5 Mei 2013
TERNATE– Anggota DPRD Maluku Utara (Malut) meminta
pemerintah daerah (pemda) setempat untuk mengawasi penyaluran beras
miskin (raskin), karena fakta selama ini menunjukkan banyak penyimpangan
dalam penyalurannya.
“Kami banyak dapat keluhan dari masyarakat mengenai penyaluran raskin
yang tidak sesuai dengan ketentuan, untuk itu kami minta pemda serius
mengawasi penyalurannya,” kata Anggota DPRD Malut Yusman Arifin di
Ternate, Minggu (5/5).
Penyaluran raskin di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) misalnya warga
miskin penerima raskin di daerah itu mendapat jatah raskin berkualitas
jelek dan tidak memungkinkan untuk dikonsumsi, sehingga mereka
memutuskan untuk menolaknya.
Ada pula di kabupaten lain di Malut, kata Yusman Arifin, raskin yang
diberikan kepada warga telah dinaikkan harganya menjadi Rp3.000 per kg,
padahal sesuai SK Gubernur harga beras bantuan pemerintah itu Rp1.600
per kg, sudah termasuk untuk transportasi.
Bahkan banyak pula warga yang hanya menerima raskin sebanyak 10 kg
dari 15 kg per bulan yang harus diterimanya, karena sebagian diduga
telah dijual oleh oknum yang mengurus raskin itu ke pihak lain dengan
harga lebih tinggi.
Menurut Anggota DPRD Fraksi Golkar tersebut, kasus seperti itu
terjadi karena pemda dan instansi terkait lainnya tidak melakukan
pengawasan secara ketat terhadap penyaluran raskin dan hanya menerima
laporan tertulis, yang tentu sudah dimanipulasi sehingga terkesan tidak
ada penyimpangan.
Oleh karena itu, kedepan pengawasan terhadap penyaluran raskin harus
lebih ketat dan selalu disertai dengan pengecekan di lapangan, baik dari
segi volume beras maupun kualitas agar rakyat miskin tidak dirugikan.
Ia juga menghimbau kepada pemda untuk melakukan pendataan secara riil
mengenai warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan raskin, karena
fakta di lapangan menunjukkan banyak warga miskin yang seharusnya
mendapat jatah raskin tapi tidak dimasukan, tapi sebaliknya warga yang
mampu justru didata sebagai penerima raskin.
Apalagi pemerintah akan menyalurkan lagi kompensasi dari akibat akan
dinaikkan harga BBM bersubsidi dan ini pasti akan mendorong warga yang
walaupun tidak berhak mendapatkan kompensasi akan berusaha mendapatkan
bantuan itu. (Antara/juanda)
http://www.bisnis-kti.com/index.php/2013/05/raskin-dprd-minta-penyaluran-diawasi/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar