Sabtu, 22 Juni 2013

Tekan Inflasi, Pemerintah Terapkan Impor Moderat

21 Juni 2013

Sistem impor moderat dipastikan tidak mematikan petani dalam negeri

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dipastikan akan menyebabkan inflasi melambung tinggi. Pemerintah memprediksi, kenaikan harga premium dari Rp4500 per liter menjadi Rp6500 per liter dan solar dari Rp4500 per liter menjadi Rp5500 per liter akan menyumbangkan inflasi menjadi sebesar 7,2 persen. Pengamat ekonomi memprediksi inflasi akan mencapai 8,2 persen hingga empat bulan ke depan.
Pemerintah khawatir dampak tinggi angka inflasi. Sebab, Pemerintah harus mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, sesuai dengan APBN-P 2013. Pemerintah harus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, inflasi yang melambung begitu tinggi akibat kenaikan BBM bersubsidi serta volatile foods yang juga memberikan pengaruh sekitar 11 persen terhadap inflasi, maka pemerintah harus mengambil kebijakan agar permintaan dan penawaran terpenuhi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh konsumsi. Ditambah lagi, daya beli masyarakat akan tergerus oleh kenaikan BBM. "Oleh sebab itu penting kita menjaga suplai dan stabilitas harga ini," kata Menteri Koordinator dan Perekonomian, Hatta Rajasa dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Perekonnomian Jakarta, Kamis (20/6).
Belum lagi, permintaan dan penawaran harus tetap terjaga di masa-masa menyambut hari besar keagamaan. Agar tidak mengganggu stabilitas harga pangan di pasaran dan menjaga konsumsi tetap berputar dengan baik,  pemerintah mengambil kebijakan impor moderat. Lewat kebijakan ini, pemerintah membuka pintu impor seluas-luasnya, terutama pangan, untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. Hatta mengakui, kebijakan ini mulai diterapkan pada beberapa bulan lalu saat inflasi tinggi, namun kali ini kran impor lebih dibuka lebar.
Kendati demikian, Hatta sempat memastikan bahwa kebijakan impor moderat tersebut tidak akan mematikan petani dalam negeri. Ia menegaskan, impor dilarang dilakukan jika petani dalam negeri sedang berada di dalam masa panen. "Tetapi kita tetap menjaga petani dalam negeri. Impor dilarang dilakukan jika petani dalam negeri sedang panen," jelasnya.
Sebagai langkah antisipatif agar sektor pangan tidak menyumbangkan inflasi lebih besar lagi, Hatta mengakui pemerintah telah mengizinkan BULOG untuk melakukan impor daging sapi sebanyak 3000 ton. Impor daging sapi ini, lanjutnya, dilakukan sebagai persiapan guna menghadapi hari-hari besar keagamaan.
"Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dalam negeri cukup dan stabilitas harga terjaga. Memang ada kenaikan tapi masih pada batas normal yang sudah dilakukan BPS," ujarnya.
Direktur Utama BULOG, Sutarto Alimoeso membenarkan terkait rencana BULOG untuk melakukan impor daging. Sejauh ini, katanya, pendanaan diperoleh melalui perbankan. "Kalau pendanaan  bisa dapa dari perbankan, sudah siap. Selain itu cash flow BULOG masih ada," katanya.
Sutarto mengatakan, realisasi impor daging paling cepat akan dilaksankan tiga minggu, pada bulan Juli. Adapun jenis daging yang diimpor dapat berupa karkas dan daging beku. Melalui impor ini, lanjutnya, diharapkan kenaikan harga daging sapi tidak melebihi Rp100.000 per kilogram. Ia juga berharap tidak terjadi gejolak harga dipasaran. Jika hal tersebut terjadi, maka pihaknya akan melakukan operasi pasar.
Ia memastikan penugasan impor daging ini tidak dilakukan dalam upaya mencari keuntungan. Perkiraan, harga daging sapi per kilogram akan dipatok sebesar Rp75.000 per kilogram tetap dengan memperhatikan peternak sapi dalam negeri. Terkait izin impor, Sutarto memperkirakan izin tersebut keluar beberapa hari ke depan. "Begitu izin keluar, kami akan langsung impor," pungkasnya. Impor daging sapi oleh BULOG ini sudah disetujui oleh Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, serta Menteri Pertanian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar