3 Mei 2013
JAKARTA – Pemerintah diharapkan segera memacu peningkatan produksi pangan pokok secara signifikan untuk mengendalikan tekanan defisit neraca perdagangan dan inflasi akibat meningkatnya kebergantungan pada impor pangan.
Sementara itu, hal paling vital terkait isu kemandirian pangan nasional dinilai terletak pada lemahnya kepemimpinan dalam setiap lini yang terkait dengan pangan nasional.
Korelasi antara kenaikan produktivitas pangan dan pengendalian defisit itu dikemukakan oleh pengamat pertanian Khudori. "Jika kebergantungan impor masih besar, beban defisit tentu akan naik. Untuk beras, mungkin 5 tahun lagi masih aman, tetapi 10 tahun lagi kondisinya akan berat. Beban impor, akan memicu defisit dan rentan memicu inflasi," ungkap dia di Jakarta, Kamis (2/5).
Seperti diketahui, inflasi tiga bulan pertama 2013 melejit ke 5,9 persen secara tahunan (12 bulan terakhir). Inflasi tahun kalender (Januari-Maret 2013) sudah 2,43 persen, padahal pada 2012, inflasi hanya 4,3 persen.
Dari profil infalsi tersebut, yang mencengangkan adalah penyebab inflasi, yakni melambungnya harga kelompok makanan, terutama produk hortikultura, yaitu bawang putih dan bawang merah serta cabai. Ini di luar dugaan karena dalam beberapa tahun terakhir ini produk-produk tersebut tidak menyumbangkan inflasi signifikan.
Sedangkan pada 2012, Indonesia menderita defisit neraca perdagangan 1,6 miliar dollar AS. Defisit perdagangan masih berlanjut, bahkan naik menjadi 402 juta dollar AS pada Januari-Februari 2013. Jika tren ini berlanjut, defisit perdagangan tahun ini akan mencapai 2,4 miliar-4,0 miliar dollar AS, atau lebih besar daripada defisit 2012.
Khudori menambahkan kedaulatan pangan di era pemerintah saat ini masih sebatas komoditas politis karena komitmen untuk mencapai itu masih jauh dari harapan. Seharusnya, pemerintah fokus mengembangkan produksi pangan secara besar, dengan membuka lahan pertanaman baru dengan luasan yang masif.
"Stok yang cukup terkait komoditas pangan pokok itu, hanya beras. Dengan rata-rata ketahanan atau ketersediaan dua bulan. Pangan nonberas, praktis kita tidak punya. Dan stok ada di masyarakat dan pedagang, jadi rawan," jelas dia.
Menurut Khudori, indeks pangan di Indonesia selain beras sejauh ini tidak jelas atau statusnya rentan. Kondisi itu sangat jauh dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, yang memiliki angka kecukupan stok tinggi bahkan menjadi eksportir mayoritas komoditas pangan.
Sedangkan apabila dilihat dari posisi lima komoditas strategis yang ditargetkan mencapai swasembada, kondisinya mempihatinkan, terutama untuk kedelai dan daging sapi. Sedangkan beras dan jagung, relatif cukup baik.
Menyikapi kondisi itu, menurut Khudori, harus ada kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengembangan kemandirian pangan sehingga tercipta ketahanan pangan sebagai pilar pembangunan sektor lainnya. Untuk itu, pemerintah mesti fokus pada program meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian dan penyediaan teknologi pertanian yang modern. Kebergantungan pada impor pangan harus segera dikurangi dan kegiatan diversifikasi pangan impor semakin digiatkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada.
Paling Vital
Ketua Yayasan Agro Ekonomika, Noer Sutrisno, berpendapat persoalan paling vital dari isu ketahanan pangan di Indonesia sebenarnya terletak pada lemahnya kepemimpinan dalam setiap lini yang terkait dengan pangan nasional. Saat ini, lini produksi, distrbusi, maupun perdagangan luar negeri pangan, semua bekerja untuk kepentingan masing-masing sehingga diperlukan audit ketahanan per sektor pangan.
Noer menambahkan belakangan ini persoalan ketahanan pangan berkembang semakin kompleks, akan tetapi penangan yang dilakukan pemerintah melulu pada soal operasi pasar.
Menurut dia, amanat UU no 18/2012 tentang Pangan terkait pembentukan kelembagaan pangan seharusnya bisa menjawab tantangan mutakhir problem ketahanan pangan nasional dengan langkah terpenting adalah audit kebutuhan masing-masing sektor pangan yang menguasai harkat hidup orang banyak.
"Kompleksitas soal ketahanan pangan ini butuh leadership kuat dan job audit yang kuat, sehingga evaluasinya jelas. Soal produksi atau soal akses. Soal mengembangkan pertanian atau soal perdagangan pangan. Tangani akarnya, jangan simptomnya," jelas Noer.
Ia mencontohkan problem beras yang terjadi selama ini pun masih belum jelas apakah itu soal produksi atau soal akses. Pemerintah buru-buru menjawabnya dengan stoking Bulog sehingga biaya operasi Bulog membengkak, namun petani tetap miskin dan akses orang miskin terhadap pangan bergizi juga masih sulit.
Padahal, lanjut Noer, petani yang miskin butuh penangan tersendiri, sementara akses masyarakat miskin terhadap pangan bergizi butuh strategi lain lagi.
"Begitu juga dengan daging, apakah butuhnya hanya daging untuk bakso, atau impor sapi, juga tak pernah jelas benar, karena ukuran menguasai hajat hidup orang banyak tak pernah dipakai, namun impor sapi buru-buru menjadi jawaban dan ternyata jadi ladang KKN. Di situlah arti penting kepemimpinan dan audit ketahanan pangan per sektor."
YK/aan/WP
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/118593
Tidak ada komentar:
Posting Komentar