Investasi Sawah di Sudan, yang Benar Saja?

10 Mei 2013

Menarik, sebuah artikel di Koran Kedaulatan Rakyat 10 Mei 2013 yang ditulis oleh Prof. Maksum Machfoed tentang keinginan pemerintah untuk berinvestasi sawah di Sudan. Guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada tersebut menyebutkan bahwa niatan ini akan kontra dengan Reformasi Agraria yang sudah diperjuangkan oleh negeri ini. Bagaimana bisa, Indonesia yang setengah mati berjuang menolak land grabbing, penguasaan oleh tanah oleh kapitalis-kapitalis yang cenderung merugikan petani gurem, justru akan memproklamirkan diri sebagai bagian dari global-land grabber? Inkonsistensi ini disinyalir oleh Prof. Maksum akan mempersulit posisi Indonesia untuk menolak land grabbing, sementara Indonesia pada nyatanya tergoda untuk mendukung land-grabbing.

Terlepas dari pemikiran Prof. Maksum, perhatian saya justru jatuh pada komitmen Negara untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tidak bisa dielakkan lagi, sebuah Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berimplikasi pada kebutuhan untuk terus-menerus mengembangkan infrastruktur. Tuntutan juga hadir dari bertambahnya jumlah penduduk, semakin tingginya kebutuhan lahan untuk membangun perumahan. Pertumbuhan kota? Jangan ditanya. Kota mana di Indonesia yang bisa tumbuh terkendali tanpa sprawling disana-sini? Pada akhirnya, hubungan pertumbuhan kota dan penduduknya menjadi trade-off dari eksistensi lahan pertanian. Kita terus kehilangan lahan pertanian produktif, sementara tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin tinggi.

Bicara ketahanan pangan, segmen penduduk yang paling tahan pangan adalah penduduk yang mampu membeli pangan. Sementara itu, penduduk yang paling rentan pangan adalah penduduk ekonomi menengah ke bawah, yang kalau harga pangan melonjak sedikit saja, bisa tidak makan. Terlebih lagi, tidak semua penduduk ekonomi menengah ke bawah adalah penduduk yang mampu mendapatkan makanan secara subsisten. Katakan, seorang petani miskin ketika tidak punya uang masih bisa mengonsumsi umbi-umbian sebagai pengganti beras. Bagaimana dengan penduduk migran miskin di tengah kota, yang nyata-nyata tidak punya lahan sawah yang menumbuhkan ketela atau jagung?

Kembali ke Sudan (loh), investasi sawah di Sudan tentunya akan kontra dengan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Meskipun hektaran sawah di Sudan milik Indonesia akan mampu menghasilkan berkapal-kapal beras dan pangan lainnya, harga bahan pangan dari Sudan akan melambung karena melibatkan biaya transportasi yang lebih tinggi. Bandingkan dengan, apabila orang Bantul bisa makan beras dari Bantul, tentu saja biayanya tidak setinggi ketika orang Bantul harus makan beras dari Sudan. Ini semacam membeli makanan impor meskipun lahannya punya kita sendiri.

Makanan mahal, sudah dikatakan sebelumnya, tidak masalah untuk segmen penduduk yang mampu membayar. Tapi untuk penduduk yang tidak bisa membayar? Bukankah ini menjerumuskan, Negara kita rentan tidak bisa menyediakan pangan bagi penduduk miskin. Kalau sawah-sawah kita tetap tidak diproteksi, entah dilepaskan pada kapitalis-kapitalis atau dibiarkan ‘digerogoti’ oleh pertumbuhan kota yang boros, kemudian apakah solusinya adalah dengan mengembangkan pertanian di Sudan untuk mendukung pangan kita? Ah yang benar saja!

Wahyu Kusuma Astuti

http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/05/11/investasi-sawah-di-sudan-yang-benar-saja-554794.html