Sabtu, 29 Juni 2013

"Seputar Informasi Mafia Pangan Dari Ust. Hilmi Kepada SBY" by @NovandriSaja

  • 1. Geger! Korupsi BULOG rugikan negara triliunan tiap tahunnya! Kasus besar tentu melibatkan orang besar. Siapa dia? Kita akan segera tahu.
  • 2. Pada 14 Mei 2013, Hilmi Aminuddin, Ketua DS PKS, diperiksa KPK. Tapi 3 hari sblmnya, Hilmi bertemu dgn Presiden SBY.
  • 3. Di pertemuan itu, Ust Hilmi buka-bukaan tentang semua informasi mafia Pangan yg mlibatkan staf khusus SBY, dkk.
  • 4. Dengan data yg dimiliki, Hilmi menuding staf khusus Presiden Bidang Pangan & Energi, Jusuf Gunawan Wangkar, sbg dalang korupsi pangan!
  • 5. Prof. Dr. Jusuf Gunawan Wangkar (JGW) rupanya otak tindakan korupsi sekotr pangan, termasuk impor sapi/daging.
  • 6. Hilmi jg blak-blakan bahwa korupsi ini tdk hanya libatkan JGW, tp jg orang2 dalam istana dan orang2 dekat SBY, yakni KM, HH, dll.
  • 7. Nama2 mafia sektor pangan lainnya adalah Kasan atau Kusen (kakaknya JGW) dan Lidya (istrinya JGW).
  • 8. Mengapa mereka bs bertindak sejauh itu? Karena JGW, Kasan, dan Lidia adalah orang dekat SBY. Mereka sahabat karib sejak SBY aktif d TNI.
  • 9. JGW & Kasan pernah disebut-sebut jd pemasok makanan TNI saat SBY jalankan misi PBB sbg Panglima Pasukan Garuda d Bosnia.
  • 10. Menariknya, JGW mundur dr jabatannya sbg stafsus Presiden Bidang Pangan pada 14 Mei 2013, hari yg sama saat Hilmi diperiksa KPK.
  • 11. JGW mundur katanya karena faktor kesehatan. Padahal ia takut keterlibatannya d korupsi sektor pangan terbongkar. http://t.co/l65yoDhAGr
  • 12. Atau, mundurnya JGW untuk menghindari terseretnya SBY dalam korupsi mafia pangan ini. SBY & JGW itu teman karib. http://t.co/bBy4UQyHRJ
  • 13. Jelaslah, kedekatan JGW sbg sohib karib SBY sejak lama sgt potensial untuk menyeret nama2 besar lainnya dalm kebusukan ini.
  • 14. Terlebih mereka punya akses thd orang2 dekat SBY, seperti KM & HH yg jd penghuni istana sekaligus tangan kanan Presiden SBY.
  • 15. Tak heran semua Kementerian & Lembaga serta BUMN yg terkait Pangan jadi sasaran korupsi mereka melalui proyek2 pengadaan pangan.
  • 16. Wajar capai triliunan/tahunnya karna korupsi pangan ini modusnya banyak, dr memainkan harga & kualitas beras impor, jg korupsi d Raskin.
  • 17. Selain itu, mereka mendalangi mafia & korupsi besar d berbagai K/L & BUMN (BULOG, SHS, BERDIKARI, dll).
  • 18. Di BULOG saja, Jusuf Gunawan Wangkar dan Lidya (isterinya) bekerjasama dgn Direksi BULOG untuk impor beras RI.
  • 19. Kok bisa? Wong Dirut BULOG itu teman karib SBY jg, teman SMA SBY, wajar bs terkoneksi sama Jusuf, Lidya, dan Kasan untuk pesta korupsi.
  • 20. Modusnya begini: segala bentuk impor beras harus beli di perusahaan JGW di luar negeri, atau minimal melalui perantara mereka.
  • 21. Jgn heran, JGW and the geng itu punya perusahaan2 besar di berbagai negara, misal Vietnam, Thailand, Myanmar, dll.
  • 22. Harga beli BULOG kemudian dimark up oleh JGW cs. Plus dgn fee US$ USD 10-36/ton.
  • 23. Direksi Bulog tahu mark up itu, tp tak bs berbuat apa2, takut dipecat sprti Sutono (Dir PP BULOG yg dulu).
  • 24. Dulu, 20-25 Jan 2011 yg lalu, Sutono (Dir PP BULOG) berada di Vietnam utk teken kontrak sama Vietnam untuk impor beras.
  • 25. Lalu tiba2 ada telepon dari Istana yg menyuruh Sotono menemui wanita bernama Lidya, karib SBY. Sutono menurut.
  • 26. Saat pertemuan,Lidya meminta Sutono untuk batalkan Skema Impor Beras yg sdh hampir final dgn skema yg baru. Tp Sutono menolak dgn tegas.
  • 27. Lidya tak kehabisan akal. Ia sodorkan 1 koper berisi USD 100 kpd Sutono. Tapi Sutono menolak mentah2.
  • 28. Sutono konsisten. Skema Impor Beras sdh dtandatangani Vietnam. Deal. Sesuai rencana semula. Lidya kecewa & lapor ke Istana.
  • 29. Menariknya, 3 hari setelah kejadian d Vietnam itu, tepatnya 27 Januari 2011, Sutono diberi SK Pemberhentian. Sutono dipecat!
  • 30. Sejak itu Sutono digantikan Agusdin Faried yg tidak lain boneka Dirut Soetarto Alimoeso.
  • 31. Lewat JGW+Lidya, Dirut BULOG diduga dapat US$ 10-36/Ton beras. Blm termasuk mark up harga.
  • 32. Blm termasuk fee dr operator kapal pengangkut beras impor yg US$ 1-3/ton. Blm termasuk kerugian akibat rekayasa kualitas beras.
  • 33. Tahun 2011 RI impor 2.75 juta ton beras. Kalikan US$ 10 per ton saja, maka didapat fee ke direksi BULOG = US$ 27.5 juta = Rp275 Miliyar!
  • 34. Selain itu, thn 2011 impor 1,5 juta ton beras atau fee minimal untuk direksi BULOG US$ 15 juta alias Rp 150 Miliyar!
  • 35. Tak hanya itu, menurut info orang dalam BULOG, ada mark up atau selisih harga US$ 15/ton. Coba saja kalikan dgn 2,75 juta + 1,5 juta.
  • 36. Total mark up 4,25 juta ton x US$ 15/ton = US$ 63,75 juta = Rp 647.,5 Miliyar! Tahukah? Ini baru hitungan minimal kerugian negara loh!
  • 37. Karena Jusuf+Lidya langsung buat manuver seketika berkas skema impor beras yg ditawarkan Lidya kpd Sutono ditolak.
  • 38. Thn 2011, mereka tekan BULOG buat kontrak baru dgn Thailand 300 ribu ton & India 250 ribu ton. Mereka suap direksi BULOG dgn US$ 20/ton.
  • 39. Busuknya mereka,beras yg diimpor BULOG dr Thailand&India itu kualitas rendah,tp dbeli dgn harga tinggi. Broken Ratenya 20% tp dsebut 5%.
  • 40. Beras2 jelek itu dijual k Pasar Indul dlm bentuk Operasi Pasar Raskin untk tutupi korupsi BULOG. Pada 2012 terulang modus yg sama.
  • 41. Perusahaan Jusuf+Lidya d Vietnam punya stok beras krna bermain dgn penguasaha2 beras besar d Vietnam. Mereka mark up harga k RI.
  • 42. Tak ada yg kebetulan d dunia ini, termasuk kemunduran Jusuf Gunawan Wangkar dr jabatan staf khusus presiden bidang pangan & energi.
  • 43. Sungguh busuk! Seberapa busuk? Triliunan busuknya! Tapi jelasnya akan segera kita tahu. Nantikan kultwit selanjutnya. :)

Jumat, 28 Juni 2013

"Kasus Korupsi Sahabat Karib & Stafsus SBY Jusuf Gunawan Wangkar" by @BurungHantu1913

  • Eng ing eeng…kita bahas korupsi sahabat dan teman lama SBY yaa..Jusuf Gunawan wangkar cs
  • 1. Eng ing eeng Kita bahas lagi ya…korupsi Jusuf WG, Lidya (istri Jusuf), kasan (adiknya JWG) yg semuanya sohib kental presiden @SBYudhoyono
  • 2. Kita sdh bahas bgmn teman karib SBY yg Mafia dan Koruptor ini rampok uang negara triliunan di BULOG > http://t.co/QWCHZa9n1g
  • 3. Aneh tapi nyata kok bisa Presiden @SBYudhoyono mengangkat mafia & koruptor pangan RI No. 1 ini sbg Stafsus SBY Bid Pangan & energi
  • 4. Perilaku KKN @SBYudhoyono ini tentu membuat rakyat RI protes, marah dan muak. Sulit dibantah bhw SBY terlibat dlm korupsi teman2nya ini
  • 5. Keberhasilan @SBYudhoyono menyandera dan kendalikan @KPK_RI bukanlah prestasi abadi. Lihat saja nanti jika SBY sdh tdk berkuasa. Karma !
  • 6. Terungkapnya korupsi triliunan oleh Staf Khusus Presiden Jusuf Gunawan Wangkar yg dikenal semua orang sohib kental SBY, sungguh memalukan
  • 7. Meski Jusuf GW lalu mengundurkan diri secara mendadak (13/5/13), namun rakyat tahu bhw semua praktek korupsi dan mafianya sdh terungkap
  • 8. SBY tentu saja panik ketika mengetahui bahwa sudah begitu banyak pihak yg mengetahui korupsi triliunan Jusuf WG dimana2. K/L dan lembaga
  • 9. Kami ungkap sedikit ttg korupsi triliunan Jusuf WG, Kasan (adiknya) dan Lidya istri Jusuf WG yg juga teman2 tercinta SBY di Bulog
  • 11. Ini mengukuhkan bukti org2 dekat SBY byk yg mafia dan korup trilunan. Kayak negara ini milik nenek moyangnya saja http://t.co/LZmoGisgH4
  • 12. Luar biasa korupsi Staf Khusus Presiden Jusuf G Wangkar, Lidya (Istri JGW) dan Kasan (Adik JWG), Soetarto AM semuanya sahabat dekat SBY
  • 13. Sekarang kita bongkar korupsi mereka yg trilunan lagi di BUMN Shang Hyang Seri (SHS) dan Kementan, irjen Kementan Aziz Hidayat cs
  • 14. Dalam merampok uang negara trilunan di Kementan dan BUMN SHS, Jusuf, Lidya dan Kasan juga dibantu Direksi SHS Edi Budiono cs
  • 14. Aziz Hidayat, Irjen Kementan itu juga adalah komisaris utama PT. SHS. Klop deh kolusi dan korupsinya. Jusuf - Edi Budiono - Azis Hidayat
  • 15. Korupsi terbesar mereka adalah pada pelaksanaan proyek dan pendistribusian BLBU sebanyak 100.000 ton pada tahun 2012
  • 16. BLBU (bantuan langsung benih unggul) untuk area seluas 3,95 juta hektar dengan nilai 1,4 triliun di Ditjen Tanamana Pangan Kementan RI
  • 17. Dalam proyek itu, PT Shang Hyang Seri (SHS) mendapat 4 paket pekerjaan senilai 1,2 Triliun. Peran Jusuf WG adalah memasok benih ke SHS
  • 18. Melalui Jusuf WG (stafsus SBY) PT. SHS bisa menangkan 4 dari 5 Paket Pengadaan BLBU. 1 paket sisanya utk PT. HNW milik PKS. Semuanya KKN
  • 19. Sesuai fakta dan temuan di lapangan, pelaksanaan program BLBU tsb ternyata menyimpang. Banyak yg tidak dilaksanakan sbg mana mestinya
  • 20. Inilah modus KKN Jusuf Wangkar cs (PT. Biogen) - Edi Budiono cs (SHS) - Azis Hidayat (irjen Kementan) - UK Ungoran (dirjen TP Kementan)
  • 21. Negara dirugikan sebesar Rp. 521 Milyar akibat pelaksanaan BLBU yg menyimpang tsb. Terdapat puluhan ribu petani tdk mendapatkan BLBU
  • 22. Lucunya, meski korupsi yg rugikan negara lebih 1/2 triliun itu sdh terungkap, @KPK_RI tdk juga mau usut korupsi Jusuf Wangkar cs ini
  • 22 malah @KPK_RI sibuk dgn kasus PERCOBAAN SUAP 1 M dari Fathonah ke LHI dan bumbu2 cewek2 Fatonah. Terlalu vulgar diskriminasi KPK ini
  • Content from Twitter
  • 23. Sebaliknya @KPK_RI sibuk dgn kasus PERCOBAAN SUAP 1 M dari Fathonah ke LHI dan bumbu cewek2 Fatonah. Terlalu vulgar diskriminasi KPK ini
  • 24. Terlalu jelas telanjang perilaku menyimpang @KPK_RI yg fokus 100% usut korupsi LHI padahal MAFIA PANGAN sebenarnya adalah Jusuf WG cs
  • 25. Kasus korupsi 521 Milyar di SHS dan Kementan ini malah diambilalih Kejaksaan Agung yg lebih rentan diintervensi oleh Presiden SBY
  • 26. Tidak ada harapan bagi rakyat thdp kasus2 korupsi Jusuf Gunawan Wangkar di Bulog, SHS & Kementan yg rugikan negara total 2 Triliun ini
  • 27. KPK banci kaleng dan takut pada SBY. Ga bakalan KPK berani usik teman karib SBY puluhan tahun dan mungkin banyak sumbang kampanye SBY
  • 28. Bgmn kita mau harapkan @KPK_RI mau usut kasus korupsi di impor daging, bawang, beras dll yg dilakukan Jusuf WG cs ini? MIMPI !!!!
  • 29. Satu2nya harapan hanyalah jika rakyat marah dan meradang. Seret si Jusuf WG si konglo korup sohib karib SBY. Gantung di Monas sana !
  • 30. Bgmn korupsi Jusuf WG di pengadaan pesawat Merpati MA60 dari China yg rugikan negara US$ 45 juta? Apa hubnya dgn Ari Hapsoro suami MEP?
  • 31. Nanti setelah kasus2 korupsi Jusuf Wangkar cs di sektor pangan (beras, benih, pupuk dst) baru kita bongkar sektor lain (MA60, TNI dll)
  • 32. Sambil kita lihat sikap Presiden @SBYudhoyono. Apakah masih terus melindungi atau mau tepati sumpahnya : Acungkan pedang pada Koruptor !
  • 33. Beranikah SBY menindak tegas sahabat, donatur sekaligus ex stafnya itu? Kalau tdk berani mending pake rok saja. Copot bintang dipundak !

Cleaning Service Kantor Bulog Sulut Didakwa Melakukan Korupsi Beras Raskin

28 Juni 2013

MANADO, OKE — Ridwan Nurhamidin alias Iwan seorang Cleaning Service di Bolog Sulawesi Utara (Sulut) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Manado terkait kasus dugaan korupsi pembagian beras raskin dibeberapa Kecamatan yang ada di Sulut, Kamis (27/6).
Sesuai dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alexander Sulung SH,  Iwan yang merupakan Cleaning service yang berkantor di Bulog Sulut, ia  juga sebagai anggota tim satuan kerja beras raskin  dan merangkap pembantu korlap Satker Raskin perum Bulog. Pada Mei 2012 lalu Iwan menyalurkan beras bersama-sama dengan Alex Haris Minandar di Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecematan Bunaken, Kelurahan Banjer dan Kelurahan Tingkulu serta Kelurahan Mahakeret Timur sebanyak 2.724.375 Kg,  jika di rupiakan mencapai 4.359.000.000 miliar.
“Namun yang disetornya sesuai bukti  Rp3.852.425.000 miliar sehingga selisinya Rp505.575.000 juta.  Untuk pembagian beras raskin setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat jata 15 Kg,” ungkap Sulung di dapan Ketua Majelis Hakim Verra Lihawa SH MH dan anggota Weni Nanda SH serta Parlindungan SH.
Akibat perbuatannya,  terdakwa melanggar pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Peliput/Editor  : Ibrahim Hiola

http://www.okemanado.com/baca/cleaning-service-kantor-bulog-sulut-didakwa-melakukan-korupsi-beras-raskin/

Penyaluran Raskin Bulog Garut Dinilai Kurang Tepat Sasaran

28 Juni 2013

RadarOnline, Garut
Sebutan RASKIN (Beras Miskin) kini sudah berusia kurang lebih 15 tahun, mulanya program ini bertujuan untuk menperkuat ketahanan pangan bagi rumah tangga miskin di Indonesia maka dengan di gulirkannlah pada tahun 1998 dengan istilah Operasi Pasar Khusus ( OPK ) kemudian diubah lagi menjadi Raskin pada tahun 2002.

Kabupaten Garut provinsi Jawa Barat dalam penyaluran Raskin di tahun 2013 untuk kebutuhan RTS - PM ( Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfa`at ) sebanyak 182.239 RTS Jumlah RTS disetiap Kecamatan dan Desa ditetapkan berdasarkan data hasil PPLS BPS yang dikelola dalam basis data terpadu oleh TNP2K ( Tim Nasioanal Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ) Sesuai dengan ketetapan Pemerintah melalui Kementrian Kesejahteraan Rakyat, jumlah alokasi raskin untuk di setiap RTS tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 15 Kg / 1 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- / 1 Kg di titik distribusi, sementara subsidi pemerintah sebesar Rp. 6.151,- untuk setiap kilo gram ( Kg ) Raskin.

Dari hasil penelusuran SNP dilapangan pada Kelurahan - kelurahan dan Desa - desa di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Garut ini, maka terungkap bahwa penyaluran Raskin Bulog Garut dinilai oleh beberapa pihak masih kurang tepat sasaran disebabkan kerap terjadinya pengiriman di titik distribusi masih terdapatnya kekurangan dalam jumlah kilo gram ( Kg ), kemudian seharusnya Raskin yang diterima oleh warga sasaran bisa setiap bulan, tetapi mungkin dikarenakan ada segelintir oknum memainkan dalam program ini sebagai ajang bisnis demi meraup banyak keuntungan pribadinya, maka menjadi korbannya adalah masyarakat,” ungkap mereka.

Salah satu bukti contoh di tengah - tengah Garut Kota seorang Ibu rumah tangga yang tergolong RTS -PM warga di RT/05 - RW/04 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota telah mengatakan,” saya kebagian jatah satu setengah kilo gram per satu bulan ( 1,5 Kg / 1 Bln ) dengan harga tebus senilai uang empat ribu rupiah ( Rp. 4.000,- ) ke pihak RW kadang berasnya bagus namun kebiasaannya suka jelek “ ya,kalau boleh usul saya berharap barangnya terus bagus,” ujarnya. (Asgun)

http://www.radaronline.co.id/berita/read/25628/2013/Penyaluran-Raskin-Bulog-Garut-Dinilai-Kurang-Tepat-Sasaran

Bulog: Raskin Bantuan Sosial Hanya Tiga Bulan

27 Juni 2013

Ambon, 25/6 (Antara) - Bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) terkait dengan program bantuan sosial masyarakat (BSM) dalam rangka kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) disediakan hanya untuk tiga bulan, kata Pimpinan Divisi Regiobal Perum Bulog Maluku Ramli Hasan.
"Sebelum raskin itu disalurkan perlu disosialisasikan kepada 11 pimpinan daerah, baik tingkat kabupaten dan kota di Maluku terkait penyaluran beras tambahan dalam rangka kenaikan BBM itu," kata Pimpinan Divisi Regiobal (Divre) Perum Bulog Maluku Ramli Hasan di Ambon, Selasa.
Rencana sosialisasi yang dilakukan Bulog Maluku itu akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Maluku pada Kamis (27/6), katanya.
Ramli mengatakan setelah sosialisasi dilaksanakan maka penyaluran beras bantuan itu sudah bisa dilaksanakan terhitung Juli - September 2013, tiap kepala keluarga (kk) hanya mendapatkan sebanyak 15 kg dengan harga Rp1.600/kg, sama dengan harga yang beras raskin jatah tiap tahun.
Sedangkan sistem penyalurannya sama dengan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sudah berlangsung sejak Sabtu (22/6), yakni akan dibagikan kepada kelurga yang sudah memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) sesuai dengan nama dan alamat.
Ramli memperkirakan proses pembagiannya nanti tidak ada masalah sebab setiap keluarga yang menerimanya sudah sesuai dengan nama dan alamat.
"Jadi untuk tahun 2013, Bulog Maluku akan menyiapkan beras raskin bukan saja untuk 12 bulan sesuai dengan jatah yang dilakukan setiap tahun tetapi sebanyak 15 bulan, dimana 12 bulan merupakan jatah bantuan raskin tetap dan tiga bulan yakni bulan 13 sampai 15 merupakan bantuan sosial dampak kenaikkan BBM yang akan disalurkan di dua Wilayah yakni Provinsi Maluku dan Maluku Utara ,"ujarnya.
Data yang dihimpun Antara Maluku mendapatkan jatah 119.000 KPS yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di 11 daerah kabupaten dan kota.
KPS tersebut multifungsi karena dapat digunakan untuk menerima berbagai bantuan yang disalurkan Pemerintah terkait kenaikan harga BBM yakni beras raskin, BLSM, beasiswa miskin dan program keluarga harapan (PKH).

Oleh Shariva Alaidrus

http://www.iyaa.com/berita/nasional/umum/2793366_1124.html

KOMPENSASI PENAIKAN BBM Kericuhan di Lapangan Berlanjut

28 Juni 2013

JAKARTA (Suara Karya): Kericuhan dalam penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih berlanjut di sejumlah daerah. Di Bekasi, Jabar, misalnya, petugas bukan cuma menjadi sasaran caci-maki warga yang kecewa tak kebagian BLSM. Mereka juga sampai harus menghadapi warga yang marah sambil mengacung-acungkan golok.

    Karena itu pula, sejumlah pemerintah daerah (pemda) tegas menolak penyaluran BLSM. Adalah Pemkab Mukomuko, Bengkulu, antara lain, yang tegas menolak penyaluran BLSM. Bupati Mukomuko Ichwan Yunus beralasan, pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pendataan baru warga miskin yang tersebar di 15 kecamatan kabupaten itu. Justru itu, salah sasaran penyaluran BLSM jadi potensi yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

    "Kami tidak tahu berapa jumlah kartu perlindungan sosial (KPS) yang didistribusikan untuk warga Mukomuko karena tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah pusat," kata Ichwan Yunus di Bengkulu, Kamis.

    Sikap tegas itu tidak hanya ditunjukkan Ichwan menyangkut pembagian BLSM, tapi juga soal pembagian beras untuk keluarga miskin (raskin). Itu semua dia nilai hanya menimbulkan kecemburuan dan konflik di masyarakat karena penyaluran tidak tepat sasaran.

    "Kami yakin tanpa BLSM dan raskin pun masyarakat kami masih dapat makan," kata Ichwan. Dia juga menilai, pembagian BLSM maupun raskin hanya membuat masyarakat menjadi malas.

    Kekhawatiran itu beralasan karena kenyataan menunjukkan bahwa pembagian BLSM menggunakan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Data lama ini punya potensi tinggi menimbulkan masalah. Misalnya orang dulu miskin, tetapi kini sudah hidup mapan.

    "Kalau saat pembagian BLSM terjadi keributan, siapa yang tanggung jawab? Pemkab Mukomuko yang disalahkan, padahal kami tidak pernah dilibatkan," kata Ichwan.

    Hal serupa diutarakan Sekretaris Pemkab Mukomuko Syafkani di Bengkulu. "Pembagian BLSM hanya melibatkan kantor pos. Keributan bisa terjadi kalau ada orang kaya dapat bantuan BLSM," katanya.

    Potensi kericuhan memang sangat besar terjadi. Tidak semata karena tidak tepat sasaran, tetapi juga karena kurang disiplinnya para penerima BLSM dalam antre mengambil uang di Kantor Pos, seperti terjadi di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis kemarin.

    Sejumlah warga penerima BLSM yang telah antre sejak pagi di Kantor Pos Jalan Kartini, Pancoranmas, Depok, tidak dapat menahan emosi ketika beberapa orang penerima BLSM lainnya tidak mau antre dan berupaya maju ke depan loket.

    Memang tidak langsung terjadi baku pukul, tetapi emosi itu dilampiaskan dengan aksi dorong warga di barisan belakang terhadap antrean di depan mereka. Aksi saling dorong ini membuat sejumlah orangtua tergencet. Situasi itu tidak sampai berubah anarkis karena polisi dari Polsek Pancoran Mas yang bertugas di sana cepat melakukan tindakan pencegahan.

    "Semua harap tertib. Jangan takut, pengambilan dana BLSM tak hanya hari ini saja, tetapi masih bisa besok dan seterusnya, jangan khawatir," kata salah seorang anggota polisi menggunakan pengeras suara.

    Sementara di Kabupaten Bekasi, sebagian kepala dusun sekarang ini tidak berani sembarangan menampakkan diri di tengah warganya. Pasalnya bisa saja sewaktu-waktu ada warganya yang marah karena tidak dapat BLSM.

    Kalau sekadar marah dengan ucapan, mungkin tidak terlalu merisaukan. Repotnya, ada warga yang marah dengan membawa senjata tajam golok.

    Itu dialami seorang kepala dusun wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, ketika sedang berboncengan dengan seorang petugas Kantor Pos Bekasi membagikan KPS.

    "Tiba-tiba saja kepala dusun yang berboncengan dengan petugas Kantor Pos itu dikejar seorang sambil mengacungkan golok. Akibatnya, pendistribusian KPS tersebut dibatalkan, atas dasar keselamatan petugas di lapangan," kata Kepala Kantor Pos Besar Bekasi Ahmad Mubaidi.

    Ia menduga orang itu adalah salah satu yang tidak menerima pembagian BLSM. Akibatnya untuk sementara pembagian KPS dihentikan. Tetapi, kemudian dilanjutkan lagi dengan cara minta bantuan pengurus RW atau RT untuk menunjukkan rumah warga yang tercatat di data sesuai penerima BLSM.

    Sementara itu, Mensos Salim Segaf Al Jufri mengingatkan seluruh kepala daerah agar mendukung penyaluran BLSM karena sangat dibutuhkan oleh warga miskin.

    Mensos masih dapat memaklumi jika ada kepala daerah seperti Bupati Aceh Timur dan Wali Kota Sibolga yang menunda pembagian BLSM dengan alasan mencegah kericuhan.

    "Kalau menunda sehari dua hari untuk konsultasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kericuhan, tidak masalah," kata Mensos.

    Namun, untuk kepala daerah yang menolak pembagian BLSM, Mensos hanya mengingatkan bahwa sudah ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri untuk mendukung penyaluran BLSM.

    "Mestinya jangan menolak, tetapi melakukan konsultasi dengan yang terkait dalam penyaluran BLSM ini," katanya.

    Bahkan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, data penerima BLSM masih memungkinkan untuk direvisi, termasuk untuk penyaluran tahap kedua.

    "Revisi data untuk penyaluran kedua sangat memungkinkan. Namun, karena anggarannya terbatas, meskipun ada perubahan data penerima, kuotanya tetap sama untuk 15,5 juta kepala keluarga," kata Agung Laksono di Jakarta, Kamis.

    Perubahan data itu, kata Agung bisa terjadi apabila ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang meninggal atau naik status menjadi tidak miskin. Untuk pemegang kartu yang meninggal dunia, bisa dialihkan ke ahli warisnya apabila juga termasuk kategori miskin.

    Agung mengatakan, pengawasan penyaluran BLSM berada di tingkat kelurahan. Begitu pula bila ada warga yang ingin mengadukan masalah penyaluran BLSM bisa dilakukan di kelurahan. (Antara/Dwi Putro AA) 


http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329453 
 

Kisruh, BPD Kembalikan 2,5 Ton Raskin

27 Juni 2013

SELUMA SELATAN – Tak ingin memicu konflik sesama masyarakat satu desa lantaran tak meratanya pembangian beras miskin (raskin), Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan mengambil keputusan yang tak biasa. Mereka memutuskan mengembalikan 2,5 ton raskin yang dialokasikan untuk warga miskin di desa itu ke Kantor Camat Seluma Selatan, kemarin (26/6).
 Dikatakan Ketua BPD Desa Tangga Batu, Lamun, pihaknya memutuskan untuk mengembalikan raskin tersebut setelah ada kesepakatan antar warga soal pemerataan pembagian raskin. Menurut data pemerintahan desa, warga di desa tersebut yang layak menerima raskin mencapai 141 Kepala Keluarga (KK). Namun warga yang di SK kan menerima raskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata hanya 47 KK.
 Dari inilah kemudian timbul persoalan. Pemerintahan Desa bersama BPD sepakat untuk membagi rata raskin tersebut ke 141 KK, dengan pertimbangan untuk keadilan dan menghindari kecemburuan sosial. Namun apa yang disepakati pemerintahan desa dan BPD ini, tidak disetujui oleh 5 KK, saat digelar rapat bersama 47 KK yang telah di SK kan sebagai penerima raskin.
 “Rapatnya tadi malam (25/6) di rumah saya. Kami mengundang 47 KK yang ada SK sebagai penerima raskin. Awalnya setuju semua, tapi didetik-detik akhir ada 5 KK yang menolak untuk dibagi rata menjadi 141 KK penerima,’’ terang Lamun.
 Ditambahkannya, ke 5 KK ini tetap menolak dan meminta agar jatah raskin mereka tetap diberikan utuh, yakni per KK sebanyak 45 kilogram. Sedangkan jika dibagi rata kepada 141 KK, maka per KK hanya mendapatkan raskin sebanyak 15 kilogram.
 Warga yang menolak pun mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib jika jatah raskin mereka dikurangi dari yang seharusnya diterima. “Waktu pembagian raskin triwulan pertama tidak masalah. Yang kedua inilah mulai timbul masalah sampai-sampai mengancam akan melaporkan panitia penyaluran raskin. Ya sudah, dari pada nanti ribut-ribut, maka kami kembalikan saja ke kecamatan,” tandasnya.
 Usai mengembalikan raskin ke kantor camat, pihak BPD mendatangi DPRD Seluma guna menyampaikan permasalahan yang ada di desa tersebut.
 Sementara itu, Camat Seluma Selatan Wariman, SE, MM mengaku, untuk sementara raskin tersebut diamankan pihaknya di Kantor Kecamatan Seluma Selatan. “Kita amankan dulu, karena mereka yang mengantarkannya ke sini, sambil kita carikan solusinya,” ujar Wariman.(hue)

Kamis, 27 Juni 2013

RNI Ingin Diberi Izin Impor Daging seperti Bulog

26 Juni 2013

JAKARTA - Pemerintah telah memberikan izin impor daging sapi pada beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya adalah Bulog. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), menyatakan siap jika diberikan peluang untuk mendapatkan kuota impor daging sapi.

"Kalau kita diberikan peluang itu kita siap dan akan laksanakan amanah sebaik-baiknya untuk masyarakat," jelas Direktur Utama PT RNI (Persero) Ismed Hasan Putro di kantor RNI, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Ismed menambahkan, meski diberikan kuota impor, namun dia berjanji daging sapi yang dijual tidak akan digunakan untuk kepentingan bisnis. Karenanya, Ismed menjelaskan RNI berharap mendapatkan peluang tersebut.

"RNI masih berharap bukan untuk kepentingan bisnis saja tetapi untuk kepentingan Indonesia ke depan," katanya.

Sekadar informasi, guna menstabilkan harga daging di pasaran, pemerintah telah memberikan izin importasi daging untuk Perum Bulog. Dengan demikian, nantinya Bulog dapat melakukan intervensi daging di pasaran.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengklaim, minggu ini Kemendag akan memutuskan alokasi pengoperasian pasar terhadap Bulog, guna menstabilkan harga daging. Stabilisasi ini dilakukan menjelang puasa dan hari raya Lebaran, lantaran daging sapi banyak diminati. (mrt)

http://economy.okezone.com/read/2013/06/26/320/827986/rni-ingin-diberi-izin-impor-daging-seperti-bulog 

Redam Inflasi, Bulog Tak Naikkan HPP Beras

26 Juni 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com - Meski harga BBM naik, namun Bulog tidak akan menaikkan harga pembelian pokok (HPP) beras dari petani. Ini dilakukan agar harga beras di pasaran tidak ikut naik sehingga dapat meredam inflasi.

Kepala Divisi Regional (Kadivre) IV Perum Bulog Jateng, Witono mengatakan, HPP beras masih Rp 6.600 per kilogram sesuai Inpres No 3 tahun 2012. Menurut para mitra penggilingan Bulog di wilayah Cimohong, Babadan, Batang, Pekalongan, ada kenaikan harga beras namun hanya tambahan ongkos transportasi.

"Bulog tidak menaikkan HPP. Kalau dinaikkan angka menaikkan harga jual beras di pasaran, dan semakin memperburuk inflasi. Kasihan konsumen," katanya, Rabu (26/6).

Diakui, kenaikan harga BBM mempengaruhi serapan beras Bulog sekitar 10%. Sebelum harga BBM naik, pasokan beras dari petani sekitar 3.500-3.700 ton per hari. Sejak harga BBM naik, pasokan beras hanya 2.500 ton per hari.

"Kenaikan harga BBM ada pengaruh pada ongkos transportasi mitra Bulog dan penggilingan, tapi tidak berpengaruh banyak. Meski begitu harga beras baru belum terbentuk karena masih fluktuatif. Mitra juga masih terus memasok beras ke Bulog," ujarnya.

Posisi stok setara beras per 26 Juni 2013 sebanyak 434.179 ton, cukup untuk kebutuhan penyaluran hingga Maret 2014. Kecukupan stok termasuk untuk memenuhi tambahan alokasi pagu tiga bulan. "Realisasi penyerapan setara beras sampai dengan 26 Juni 2013 adalah 439.258 ton, atau sebesar 56,68% dari target sebesar 775.000 ton," terangnya.

Menurutnya, selain karena BBM berkurangnya serapan disebabkan oleh berkurangnya luas panen, akibat masa panen yang hampir berakhir untuk masa tanam pertama. Saat ini Bulog masih menunggu panen musim gadu atau masa tanam kedua.

Dijelaskan, serapan beras dari petani bergantung pada cuaca dan stok di petani yang digiling. Namun karena saat ini sedang terjadi anomali musim, maka luas panen gadu lebih luas. Sawah tadah hujan yang biasanya tidak bisa ditanami, sekarang bisa ditanami padi hingga tiga kali dalam setahun.

"Diharapkan sampai dengan Desember 2013 Bulog bisa terus menyerap beras dari petani," tuturnya.
( Fani Ayudea / CN38 / SMNetwork )

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/26/162306/Redam-Inflasi-Bulog-Tak-Naikkan-HPP-Beras

Diduga Digelapkan Oknum LSM, Warga Tak Dapat Raskin

26 Juni 2013

TRIBUNNEWS.COM GARUT, - Warga Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, tidak menerima beras untuk rumah tangga miskin (raskin) pada April 2013. Sebab, sebanyak 7,92 ton raskin di desa tersebut diduga digelapkan seorang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Untuk menindaklanjutinya, Asep Sudrajat, Kasi Kesra Kecamatan Malangbong, melaporkan kasus tersebut pada Mapolres Garut, Rabu (26/6/2013). Asep mengatakan oknum anggota sebuah LSM tersebut, RT (30), tidak bisa mengganti kerugian desa, yakni beras sebanyak 7,92 ton.
"RT sudah berjanji tanggal 7 Mei bahwa dia akan memberikan ganti ruginya 10 hari kemudian. Tetapi, sampai sekarang dia tidak bisa dihubungi atau didatangi dan beras gantinya pun belum ada," kata Asep saat ditemui di Mapolres Garut, Rabu (26/6/2013).
Menurut Asep, RT yang tinggal di Kecamatan Cibatu ini diduga menggelapkan raskin dengan cara langsung menebus raskin desa tersebut ke BRI kemudian mengambil raskin dari Gudang Bulog Garut. Menurut Asep, diduga RT menebus raskin dengan memalsukan identitas Usman, pengurus raskin Desa Cilampuyang.
"Saat saya datang ke Gudang Bulog Garut untuk ambil raskin bulan April itu, ternyata raskin untuk masyarakat Desa Cilampuyang sudah tidak ada. Katanya sudah diambil RT," ujarnya.
Asep mengatakan, RT telah menggelapkan 7,92 ton beras dengan nilai sekitar Rp 60,2 juta. Untuk mengganti beras yang digelapkan, Asep terpaksa mengumpulkan uang dari para pengurus raskin di desa tersebut. Namun, pihaknya tetap menuntut janji RT untuk membayar beras yang telah digelapkannya.
Sebelumnya, RT telah membenarkan perbuatannya dalam sebuah surat pernyataan bermaterai. Dalam surat tersebut tertulis bahwa penyetoran raskin April 2013 di Desa Cilampuyang disetorkan dirinya sendiri sehingga beras tidak sampai ke desa.
Untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat, RT berjanji bertanggung jawab dengan menyerahkan gantinya dalam jangka waktu 10 hari setelah surat pernyataan ditandatangani.
Kasat Raskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi, mengatakan telah menerima laporan dari Kecamatan Malangbong tersebut dan selanjutnya akan menyelidiki kasus ini, termasuk memanggil RT.
"Kasus ini akan kami selidiki lebih lanjut dengan meminta keterangan sejumlah pihak," kata Dadang.  (*)

http://www.tribunnews.com/2013/06/26/diduga-digelapkan-oknum-lsm-warga-tak-dapat-raskin

Rabu, 26 Juni 2013

Perum Bulog Maluku Tagih Tunggakan Raskin Rp2,3 Miliar

26 Juni 2013

Perum Bulog Maluku mengungkapkan masih ada tunggakan pembayaran beras untuk keluarga miskin (Raskin) di beberapa kabupaten sejak 2012 hingga 2013. Total tunggakan mencapai Rp2,345 miliar. Tunggakan tersebut tersebar di 11 kabupaten kota di Maluku. Khusus kota Ambon dari lima kecamatan, hanya dua kecamatan yang belum melunasi tunggakan yakni Kecamatan Nusaniwe sebesar Rp 98.513.200, Kecamatan Leitimur Selatan Rp 6.100.000. Karena itu, Perum Bulog Maluku akan terus mengupayakan agar tunggakan yang belum dibayar dapat segera dilunasi, agar masyarakat yang terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dapat kembali menerima jatah tersebut Periode 2013. "Tunggakan yang paling besar adalah Kabupaten SBT, kemudian Buru dan Maluku Tengah," kata Kepala Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Maluku, Ramli Hasan kepada wartawan Selasa (25/6) kemarin. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), kata Ramli, memiliki tunggakan yang paling besar yakni sebesar, Rp 1.197.459.000, kemudian Kabupaten Buru sebesar Rp 591.418.600, dan terbesar ketiga yakni Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sebesar Rp 541.779.900. "Kami berharap kecamatan di setiap kabupaten kota yang belum melunasi tunggakannya segera melunasinya karena hal ini akan sangat membantu warga penerima raskin," ungkap Ramli.

http://berita8.com/berita/2013/06/perum-bulog-maluku-tagih-tunggakan-raskin-rp23-miliar

Raskin Berdebu dan Berkutu

26 Juni 2013

PADANG--Sungguh malang nasib orang kecil di negeri ini. Sudahlah penyaluran bantuan kompensasi kenaikan BBM acak adut, pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) juga tak kalah mengecewakan. Kualitas raskin yang mereka beli berkutu, berdebu dan berwarna merah.

"Debunya banyak, Pak. Jika dimasukkan tangan ke dalamnya, debunya langsung lengket. Bahkan bisa dijadikan untuk bedak muka biar muka memutih. Kalau ditanak, berbau dan rasanya berbeda," kata warga Seberangpadang, M Idris, kepada anggota Komisi IV DPRD Padang, Selasa (25/6).

Dia pernah membersihkan beras dalam karung 15 kilogram. Setelah dibersihkan, yang bersih hanya 1 kg dalam sekarung. "Tidak ada pilihan lagi, dengan kondisi ekonomi seperti ini, terpaksa dibeli juga," keluhnya.

"Meski berdebu dan rasanya ndak enak, ya tetap makan beras ini. Mau beli beras premium mana ada uang," ujarnya.

Harga raskin Rp 2.000/kg. Kalau beras premium harganya di atas Rp 8.000/kg. "Walau kualitasnya jelek, tetap dibeli masyarakat karena tidak punya uang beli beras yang bagus," aku Kasi Kesos Lurah Seberangpadang, Irdawati dan Kasi Kesos Lurah Simpangharu, Efri Yetmi.

Stok beras raskin di Kelurahan Simpangharu telah habis didistribusikan. Sementara di Seberangpadang, mendapat jatah raskin 5,05 ton setiap bulan.
Ketua Komisi IV, Azwar Siry mengakui kualitas raskin sangat jelek. "Kita harap raskin yang disalurkan ke warga miskin yang layaklah. Kita akan diskusi dengan Bulog karena ini kewenangan pemerintah pusat," ujarnya didampingi anggota komisi lainnya.

Kepala Divre Bulog Sumbar, Abdullah Jawas ketika dikonfirmasi, menyebut raskin itu layak konsumsi. "Itu (raskin, red)  beras medium dan layak konsumsi," ungkapnya.

Jika ditemukan satu atau dua karung raskin yang tidak baik, dia berdalih masih dalam kewajaran. "Kami berjanji jika ada masyarakat yang melaporkan atau menyampaikan beras yang diterima tidak layak, Bulog segera melakukan pergantian," tegasnya.

Bulog Sumbar mengelola 4,2 ribu ton raskin setiap bulan. Saat ini stok beras di gudang Bulog Sumbar mencapai 24 ribu ton, cukup untuk stok sebulan ke depan.
"Dalam waktu dekat, akan ada penambahan stok sekitar 5 ribu ton. Ada beras lokal Sumbar, lokal Indonesia dan impor. Untuk beras lokal Sumbar, Bulog hingga sekarang telah membeli 4,7 ton beras. Selebihnya beras lokal seperti dari Jawa, dan 5 ribu ton beras impor," katanya. (ek)
 

Wasekjen Golkar Sesalkan Langkah Pemerintah Impor Cabai dari China

26 Juni 2013

RMOL. Dengan alasan untuk mencegah lonjakan harga, pemerintah memutuskan untuk mengimpor cabai merah dari China. Tentu saja rencana pemerintah ini kembali menuai protes.

Bagaimana tidak, Indonesia memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Dari sisi sumber daya alam, Indonesia memiliki tanah yang luas untuk membangun sektor pertanian sehingga bisa mandiri dalam bidang pangan. Dari sisi sumber daya manusia, fakultas pertanian di berbagai universitas di Indonesia juga tersebar dari Sabang sampai Merauke.

"Apalagi Presiden kita juga doktor bidang pertanian. Jadi Indonesia memiliki keunggulan lengkap sehingga tidak perlu mengimpor," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 26/6).

Namun anehnya, Lalu Mara menyesalkan, pemerintah Indonesia selalu mengimpor dari luar. Padahal kebijakan impor ini sangat menguntungkan petani luar negeri, namun di saat yang sama merugikan petani dalam negeri. Padahal tugas pemerintah adalah mensejahterakaan petani dalam negeri.

"Setiap sen rupiah yang dibelanjakan untuk produk holtikultura impor, sama dengan memberi uang kesejahteraan bagi petani luar negeri. Mungkin slogan pemerintah saat ini, mari sejahterakan petani luar negeri," sindir Lalu Mara, yang sebelumnya juga pernah memperuangkan nasib petani tembakau di Lombok.

Kebijakan impor ini, lanjut Lalu Mara, juga mengindikasikan satu hal. Pemerintah lebih suka mengambil jalan pintas, daripada membuat program jangka panjang. Padahal seharusnya pemerintah membangun sentra-sentra produk holtikultura.

"Mengimpor memang mudah, cepat dan menguntungkan bagi pemburu rente. Tapi secara jangka panjang akan menciptakan ketergantungan, dan ini sangat berbahaya," demikian Lalu Mara. [ysa]

http://www.rmol.co/read/2013/06/26/116038/Wasekjen-Golkar-Sesalkan-Langkah-Pemerintah-Impor-Cabai-dari-China 

"Saatnya Bulog Direvitalisasi Untuk Pengamanan Pangan Nasional" by @EconIndonesia