunda Putri makin jelas setelah Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin, mengungkapnya saat bersaksi di persidangan perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq. Sidang itu berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.
Menurut Hilmi, Bunda Putri dikenalnya bernama Non Saputri. Dia adalah tokoh pengusaha dari Jawa Barat. Hilmi mengenalnya pertama kali di sebuah acara pernikahan dalam ruangan VVIP.
"Bunda Putri, pertama kenal beliau sebagai tokoh pengusaha Jawa Barat, cukup senior, sering ketemu di acara resepsi di ruang VVIP. Biasalah saling kenal," kata Hilmi menjawab pertanyaan pengacara terdakwa suap impor daging Lutfhi Hasan Ishaaq, Mohammad Assegaf.
Setelah itu, Hilmi mengaku mengenal Bunda Putri dengan baik. Bahkan, diakuinya, perempuan paruh baya itu sering berkonsultasi dengan dirinya.
"Bunda Putri sering datang ke saya untuk konsultasi. Waktu Bunda Putri berkunjung, Pak Luthfi datang, kemudian ngobrol-ngobrol," ujar Hilmi.
Bahkan, Hilmi mengaku mendapat informasi perihal kedatangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor DPP PKS dari Bunda Putri.
"Karena dia (Bunda Putri) yang telepon saya bahwa DPP dikepung. Jadi, yang telepon pertama itu Bunda Putri," kata Hilmi. Saat Bunda Putri menelepon, Hilmi mengaku sedang berobat di sebuah klinik. Mendapat informasi itu, Hilmi mengaku langsung menghubungi Luthfi Hasan Ishaaq.
Pada bagian lain, Hilmi bahkan membenarkan bahwa Bunda Putri mengetahui banyak hal di luar urusan bisnis. Perempuan itu, menurut Hilmi, sangat mengetahui perihal reshuffle kabinet. Hal itu diketahuinya saat mereka melakukan pertemuan.
"Kadang bicara reshuffle, kadang bicara yang lain, saya jadi pendengar yang baik saja. Bicara politik banyak, reshuffle juga ada," kata Hilmi.
Hilmi mengaku, hubungannya dengan Bunda Putri baik-baik saja. Dia mengatakan, perbincangan dengan Bunda Putri terus dilakukan. "Berlanjut sampai sekarang, mengobrol lepas saja, ekonomi, politik, saya pendengar yang baik saja," ujarnya.
Namun, Hilmi membantah mengenalkan Bunda Putri kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Tidak seperti itu," kata Hilmi.
Hal itu berbeda dengan pernyataan yang pernah diungkapkan Luthfi saat menjadi saksi untuk sidang perkara yang sama dengan terdakwa Ahmad Fathanah.
Saat itu, Luthfi mengatakan mengenal Bunda Putri, bahkan pernah mendatangi kediamannya untuk bertanya soal reshuffle kabinet. Alasannya, perempuan itu memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga tahu banyak perihal reshuffle.
Pada kesempatan itu, Luthfi bahkan menyebut Bunda Putri sering menjadi semacam penghubung antara dewan pembina partai politik yang ada di Indonesia.
Pada bagian lain kesaksiannya, Hilmi juga menyebut nama pengusaha besar Chairul Tanjung, selaku Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), saat menyampaikan kegundahannya terhadap penyebaran daging tikus dan celeng yang marak saat itu.
"Sebelumnya ada tamu ke rumah saya, persisnya Bapak Chairul Tanjung (CT). Karena saya sulit sekali ketemu Hatta Rajasa, saya sampaikan kepada beliau bisa nggak disampaikan pesan saya ke Hatta Rajasa. Saat itu CT menjawab bisa," kata Hilmi.
Perihal sosok Bunda Putri, juga disampaikan Ketua DPP PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). Menurut HNW, demikian Hidayat akrab dipanggil, Bunda Putri merupakan unsur pimpinan Lumbung Informasi Rakyat (Lira) yang diketuai Jusuf Rizal. Lira selama ini dikenal sebagai organisasi yang dekat dengan Partai Demokrat.
"Informasi yang berkembang, Bunda Putri justru merupakan pimpinan organisasi sayap dari partainya Pak SBY, Lira. Karena itu, saya berharap Pak SBY dapat menjelaskan sosok Bunda Putri. Jadi, sekali lagi, kata kuncinya, kami dan mungkin seluruh rakyat Indonesia merasa setuju kalau Bunda Putri ini diungkap setuntas-tuntasnya dan 3.000 persen setuju kalau PKS memanggil Bunda Putri," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.
Pascapidato SBY yang menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenal sosok Bunda Putri, banyak beredar foto wanita itu dengan sejumlah pejabat. Salah satunya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Namun, Dipo membantah bahwa dirinya mengenal sosok yang disebut oleh mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq dekat dengan SBY itu. Tak hanya itu, sebulan terakhir juga beredar foto Bunda Putri dengan sejumlah menteri lainnya, seperti dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dalam pidatonya, SBY marah atas tudingan Luthfi dan membantah dikatakan mengenalnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Bukhori Yusuf menantang Sutarman yang baru saja disetujui menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo untuk mengungkap siapa gerangan Bunda Putri itu.
"Apakah Sutarman mampu mengungkap sejelas mungkin tentang siapa gerangan Bunda Putri. Seharusnya memang Polri bisa mengungkapnya, sekaligus mengungkap siapa orang yang berada di balik Bunda Putri. Seharusnya Polri mengetahui dan Polri bisa mengungkapnya," ujar Bukhori.
Sosok Bunda Putri menjadi heboh setelah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, mengungkap Bunda Putri yang disebut-sebut terkait kasus dugaan suap pengurusan impor daging sapi adalah orang dekat Presiden SBY.
Saat dikonfirmasi, Presiden Lira Jusuf Rizal mengakui bahwa Non Saputri aktif di organisasi Lira sejak tahun 2010.
"Dia memang pembina Lira. Dia itu Non Saputri yang aktif di organisasi sejak tahun 2010. Selain sebagai pembina, Bunda Putri juga menjabat ketua salah satu sayap organisasi Lira, yaitu Lira Hijau yang menangani isu tentang lingkungan," ujar Jusuf Rizal.
Dia juga tidak membantah para aktivisnya kerap datang ke rumah Bunda Putri. "Kadang ada rapat di rumahnya. Itu biasanya kalau beliau sibuk," ujarnya menambahkan.
Jusuf juga menceritakan soal awal mula dirinya mengenal Bunda Putri. "Awal mengenal Bunda Putri saat sama-sama aktif di komunitas relawan pemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya. Sejak itu Bunda Putri menjadi salah satu pembina Lira bersama dengan Mayjen Purn Arief Siregar dan Meyjen Purn Zulfahmi Rizal.
"Kita juga aktif di perkumpulan Komando (Komunitas Masyarakat Cinta Indonesia) yang mengusung isu-isu terkait bailout Century," katanya. (Sugandi/Nefan K)
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=337078
Inilah Kisah Dugaan Korupsi Disekitar Lingkaran Cikeas
22 Oktober 2013
Jakarta_Barakindo- Lagi-lagi pemilik akun twiter @TrioMacan2000 membahas tentang sosok Bunda Putri. Siapakah dia sebenarnya ? Kenapa begitu banyak saksi tapi tidak memberi kejelasan ? Inilah laporan versi Trio Macan soal Bunda Puteri, Ibu Ani SBY, Sylvia Soleha dan Cikeas secara rinci.
Kesaksian Menteri Pertanian Suswono, Mantan Presiden PKS (LHI), anak Ketua DS PKS Ridwan Hakim dan sejenisnya juga tidak beri kejelasan. Tidaklah sulit bagi Suswono, Lutfhi dan Ridwan Cs utk menyebutkan nama asli dari perempuan yang disebut dgn panggilan Bunda Putri itu. Kenapa mereka tidak mau menyebut nama asli Bunda Putri itu ? Kenapa mereka malah melemparkan “bola panas” ini ke SBY, Cikeas dan Istana?
Sebelum publik disuguhi teka teki siapa sesungguhnya Bunda Putri ini, ada peristiwa yang mendahului terciptanya ‘teka-teki nasional’ ini. Peristiwa pertama adalah ‘meledaknya’ kasus suap terkait kuota impor daging sapi. Aktor atau wayang utamanya adalah : ahmad fathonah. Ahmad Fathonah atau nama sebenarnya adalah Ahmad Olong adalah eks Terpidana 20 tahun di Penjara Barramah Australia yg tiba2 bisa ‘bebas. Fatanah/ Olong terpidana 20 thn di LP Barramah, akibat penyelundupan 385 imigran asal irak ke Australia, ‘dibebaskan’ secara misterius. Belakangan diperoleh informasi, Olong yg baru jalani hukuman 2.5 thn itu dibebaskan setelah dicapai kesepakatan antara pihak2 tertentu. Olong lalu ‘ditanam’ di PKS sebagai agen australia yg dipinjamkan kepada ‘pemerintah Indonesia’. Ada keterlibatan mossad di sini.
Apa tujuannya ? Tdk lain adalah utk misi menghancurkan PKS dari dalam. Misi itu sukses besar. KPK pun turut sebagai salah satu aktornya. Itu sebabnya, KPK tanpa dasar dan tujuan yg jelas menciptakan panggung bagi media massa utk buat opini sejelek2nya seputar PKS.
Skenario dimulai saat presiden SBY melawat ke LN dan tiba2 fatanah (olong) ditangkap dan LHI ‘dipaksakan’ jadi TSK dan harus ditahan segera. Kenapa LHI hrs segera dijadikan TSK dan ditahan malam itu juga? Supaya tdk ada kesempatan bagi ustad Hilmi kontak SBY yang sedang di pesawat. Sesuai skenario seharusnya PKS akan terus menjadi sasaran utk dihancurkan sampai tuntas, namun ada beberapa ‘intervensi’ yang menghambatnya. Salah satu intervensi itu adalah sosok Bunda Putri yg bermanuver tanpa sepengetahuan SBY. Tdk koordinasi. Tiba-tiba masuk ke pusaran korupsi.
Sebelum isu ‘Bunda Putri’, ada ‘intervensi’ lain yg halangi kehancuran PKS sesuai skenario, yakni isu kuda2an dan bukti2 korupsi istana. Ketika skenario penghancuran PKS sdh demikian masif via penggiringan dan penciptaan opini buruk, simbol2 islam pun terbawa2. Off side !
Ketika ustad Hilmi dipanggil utk bersaksi utk pertama sekali oleh @KPK_RI, Hilmi tdk datang. Dia ke istana temui presiden SBY. Hilmi yg secara resmi tdk bisa hadir di @KPK_RI gunakan alasan bhw dirinya sedang ada acara di Padang, ternyata juga menghadap SBY. Hilmi ketemu SBY sambil bawa bukti2 bhw korupsi pangan di Indonesia (beras, benih, pupuk, daging, sapi, dll) 95% dilakukan oleh orang-orang SBY. Secara gamblang Hilmi menjelaskan keterlibatan orang2 terdekat SBY yang menjadi MAFIA PANGAN dan Raja Korupsi Pangan Indonesia.
Nama2 Jusuf Gunawan Wangkar ( teman karib sby, staf khusus presiden bidang pangan dan energi), Kurdi Mustofa (mantan sesmil presiden RI). Haji Haris (ketua yayasan majelis zikir SBY, orang kepercayaan presiden), Lidya (teman karib SBY, istri Jusuf GW), Kasan ( kakak Jusuf). Solichin Hidayat ( Dewas Bulog, org kepercayaan @iskan_dahlan), soetarto alimoeso ( Dirut Bulog, teman SMA SBY), Faried (Direktur Bulog). Termasuk direksi BUMN Pangan (Khairudin, Edi budiono, Wahyu, arief librato dll). Dan yg menakutkan SBY : SENGMAN TJAHJA dan BUNDA PUTRI. Sengman Tjahja yg disebutkan oleh banyak saksi memungut fee suap 40 miliar terkait izin kuota impor daging sapi, sudah duluan kabur ke LN. Padahal para saksi menyebutkan bhw Sengman mengutip 40 miliar suap fee utk kuota izin impor daging sapi itu utk dan atas nama presiden !
Sengman Buron…persis kayak buronnya Nazarudin dulu. Info bocor dan @KPK_RI lamban. Sengaja beri kesempatan kepada mereka utk kabur/buron. Bagaimana dengan Bunda Putri ? Kenapa dia tidak ikut kabur atau buron ke luar negeri ? Karena posisi dan statusnya yang sulit ..mustahil buron. Berbeda dgn informasi yang disampaikan TEMPO di Laput (laporan utamanya) bulan lalu, kami tetap yakin Bunda Putri itu = Sylvia Solehah. informasi TEMPO sdh lama dinilai sbg informasi KW3, Palsu, pengecohan dan pesanan, argumentasi2 TEMPO tidak meyakinkan/lemah. Apalagi sejak TEMPO disuap oleh istana pasca muat berita Laput tentang Korupsi Hambalang utk pertama kalinya dulu. TEMPO ya wassalaaam. Diperkuat dengan kesaksian& dokumen Permai Grup bahwa Wahyu Muryadi Pemred Tempo & 2 orang wartawan senior terima suap US$ 500.000 dari Nazar.
Kalau Bunda Putri adalah Sylvia Solehah, lalu siapakah Non Saputri itu? Info cikeas mengatakan bahaw dia kaki tangan Sylvia Solehah. Non Saputri yang disebut2 sebagai istri ketiga atau istri muda seorang dirjen di Kementan, tentu mustahil bisa punya kekuasaan luar biasa. Non Saputri adalah kaki tangan Sylvia Solehah. Kaki tangan lainnya adalah Widodo anak kandung Sylvia Solehah sendiri. Sepak terjang Bunda Putri dan para kurcacinya ( Non Saputri, Widodo Wisnu Sayoko, Arif Gundul) termasuk jaringannya : jusuf wangkar cs … sudah lama terjadi. Persisnya saat wapres JK sudah tidak ada. Sylvia Soleha cs lah yang menyapu bersih proyek-proyek besar di republik ini. Bahkan info orang dalam Cikeas menyebutkan, ditangkapnya Hartati Murdaya Poo oleh @KPK_RI tdk terlepas dari rivalitas kedua wanita itu.
Praktek Mafia yang dijalankan oleh Sylvia Solehah dan kurcaci2nya, sdh menjadi fakta hukum dlm kasus korupsi Hambalang. Ada di BAP KPK. Mustahil Non Saputri punya kekuasaan luar biasa besar, memerintah pejabat2 tinggi negara & menteri-menteri jika dia bukan on behalf Ibu negara. Dan tidak mungkin Non Saputri yang mendapatkan KUASA bertindak utk dan atas nama Ibu Negara. Kuasa itu ada pada Sylvia Solehah. Kepercayaan Ibu Negara yang luar biasa besar kepada Sylvia Solehah sejalan dgn statusnya sbg kerabat/ saudara dekat Ibu Negara. Kuasa bertindak untuk dan atas nama Ibu Negara sejalan dgn status Sylvia Solehah sebagai istri Kepala Rumah Tangga Kepresidenan-Cikeas.
Sylvia Solehah adalah istri Kombes Pol (Purn) Purnomo D Rahardjo Kepala Rumah Tangga Kepresidenan - Cikeas. Pejabat eselon I Setkab RI. Tidak ada siapa pun yang bisa membantah bahwa siapa pun yang menjabat KRT Kepresiden Cikeas pastilah orang terdekat Keluarga Presiden SBY. Pengakuan Presiden @SBYudhoyono bhw dirinya tdk mengenal Bunda Putri harus dilihat dari perspektif semantik belaka. Tapi kalau Presiden @SBYudhoyono mengaku dirinya tdk kenal dgn Sylvia Solehah, itu adalah pengingkaran absolut terhadap fakta dan kebenaran.
Buya Hamka : “Akan tiba suatu masa dimana kejujuran, kebenaran dan keadilan menjadi barang langka di negeri ini” masa itu kini sdh hadir. Rakyat Indonesia kini setiap hari disuguhi kebohongan demi kebohongan dan perilaku korup para pemimpinnya. Kebohongan-kebohongan itu semakin marak dan hadir dimana2 karena legitimasi dan bantuan media massa yang juga menjadi corong kebohongannya. Media massa memfitnah pahlawan menjadi bajingan, merekaya bajingan menjadi pahlawan. Kebenaran dan kesalahan sulit dibedakan
Kondisi bangsa yg rusak parah alias kronis akut ini pastilah akan mencari solusi terbaiknya sendiri apakah itu ? Wallahualam bissawab !!! ***
sumber:rimanews.com
http://beritabarak.blogspot.com/2013/10/inilah-kisah-dugaan-korupsi-disekitar.html
Jakarta_Barakindo- Lagi-lagi pemilik akun twiter @TrioMacan2000 membahas tentang sosok Bunda Putri. Siapakah dia sebenarnya ? Kenapa begitu banyak saksi tapi tidak memberi kejelasan ? Inilah laporan versi Trio Macan soal Bunda Puteri, Ibu Ani SBY, Sylvia Soleha dan Cikeas secara rinci.
Kesaksian Menteri Pertanian Suswono, Mantan Presiden PKS (LHI), anak Ketua DS PKS Ridwan Hakim dan sejenisnya juga tidak beri kejelasan. Tidaklah sulit bagi Suswono, Lutfhi dan Ridwan Cs utk menyebutkan nama asli dari perempuan yang disebut dgn panggilan Bunda Putri itu. Kenapa mereka tidak mau menyebut nama asli Bunda Putri itu ? Kenapa mereka malah melemparkan “bola panas” ini ke SBY, Cikeas dan Istana?
Sebelum publik disuguhi teka teki siapa sesungguhnya Bunda Putri ini, ada peristiwa yang mendahului terciptanya ‘teka-teki nasional’ ini. Peristiwa pertama adalah ‘meledaknya’ kasus suap terkait kuota impor daging sapi. Aktor atau wayang utamanya adalah : ahmad fathonah. Ahmad Fathonah atau nama sebenarnya adalah Ahmad Olong adalah eks Terpidana 20 tahun di Penjara Barramah Australia yg tiba2 bisa ‘bebas. Fatanah/ Olong terpidana 20 thn di LP Barramah, akibat penyelundupan 385 imigran asal irak ke Australia, ‘dibebaskan’ secara misterius. Belakangan diperoleh informasi, Olong yg baru jalani hukuman 2.5 thn itu dibebaskan setelah dicapai kesepakatan antara pihak2 tertentu. Olong lalu ‘ditanam’ di PKS sebagai agen australia yg dipinjamkan kepada ‘pemerintah Indonesia’. Ada keterlibatan mossad di sini.
Apa tujuannya ? Tdk lain adalah utk misi menghancurkan PKS dari dalam. Misi itu sukses besar. KPK pun turut sebagai salah satu aktornya. Itu sebabnya, KPK tanpa dasar dan tujuan yg jelas menciptakan panggung bagi media massa utk buat opini sejelek2nya seputar PKS.
Skenario dimulai saat presiden SBY melawat ke LN dan tiba2 fatanah (olong) ditangkap dan LHI ‘dipaksakan’ jadi TSK dan harus ditahan segera. Kenapa LHI hrs segera dijadikan TSK dan ditahan malam itu juga? Supaya tdk ada kesempatan bagi ustad Hilmi kontak SBY yang sedang di pesawat. Sesuai skenario seharusnya PKS akan terus menjadi sasaran utk dihancurkan sampai tuntas, namun ada beberapa ‘intervensi’ yang menghambatnya. Salah satu intervensi itu adalah sosok Bunda Putri yg bermanuver tanpa sepengetahuan SBY. Tdk koordinasi. Tiba-tiba masuk ke pusaran korupsi.
Sebelum isu ‘Bunda Putri’, ada ‘intervensi’ lain yg halangi kehancuran PKS sesuai skenario, yakni isu kuda2an dan bukti2 korupsi istana. Ketika skenario penghancuran PKS sdh demikian masif via penggiringan dan penciptaan opini buruk, simbol2 islam pun terbawa2. Off side !
Ketika ustad Hilmi dipanggil utk bersaksi utk pertama sekali oleh @KPK_RI, Hilmi tdk datang. Dia ke istana temui presiden SBY. Hilmi yg secara resmi tdk bisa hadir di @KPK_RI gunakan alasan bhw dirinya sedang ada acara di Padang, ternyata juga menghadap SBY. Hilmi ketemu SBY sambil bawa bukti2 bhw korupsi pangan di Indonesia (beras, benih, pupuk, daging, sapi, dll) 95% dilakukan oleh orang-orang SBY. Secara gamblang Hilmi menjelaskan keterlibatan orang2 terdekat SBY yang menjadi MAFIA PANGAN dan Raja Korupsi Pangan Indonesia.
Nama2 Jusuf Gunawan Wangkar ( teman karib sby, staf khusus presiden bidang pangan dan energi), Kurdi Mustofa (mantan sesmil presiden RI). Haji Haris (ketua yayasan majelis zikir SBY, orang kepercayaan presiden), Lidya (teman karib SBY, istri Jusuf GW), Kasan ( kakak Jusuf). Solichin Hidayat ( Dewas Bulog, org kepercayaan @iskan_dahlan), soetarto alimoeso ( Dirut Bulog, teman SMA SBY), Faried (Direktur Bulog). Termasuk direksi BUMN Pangan (Khairudin, Edi budiono, Wahyu, arief librato dll). Dan yg menakutkan SBY : SENGMAN TJAHJA dan BUNDA PUTRI. Sengman Tjahja yg disebutkan oleh banyak saksi memungut fee suap 40 miliar terkait izin kuota impor daging sapi, sudah duluan kabur ke LN. Padahal para saksi menyebutkan bhw Sengman mengutip 40 miliar suap fee utk kuota izin impor daging sapi itu utk dan atas nama presiden !
Sengman Buron…persis kayak buronnya Nazarudin dulu. Info bocor dan @KPK_RI lamban. Sengaja beri kesempatan kepada mereka utk kabur/buron. Bagaimana dengan Bunda Putri ? Kenapa dia tidak ikut kabur atau buron ke luar negeri ? Karena posisi dan statusnya yang sulit ..mustahil buron. Berbeda dgn informasi yang disampaikan TEMPO di Laput (laporan utamanya) bulan lalu, kami tetap yakin Bunda Putri itu = Sylvia Solehah. informasi TEMPO sdh lama dinilai sbg informasi KW3, Palsu, pengecohan dan pesanan, argumentasi2 TEMPO tidak meyakinkan/lemah. Apalagi sejak TEMPO disuap oleh istana pasca muat berita Laput tentang Korupsi Hambalang utk pertama kalinya dulu. TEMPO ya wassalaaam. Diperkuat dengan kesaksian& dokumen Permai Grup bahwa Wahyu Muryadi Pemred Tempo & 2 orang wartawan senior terima suap US$ 500.000 dari Nazar.
Kalau Bunda Putri adalah Sylvia Solehah, lalu siapakah Non Saputri itu? Info cikeas mengatakan bahaw dia kaki tangan Sylvia Solehah. Non Saputri yang disebut2 sebagai istri ketiga atau istri muda seorang dirjen di Kementan, tentu mustahil bisa punya kekuasaan luar biasa. Non Saputri adalah kaki tangan Sylvia Solehah. Kaki tangan lainnya adalah Widodo anak kandung Sylvia Solehah sendiri. Sepak terjang Bunda Putri dan para kurcacinya ( Non Saputri, Widodo Wisnu Sayoko, Arif Gundul) termasuk jaringannya : jusuf wangkar cs … sudah lama terjadi. Persisnya saat wapres JK sudah tidak ada. Sylvia Soleha cs lah yang menyapu bersih proyek-proyek besar di republik ini. Bahkan info orang dalam Cikeas menyebutkan, ditangkapnya Hartati Murdaya Poo oleh @KPK_RI tdk terlepas dari rivalitas kedua wanita itu.
Praktek Mafia yang dijalankan oleh Sylvia Solehah dan kurcaci2nya, sdh menjadi fakta hukum dlm kasus korupsi Hambalang. Ada di BAP KPK. Mustahil Non Saputri punya kekuasaan luar biasa besar, memerintah pejabat2 tinggi negara & menteri-menteri jika dia bukan on behalf Ibu negara. Dan tidak mungkin Non Saputri yang mendapatkan KUASA bertindak utk dan atas nama Ibu Negara. Kuasa itu ada pada Sylvia Solehah. Kepercayaan Ibu Negara yang luar biasa besar kepada Sylvia Solehah sejalan dgn statusnya sbg kerabat/ saudara dekat Ibu Negara. Kuasa bertindak untuk dan atas nama Ibu Negara sejalan dgn status Sylvia Solehah sebagai istri Kepala Rumah Tangga Kepresidenan-Cikeas.
Sylvia Solehah adalah istri Kombes Pol (Purn) Purnomo D Rahardjo Kepala Rumah Tangga Kepresidenan - Cikeas. Pejabat eselon I Setkab RI. Tidak ada siapa pun yang bisa membantah bahwa siapa pun yang menjabat KRT Kepresiden Cikeas pastilah orang terdekat Keluarga Presiden SBY. Pengakuan Presiden @SBYudhoyono bhw dirinya tdk mengenal Bunda Putri harus dilihat dari perspektif semantik belaka. Tapi kalau Presiden @SBYudhoyono mengaku dirinya tdk kenal dgn Sylvia Solehah, itu adalah pengingkaran absolut terhadap fakta dan kebenaran.
Buya Hamka : “Akan tiba suatu masa dimana kejujuran, kebenaran dan keadilan menjadi barang langka di negeri ini” masa itu kini sdh hadir. Rakyat Indonesia kini setiap hari disuguhi kebohongan demi kebohongan dan perilaku korup para pemimpinnya. Kebohongan-kebohongan itu semakin marak dan hadir dimana2 karena legitimasi dan bantuan media massa yang juga menjadi corong kebohongannya. Media massa memfitnah pahlawan menjadi bajingan, merekaya bajingan menjadi pahlawan. Kebenaran dan kesalahan sulit dibedakan
Kondisi bangsa yg rusak parah alias kronis akut ini pastilah akan mencari solusi terbaiknya sendiri apakah itu ? Wallahualam bissawab !!! ***
sumber:rimanews.com
http://beritabarak.blogspot.com/2013/10/inilah-kisah-dugaan-korupsi-disekitar.html
Senin, 21 Oktober 2013
Bulog Diminta Responsif Tanggapi Keluhan Raskin Rusak
21 Oktober 2013
BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa meminta Perum Bulog agar responsif dalam menanggapi keluhan beras raskin tak layak konsumsi.
“Beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin (Raskin) berkualitas medium, beras bagus. Mengapa bisa diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi”, kata Habib Nabiel, dalam rilisnya ke "PRLM", Senin (21/10/2013).
Dilaporkan, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi. Warga mengeluh beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep.
”Keluhan seperti ini sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja. Padahal Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah UU Pangan", paparnya
Menurutnya, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana sehingga hal demikian bisa terjadi. “Segera cari tahu dimana letak kesalahannya”, tegasnya.
Keluhan tersebut jangan dianggap angin lalu. “Bisa rusak nama baik Bulog bila mengabaikan keluhan raskin rusak”, ucapnya.
Lebih jauh ia meminta Bulog agar bertindak profesional. “Bulog mengemban amanat negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium. Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik”, pungkasnya. (A-71/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255661
BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa meminta Perum Bulog agar responsif dalam menanggapi keluhan beras raskin tak layak konsumsi.
“Beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin (Raskin) berkualitas medium, beras bagus. Mengapa bisa diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi”, kata Habib Nabiel, dalam rilisnya ke "PRLM", Senin (21/10/2013).
Dilaporkan, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi. Warga mengeluh beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep.
”Keluhan seperti ini sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja. Padahal Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah UU Pangan", paparnya
Menurutnya, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana sehingga hal demikian bisa terjadi. “Segera cari tahu dimana letak kesalahannya”, tegasnya.
Keluhan tersebut jangan dianggap angin lalu. “Bisa rusak nama baik Bulog bila mengabaikan keluhan raskin rusak”, ucapnya.
Lebih jauh ia meminta Bulog agar bertindak profesional. “Bulog mengemban amanat negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium. Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik”, pungkasnya. (A-71/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255661
Rekanan Minta Bulog Indramayu Lunasi Sisa Pengiriman Raskin
20 Oktober 2013
INDRAMAYU, (PRLM).- Mitra Kerja Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Indramayu, CV Jaya Mandiri meminta pelunasan pembayaran kelebihan pengiriman beras ke Gudang Bulog Singakerta 2 pada pengadaan beras 2013 yang mencapai Rp 4,8 miliar.
“Kami minta sisa kelebihan itu dilunasi paling lambat akhir Oktober ini. Jika tidak, kami sudah mempersiapkan langkah hukum selanjutnya,” kata Caripan Assidiq, Kuasa Hukum CV Jaya Mandiri, Minggu (20/10/13).
Caripan mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Indramayu dan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sesuai dengan permintaan, CV Jaya Mandiri telah mengirimkan 11.178.390 kg beras ke Gudang Bulog Singakerta 2 sejak 27 Februari-16 Juli 2013.
Namun, Sistem Informasi Logistik (SIL) Bulog menunjukkan bahwa kuota dalam kontrak hanya 10.450.525 kg sehingga terdapat kelebihan 727.865 kg. Jika dihitung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.600/kg, uang yang belum dilunasi Bulog Subdivre Indramayu kepada CV Jaya Mandiri mencapai Rp 4,8 miliar.
Anggota tim kuasa hukum lainnya, Tarwita menambahkan, pihaknya telah menyiapkan data tambahan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan beras di Gudang Bulog Singakerta 2 untuk dilaporkan kepada tim penyidik. Dia juga mengaku akan terus berkonsultasi dengan Bulog Subdivre INdramayu dan Bulog Divre Jabar untuk menyelesaikannya.
“Kami berharap agar segera ditemukan penyelesaian mengenai masalah ini. Yang jelas, kami minta agar hak klien kami diberikan,” katanya.
Seperti diketahui, penggelapan raskin di Gudang Bulog Singakerta 2 terungkap ketika Perum Bulog Divre Jawa Barat melakukan pemeriksaan stok opname di gudang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kekurangan pasokan fisik beras sebanyak 580.300 kg dengan nilai Rp 4,5 miliar.
Mantan Kepala Gudang Bulog Singakerta 2 yang kini menjadi salah satu tersangka, RD terbukti melakukan perbaikan mutu terhadap pengadaan raskin tahun 2012 pada Februari-Juni 2013 tanpa melalui prosedur resmi. Dia mengeluarkan beras di Gudang Bulog Singakerta II tanpa Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bulog ke mitra kerjanya, CV Jaya Mandiri.
Kepala Bulog Subdivre Indramayu, Atta Rizal sebelumnya menegaskan, segala administrasi pembayaran pengolahan beras sudah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Gudang Bulog Singakerta II. “Jadi, jika ada masalah administasi di gudang itu, kepala gudangnya yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Atta menambahkan bahwa kejadian itu menyebabkan Bulog Subdivre Indramayu mengalami kerugian miliaran rupiah. Kejadian serupa juga sempat dialami pada 2010 lalu, ketika terjadi penggelapan raskin di Gudang Bulog Krangkeng sebanyak 230 ton dengan nilai Rp 1,3 miliar. (A-192/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255581
INDRAMAYU, (PRLM).- Mitra Kerja Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Indramayu, CV Jaya Mandiri meminta pelunasan pembayaran kelebihan pengiriman beras ke Gudang Bulog Singakerta 2 pada pengadaan beras 2013 yang mencapai Rp 4,8 miliar.
“Kami minta sisa kelebihan itu dilunasi paling lambat akhir Oktober ini. Jika tidak, kami sudah mempersiapkan langkah hukum selanjutnya,” kata Caripan Assidiq, Kuasa Hukum CV Jaya Mandiri, Minggu (20/10/13).
Caripan mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Indramayu dan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sesuai dengan permintaan, CV Jaya Mandiri telah mengirimkan 11.178.390 kg beras ke Gudang Bulog Singakerta 2 sejak 27 Februari-16 Juli 2013.
Namun, Sistem Informasi Logistik (SIL) Bulog menunjukkan bahwa kuota dalam kontrak hanya 10.450.525 kg sehingga terdapat kelebihan 727.865 kg. Jika dihitung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.600/kg, uang yang belum dilunasi Bulog Subdivre Indramayu kepada CV Jaya Mandiri mencapai Rp 4,8 miliar.
Anggota tim kuasa hukum lainnya, Tarwita menambahkan, pihaknya telah menyiapkan data tambahan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan beras di Gudang Bulog Singakerta 2 untuk dilaporkan kepada tim penyidik. Dia juga mengaku akan terus berkonsultasi dengan Bulog Subdivre INdramayu dan Bulog Divre Jabar untuk menyelesaikannya.
“Kami berharap agar segera ditemukan penyelesaian mengenai masalah ini. Yang jelas, kami minta agar hak klien kami diberikan,” katanya.
Seperti diketahui, penggelapan raskin di Gudang Bulog Singakerta 2 terungkap ketika Perum Bulog Divre Jawa Barat melakukan pemeriksaan stok opname di gudang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kekurangan pasokan fisik beras sebanyak 580.300 kg dengan nilai Rp 4,5 miliar.
Mantan Kepala Gudang Bulog Singakerta 2 yang kini menjadi salah satu tersangka, RD terbukti melakukan perbaikan mutu terhadap pengadaan raskin tahun 2012 pada Februari-Juni 2013 tanpa melalui prosedur resmi. Dia mengeluarkan beras di Gudang Bulog Singakerta II tanpa Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bulog ke mitra kerjanya, CV Jaya Mandiri.
Kepala Bulog Subdivre Indramayu, Atta Rizal sebelumnya menegaskan, segala administrasi pembayaran pengolahan beras sudah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Gudang Bulog Singakerta II. “Jadi, jika ada masalah administasi di gudang itu, kepala gudangnya yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Atta menambahkan bahwa kejadian itu menyebabkan Bulog Subdivre Indramayu mengalami kerugian miliaran rupiah. Kejadian serupa juga sempat dialami pada 2010 lalu, ketika terjadi penggelapan raskin di Gudang Bulog Krangkeng sebanyak 230 ton dengan nilai Rp 1,3 miliar. (A-192/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255581
Bulog Setop Beli Beras Petani, Ada Apa?
21 Oktober 2013
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN---Pembelian beras petani oleh Bulog Sumatera Utara (Sumut) stagnan atau terhenti di angka 310 ton karena harga jual yang jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP). "Yah memang masih di 310 ton seperti di awal tahun karena Bulog tidak bisa membeli lebih lanjut akibat terbentur pada harga jual yang mahal," kata Humas Bulog Sumut, Rudi.
Harga beras petani di penggilingan padi di Sumut rata-rata Rp7.200 hingga Rp7.400 per kg, atau jauh di atas harga pembelian pemerintah yang ditetapkan untuk Sumut sebesar Rp6.600 per kg. Mengutip kata pengusaha penggilingan, harga beras yang mahal merupakan dampak harga gabah juga sedang tinggi menyusul panen petani yang tidak banyak akibat cuaca ekstrem. "Bulog pesimistis bisa membeli beras petani lokal karena biasanya semakin mendekati akhir tahun, harga semakin mahal akibat produksi yang semakin turun," katanya.
Meski pembelian di lokal tersendat, stok cukup aman karena pasokan beras dari daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta tetap ada. Hingga akhir tahun, akan ada masuk sekitar 30.000 ton beras dari Jawa Timur yang berasal dari berbagai daerah.
Adapun stok beras juga masih aman atau ada sekitar 30.000 ton dari kebutuhan per bulan yang hampir 12 ribu ton. Kepala Dinas Pertanian Sumut, M.Room.S, menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya mencapai target produksi yang sebesar 3,875 juta ton.
Redaktur : Endah Hapsari
Sumber : Antara
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/20/muyio6-bulog-setop-beli-beras-petani-ada-apa
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN---Pembelian beras petani oleh Bulog Sumatera Utara (Sumut) stagnan atau terhenti di angka 310 ton karena harga jual yang jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP). "Yah memang masih di 310 ton seperti di awal tahun karena Bulog tidak bisa membeli lebih lanjut akibat terbentur pada harga jual yang mahal," kata Humas Bulog Sumut, Rudi.
Harga beras petani di penggilingan padi di Sumut rata-rata Rp7.200 hingga Rp7.400 per kg, atau jauh di atas harga pembelian pemerintah yang ditetapkan untuk Sumut sebesar Rp6.600 per kg. Mengutip kata pengusaha penggilingan, harga beras yang mahal merupakan dampak harga gabah juga sedang tinggi menyusul panen petani yang tidak banyak akibat cuaca ekstrem. "Bulog pesimistis bisa membeli beras petani lokal karena biasanya semakin mendekati akhir tahun, harga semakin mahal akibat produksi yang semakin turun," katanya.
Meski pembelian di lokal tersendat, stok cukup aman karena pasokan beras dari daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta tetap ada. Hingga akhir tahun, akan ada masuk sekitar 30.000 ton beras dari Jawa Timur yang berasal dari berbagai daerah.
Adapun stok beras juga masih aman atau ada sekitar 30.000 ton dari kebutuhan per bulan yang hampir 12 ribu ton. Kepala Dinas Pertanian Sumut, M.Room.S, menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya mencapai target produksi yang sebesar 3,875 juta ton.
Redaktur : Endah Hapsari
Sumber : Antara
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/20/muyio6-bulog-setop-beli-beras-petani-ada-apa
Minggu, 20 Oktober 2013
Warga Desa Tambun Keluhkan Beras Raskin Tak Layak Konsumsi
19 Oktober 2013
Airmadidi,PilarSulut.com-Mendapatkan jatah beras kurang layak, Warga Desa Tambun di Likupang Barat keluhkan jatah beras miskin (raskin) tidak layak konsumsi. pesalnya beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Petrus, satu di antara warga mengaku, sudah dua bulan terakhir dirinya mendapatkan jatah beras kurang layak. Hal itu ia keluhkan ke aparat setempat yang mengaku beras itu sudah dari begitu sejak diterima. "Katanya mereka hanya menyalurkan," kata Petrus, (17/10).
Lili warga lainnya, mengaku terpaksa makan beras raskin meski dengan perasaan jijik. Menurut Lili, hal itu terpaksa dilakukannya, karena uangnya hanya cukup untuk membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. "Suami saya hanya tukang ojek, mana mampu kami beli beras di toko," ucap Lili.
Terkait keluhan tersebut, Kabag Perekonomian Minut Michael Karisoh janji akan mengecek laporan itu, Jika ditemui ada raskin yang tak layak konsumsi, pihaknya akan langsung menarik dan mengganti dengan yang baru. Dikatakan Karisoh , ada 12 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Minut. "Tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 15 kilogram raskin per bulan, seharga Rp 1.600 per kilogram. Penyaluran Bulan September sudah dilakukan, sementara Oktober tengah berlangsung," jelas Karisoh. (*/tm/Isk)
http://pilarsulut.com/view/9177/Minut/Warga-Desa-Tambun-Keluhkan-Beras-Raskin-Tak-Layak-Komsumsi
Airmadidi,PilarSulut.com-Mendapatkan jatah beras kurang layak, Warga Desa Tambun di Likupang Barat keluhkan jatah beras miskin (raskin) tidak layak konsumsi. pesalnya beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Petrus, satu di antara warga mengaku, sudah dua bulan terakhir dirinya mendapatkan jatah beras kurang layak. Hal itu ia keluhkan ke aparat setempat yang mengaku beras itu sudah dari begitu sejak diterima. "Katanya mereka hanya menyalurkan," kata Petrus, (17/10).
Lili warga lainnya, mengaku terpaksa makan beras raskin meski dengan perasaan jijik. Menurut Lili, hal itu terpaksa dilakukannya, karena uangnya hanya cukup untuk membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. "Suami saya hanya tukang ojek, mana mampu kami beli beras di toko," ucap Lili.
Terkait keluhan tersebut, Kabag Perekonomian Minut Michael Karisoh janji akan mengecek laporan itu, Jika ditemui ada raskin yang tak layak konsumsi, pihaknya akan langsung menarik dan mengganti dengan yang baru. Dikatakan Karisoh , ada 12 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Minut. "Tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 15 kilogram raskin per bulan, seharga Rp 1.600 per kilogram. Penyaluran Bulan September sudah dilakukan, sementara Oktober tengah berlangsung," jelas Karisoh. (*/tm/Isk)
http://pilarsulut.com/view/9177/Minut/Warga-Desa-Tambun-Keluhkan-Beras-Raskin-Tak-Layak-Komsumsi
Sabtu, 19 Oktober 2013
Tanggulangi Kartel, Peran Bulog Harus Dikembalikan
19 Oktober 2013
JAKARTA (Pos Kota)-Pemerintah harus mengembalikan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) seperti semula guna menanggulangi kartel bahan pangan. Sebab menurunnya daya beli masyarakat antara lain merupakan dampak terburuk dari mekanisme kartel di pasar pangan strategis.
“Sistem dan kebijakan pemerintah dalam tata niaga yang berlaku saat ini mendorong terciptanya kartel pangan,” kata Direktur Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF), Enny Sri Hartati dalam Diskusi Publik Tinjauan Historis dan Prilaku Kartel Pangan Strategis, yang diadakan atas kerjasama Pemuda Tani Indonesia, Bincang Bincang Agribisnis (BBA), dan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), kemarin.
Menurut dia, saat ini pasar memainkan perannya sendiri. Pasalnya pasar tidak memiliki penengah antara produsen dengan konsumen dalam kebijakan penentuan harga. Bargaining power antara produsen dengan distributor juga tidak berbanding lurus. Dengan demikian, mekanisme kartel sangat terbuka lebar terjadi di pasar pangan strategis yang menciptakan keuntungan besar bagi para penyalur besar.
Akibatnya, perlahan tapi pasti, daya beli masyarakat semakin menurun yang mengancam tingkat konsumsi masyarakat Indonesia. “Kartel ini bukan hanya tata niaga, akan tetapi juga masalah yang memiliki efek domino,” katanya.
“Kita butuh yang netral. Kalau pemain yang jadi wasit yang terjadi adalah terbentuknya kartel,” katanya.
Untuk mencegahnya, kata Eny, hanya bisa dilakukan oleh pemerintah karena merupakan regulator. Seharusnya Bulog memiliki dua fungsi strategis yakni penyangga stok kebutuhan dalam negeri dan stabilisasi harga. “Kalau hanya memikirkan harga tanpa ada stok juga timpang,” tegasnya.
Direktur Centre for Agricultural Policy Studies Tito Pranolo mengatakan fungsi Bulog saat ini sudah berubah jauh. Sejak berubah menjadi perusahaan umum aktivitasnya tidak sejalan dengan namanya sehingga patut untuk dibubarkan.
“Harusnya Bulog itu merupakan badan negara yang menjadi eksekutor bukan business oriented,” paparnya. (faisal)
http://www.poskotanews.com/2013/10/19/tanggulangi-kartel-peran-bulog-harus-dikembalikan/
JAKARTA (Pos Kota)-Pemerintah harus mengembalikan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) seperti semula guna menanggulangi kartel bahan pangan. Sebab menurunnya daya beli masyarakat antara lain merupakan dampak terburuk dari mekanisme kartel di pasar pangan strategis.
“Sistem dan kebijakan pemerintah dalam tata niaga yang berlaku saat ini mendorong terciptanya kartel pangan,” kata Direktur Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF), Enny Sri Hartati dalam Diskusi Publik Tinjauan Historis dan Prilaku Kartel Pangan Strategis, yang diadakan atas kerjasama Pemuda Tani Indonesia, Bincang Bincang Agribisnis (BBA), dan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), kemarin.
Menurut dia, saat ini pasar memainkan perannya sendiri. Pasalnya pasar tidak memiliki penengah antara produsen dengan konsumen dalam kebijakan penentuan harga. Bargaining power antara produsen dengan distributor juga tidak berbanding lurus. Dengan demikian, mekanisme kartel sangat terbuka lebar terjadi di pasar pangan strategis yang menciptakan keuntungan besar bagi para penyalur besar.
Akibatnya, perlahan tapi pasti, daya beli masyarakat semakin menurun yang mengancam tingkat konsumsi masyarakat Indonesia. “Kartel ini bukan hanya tata niaga, akan tetapi juga masalah yang memiliki efek domino,” katanya.
“Kita butuh yang netral. Kalau pemain yang jadi wasit yang terjadi adalah terbentuknya kartel,” katanya.
Untuk mencegahnya, kata Eny, hanya bisa dilakukan oleh pemerintah karena merupakan regulator. Seharusnya Bulog memiliki dua fungsi strategis yakni penyangga stok kebutuhan dalam negeri dan stabilisasi harga. “Kalau hanya memikirkan harga tanpa ada stok juga timpang,” tegasnya.
Direktur Centre for Agricultural Policy Studies Tito Pranolo mengatakan fungsi Bulog saat ini sudah berubah jauh. Sejak berubah menjadi perusahaan umum aktivitasnya tidak sejalan dengan namanya sehingga patut untuk dibubarkan.
“Harusnya Bulog itu merupakan badan negara yang menjadi eksekutor bukan business oriented,” paparnya. (faisal)
http://www.poskotanews.com/2013/10/19/tanggulangi-kartel-peran-bulog-harus-dikembalikan/
Raskin Rusak, Petrus : Saya tak Mau Sakit
18 Oktober 2013
Laporan wartawan Tribun Manado Arthur Rompis
TRIBUNMANADO.CO.ID,AIRMADIDI - Warga Desa Tambun di Likupang Barat mengeluhkan jatah beras miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi. Warga mengeluh beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Petrus, satu di antara warga mengaku, sudah dua bulan terakhir dirinya mendapatkan jatah beras kurang layak. Hal itu ia keluhkan ke aparat setempat yang mengaku beras itu sudah dari begitu sejak diterima. "Katanya mereka hanya menyalurkan," kata Petrus, Kamis (17/10).
Petrus yang mengaku jijik dengan beras tersebut, memilih tidak mengkonsumsinya, dan terpaksa membeli beras di Pasar Likupang meski harganya lebih mahal. "Saya tak mau sakit," ujar Petrus.
Lili warga lainnya, mengaku terpaksa makan beras raskin meski dengan perasaan jijik. Menurut Lili, hal itu terpaksa dilakukannya, karena uangnya hanya cukup untuk membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. "Suami saya hanya tukang ojek, mana mampu kami beli beras di toko," ucap Lili.
Anggota DPRD Minut Denni Sompie dalam Paripurna pekan lalu mengemukakan keluhan warga tersebut. Dikatakannya, keluhan tersebut cukup dominan dalam kunjungan Dewan di Wori. "Banyak masyarakat mengeluhkan hal itu," kata dia.
Denny minta Pemkab Minut mengatasi masalah tersebut, agar tidak terulang lagi. Lebih lanjut, Denny meminta Pemkab agar mengubah cara penyaluran raskin, dengan melakukan koordinasi dengan Bulog. Pemkab pun diminta terus mensosialisasikan Program itu kepada warga, utamanya di kepulauan serta daerah terjauh. "Jauh dekat harus mendapat perhatian sama," tutur Denny.
Kabag Perekonomian Minut Michael Karisoh janji akan mengecek laporan itu. Jika ditemui ada raskin yang tak layak konsumsi, kata Karishoh, pihaknya akan langsung menarik dan mengganti dengan yang baru. Dikatakan Karisoh , ada 12 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Minut. "Tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 15 kilogram raskin per bulan, seharga Rp 1.600 per kilogram. Penyaluran Bulan September sudah dilakukan, sementara Oktober tengah berlangsung," terangngya.
Adanya keluhan kali ini, membuat pihaknya akan memperketat pengawasan selama penyaluran dan melakukan evaluasi jika ada permasalahan. "Akan kami evaluasi," tandasnya
Penulis: Arthur_Rompis
Editor: Rine_Araro
http://manado.tribunnews.com/2013/10/18/raskin-rusak-petrus-saya-tak-mau-sakit
Laporan wartawan Tribun Manado Arthur Rompis
TRIBUNMANADO.CO.ID,AIRMADIDI - Warga Desa Tambun di Likupang Barat mengeluhkan jatah beras miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi. Warga mengeluh beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Petrus, satu di antara warga mengaku, sudah dua bulan terakhir dirinya mendapatkan jatah beras kurang layak. Hal itu ia keluhkan ke aparat setempat yang mengaku beras itu sudah dari begitu sejak diterima. "Katanya mereka hanya menyalurkan," kata Petrus, Kamis (17/10).
Petrus yang mengaku jijik dengan beras tersebut, memilih tidak mengkonsumsinya, dan terpaksa membeli beras di Pasar Likupang meski harganya lebih mahal. "Saya tak mau sakit," ujar Petrus.
Lili warga lainnya, mengaku terpaksa makan beras raskin meski dengan perasaan jijik. Menurut Lili, hal itu terpaksa dilakukannya, karena uangnya hanya cukup untuk membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. "Suami saya hanya tukang ojek, mana mampu kami beli beras di toko," ucap Lili.
Anggota DPRD Minut Denni Sompie dalam Paripurna pekan lalu mengemukakan keluhan warga tersebut. Dikatakannya, keluhan tersebut cukup dominan dalam kunjungan Dewan di Wori. "Banyak masyarakat mengeluhkan hal itu," kata dia.
Denny minta Pemkab Minut mengatasi masalah tersebut, agar tidak terulang lagi. Lebih lanjut, Denny meminta Pemkab agar mengubah cara penyaluran raskin, dengan melakukan koordinasi dengan Bulog. Pemkab pun diminta terus mensosialisasikan Program itu kepada warga, utamanya di kepulauan serta daerah terjauh. "Jauh dekat harus mendapat perhatian sama," tutur Denny.
Kabag Perekonomian Minut Michael Karisoh janji akan mengecek laporan itu. Jika ditemui ada raskin yang tak layak konsumsi, kata Karishoh, pihaknya akan langsung menarik dan mengganti dengan yang baru. Dikatakan Karisoh , ada 12 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Minut. "Tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 15 kilogram raskin per bulan, seharga Rp 1.600 per kilogram. Penyaluran Bulan September sudah dilakukan, sementara Oktober tengah berlangsung," terangngya.
Adanya keluhan kali ini, membuat pihaknya akan memperketat pengawasan selama penyaluran dan melakukan evaluasi jika ada permasalahan. "Akan kami evaluasi," tandasnya
Penulis: Arthur_Rompis
Editor: Rine_Araro
http://manado.tribunnews.com/2013/10/18/raskin-rusak-petrus-saya-tak-mau-sakit
Langganan:
Postingan (Atom)